cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 69   70   71   72   73 
PENGARUH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, NILAI EKSPOR PERIKANAN, DAN JUMLAH NELAYAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI SEPULUH PROVINSI UTAMA MARITIM INDONESIA Cindy Eleonora sitohang; Indra Maipita
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh produksi perikanan tangkap, nilai ekspor perikanan, dan jumlah nelayan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sepuluh provinsi utama maritim Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara besarnya potensi sumber daya kelautan Indonesia dengan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah yang masih bervariasi antarprovinsi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup sepuluh provinsi maritim selama periode 2019–2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, serta didukung oleh uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Secara parsial, produksi perikanan tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan nilai ekspor perikanan dan jumlah nelayan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja ekspor perikanan dan penguatan kapasitas tenaga kerja nelayan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah maritim Indonesia. Sementara itu, peningkatan volume produksi perikanan tangkap perlu diiringi dengan pengembangan industri pengolahan, peningkatan nilai tambah, dan penguatan rantai distribusi agar dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal terhadap PDRB.
TINJAUAN HUKUM TRADISI HANTARAN TANAH PEKARANGAN DAN RUMAH BESERTA ISINYA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT NGALI Nurul Komariah; Zuhrah Zuhrah; Mastorat Mastorat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1119

Abstract

ABSTRAK Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif due process of law. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan Bagwassidik dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai due process of law sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural Bagwassidik, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.
TINJAUAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MIKRO ANTARA BANK AMARTHA DAN NASABAH DI KABUPATEN BIMA Atri Liani; Iksan Iksan; Kasmar Kasmar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1120

Abstract

Perjanjian pembiayaan mikro di sektor perbankan Indonesia telah berkembang pesat sebagai instrumen inklusi keuangan, namun perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah, khususnya di daerah pinggiran, masih kurang dikaji dalam literatur ilmiah. Studi ini melakukan analisis hukum normatif-empiris yang komprehensif terhadap perjanjian pembiayaan mikro antara Bank Amartha dan nasabahnya di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan meneliti sejauh mana kerangka peraturan yang ada cukup melindungi hak dan kepentingan hukum nasabah. Dengan menggunakan metodologi campuran doktrinal dan berbasis lapangan, penelitian ini mengkaji substansi hukum kontrak pembiayaan, penegakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, peran instrumen peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dinamika sosial-hukum yang membentuk asimetri kekuatan kontraktual antara pemberi pinjaman institusional dan peminjam pedesaan berpenghasilan rendah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pembiayaan Bank Amartha secara nominal mematuhi persyaratan hukum formal, perlindungan hukum substantif bagi nasabah terhambat oleh asimetri informasi, struktur kontrak adhesi, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak memadai, dan literasi keuangan yang terbatas di kalangan peminjam di Kabupaten Bima. Studi ini lebih lanjut mengidentifikasi bahwa penegakan pengawasan OJK di wilayah tersebut menunjukkan celah yang menciptakan titik buta regulasi yang merugikan kepentingan nasabah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru pada bidang ini dengan melakukan triangulasi analisis doktrin hukum, penilaian kesenjangan regulasi, dan data pengalaman nasabah empiris dalam konteks mikrofinansial spesifik di Indonesia Timur yang belum pernah dibahas dalam literatur akademis. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti yang ditujukan kepada regulator, lembaga keuangan, dan badan legislatif untuk memperkuat arsitektur hukum yang mengatur perlindungan nasabah mikrofinansial di Indonesia.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BAGWASSIDIK TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW Faturrahman Faturrahman; Hajairin Hajairin; Mastorat Mastorat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1121

Abstract

Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif due process of law. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan Bagwassidik dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai due process of law sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural Bagwassidik, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.
PANDANGAN MUI LAMPUNG TENTANG PERKAWINAN PENDERITA THALASSEMIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Yunita Ramadhani; Yusuf Baihaqi; Kartika S
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1124

Abstract

This study examines the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Lampung Province on marriage involving individuals who suffer from or carry the genetic trait of thalassemia within the framework of Islamic Family Law. Using a qualitative approach with primary data from in-depth interviews with MUI Lampung informants, the findings show that MUI addresses thalassemia through the framework of Maqashid al-Shari’ah, particularly the protection of life and lineage. Premarital health screening is considered essential as a preventive effort to avoid physical disabilities and potential harm in the future. Legally, marriage between individuals with thalassemia is considered valid if the pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, substantively, MUI emphasizes that such marriages may become makruh (discouraged) or even haram (prohibited) if medical evidence indicates a high risk of having children with thalassemia major, reflecting the principle of preventing harm (sadd al-dhari’ah). MUI also highlights the importance of honesty regarding health conditions between prospective partners and offers solutions such as reproductive risk management, including the option of not having biological children for the sake of public welfare (maslahah), ultimately demonstrating an integration of normative Islamic law with medical and social approaches in modern Indonesian family law.
PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PENDATAAN PARTISIPATIF DALAM PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA BANJIR DI GAMPONG GLUMPANG PAYONG, KECAMATAN BAKTIYA, KABUPATEN ACEH UTARA Pangeran Putra Perkasa Alam Nasution; Amiruddin Ketaren; Yuli Santri Isma; Rakhmadsyah Putra Rangkuty; Shira Thani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1141

Abstract

The flood disaster that struck Glumpang Payong Village, Baktiya District, North Aceh Regency, in November 2025 caused significant physical damage, economic losses, and disruptions to community activities. These conditions highlighted the need for accurate data to support post-disaster rehabilitation and reconstruction planning. This article aims to describe a community service program employing participatory damage and loss assessment after flooding and to analyze its contribution to community-based recovery governance. The program adopted a participatory and collaborative approach involving university lecturers, students, village officials, and affected residents. Data collection methods included field observations, structured interviews, community-based verification, and documentation of damage conditions. The results indicate that the participatory assessment successfully identified 70 flood-affected households with a data completeness rate of 100 percent. The collected information covered housing conditions, household asset damage, and estimated economic losses experienced by residents. The participatory approach enhanced data validity, transparency, and community engagement in post-disaster recovery planning. In addition to producing a comprehensive database, the program strengthened collaboration among universities, village governments, and local communities in supporting more targeted rehabilitation and reconstruction efforts. Therefore, participatory assessment can be recommended as a community service model for strengthening inclusive, accountable, and sustainable post-disaster recovery governance.
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES LEGISLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG Muhammad Rayyan Faiz; Nurnazli Nurnazli; Li’izza Diana Manzil
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi daerah di DPRD Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Perda Nomor 8 Tahun 2011 serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengandalkan data hasil wawancara sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik yang diwadahi melalui mekanisme uji publik di DPRD Provinsi Lampung masih bersifat formalitas di permukaan. Kualitas keterlibatan masyarakat mengalami degradasi akibat adanya asimetri informasi yang dipicu oleh kebijakan eksklusivitas atau non-publikasi dokumen naskah akademik sebelum peraturan daerah disahkan. Kendala legislasi ini diperparah oleh adanya intervensi resentralisasi vertikal dari Kementerian Dalam Negeri yang membatalkan draf regulasi responsif local seperti Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat yang hanya berdasarkan ketakutan politik yang spekulatif terkait isu integrasi dan tuntutan hak atas tanah adat. Perspektif Siyasah Dusturiyah membahas praktik pembatasan akses informasi hukum dan pembatalan sepihak terhadap aspirasi daerah ini secara nyata telah mencederai prinsip syura (musyawarah) serta mengabaikan aspek maslahah (kemaslahatan sosiologis) masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan DPRD Provinsi Lampung untuk membuka akses naskah akademik secara transparan sebelum uji publik digelar serta menyarankan Kementerian Dalam Negeri agar mengubah indikator evaluasi produk hukum daerah menjadi lebih akomodatif terhadap hak atas tanah adat dan kebutuhan sosiologis masyarakat di tingkat bawah.
PERUBAHAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN GOTONG ROYONG KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI DESA SINDANGHEULA KABUPATEN SERANG BANTEN Mohamad Imam Kamaludin; Muhamad Elang Jaya Saputra; Gaida Azra Aini; Muhammad Fergiawan Liswanto; Nurikah Nurikah; Nanda Hafizh Pratama
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1153

Abstract

Gotong royong merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pekerjaan bersama, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian sosial antarwarga. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, serta perubahan pola hidup masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk kegiatan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan di RT 10 RW 03 Desa Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tiga informan, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada 8 Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong mengalami penurunan yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki kecenderungan mengaitkan kegiatan sosial dengan adanya anggaran atau insentif tertentu. Selain itu, kesibukan pekerjaan dan perubahan orientasi sosial masyarakat turut memengaruhi rendahnya partisipasi warga. Pola pikir tersebut berdampak pada menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong secara sukarela. Meskipun demikian, gotong royong masih memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan kesadaran sosial, revitalisasi nilai gotong royong, serta peningkatan peran tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi warga.
UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN JAMAAH HAJI MELALUI INTEGRASI SISKOHAT (SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI TERPADU) DAN NUSUK Hernanda Rezly Cantona; Satriya Wibawa
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1158

Abstract

Indonesian diplomacy in strengthening the protection of Hajj pilgrims through the integration of SISKOHAT and Saudi Arabia’s Nusuk platform. As the world’s largest hajj-sending country, Indonesia bears a constitutional responsibility to protect more than 200,000 of its citizens who annually fall under Saudi Arabian jurisdiction. Conventional protection mechanisms that rely on physical documents, manual coordination, and disconnected data systems have proven inadequate to address the complexity of pilgrim protection on a contemporary hajj scale. This study uses a qualitative approach through document study, semi-structured interviews, and internet-based research. Using Okano Heijmans’ protection diplomacy framework and Bjola’s digital diplomacy concept, this study analyzes how the SISKOHAT-Nusuk integration, scheduled to be fully operational by the 2026 hajj season, transforms pilgrim protection mechanisms in the dimensions of legality, service access, medical response, and Indonesia’s diplomatic bargaining position. The results show that this integration results in a structural strengthening of protection, characterized by data-based identity verification, guaranteed access to the digitized Masyair area, and the integration of pilgrim medical records. However, this transformation has also created new vulnerabilities in the form of digital literacy gaps, risks of system disruptions, and data sovereignty issues. This research contributes to the literature on protection diplomacy in non-Western contexts and offers policy recommendations for optimizing pilgrim protection in the digital era.
PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENGELOLAAN FESTIVAL KRUI PRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM Delva Novita; Isti Arini; Agustamsyah Agustamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1160

Abstract

Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip Etika Politik Islam dalam tata kelola festival. Festival Krui Pro sebagai event sport tourism bertaraf internasional memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah, promosi destinasi, penguatan aktivitas ekonomi lokal, serta pengenalan budaya daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Dinas Pariwisata, panitia penyelenggara, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan penguatan temuan melalui penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berperan strategis dalam koordinasi, fasilitasi, promosi, dan evaluasi penyelenggaraan Festival Krui Pro melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif Etika Politik Islam, prinsip amanah tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, serta koordinasi dan evaluasi kegiatan. Prinsip keadilan ('adl) terlihat melalui keterlibatan masyarakat, pelaku UMKM, relawan, serta unsur seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival, meskipun distribusi manfaat dan tingkat partisipasi masih menunjukkan variasi antar kelompok masyarakat. Sementara itu, prinsip maslahah tercermin dalam kontribusi festival terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, promosi daerah, penguatan identitas budaya lokal, serta pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya tantangan terkait pemerataan manfaat, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, pengelolaan Festival Krui Pro telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Etika Politik Islam, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, keberlanjutan kebijakan, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.

Page 71 of 75 | Total Record : 741

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue