cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 37   38   39   40   41 
PENYELESAIAN KHALWAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE Humaira, Dinda; Asmara, Romi; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21749

Abstract

Khalwat adalah perbuatan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri atau mahram, mengarah pada zina. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) melarang khalwat, dan Pasal 66 mengatur bahwa pelaku di bawah 18 tahun diproses sesuai peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyelesaian kasus khalwat oleh anak, hambatan, dan upaya penyelesaiannya di Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kasus khalwat anak diselesaikan oleh aparatur gampong melalui nasihat, tanpa melibatkan aparat pemerintah atau kepolisian. Hambatan utamanya adalah penerapan hukum jinayat yang belum diterima masyarakat, sehingga sanksi diganti dengan hukum adat. Upaya penyelesaian meliputi jalur adat, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Konteks Kebebasan Pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs) Mayndha Yulista Sitorus; Elidar Sari; Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21751

Abstract

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sangat penting untuk menjamin kemerdekaan pers dan hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, perlindungan tersebut seringkali tidak berjalan efektif, terutama ketika menyangkut isu keamanan nasional, sehingga jurnalis kerap mengalami kriminalisasi atas karya jurnalistiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis belum diimplementasikan secara optimal. Penilaian terhadap adanya pelanggaran oleh jurnalis seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers, bukan oleh aparat penegak hukum secara langsung. Dalam praktiknya, jurnalis masih menghadapi risiko hukum tanpa perlindungan yang semestinya. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan terlebih dahulu meminta pendapat Dewan Pers, serta jurnalis diharapkan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik.
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN PASAL OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh) Fratiwi, Shindi; Hatta, Muhammad; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21752

Abstract

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan proses penting yang mengatur batasan serta prosedur dalam sidang pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur undang-undang, tanpa boleh menyimpang dari prosedur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Ahmad Rozikin alias Oca sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis guna menggambarkan fakta hukum secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian penerapan pasal dalam kasus ini, di mana seharusnya merujuk pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, namun justru dijatuhi pidana penipuan dengan hukuman penjara selama satu tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.
Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn-Mks) Aribah Wardah Ruye; Muhammad Hatta; Zulfan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21753

Abstract

Dokter memiliki tujuan mulia dalam menjalankan profesinya, termasuk memperbaiki penampilan pasien melalui perawatan wajah. Namun, tidak jarang terjadi kegagalan tindakan medis yang mengakibatkan kecacatan bahkan kematian, yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun terdapat penyuntikan filler tanpa informed consent, tanpa kompetensi yang sah, dan tidak sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) kedokteran. Pertimbangan hakim cenderung fokus pada pembuktian formil tanpa memperhatikan akibat luka berat pada korban. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pasien dan lemahnya penegakan keadilan dalam kasus malpraktik. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memahami aspek teknis medis secara lebih mendalam dan tenaga medis selalu mematuhi Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan profesinya.
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Pasaribu, Artha Febilla; Jamaludin; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21758

Abstract

Dispensasi perkawinan anak di bawah umur merupakan fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia, meskipun regulasi terbaru telah berupaya menekan angka perkawinan usia dini. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, muncul dinamika baru dalam praktik pemberian dispensasi oleh pengadilan agama. Penelitian ini mengkaji fenomena meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Deli Serdang setelah perubahan undang-undang tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dispensasi serta mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemberian dispensasi perkawinan anak meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, tekanan sosial terhadap hakim untuk mengabulkan permohonan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia. Selain itu, multitafsir terhadap ketentuan alasan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan turut menjadi hambatan dalam menciptakan kepastian hukum. Upaya yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta analisis mendalam oleh hakim untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak. Meski begitu, diperlukan langkah lanjutan berupa penegasan regulasi dan penguatan peran lembaga terkait untuk menanggulangi faktor sosial yang memicu perkawinan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum untuk mencegah perkawinan anak, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan melalui sinergi antara pemerintah, pengadilan, lembaga agama, dan masyarakat.
PERAN PARTAI ACEH DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe) Fitria Ningsih, Tanti; Sari, Elidar; Hadi Iskandar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21759

Abstract

Partai politik memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik melalui pendidikan politik yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di Aceh, kewajiban ini melekat kuat pada Partai Aceh sebagai partai lokal dominan yang memiliki basis massa luas, termasuk di Kota Lhokseumawe. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan politik oleh Partai Aceh masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme demokrasi, dan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe, melibatkan anggota partai, masyarakat, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menjalankan pendidikan politik melalui kaderisasi, seminar, dialog publik, penyuluhan berbasis komunitas, dan forum diskusi terbuka yang menjangkau pemilih pemula, perempuan, dan kelompok marjinal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan hak politik, pemahaman pemilu, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik. Namun, rendahnya minat masyarakat, terutama dari kalangan muda, menjadi tantangan utama. Untuk itu, Partai Aceh melakukan pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Disimpulkan bahwa Partai Aceh berperan dalam penguatan demokrasi melalui pendidikan politik, meskipun masih terdapat hambatan partisipatif. Disarankan agar Partai Aceh memperkuat strategi komunikasi dan optimalisasi media sosial untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum terlibat aktif.
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA Zulfiqri, Muhammad; Bahreisy, Budi; Asmara, Romi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21767

Abstract

Perluasan makna saksi dalam hukum acara pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, yang mengakui keterangan saksi De Auditu sebagai alat bukti sah untuk mendukung pembuktian kebenaran materiil, meskipun tidak memiliki pengalaman langsung atas peristiwa pidana. Latar belakang masalah muncul dari keterbatasan pembuktian ketika saksi langsung sulit dihadirkan, sehingga dibutuhkan pengakuan terhadap keterangan tidak langsung dengan tetap menjunjung kehati-hatian dalam penilaiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum keterangan saksi De Auditu dan bagaimana sistem peradilan pidana menilai alat bukti tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun saksi De Auditu diakui sebagai alat bukti, keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti sah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, serta tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah maupun hak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keterangan saksi De Auditu memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan hanya dapat digunakan sebagai pelengkap dalam proses pembuktian pidana. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum dan hakim tetap menjadikan keterangan tersebut sebagai bukti pendukung yang harus diverifikasi secara ketat agar tidak mencederai keadilan dalam proses peradilan pidana. 
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA Tiara; Malahayati; Muammar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21772

Abstract

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan membayar pesangon sebagai penghargaan masa kerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur PHK terhadap karyawan PMI Aceh Utara dan bentuk perlindungan hukumnya, dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, lalu dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban para pihak, meliputi pemberitahuan, konsultasi, penyelesaian hak-hak karyawan, administrasi, dan dokumentasi. Namun, PHK di PMI Aceh Utara tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum, dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang diabaikan, sehingga menunjukkan ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI HAK MILIK TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG HILANG (Studi Penelitian Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat): (Studi Penelitian Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat) Gadis Afriani; Sofyan Jafar; Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21780

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berfungsi sebagai dasar hukum untuk penguasaan tanah di Indonesia, menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Sertifikat tanah sangat penting, berfungsi sebagai bukti kuat yang memuat data fisik dan hukum yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar proses penerbitan sertifikat pengganti untuk hak kepemilikan tanah yang sertifikat aslinya hilang. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait penerbitan sertifikat pengganti tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat pengganti tanah merupakan prosedur administratif yang krusial untuk menjaga kepemilikan tanah dan mencegah penyelamatan. Proses ini memerlukan verifikasi dokumen yang teliti, termasuk pengajuan surat permohonan, sertifikat kehilangan, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah menyelesaikan tahap verifikasi dan notifikasi publik, sertifikat baru akan diterbitkan jika tidak ada klaim dari pihak lain. Prosedur ini mematuhi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 1 Tahun 2010 dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang relevan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting untuk memfasilitasi proses penggantian sertifikat. Namun penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada peraturan yang ada, pelaksanaannya seringkali tidak memenuhi harapan, menghambat hak pemilik tanah untuk mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat serta penyederhanaan prosedur untuk mempercepat penerbitan sertifikat pengganti, yang pada akhirnya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Damayanti, Army; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21842

Abstract

Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menegaskan bahwa meskipun pelaku perdagangan orang terhadap anak telah dihukum, hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi sesuai UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban anak serta aspek yang terabaikan dalam putusan tersebut dengan metode yuridis normatif melalui studi putusan dan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan perlindungan hukum mencakup aspek preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif, namun implementasi pada putusan masih lemah, khususnya terkait pemulihan korban. Kesimpulannya, terdapat kekosongan perlindungan hukum yang mengabaikan prinsip non-viktimisasi dan keadilan restoratif, sehingga perlu penegakan hukum yang juga mengakomodasi hak-hak korban secara komprehensif.

Page 39 of 51 | Total Record : 503

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue