cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 68   69   70   71   72 
ANALISIS LITERASI DIGITAL APARATUR DESA DALAM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK WILAYAH PERBATASAN 3T: DESA RAE INDUK, KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Jegiftha Victoria Putri Pratami Lumettu; Anggita Chairiah; Lulu Qurrata A'yun; Echlesia Apita; Melan Y Panditan; Atriani V Manurat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1090

Abstract

Digital transformation has become an important agenda in public sector governance, including at the village government level. The implementation of digital-based public services requires village officials to possess adequate digital literacy to effectively utilize information and communication technologies in administrative and service processes. However, the digital divide remains a significant challenge in border, frontier, and disadvantaged regions where limitations in infrastructure, internet access, and human resource capacity often hinder the optimization of digital governance. Despite the growing body of research on digital literacy and village digitalization, studies focusing on the digital competencies of village officials in border areas remain relatively limited. This study aims to analyze the digital literacy of village officials and its contribution to strengthening public services in Rae Induk Village, Talaud Islands Regency, one of Indonesia’s border regions. A qualitative descriptive approach was employed through in-depth interviews, observation, and documentation involving government officials and community members as research informants. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that village officials generally possess basic digital competencies in operating computers, internet services, electronic mail, and digital administrative applications. Nevertheless, the implementation of digital public services is still constrained by limited internet connectivity, inadequate technological infrastructure, and disparities in digital skills among officials. Strengthening digital literacy has contributed to improving administrative efficiency, data management, service accessibility, and transparency. Therefore, continuous capacity-building programs, infrastructure improvement, and policy support are essential to accelerate inclusive digital transformation and enhance public service quality in border villages. Keywords: Digital Literacy; Village Officials; Public Service; Border Village; Talaud Islands
PENGARUH PUBLIC SPEAKING, PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN MANAJEMEN WAKTU TERHADAP KESIAPAN KERJA MELALUI SELF-EFFICACY MAHASISWA (STUDI KASUS MAHASISWA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN STAMBUK 2023 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN) Nazla Ritonga; Hasyim Hasyim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1091

Abstract

Work readiness is one of the essential competencies that university students need to possess in order to face increasingly dynamic and competitive labor market demands. This study aimed to analyze the effects of public speaking, information technology mastery, and time management on work readiness through self-efficacy as an intervening variable among students of the Office Administration Education Study Program, Class of 2023, Faculty of Economics, Universitas Negeri Medan. This study employed a quantitative approach with a causal associative design. The population consisted of all students of the Office Administration Education Study Program, Class of 2023, and the sampling technique used was saturated sampling, resulting in 71 respondents. Data were collected using questionnaires and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4 software. The results revealed that information technology mastery and self-efficacy had a positive and significant effect on work readiness, whereas public speaking and time management did not have a significant direct effect on work readiness. Furthermore, public speaking and time management had a positive and significant effect on self-efficacy, while information technology mastery did not significantly affect self-efficacy. The findings also indicated that self-efficacy mediated the relationship between public speaking and work readiness as well as between time management and work readiness, but it did not mediate the relationship between information technology mastery and work readiness. Therefore, strengthening students' self-efficacy is necessary to enhance their work readiness.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS RDF (REFUSED DERIVED FUEL) DI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG DKI JAKARTA Amri Restu Rianto; Nurliah Nurdin; Zubakhrum Tjenreng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1093

Abstract

Peningkatan volume sampah di DKI Jakarta memberikan tekanan besar terhadap TPST Bantargebang. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada landfill, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan RDF di TPST Bantargebang serta merumuskan strategi pengelolaan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan manajemen strategi Fred R. David. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kebijakan RDF belum optimal. Kontribusi RDF terhadap pengurangan timbulan sampah masih terbatas, sementara biaya operasional relatif tinggi akibat tingginya kadar air sampah. Selain itu, implementasi RDF masih terkendala rendahnya pemilahan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas teknologi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Analisis strategi menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya integrasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa RDF merupakan kebijakan yang tepat secara konseptual, namun memerlukan penguatan pemilahan sampah, peningkatan kapasitas teknologi, dan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR: Consumer Protection; Debt Collectors, Forced Repossession; Motorcycles. M Said; Adnan Adnan; Kasmar Kasmar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1094

Abstract

Praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah merupakan fenomena yang mengancam hak-hak fundamental konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan ketentuan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam regulasi teknis penarikan jaminan fidusia serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang debt collector. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, harmonisasi peraturan OJK dengan hukum fidusia, pembentukan lembaga pengaduan konsumen keuangan yang independen, serta kriminalisasi eksplisit atas penarikan paksa yang melanggar hukum sebagai instrumen pencegahan sistemik. Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Debt Collector, Penarikan Paksa; Sepeda Motor.
IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 12 TAHUN 2024 DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO PADA PILKADA 2024 Steven Kowaas; Daud M Liando; Michael Mamentu
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1100

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi PKPU Nomor 12 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Tikala, Kota Manado. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya prinsip demokrasi inklusif yang menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III sebagai kerangka teoritis utama yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penyelenggara pemilu serta pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Tikala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2024 dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Tikala, Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip demokrasi yang inklusif. Meskipun regulasi dan pedoman teknis mengenai aksesibilitas telah tersedia secara jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan belum terpenuhinya standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan. Kata Kunci : Implementasi, PKPU, Disabilitas, Pemilu
A PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP EMISI KARBON DI NEGARA ASEAN 2015-2022 Maratus Sholikhah; Hastarini Dwi Atmanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1101

Abstract

This study aims to test the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis in ASEAN member countries from 2015 to 2022 and to analyze the effects of GDP per capita, population, energy transition, foreign investment, and trade openness on carbon emissions in ASEAN countries during the same period, both simultaneously and partially. This research employs a quantitative approach using data sourced from the International Energy Agency and the World Bank. The analytical method used is multiple linear regression with panel data covering 10 ASEAN countries from 2015 to 2022. The results show that the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis is confirmed in ASEAN member countries for the period 2015–2022, with a turning point in the relationship between GDP per capita and CO₂ emissions at approximately 17.11 trillion USD. Singapore and Brunei Darussalam are among the ASEAN countries that have passed the scale effect and structural effect phases on the EKC, while the remaining countries are still on the left side of the curve. GDP per capita, population, energy transition, foreign investment, and trade openness simultaneously influence carbon emissions in ASEAN during 2015–2022. GDP per capita can either increase or decrease carbon emissions significantly depending on whether a country has reached the EKC turning point. Population, foreign investment, and trade openness significantly increase carbon emissions in ASEAN. Meanwhile, energy transition tends to reduce carbon emissions, although the effect is not statistically significant. Keywords: Carbon emissions, GDP per capita, energy transition, trade openness
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DI DESA PEKUNDEN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS Ulil Hidayati; Chamid Sutikno; Ariesta Amanda; Indah Ayu Permana Pribadi; Andi Zaelani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1103

Abstract

ABSTRACT Community empowerment is an effort to increase the capacity of the community to manage local potential independently and sustainably. Pekunden Village, Banyumas District, Banyumas Regency, has local potential in two main sectors: the tourism sector managed by Pokdarwis Wisanggeni and the economic sector through the Pawon Mas Village-Owned Enterprise (BUMDes). This study aims to analyze the process of community empowerment in developing local potential and the factors that influence it. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the stages of awareness, capacity building, and empowerment. The results show that community empowerment occurs through increased awareness, capacity building, and access to local potential management. In the tourism sector, empowerment is more dominant, marked by high community participation in the management of homestays, culinary, MSMEs, and increased economic interaction with tourists, which has an impact on community income and a stable contribution to PADes every year. Meanwhile, in the economic sector through BUMDes Pawon Mas, empowerment is seen in access to capital and strengthening community businesses, but is still hampered by low awareness of loan repayment and business instability. Supporting factors include strong social capital, local potential, government and external support, access to capital, and digital promotion. Inhibiting factors include limited human resources, unequal participation, limited facilities and business capital, and marketing constraints. Overall, the tourism sector remains the most dominant and plays a leading role in community empowerment in Pekunden Village. Keywords: Community Empowerment, Local Potential, Tourism Village, BUMDes, Pokdarwis ABSTRAK Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas memiliki potensi lokal pada dua sektor utama, yaitu sektor wisata yang dikelola Pokdarwis Wisanggeni dan sektor ekonomi melalui BUMDes Pawon Mas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi lokal serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, dan akses pengelolaan potensi lokal. Pada sektor wisata, pemberdayaan lebih dominan ditandai tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan homestay, kuliner, UMKM, serta meningkatnya interaksi ekonomi dengan wisatawan yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan kontribusi PADes yang stabil setiap tahun. Sementara itu, pada sektor ekonomi melalui BUMDes Pawon Mas, pemberdayaan terlihat dari akses permodalan dan penguatan usaha masyarakat, namun masih terkendala rendahnya kesadaran pengembalian pinjaman dan ketidakstabilan usaha. Faktor pendukung meliputi kuatnya modal sosial, potensi lokal, dukungan pemerintah dan pihak eksternal, akses permodalan, serta promosi digital. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, partisipasi belum merata, keterbatasan sarana dan modal usaha, serta kendala pemasaran. Secara keseluruhan, sektor wisata menjadi sektor paling dominan dan berperan sebagai leading sector dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pekunden. Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Lokal, Desa Wisata, BUMDes, Pokdarwis
IMPLIKASI PEMBATASAN AKSES KERJA TERHADAP KONDISI SOSIAL- EKONOMI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI KOTA MAKASSAR Muhajirin Mustamin; Andini Khaerunnisa; Zulqivly Zulqivly; Andi Ali Armunanto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1106

Abstract

Pembatasan akses kerja bagi pengungsi dan pencari suaka merupakan tantangan utama dalam tata kelola migrasi di Indonesia sebagai negara transit. Kebijakan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembatasan akses kerja terhadap pengungsi di Kota Makassar serta mengkaji implikasinya dalam perspektif hak asasi manusia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur, lalu dianalisis menggunakan Social Exclusion Theory dan Capability Approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan bekerja menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan pada bantuan internasional, mendorong partisipasi dalam sektor informal yang rentan eksploitasi dan sanksi administratif, serta meningkatkan kerentanan psikososial akibat terbatasnya ruang aktualisasi diri. Studi ini juga menemukan adanya ketegangan antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dalam ICESCR. Pembatasan ini menjadi bentuk eksklusi sosial yang mempersempit kapabilitas kelembagaan pengungsi untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan bermartabat.
ANALISIS KOMPARATIF LIMA MODEL PREDIKSI KEBANGKRUTAN: BUKTI EMPIRIS DARI PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK Rakhmat Hadi Sucipto; Rosmita Rosmita; Helmy Ivan Taruna
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1109

Abstract

This study aims to detect financial distress at PT Matahari Department Store Tbk by comparing five widely used bankruptcy prediction models: Altman Z-Score, Springate S-Score, Grover G-Score, Zmijewski X-Score, and Ohlson O-Score. Using PT PT Matahari Department Store Tbk’s financial data, independent samples t-tests and Cohen’s d effect sizes were employed to assess significant differences among models. The Springate, Grover, and Ohlson models produced identical predictions, with the company facing bankruptcy from 2015 to 2025. Altman produced nearly identical results, except for 2016 and 2017, with a gray prediction. Zmijewski produced the most striking difference, with seven years in the safe category and four years in the bankruptcy zone. Results indicate that Altman, Springate, Grover, and Zmijewski do not differ significantly (p > 0.05), suggesting convergence among MDA-based and probit models. In contrast, Ohlson differs significantly from all four models (p < 0.001) with very large effect sizes (d = 1.96–4.24), reflecting the logit paradigm’s sensitivity to leverage and firm size. The Springate–Grover pair also differs significantly (p = 0.001; d = 1.76). Levene’s test reveals heterogeneity of variances in five pairs, warranting Welch’s correction. Theoretically, the findings support a contingency approach to model selection, while practically, they recommend triangulation of the four MDA models and complementary use of Ohlson as an early warning system.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP LAMBATNYA RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semoung Kabupaten Tang Delpiyando Delpiyando; Liky Faizal; Ahmad Fauzan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1111

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lambatnya responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, serta menyampaikan aspirasi dan keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah pekon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat Pekon Bandar Sukabumi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Pekon Bandar Sukabumi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya infrastruktur jalan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, respons pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat dinilai masih lambat sehingga menghambat efektivitas pembangunan desa. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan responsibilitas pemerintah desa, transparansi, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah.

Page 70 of 75 | Total Record : 741

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue