Articles
92 Documents
<![CDATA[Problematika Pelaksanaan Pengukuran Ulang Akibat Perbedaan Luas Tanah Yang Tertera Pada Sertifikat Dengan Luas Tanah Faktual (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) ]]>
<![CDATA[Susanty, Ade Pratiwi]]>;
<![CDATA[Suhendro, Suhendro]]>;
<![CDATA[Ali Hasan Rifaie, Devie Rachmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12300
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan antara data yuridis dengan data fisik/data aktual dalam Sertifikat Hak Atas Tanah, dan perlindungan hukum yang sesuai. Yaitu penelitian empiris yuridis dan pendekatan kualitatif dengan teknik penjelasan deskriptif. Lokasi penelitian di Pertanahan kantor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengukuran ulang yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara luas lahan yang tercantum dalam surat ukur dengan data faktual tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak permohonan pengukuran ulang yang belum selesai.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Partai Politik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.10641
<![CDATA[Partai politik dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebagai pilar demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, memperoleh sumber bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan ketentuan partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan meliputi rekapitulasi, rincian realisasi penerimaan belanja dan bantuan keuangan partai politik perkegiatan. Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Bahwa terdapat hambatan dalam praktik pengelolaan dana oleh anggota partai politik yang tidak akuntabel disebabkan karena keterbatasan pengetahuan pengurus, serta pergantian pengurus sehingga pertanggungjawaban dilimpahkan pada pengurus baru. Adanya pemberlakuan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau dapat mendorong partai politik membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan.]]>
<![CDATA[Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Izin Pendirian Toko Swalayan Di Kecamatan Marpoyan Damai ]]>
<![CDATA[Riantika Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ghatra Alhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12747
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap izin pendirian toko swalayan di kecamatan marpoyan damai. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan toko swalayan di Kecamatan Marpoyan Damai belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat pusat perbelanjaan dan toko swalayan karena masih banyak toko swalayan yang belum mempunyai SIUP dan adanya toko swalayan yang tidak melakukan pendaftaran ulang.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pemerintah Daerah Lampung) ]]>
<![CDATA[Edy, Tri Purnama]]>;
<![CDATA[Anggalana]]>;
<![CDATA[Angga Alfiyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12917
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana upaya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Lampung sebagai stake holders, bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan hak-hak kesejahteraan para penyandang disabilitas dan menyediakan fasilitas-fasilitas pemberdayaan agar para penyandang disabilitas dapat berkembang secara mandiri, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berfokus kepada pelaksanaan dan faktor penghambat atas terselenggaranya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di daerah Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sendiri telah membuat produk hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan/ Mentransmisikan Informasi/ Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Saputra, Aditya Rahmad]]>;
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Yulia Hesti]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12930
<![CDATA[Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana mendistribusikan/mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk yang dilihat dari asas kepastian hukum dan kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di penelitian ini, metode yang dipakai dalam menganalisa masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil temuan yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN.Tjk adalah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan kesusilaan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Dari Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT Terhadap Pembeli yang Tidak Dapat Menguasai Objek Jual Beli ]]>
<![CDATA[Septiana, Risa]]>;
<![CDATA[M. Sudirman]]>;
<![CDATA[Erny Kencanawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12937
<![CDATA[Saat ini, kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. Kebanyakan masyarakat memproleh tanah yaitu dengan jual beli. Dalam mencegah masalah tanah agar tidak terjadi konflik di masyarakat maka diperlukan adanya pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah yang diatur dalam UUPA. Penelitian ini menggunkan pendekatan hukum yuridis normatif dengan studi pustaka yang cukup sehingga data sekunder juga diperlukan. tanah. Hasil penelitian ini bahwa dalam hal pembeli yang tidak dapat menguasai objek jual beli berarti pembeli belum memperoleh kepastian hukum akan objek jual beli meskipun jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT, sehingga hal ini dapat disengketakan oleh pembeli untuk memperoleh haknya.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt) ]]>
<![CDATA[Adinata, Muhammad Umar]]>;
<![CDATA[S. Endang P]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13016
<![CDATA[Salah satu contoh tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan adalah pada Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang menyatakan Terdakwa Nuzul Hairi Bin Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran cenderung belum merata, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.]]>
<![CDATA[Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met) ]]>
<![CDATA[Rambe, Kandiawan Putra Raja Oloan]]>;
<![CDATA[Risti Dwi Ramasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13043
<![CDATA[Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika saat ini semakin meresahkan masyarakat. Pelaku penyalahgunaan narkotika pun bukanlah hanya dari orang dewasa saja, melainkan remaja. Domino ialah salah satu akibat dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika dengan lebih seringnya mengadakan dan mengikuti seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan hukum maupun diskusi-diskusi mengenai bahaya Narkotika.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Bagus Teguh Santoso]]>;
<![CDATA[Nainggolan, Samuel Dharma Putra]]>;
<![CDATA[Sinambela, Jamalum]]>;
<![CDATA[Kholilur Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13158
<![CDATA[Konsep Penyalagunaan Wewenang sebagaimana terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dualisme pengertian. Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hokum pidana dan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi jelas mengalami perbedaan dari segi konsep dan penegakkan hukumnya. Penelitian ini menguraikan mengenai konsep penyalagunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar dapat dimengerti mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dan akibat hukumnya dalam hukum administrasi, serta hubungannya dengan penegakan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor : 168/Pid.B/2022/Pn.Kla) ]]>
<![CDATA[Bernaditya, Albertus Hazel]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Gindha Ansori Wayka]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13211
<![CDATA[Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negative. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana perncurian kendaraan bermotor yang objek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban. Dikatakan sebagai korban karena terdapat beberapa faktor yang membuat orang untuk melakukan kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perlindungan hukum terhadap pelaku pencuriam yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ajakan dari seorang teman terkdawa yang mengajak untuk melakukan aksi pencurian tersebut serta faktor ekonomi yang karenakan tingginya tingkat kemiskinan membuat terdakwa tidak segan turut serta melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Serta perlindungan hukum terhadap pelaku pencuriam yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi adalah mendapatkan keadilan yang seadiladilnya karena terdakwa berperilaku baik serta menyerahkan diri nya sendiri ke pihak yang berawajib.]]>
