cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 38   39   40   41   42 
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH TERHADAP PELAKU KHALWAT Agustina, Tri; Zulfan, Zulfan; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21909

Abstract

Aceh memiliki kekhususan dalam bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan penerapan hukum syariat Islam sebagai salah satu aspek utamanya. Meskipun demikian, implementasi hukum ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap jarimah khalwat, dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  implementasi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Jarimah khalwat di wilayah hukum Kota Lhokseumawe masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pelanggaran khalwat di setiap tahun nya. Adapun penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku berupa pembinaan, Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Qanun tersebut, berasal dari berbagai faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor budaya, dan faktor sumber daya. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan membenahi ketiga faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Qanun tersebut. Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Qanun untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, semua elemen aparatur penegak hukum dalam tindak pidana khalwat  dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan untuk memberantas tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.  
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK) Ananda, Cut Tiara; Zulfan, Zulfan; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21943

Abstract

Justice Collaborator merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana namun memberikan bantuan penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkotika. Kenyataannya, perlindungan hukum bagi Justice Collaborator belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, padahal semestinya hukum memberikan perlindungan bagi semua pihak yang membantu proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya jaminan perlindungan keamanan bagi Justice Collaborator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator harus dimulai dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta syarat untuk menjadi Justice Collaborator, dan diikuti dengan penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan nyata. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.
ANALISI PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAKPIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU ( UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 ) Anggraini, Silvia Dea; Akli, Zul; Sumiadi, Sumiadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.21965

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinahan antara KUHP lama (Pasal 284) dan KUHP baru (Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023), serta menelaah hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kebijakan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama hanya mengatur perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang telah menikah dan bersifat delik aduan terbatas. Sementara KUHP baru memperluas definisi perzinahan mencakup seluruh hubungan seksual di luar perkawinan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah maupun belum menikah, serta bersifat delik aduan absolut. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai sosial dan upaya pembaharuan hukum nasional. Oleh karena itu, disarankan kepada aparat penegak hukum agar dalam penanganan kasus ini tidak pilih kasih sehingga aturan hukum itu bisa dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan pembuat pihak legislatif atau UUD diharapkan lebih spesifik nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat dan pelaku perzinahan diharapkan memahami bahwa perbuatan tersebut bukan hanya melanggar norma hukum tetapi juga norma agama dan sosial dimana perbuatannya ditanggung jawabnya.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PERLNDUNGAN EKOSISTEM LAUT YANG TERCEMAR AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI LAUT GAMPONG KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE ( STUDI PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN DAN GAMPONG KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE ) Ramadita, Raisya; Nasir, Muhammad; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22018

Abstract

Pencemaran laut akibat sampah di Gampong Kampung Jawa, Lhokseumawe mencerminkan ketidaksesuaian antara kondisi ideal perlindungan ekosistem laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011, dan Qanun Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan ekosistem laut yang tercemar akibat sampah serta efektivitas pengawasan terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem laut belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup, dan lemahnya penerapan regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga laut serta perlunya penguatan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dan perlu meningkatkan efektivitas pengawasan. Disarankan agar pemerintah memperketat penegakan hukum, menambah tenaga operasional, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan bersama.
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS PT RAYA PADANG LANGKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG (Studi Penelitian Penyelesaian Sengketa Rumah Dinas PT Raya Padang Langkat Di Kabupaten Aceh Tamiang) Widiasari, Chintya; Jamaluddin, Jamaluddin; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22028

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Bab XII Pasal 58–61, mengatur penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Ketentuan ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dan fleksibel, menyesuaikan kepentingan para pihak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses dan keefektifan penyelesaian sengketa rumah dinas PT Raya Padang Langkat (PT Rapala) oleh Komisi I DPRK Aceh Tamiang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antara PT Rapala dan warga Kampung Perkebunan Sungai Iyu diselesaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRK Aceh Tamiang, yang meliputi tahap pra-RDP, RDP, dan pasca-RDP. Sengketa berhasil diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1/Kom. I/V/2023. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan pembinaan dan penyuluhan hukum mengenai rumah dinas kepada masyarakat, perusahaan, dan aparatur kampung. Pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum sangat penting untuk mencegah sengketa di masa depan.
EFEKTIVITAS KEUCHIK SELAKU MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI GAMPONG KULU KECAMATAN KUTABLANG BIREUEN: EFEKTIVITAS KEUCHIK SELAKU MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI GAMPONG KULU KECAMATAN KUTABLANG BIREUEN Rauzati; Basri, Hasan; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22048

Abstract

Penyelesaian penyelesaian antarwarga di Aceh diselesaikan melalui pendekatan hukum adat. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 mengatur peran Keuchik dalam menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk penyelesaian tanah, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012. Namun, di Gampong Kulu Kecamatan Kutablang, masih sering terjadi penjagaan tanah meskipun telah dimediasi oleh Keuchik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Keuchik sebagai mediator serta kendala dalam penyelesaian penyelesaian tanah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Informan terdiri dari Keuchik, tokoh adat, perangkat gampong, pihak bersengketa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keuchik cukup efektif dalam menyelesaikan penyelesaian sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Namun terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum para pihak, campur tangan keluarga, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, dan terbatasnya sumber daya manusia. Penelitian merekomendasikan agar aparatur gampong meningkatkan pemahaman hukum warga melalui pelatihan bersama tenaga ahli, menjaga netralitas dalam proses mediasi, serta memastikan setiap perdamaian dicatat dalam berita acara sebagai bentuk administrasi resmi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN (Studi Penelitian Di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II) Amanda, Aura; Iskandar, Hadi; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22076

Abstract

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika wajib pajak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, sehingga melanggar peraturan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji langkah penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Sumatera Utara II terhadap wajib pajak perusahaan, serta hambatan dan upaya penanganannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum dilakukan bertahap sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai dari pendekatan persuasif hingga sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak serta kompleksitas struktur keuangan perusahaan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta publikasi kasus untuk efek jera. Kesimpulannya, penegakan hukum telah sesuai prosedur namun perlu penguatan pengawasan dan kesadaran wajib pajak. Disarankan DJP memperkuat pengawasan berbasis teknologi, memperluas sosialisasi, dan mendorong perusahaan meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pajak guna menghindari sanksi hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK KORBAN PERSETUBUHAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Putusan Nomor 953/PID.SUS/2023/PT MDN) Cyntia Alinda; Ferdy Saputra; Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22089

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan seksual serius yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik secara psikis maupun sosial. Dalam kenyataannya (das sein), banyak anak masih menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan secara normatif (das sollen), hukum seharusnya memberikan perlindungan maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban serta menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 953/PID.SUS/2023/PT MDN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan pidana 13 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, mengingat terdakwa telah berulang kali menyetubuhi korban sejak usia 11 tahun. Dari perspektif viktimologi, anak korban harus dipulihkan secara menyeluruh, tidak hanya dilihat sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara utuh. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan dampak traumatik korban dalam penjatuhan pidana. Penulis menyarankan agar lembaga peradilan dan pembuat kebijakan mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta menjamin perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SAAT KREDIT BERLANGSUNG Saragih, Faradiba Qorihatul Zhara; Kurniasari, Tri Widya; Tasyakur, Tasyakur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22145

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan. SK PNS sering digunakan sebagai jaminan karena kestabilan penghasilan, namun ketika PNS diberhentikan, SK kehilangan kekuatan hukumnya sehingga menimbulkan risiko kredit macet. Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bank untuk melindungi kepentingannya serta langkah preventif yang dapat diambil. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian pada PT. Bank Sumut KCP Perdagangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui prinsip kehati-hatian seperti Know Your Customer (KYC), analisis kelayakan debitur, verifikasi SK, perjanjian sah, asuransi jiwa, dan jaminan tambahan. Upaya hukum dibedakan menjadi preventif (pencegahan sebelum kredit diberikan) dan represif (tindakan setelah kredit bermasalah), seperti surat peringatan, penagihan kepada penjamin, hingga gugatan ke pengadilan. Disarankan agar bank tidak hanya mengandalkan SK PNS sebagai jaminan tunggal, melainkan meminta jaminan kebendaan yang lebih kuat serta mendorong regulasi ketat dari otoritas perbankan terkait penggunaan SK PNS sebagai agunan.
TINDAK PIDANA IKHTILATH OLEH WISATAWAN ASING (Studi Penelitian di Kota Sabang) Prasetyani, Lolita; Johari; Fitri Maghfirah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.22151

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan, meskipun qanun telah mengatur sanksi tegas terhadap perbuatan ikhtilath, praktiknya masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak oleh wilayatul hisbah, di mana pelanggaran ikhtilath oleh wisatawan asing sering terjadi secara terbuka tanpa adanya tindakan hukum yang tegas dari aparat penegak syari'at. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap pelanggaran ikhtilath yang dilakukan oleh wisatawan asing di Kota Sabang, serta mengevaluasi sejauh mana peran wilayatul hisbah dalam menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Objek formal penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas wilayatul hisbah, geuchik gampong, tokoh agama, masyarakat setempat, dan wisatawan asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan qanun terhadap wisatawan asing belum berjalan efektif. Wilayatul hisbah tidak melakukan tindakan tegas meskipun pelanggaran terjadi secara nyata. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, tidak adanya kebijakan teknis, kendala bahasa, minimnya sosialisasi syariat, dan kekhawatiran merusak citra pariwisata. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah penyusunan kebijakan teknis khusus, pelatihan petugas dalam komunikasi lintas budaya, serta peningkatan sosialisasi syari'at melalui media informasi di kawasan wisata. Dengan demikian, diharapkan wisatawan dapat memahami dan menghormati hukum yang berlaku di Aceh, khususnya di Kota Sabang.

Page 40 of 51 | Total Record : 503

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue