cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Olivia Anggie Johar
Contact Email
oliviaanggiejohar@unilak.ac.id
Phone
+628117581987
Journal Mail Official
jurnalgagasanhukum@unilak.ac.id
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM. 8 Umban Sari Atas, Rumbai, Pekanbaru-Riau website: http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Gagasan Hukum
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : -     EISSN : 27148688     DOI : https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7500
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Gagasan Hukum menerima pengajuan artikel ilmiah yang akan diterbitkan yang mencakup pemikiran akademis asli dalam bidang hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum syariah, dan bidang hukum yang aktual lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 92 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ikrar Talak Secara Teleconference (Studi Kasus Pengadilan Agama Ngawi Putusan No 730/Pdt.G/2023/Pa. Ngw) Rizka; Farika Danis Sholehah
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 02 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v5i02.18717

Abstract

Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama. Tujuan utama dari pernikahan salah satunya adalah untuk membina rumah tangga dan melahirkan generasi yang islami nan beradab. Hanya saja tidak sedikit juga pernikahan harus berakhir dengan perceraia karena banyaknya faktor salah satunya adalah kasus perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang ikrar talaknya dilakukan dengan metode teleconference. Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan ikrar talak secara teleconference di Indonesia; dan 2) Mengetahui Pelaksanaan dan Keabsahan Ikrar Talak secara Teleconference berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA. Ngw. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, adanya ikrar talak diucapkan secara teleconference yang dilakukan didepan persidangan adalah sah di mata hukum. Sehingga dengan adanya metode ini, pengadilan bisa melaksanakan fungsinya untuk menciptakan peradilan yang mudah, cepat, dan biaya ringan.
Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Di Yayasan Taman Mahatma Gandhi Denpasar Bali Elias Bertolomeus Neu Roga; Nataly Silviana Dewi; Finsensius Samara
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.18780

Abstract

Meningkatnya angka pengangguran menjadi salah salah satu poin utama bagaimana bisa terjadi satu tindak kejahatan pidana, dimana tindakan kejahatan sendiri merupakan suatau tindakan yang melanggar aturan yang sudah diatur dalam hukum suatu negara. Dimana tindakan kejahatan pidana yang sering terjadi tersebut berupa, pencurian, perampokan, pembunuhan dan tindak kejahatan pidana lainnya. Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan pidana yang berupa pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara melanggra hukum. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif yang menggunakan studi literatur untuk membandingkan data kondisi sebenarnya dengan data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa pembagian pencurian yakni pencurian biasa, pencurian berat atau berkualifikasi, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan atau dengan acamana kekerasan. Dalam melakukan tindak pidana pencurian ini, terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya suatu tindak pidana pencurian, baik karena faktor yang ditimbulkan dari dalam diri maupu faktor yang timbul dari luar yang mengakibatkan orang melakukan tindak pidana pencurian ini. Selain faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian upaya dalam penegakan kasus pencurian ini juga harus ditilik lebih mendalam lagi, bagaimana para pemegang kebijakan mengadili pelaku dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pencurian ini dan bagaimana adanya upaya preventif dan represif digunakan dalam penyelesain kasus ini.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Phising Yang Menguras Saldo M-Banking Akhmad Fery Hasanudin; A Basuki Babussalam
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.18827

Abstract

Kejahatan cyber atau kerap dikenal dengan cybercrime merupakan tindakan perilaku kejahatan berbasis komputer serta jaringan internet biasanya si pelaku kejahatan cyber biasanya akan meretas sistem untuk memperoleh data korban yang bersifat privasi adapun kejahatan cyber yang akan dibahas disini yakni terkait kejahatan peretasan. Merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Dilakukan dengan cara mengirim link maupun dokument yang tidak jelas terhadap korban untuk membobol sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan (saldo M-Banking). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kejahata cyber link chat whatsapp berdasarkan peraturan hukum di indonesia serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta jurnal hukum dan dokument-dokument resmi, sehingga dari penelitian ini terdapat hasil bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber melalui chat whatsapp yang menguras isi saldo m-bankking telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen seperti halnya hubungan nasabah/korban dengan bank yakni antara konsumen dan pelaku usaha Serta Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menjelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.
Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Kampar Nelda Ningsih; Ardiansah; Sudi Fahmi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19055

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diimplementasikan melalui berbagai strategi, termasuk upaya kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif), penyediaan sarana dan prasarana, serta penanganan ODGJ terlantar. Meskipun demikian, beberapa hambatan mengemuka, seperti ketiadaan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa, minimnya pembiayaan kesehatan jiwa, dan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, kunjungan ke keluarga pasien, dan peningkatan alokasi dana Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK). Meskipun implementasi tanggung jawab pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif, penelitian ini merekomendasikan perluasan upaya sosialisasi, perumusan Peraturan Daerah yang mendukung, dan peningkatan pembiayaan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien gangguan jiwa di Kabupaten Kampar.
Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam Afrinald Rizhan
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19526

Abstract

ةَمَّكَحُ مُةَادَلعَ, “Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum” Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Al-‘Adah Dan Al-‘Urf memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber Hukum Islam. Sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.
Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Suhendarto, Bonaventura Pradana
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.19883

Abstract

Fenomena politik dinasti dalam dinamika pilkada di Indonesia kian meningkat. Politik dinasti mengarah pada kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaan keluarga tertentu. Saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi dalam pilkada dan pengaturan politik dinasti yang perlu dibentuk dalam menghadapi pilkada mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan perundang-undangan dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti berpengaruh pada dinamika pilkada yang menimbulkan ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat kekuatan politik dari keluarga yang berkuasa. Akan tetapi melarang politik dinasti adalah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sehingga yang terpenting adalah menguatkan pengaturan dalam pilkada agar mampu menghadirkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten sekalipun terdapat calon dari keluarga petahana atau pejabat lainnya.
Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi Mardhotillah, Ananda; Dyah Ayu Deliyanthi; Tazkir Harun Al-Rasyid Lating
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.20241

Abstract

Prinsip kebaruan desain industri merupakan unsur yang fundamental dikarenakan menjadi penentu batasan dari adanya ekslusifitas suatu ide yang bernilai estetika. Namun sayangnya, unsur fundamental tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi di Indonesia sehingga hak moral dan ekonomi bagi pengembang desain industri tidak dapat terlindungi dengan baik. Ketidakomperhensifan tersebut berakibat pada inkonsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam regulasi desain industri di Indonesia serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakomperhensifan regulasi terkait parameter kebaruan dan sengketa desain industri menimbulkan disparitas putusan hakim di beberapa pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, pencantuman parameter kebaruan maupun tingkatan peniruan berguna menjamin kepastian hukum bagi hakim maupun pemilik hak desain industri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan komersialisasi dan nilai ekonomi di Indonesia.
Tindak Pidana Atas Perambahan Hutan Ilegal Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 188/Pid.B/Lh/2020/Pn Sgl Cecep Ramdani; Nur Kholim
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.20623

Abstract

Penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal merupakan bagian penting dari penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam konteks Undang-Undang Penegakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup atau undang-undang lain yang relevan. langkah yang biasanya dilakukan dalam penerapan sanksi terhadap perambahan hutan ilegal yaitu seperti penegakan Hukum oleh pihak berwenang, seperti lembaga pengawas lingkungan, kepolisian, atau instansi lain yang bertanggung jawab, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas perambahan hutan illegal, penyitaan barang Bukti barang bukti berupa alat, kendaraan, atau hasil perambahan hutan yang disita sebagai bukti pelanggaran hukum, penyidikan dan penuntutan penyidikan dilakukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perambahan hutan ilegal tersebut penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan bukti yang ditemukan, pengadilan jika terdakwa terbukti bersalah, sidang pengadilan akan menetapkan sanksi yang sesuai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sanksi tersebut bisa berupa denda, kerugian ganti rugi, atau bahkan hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembangunan Hukum Tindak Pidana Siber (Cybernetics) Unzur Jefri Tambunan; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.21830

Abstract

Tindak Pidana Carding atau credit card fraud (penipuan kartu kredit) memiliki permasalahan yang serius baik dalam penanggulangannya maupun kerugian yang ditimbulkan.Penipuan kartu kredit) dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang bukan pemilik kartu kredit. Kejahatancarding merupakan kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaturantindak pidana cardingdi Indonesia pasca berlakunya UU ITE? dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative.Hasil penelitiannya adalah bahwa kejahatan cardingdiatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), dan 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Penegakan hukum terhadap kejahatan cardingada dua cara yaitu, penegakan hukum secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penegakan hukum secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi,
Implementasi Kebebasan Berakad Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru Dalam Hukum Islam: Implementasi Kebebasan Berakad Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Kota Pekanbaru Dalam Hukum Islam Azani, Muhammad
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i02.22242

Abstract

freedom of contract in terms of making/entering conditions in it is only a quasi-freedom of contract. This means that freedom of contract in Islamic law has not been fully implemented in existing contracts in sharia banking in Indonesia. Because on the one hand, in various contracts there are clauses/conditions that contain elements of freedom of contract based on Islamic law, but on the other hand they still contain elements of freedom of contract based on the conventional system. This is because the restrictions on freedom of contract in Islamic law are not fully respected by BUS. Implementation of freedom of contract in making clauses/entering conditions in the contract in BUS customers cannot yet exercise full freedom of rights because they receive a standard contract from a sharia bank. If viewed based on the theory of maslahah al-murlah, the clauses/conditions in the standard contract do not fully meet the criteria of benefit and are not in accordance with the concept of freedom of contract in Islamic law

Page 8 of 10 | Total Record : 92

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2025): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 6 No. 02 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 5 No. 02 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM More Issue