cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrul Hamid
Contact Email
islamiccircle@stain-madina.ac.id
Phone
+628116257987
Journal Mail Official
asrulhamid@stain-madina.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/about/editorialTeam
Location
Kab. mandailing natal,
Sumatera utara
INDONESIA
Islamic Circle
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
ISSN : 27223507     EISSN : 27223493     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Jurnal Islamic Circle adalah Jurnal Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang memuat solusi dari problematika ekonomi kontemporer dalam perspektif hukum Islam. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 5   6   7   8   9 
Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia Hamid, Asrul
Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i2.1581

Abstract

Perceraian menjadi opsi terakhir yang diambil ketika permasalahan dalam keluarga mencapai tingkat darurat, setelah berbagai upaya telah dilakukan namun tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun perceraian sendiri merupakan urusan pribadi, pandangan sosial saat ini membuat pemerintah terlibat untuk menilai dampak hukum yang mungkin timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep maslahat terkait peraturan perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan normatif yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep maslahat untuk mencari jawaban yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga ketertiban bagi pasangan suami-isteri yang bercerai, seharusnya aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diikuti dan diterapkan. Hal ini penting mengingat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada prinsip kemaslahatan, sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan yang berpotensi membawa dampak buruk.
Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Timbangan Pada Jual Beli Pepaya Di Kecamatan Hutabargot akhyar, akhyar
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1637

Abstract

Perdagangan atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur’an, sunnah, dan ijmak ulama, sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh, Akan tetapi penting untuk diingat bahwa ada batasan dan aturan tertentu yang perlu diikuti dalam konteks perdagangan Islam. Beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam jual beli menurut perspektif Islam adalah; keadilan, kejujuran, transparansi, dan menghindari riba (bunga) serta unsur-unsur spekulatif yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik jual beli papaya dengan sistem timbangan yang di lakukan oleh masyarakat Hutabargot. Adapaun jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan sifat deskriptif. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan hukum normatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang ditemukan kemudian akan di analisis menggunakan dalil nas dan juga pendapat para ulama. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli papaya yang di lakukan toke di Kecamatan Hutabargot sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan bias masuk dalam kategori haram. Karena tidak adanya unsur keadilan dan kejujuran dalam hal timbangan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dan kesadaran di kalangan pelaku usaha agar praktik jual beli dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam.
Dinamika 'Syirkah 'Uqud': Klasifikasi Komprehensif dan Analisis Transaksi Aflikatif habibi, anwar; akhyar; Idris
Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i2.1639

Abstract

Perkongsian atau pesekutuan merupakan hal utama dalam menjalani hidup di bumi ini sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi. Persekutuan dimaksud dewasa ini disebut dengan mitra usaha yang hasilnya dibagi proporsional. Dalam islam hal tersebut sudah diatur sedemikian rupa dengan istilah konsep syirkah atau musyarakah. Konsep ini dapat berjalan apabila terdapat akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana maupun keterampilan usaha sesuai dengan kesepakatan yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang memfokuskan dan membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk mengumpulkan data tanpa melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat macam syirkah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan social sesuai dengan aturan syariat Islam, yaitu syirkah harta, syirkah kerja, Syirkah prestise dan syirkah modal kerja. Masing-masing persekutuan atau perseroan tersebut memiliki ciri khas tertentu dalam aplikasinya.
Relevansi Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Pernikahan di Desa Aek Marian Masyarakat Mandailing Nasution, Martua
Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i2.1690

Abstract

Marriage is a bond between a man and a woman whom he is lawful to marry. This relationship will certainly be valid if the terms and conditions have been fulfilled. The wedding sequence is often mixed with certain regional traditions. For the Aek Marian people, marriage customs are something that must be followed. So, this article aims to describe a number of customs in marriage in the Mandailing community in Aek Marian village and their relevance in Islamic law. The research is a qualitative form of field research. Primary data was produced through observation and interviews. Meanwhile, secondary data was generated through literature study. All findings data were analyzed descriptively. The results of the research explain that the series of customs in marriage in the Mandailing community in Aek Marian village do not substantially conflict with Islamic law. Apart from that, the practices carried out by the community are dynamic and adapt to Islamic law. Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang halal dinikahinya. Hubungan ini tentu menjadi sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rangkaian dalam perkawinan sering dicampur dengan tardisi adat daerah tertentu. Bagi masyarakat Aek Marian, adat dalam perkawinan merupakan hal yang mesti dilakukan. Jadi, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait sejumlah rangkaian adat dalam perkawinan pada masyarakat Mandailing di desa Aek Marian serta relevansinya dalam hukum Islam. Penelitian merupakan bentuk kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data-data primer dihasilkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk data skunder dihasilkan melalui studi pustaka. Semua data-data temuan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rangkaian adat dalam perkawinan pada masyarakat Mandailing di desa Aek Marian secara substansial tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Selain itu, praktik yang dilakukan oleh masyarakat bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan hukum Islam.
Upah Muballigh Ditinjau Dari Hukum Islam (Kritik Atas Pemikiran Abdul Qadir Jawas) Rizka Agustina Sikumbang, Khairul Bahri Nasution
Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i2.1496

Abstract

Abdul Qadir Jawas is one of the preachers whose opinions have recently sparked a lot of polemics among the public, especially his opinion about the prohibition of a preacher asking for wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT, even this action can be considered an act of shirk. The purpose of this study is to find out how Abdul Qadir Jawas views the wages of preachers and the views of Islamic law. The type of research used is library research on the thoughts of figures using content analysis techniques. Data is collected through videos and books. The results of the study concluded that according to Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz, preachers should not ask for and expect wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT. According to him, he is not allowed to receive wages if the preacher is able to meet the needs of his family not through preaching even though the wages are given as a gift from the committee, he is not allowed to set rates for preaching, he is not allowed to enter into agreements regarding wages with the committee during preaching. Meanwhile in Islam, it is permissible to give or receive wages to preachers in preaching. The majority of scholars allow the preacher to receive compensation for the lectures or teaching of religious knowledge he gives as long as it is not the main goal.
Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Penjual Online Di Sosial Media Instagram Hartanto, Rudi; Ginting, Budiman; leviza, Jelly; Barus, Utara Maharany
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1755

Abstract

Abstrak: Penjualan online melalui media sosial instagram berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan online itu sendiri. Sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Menjadi suatu permasalahan ketika transaksi penjualan online melalui media sosial instagram sangat sulit dikenakan pajak karena dengan Self Assessement System yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak.yang dimana Lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang di peroleh dari usahanya. Sehingga dibutuhkan aturan yang dapat untuk pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram. Penelitian diadakan untuk mengetahui bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online disosial media instagram, pengawasan terhadap pelaku penjual online di social media instgaram dan sanksi hokum yang dapat diterapkan kalau penjual online disosial media instagram yang tidak membayar pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif bersifat Deskriptif Analitis yang menggunakan penelitian terhadap Sinkronisasi Hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap penjual online di sosial media instagram tetap menggunakan peraturan undang-undang no.36 tahun 2008 yang di tegaskan melalui Surat Edaran Diretur Jendral Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce sehingga hasil dari penjualan online tersebut wajib dikenakan pajak apabila penghasilannya termasuk kriteria penghasilan kena pajak.
Analisis Praktik Jual Beli Case Handphone Secara Online Dengan Metode Dropship Menurut Perspektif Akad Samsarah Nahara Eriyanti
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1910

Abstract

Jual beli dropship telah menjadi model bisnis yang semakin popular saat ini. Namun, tinjauannya terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik dropship yang dilakukan oleh @ciptagoislam. Beberapa isu utama yang akan penulis bahas meliputi kepemilikan barang, transparansi informasi, dan pertukaran nilai yang adil. Analisis yang akan dilakukan untuk menilai apakah kegiatan jual beli dropship yang dilakukan oleh @ciptagoislam sudah sesuai dengan konsep akad Samsarah. Pembahasan ini juga akan mencakup persyaratan dan batas yang harus di penuhi agar bisnis ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitaif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli dropship diperbolehkan dalam islam dengan sejumlah persyaratan dan menggunakan akad samsarah. Adapun praktik jual beli dropship yang dilakukan oleh @ciptagoislam sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad samsarah.
Mandailing And Angkola Semarga Marriage; Comparative Study Of Polemic Custom Law And Positive Law In Indonesia Affandi, Hazrul; Ritonga, Hasir Budiman; Ritonga, Raja
Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i1.1920

Abstract

Marriage is part of realizing maqashid sharia, namely maintaining the continuity of offspring Traditional marriages in the Mandailing and Angkola communities have special values and rules. Customary violations can result in sanctions and fines from customary leaders. This article examines the polemic of semarga marriage among the Mandailing and Angkola tribes in the review of customary law and positive law in Indonesia. This research is qualitative research with a type of field research. Primary data collection is done through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, secondary data is collected by tracing many references from books, articles, and other scientific works that are related to the research theme. Furthermore, the data were analyzed descriptively with a legal or normative approach. The results of the study explain that the same clan marriage in the Mandailing and Angkola ethnic communities has significant differences. Semarga marriages in the Angkola community are not subject to customary sanctions and fines. Meanwhile, semarga marriages in the Angkola community are subject to customary sanctions and fines. Meanwhile, the review of the Compilation of Islamic Law or positive law states that marriages are prohibited if marriages are carried out with mahrams or people who are prohibited from marrying.
CUSTOMARY DIVORCE PRACTICES IN THE PANYABUNGAN SOCIETY: A REVIEW OF ISLAMIC LAW Edi, Sabrun; Ritonga, Raja; Dongoran, Irham
Islamic Circle Vol. 3 No. 1 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i1.1921

Abstract

In the Panyabungan community, customary law plays a strong role in regulating various aspects of life, including matters of divorce. However, these customary practices often do not align with the provisions of Islamic law, which has strict principles regarding divorce. This study aims to understand how customary divorce is practiced, the reasons for divorce recognized by customary law, and to compare these with the regulations of divorce in Islamic law. The approach used is qualitative with a descriptive-analytical method. Data were collected through field observations, interviews with customary leaders and the community, as well as literature reviews related to Islamic law and customary practices. The results of the study indicate that although there are similarities in some basic principles, such as the mutual consent of both parties, there are significant differences in the procedures and reasons for divorce between customary law and Islamic law.
Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern Andri Muda Nst; Zuhdi Hsb; Idris; Asrul Hamid
Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v5i1.1941

Abstract

Transaksi Down Payment dalam Fiqih Hanabilah: Kajian Klasik dan Implementasi dalam Praktik Modern. Latar belakang kajian ini adalah permasalahan mengenai kelayakan konsep jual beli panjar (Down Payment) dalam Fiqih Hanabilah melalui pendekatan kontekstualisasi Maqashid as-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep jual beli dengan panjar menurut Fiqih Hanabilah, serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengolahan berupa editing dan organizing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Kajian ini juga membahas perbedaan pandangan antara Fiqih Syafi’i, yang menyatakan transaksi panjar tidak sah, dan Fiqih Hanbali yang membolehkannya. Maqashid as-Syari’ah, sebagai metodologi pengambilan hukum dalam menghadapi masalah kontemporer, menjadi landasan utama dalam mempertimbangkan transaksi ini. Dalam Fiqih Hanabilah, transaksi down payment diakui melalui konsep maslahah dharuriyyah yang menekankan penjagaan harta (hifzh al-mal) baik bagi penjual maupun pembeli. Analisis qiyas digunakan untuk menjelaskan ‘illat yang terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar, mendukung kelayakan transaksi panjar dalam praktik ekonomi modern. Kata kunci: Down Payment, Fiqih Hanabilah, Maqashid as-Syari’ah Abstract: Down Payment Transactions in Hanbali Fiqh: A Classical Study and Its Implementation in Modern Practice. This study is motivated by the issue of the validity of down payment (Bay' al-'Urbun) transactions in Hanbali Fiqh, examined through the contextualization of the Maqashid al-Shari'ah approach. The research aims to explore how the concept of down payment is interpreted in Hanbali Fiqh and how it is applied in contemporary contexts. The methodology employed is a library-based study utilizing a normative approach. Data is gathered through techniques of editing and organizing, followed by descriptive analysis to gain insight into the phenomena experienced by the subjects, such as their behaviors, perceptions, motivations, and actions. The study also investigates the differing views between Shafi'i Fiqh, which deems down payment transactions invalid, and Hanbali Fiqh, which permits them. Maqashid al-Shari'ah, as a legal methodology for addressing contemporary issues, serves as the central framework for evaluating the legitimacy of this transaction. In Hanbali Fiqh, down payment transactions are justified through the concept of maslahah daruriyyah, which emphasizes the protection of wealth (hifzh al-mal) for both the buyer and seller. The study employs qiyas (analogical reasoning) to explain the legal reasoning ('illah) derived from a hadith narrated by Umar, thus supporting the validity of down payment transactions within modern economic practice. Keyword:, Down Payment, Hanbali Fiqh, Maqashid al-Shari’ah

Page 7 of 19 | Total Record : 187

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Islamic Circle Vol. 6 No. 1 (2025): Islamic Circle Vol. 5 No. 2 (2024): Islamic Circle Vol. 5 No. 1 (2024): Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle Vol. 4 No. 1 (2023): Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle Vol. 3 No. 1 (2022): Islamic Circle Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle Vol. 1 No. 2 (2020): Islamic Circle Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle More Issue