cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 70   71   72   73   74 
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SYURA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Pengandonan Kecamatan Kisam Ilir Oku Selatan) Elva Chania; Isti Arini; Agustamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai syura dalam tata kelola pemerintahan desa di Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dan strategi studi kasus. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Informan penelitian meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syura telah diimplementasikan dalam forum musyawarah desa (musdes). Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) juga menjadi sarana utama dalam menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, implementasi nilai-nilai syura belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu Dominasi elit desa memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi informasi terkait program dan anggaran desa masih terbatas Kondisi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas publik, Upaya perbaikan diperlukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif. Penguatan kapasitas kelembagaan BPD juga menjadi langkah penting. Pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas Dengan demikian, tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih demokratis dan partisipatif.
PERAN LOCAL STRONGMAN DALAM RESOLUSI KONFLIK NELAYAN TERBOYO WETAN TERDAMPAK PEMBEBASAN LAHAN Tazkia Putra Patijaya; Bambang Hermanto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1169

Abstract

Konflik pembebasan lahan dalam Proyek Strategis Nasional sering menempatkan masyarakat terdampak pada posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran local strongman dalam resolusi konflik pembebasan lahan yang dialami nelayan Terboyo Wetan akibat pembangunan Tol Semarang-Demak. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa local strongman berperan sebagai mediator melalui dua jejaring yang saling melengkapi, yakni Ketua Kelompok Usaha Bersama nelayan membangun jejaring vertikal-institusional dengan pemerintah dan aktor proyek, sedangkan tengkulak setempat mengelola jejaring horizontal-ekonomi berbasis patron-klien. Melalui mekanisme kontrol sosial yang berbeda, keduanya memperkuat posisi tawar nelayan sehingga diakui sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam negosiasi. Resolusi konflik yang dicapai bersifat bertahap dan asimetris berupa kompensasi finansial telah direalisasikan meski di bawah tuntutan awal, sementara pemulihan akses spasial masih dalam tahap perencanaan. Resolusi tersebut turut memproduksi relasi sosial baru, ditandai kesediaan nelayan menjaga keamanan area proyek secara sukarela. Temuan ini menegaskan bahwa local strongman berkontribusi penting dalam memperjuangkan pengakuan dan kompensasi, namun efektivitasnya tetap dibatasi oleh ketimpangan relasi kekuasaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BINA BARU KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sarina Sarina; Monalisa Ibrahim; Hardianti Hardianti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan jumlah sampel 88 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS serta skala Likert. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memperoleh persentase sebesar 67% yang berada pada kategori baik, sedangkan variabel pengelolaan Badan Usaha Milik Desa memperoleh persentase sebesar 75% yang juga berada pada kategori baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bina Baru secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan persentase rata-rata sebesar 70%. Faktor tertinggi adalah partisipasi masyarakat dengan persentase sebesar 75%. Sedangkan faktor terendah adalah sumber daya manusia dengan persentase sebesar 64%.
ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ISU ‘REFORMASI’ DAN ‘TRANSFORMASI’ POLISI REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL X (TWITTER) Maylina Widya P. K; Irwan Dwi Arianto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1176

Abstract

The violent phenomenon of police officials handling the demonstrations of August 2025 led to polri reform claims on social media x, which was then revitalized by police institutions through the polri transformation narrative. The research aims to analyze the differences in communications network structures and also in the reforming and transforming containers of polri in digital political communication. Research USES the mixed analysis approach, which is a quantitative analysis based on social network analysis (sna) and qualitative analysis using foucauldian accuracy analysis (fda). Data obtained from conversations on social media x during the 25th of August, 2025 and analyzed using nodexl software. Research shows that communication networks consist of 1,179 actors, 800 connections, 238 clusters, and a density value of 0.00146 that indicates a communications network is small. The polri reform discourse developed as an advocation-dominated communication between users through repeated, reply, and retweets to forma more participative public discussion space. Instead, polri transformation discourses are dominated by one-direction communication from institutional accounts with high levels of self-loops and thus relatively low interplay between users. Fda analysis shows that the two issues representing the containers between the people narrative and the institution narrative for establishing legitimacy. The polri reform narrative gains legitimacy through the collective experiences of people and the cases involving police, while the polri transformation narrative has not been fully accepted because it is being speculated has not reflected a real change. Research findings confirm that power in digital political communication is determined not only by the institutional authorities, but also by the legitimacy of discourses built through public participation in communication networks.
POWER ASYMMETRIES IN PEATLAND RESTORATION: A POLITICAL ECOLOGY PERSPECTIVE ON MULTI-STAKEHOLDER PARTICIPATION IN THE MENDAHARA–BATANGHARI PEAT HYDROLOGICAL UNIT Pangeran Putra Perkasa Alam Nasution; Amiruddin Ketaren; Yuli Santri Isma; Rakhmadsyah Putra Rangkuty
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1186

Abstract

Peatland ecosystems play a strategic role in global climate change mitigation through their capacity for carbon sequestration and hydrological regulation. However, peatland degradation in Indonesia demonstrates that environmental degradation is not merely an ecological issue but is also closely associated with power dynamics, public policies, and political-economic interests. This study aims to examine the dynamics of multi-stakeholder participation in peatland restoration and to analyse how power relations influence the effectiveness of restoration policy implementation within the framework of the peat hydrological unit. A qualitative research approach employing a participatory action research (PAR) design was adopted. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and document analysis in the Mendahara–Batanghari peat hydrological unit, Jambi Province, Indonesia. The data were analysed using thematic analysis integrated with a political ecology perspective to examine power relations and conflicts of interest among stakeholders. The findings reveal that multi-stakeholder participation in peatland restoration remains largely procedural rather than substantive, as decision-making processes continue to be dominated by government institutions and corporate actors. Although local communities possess high legitimacy and valuable ecological knowledge, they remain marginalised due to limited access to resources and decision-making power. Furthermore, conflicts between economic development objectives, particularly the expansion of oil palm plantations and the ecological goals of peatland restoration, constitute a major obstacle to the effectiveness of restoration programs. Peatland degradation is rooted in unequal power structures and broader political-economic processes that facilitate resource exploitation. Co-management-based multi-stakeholder participation that emphasises power redistribution, the strengthening of local institutions, and the integration of ecosystem-based policies through the peat hydrological unit framework is expected to enhance the long-term effectiveness of peatland restoration while promoting more equitable, inclusive, and sustainable natural resource governance.
DETERMINASI ALGORITMA DAN POLARISASI OPINI PUBLIK: ANALISIS PERILAKU INFORMASI PADA TATA KELOLA PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA Muhammad Haikal; Zayyin Abdul Quddus; Hendika Dwinanda Wicaksana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1187

Abstract

ABSTRACT The transformation of digital technology has radically altered the patterns of public information behavior. Social media platforms no longer operate merely as transmission mediums, but as technological structures dictating the consumption of public discourse. This study aims to analyze the influence of recommendation system algorithmic determinism on the construction of public opinion polarization regarding governance metrics and access policies (the Jaklitera system) at the Jakarta Library. Through a literature review approach within information systems science, this study dissects how algorithmic engineering intervenes in the public's information encountering and receiving phases. The literature synthesis indicates that algorithms operate as conflict architects, constructing two isolated narrative bubbles through filter bubble and echo chamber mechanisms. Citizen information behavior is divided into a pro-order pole driven by civic fatigue, and a pro-accessibility pole that responds to policies as administrative repression, while institutional arguments regarding carrying capacity are organically shadowbanned. This phenomenon proves that urban governance issues have been distorted into social segregation due to information behavior dysfunction commodified by platform metrics. The implications of this study assert that to realize inclusive governance, public institutions must evaluate the resilience of their information system architectures against technological determinism that capitalizes on opinion fragmentation.
BATAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP NASIONAL Suyanto Suyanto; Gufran Gufran; Ilham Ilham
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1188

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam batas kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut amandemen-amandemen terkini yang relevan. Meningkatnya laporan penyimpangan prosedural dalam praktik penegakan hukum di Indonesia termasuk penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penahanan melampaui batas waktu yang ditentukan, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka melatarbelakangi urgensi kajian ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap sistem hukum acara pidana di beberapa negara ASEAN serta interpretasi hermeneutika hukum, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kritis permasalahan, ambiguitas normatif dalam definisi operasional bukti permulaan yang cukup sebagai syarat penangkapan, lemahnya mekanisme pengawasan yudisial atas tindakan penahanan pada tahap penyidikan, serta ketidakseimbangan struktural antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP Nasional secara formal telah menetapkan batasan waktu penahanan dan syarat penerbitan surat perintah, implementasinya masih mengandung celah yudisial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif berupa penguatan mekanisme pre-trial detention review berbasis hakim komisaris, harmonisasi interpretasi bukti yang cukup dengan standar hukum internasional, serta pengintegrasian prinsip proporsionalitas dalam setiap tahapan penangkapan dan penahanan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana nasional dengan menawarkan kerangka analitis baru yang mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam konstruksi norma prosedural pidana Indonesia. Kata kunci: KUHAP, Penangkapan, Penahanan
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Susanto Susanto; Gufran Gufran; Musmuliadin Musmuliadin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1189

Abstract

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan adalah parameter utama untuk mengukur sejauh mana suatu sistem peradilan pidana menjunjung tinggi prinsip due process of law dan menghormati hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menelaah relasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergantian rezim hukum acara pidana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa pergeseran paradigmatik yang signifikan, antara lain melalui konsolidasi hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam satu bab tersendiri, penguatan peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan, serta pelembagaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Meskipun demikian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma dan praktik penyidikan di lapangan, termasuk keterbatasan akses bantuan hukum bagi tersangka dari kelompok rentan, lemahnya pengawasan internal terhadap penyidik, serta kontroversi normatif terkait kedudukan barang bukti sebagai alat bukti mandiri yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas rezim hukum yang mengintegrasikan kerangka KUHAP nasional terbaru dengan Undang-Undang Kepolisian secara simultan, suatu pendekatan yang belum banyak ditemukan dalam literatur sebelumnya karena sebagian besar kajian terdahulu masih bertumpu pada KUHAP lama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan independen, percepatan harmonisasi peraturan teknis kepolisian dengan KUHAP baru, serta penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berbasis hak asasi manusia secara berkelanjutan. Kata kunci: Hak Tersangka; KUHAP Nasional; Kepolisian.
MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN KEPALA DESA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN ASET MILIK DESA: STUDI DI DESA TENTE, KABUPATEN BIMA Azhar Azhar; Zuhrah Zuhrah; Hadijah Hadijah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1190

Abstract

Penelitian ini mengkaji model pertanggungjawaban keperdataan kepala desa terhadap penyalahgunaan pengelolaan aset milik desa dengan mengambil studi kasus di Desa Tente, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata kelola aset desa merupakan salah satu isu krusial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas kepada kepala desa dalam mengelola kekayaan desa. Permasalahan yang mengemuka ialah minimnya konstruksi hukum pertanggungjawaban perdata yang secara khusus mengatur sanksi keperdataan bagi kepala desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan aset desa, sehingga timbul kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparat pemerintah daerah Kabupaten Bima, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terdapat kelemahan sistemik dalam regulasi pertanggungjawaban keperdataan kepala desa di Indonesia; kedua, praktik penyalahgunaan aset desa di Desa Tente terjadi dalam berbagai modus, termasuk pengalihan aset tanpa prosedur hukum yang sah dan pemanfaatan aset untuk kepentingan pribadi; ketiga, mekanisme pemulihan kerugian masyarakat desa melalui jalur keperdataan belum berjalan efektif akibat ketiadaan model yang terstruktur. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pertanggungjawaban keperdataan yang komprehensif dan inovatif bagi kepala desa, dengan menggabungkan prinsip hukum perdata, hukum administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi model pertanggungjawaban perdata yang bersifat integratif dan kontekstual, serta pemberian rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks hukum desa di Indonesia. Kata kunci: Pertanggungjawaban Keperdataan; Kepala Desa; Aset Milik Desa; Penyalahgunaan Pengelolaan; Hukum Desa; Kabupaten Bima.
PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT MELALUI STRATEGI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS): STUDI PADA PEMILU 2024 DI DESA TONSAWANG SATU, KECAMATAN TOMBATU, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Edwin Septian Kambey; Eunike Sinthike Pelleng
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1195

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi yang diterapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Desa Tonsawang Satu, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara. Latar belakang penelitian ini adalah adanya peningkatan angka kehadiran pemilih yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesadaran politik secara substantif di kalangan warga. Kondisi tersebut tercermin dari masih maraknya sikap apatis yang menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan metode kualitatif berpendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian mencakup anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS, serta warga Desa Tonsawang Satu yang turut berperan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPS berhasil meningkatkan jumlah pemilih secara kuantitatif dari 352 menjadi 381 orang melalui lima strategi utama, yaitu pemutakhiran data secara door-to-door, sosialisasi melalui media sosial, pengumuman di tingkat desa, pertemuan kelompok warga, serta pendekatan persuasif. Meskipun demikian, peningkatan kuantitatif tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi secara substantif. Sebagian warga masih menunjukkan sikap apatis yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap aktor politik akibat janji yang tidak direalisasikan, keterbatasan pemahaman politik, kesibukan dalam pekerjaan, serta kendala administratif terkait dokumen kependudukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi PPS terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi prosedural, khususnya dalam mendorong kehadiran warga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil membangun partisipasi politik yang substantif karena masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, kultural, dan psikologis yang berkembang di masyarakat. Kata Kunci: Strategi, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Partisipasi Politik Masyarakat, Apatisme Politik Pemilih

Page 72 of 75 | Total Record : 741

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue