cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 42   43   44   45   46 
PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Emirsya, Melfa; Subaidi, Joelman; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22997

Abstract

Penerapan asas dominus litis menjadi salah satu elemen penting dalam sisstem peradilan pidana di Indonesia. Asas dominus litis memilkii peran strategi dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dalam konteks hukum acara pidana, asas ini menunjuk pada pihak yang memilki kendali tertinggi terhadap arah dan kelanjutan suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penerapan asas dominus litis terhadap peranan jaksa dalam tindak pidana umum dan implikasi yuridis dari penerapan asas dominus litis terhadap kedudukan jaksa penuntut umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitin yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan asas dominus litis memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap fungsi penuntutan. Di sisi lain, pelaksanaan asas ini juga menghadap tantangan dalam praktik, seperti resiko penyalahgunaaan kewenangan, kurangnya koordinasi antarpenegak hukum, keterbatasan profesionalisme jaksa dan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu dilakukan harmonisasi peraturan antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan pedoman internal kejaksaan terkait kewenangan dominus litis, serta penguatan mekanisme praperadilan sebagai kontrol terhadap tindakan jaksa.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGURUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2022/ PN LSM) Sabani, Nazwa; Johari, Johari; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23038

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Begitu juga dengan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencederai integritas sistem birokrasi. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Namun pertimbangan hakim tidak mencerminkan keadilan pada putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm yang menjatuhkan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Pada Rumah Sakit Avicenna Bireuen) Lamkaruna, Rima; Sulaiman, Sulaiman; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23061

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan medis dalam perjanjian terapeutik serta menganalisis akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Praktik pelayanan medis di rumah sakit merupakan bagian penting dari penyediaan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam praktiknya, pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga kesehatan harus didasarkan pada persetujuan pasien, yang dikenal dengan istilah persetujuan tindakan medis, sebagai bentuk perlindungan hokum terhadap hak pasien dan kewajiban etik serta yuridis bagi tenaga medis. Namun, pelaksana persetujuan tersebut dalam konteks perjanjian terapeutik sering kali belum dilakukan secara optimal, sebagaimana terjadi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji data dari wawancara dokter dan pasien, serta teaah dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural rumah sakit telah menyediakan formulir persetujuan tertulis untuk tindakan medis beresiko tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang bersifat formalitas, minim komunikasi, dan rendahnya pemahaman pasien terhadap isi persetujuan. Kelalaian dalam pelaksanaan prosedur persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hokum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif, serta potensi pelanggaran etik profesi medis. Selain itu, kelemahan sistem dokumentasi dapat memperlemah posisi hukum rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi penyelamatan.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN KESELURUHAN HARTA KEPADA ANAK SEBELUM KEMATIAN PEWARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Penelitian Di Sei Bamban) Hasibuan, Mhd Syahputra; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23065

Abstract

Abstract This research examines the implementation of the distribution of all assets by the heir to their children before death, conducted by the Sei Bamban community, from the perspective of Islamic Law and Customary Law. This research aims to understand the traditional practices of inheritance distribution according to the customs of the Sei Bamban community and the legal consequences if the distribution is carried out before the heir's death. The method used is empirical legal research with a sociological and conceptual approach, descriptive in nature, with data collection techniques through field studies and literature studies, and analyzed qualitatively. The research results show that the practice of distributing assets during one's lifetime does indeed occur in Sei Bamban with the aim of avoiding family disputes after the heir's passing. In customary law, as long as it is carried out through deliberation and family consent, this division does not pose legal issues. Meanwhile, according to Islamic Law, the distribution of assets during one's lifetime is considered a valid gift if done voluntarily and with a complete transfer of ownership. However, if the gift is unfair or violates Sharia principles, it can be deemed invalid. In conclusion, the distribution of assets during one's lifetime should not diminish the rights of heirs according to applicable laws, and it should be supported by written guidelines from the government, customary leaders, and religious figures to provide legal certainty and prevent disputes in the future.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS ANGKUTAN UMUM APABILA TERJADI KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe) Safrida Diniyati, Cut Nur; Fatahillah, Fatahillah; Harun, Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23068

Abstract

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara menyeluruh perlindungan hukum bagi penumpang angkutan bus umum, terutama pada saat terjadi kecelakaan. Ketentuan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan di Lapangan masih lemah, banyak penumpang Bus angkutan umum yang belum mendapatkan ganti rugi yang layak jika terjadi kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab jawaban yang diberikan kepada penumpang Bus angkutan umum apabila terjadi kecelakaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Perlindungan hukum dan pertanggungan jawaban perusahaan Bus angkutan umum terhadap penumpang Bus angkutan umum di Lhokseumawe belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan optimal dimana perusahaan Bus hanya menyalurkan santunan dari pihak asuransi wajib (Jasa Raharja) dan tidak memberikan ganti rugi tambahan atas kerugian yang diderita korban, baik kerugian materil maupun imateril. Disarankan kepada agar pengguna terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam aspek keselamatan, kenyamanan, maupun perlindungan hukum terhadap penumpang.
HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Hafizh, Hafizh; Nur Aksa, Fauzah; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23072

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan pernikahan antara pria dan wanita yang memeluk agama berbeda, yang menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, khususnya Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, melarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Anak dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau pernikahan yang sah. Jumhur ulama (Syafi’i, Maliki, dan Hanbali) sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris; seorang Muslim tidak dapat mewarisi non-Muslim, begitu juga sebaliknya. Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/9/2005 juga menegaskan bahwa dalam hukum waris Islam, tidak ada hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Maka, meskipun secara negara anak dari perkawinan beda agama dianggap sah, ia tidak berhak atas warisan dari orang tua Muslim bila tidak memeluk Islam. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengatur secara tegas larangan perkawinan beda agama untuk menghindari kekosongan hukum dan kontroversi.
SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU CIPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HULU RIAU Amini, Aisyah; Laila M. Rasyid; Cut Asmaul Husna
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23081

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dalam masyarakat adat Melayu di Desa Cipang Kanan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kekerabatan adat yang telah dijaga secara turun-temurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku, menggambarkan pandangan tokoh adat terhadap pelanggaran tersebut, serta mendeskripsikan proses penerapan sanksi adat. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman silsilah suku, serta praktik perjodohan. Sanksi adat diberikan secara simbolik oleh ninik mamak setelah persetujuan oleh datuk dalam musyawarah adat, sanksi diberikan dalam bentuk denda berupa ayam atau kambing, sanksi yang sudah ditetapkan harus dibayarkan dalam jangka yang telah ditentukan oleh pemangku adat. serta proses permintaan maaf di hadapan pemangku adat. Temuan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi nilai adat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam menjaga tatanan sosial dan marwah suku.
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PUTUSAN NOMOR 850/PDT.G/2020/PN MDN Setiawati, Dewi; Nurarafah, Nurarafah; Mardhatillah, Fitria
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23085

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan sengketa hukum yang merugikan pihak kreditur. Hal ini terjadi ketika debitur lalai memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Fokus utama kajian adalah perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta menganalisis pertanggung jawaban hukum yang timbul. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan debitur dalam putusan tersebut terbukti melakukan wanprestasi dengan hanya membayar 10 dari 48 kali angsuran, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam kasus ini, debitur telah diingatkan melalui somasi namun tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Disarankan agar pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia lebih memperhatikan kepatuhan isi perjanjian dan mendaftarkan jaminan fidusia secara sah untuk memperoleh perlindungan hukum maksimal. Di sisi lain, pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia guna mengurangi sengketa serupa.
PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur) Adinda, Nurul; Herinawati, Herinawati; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23088

Abstract

Penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak diselesaikan secara adat dengan melibatkan perangkat gampong kedua belah pihak, sesuai dengan adat yang berlaku di gampong Pasi Puteh dan perjanjian yang telah disepakati bersama saat prosesi pertunangan, apabila kesalahan berasal dari pihak wanita maka mahar yang telah diberikan wajib dikembalikan sepenuhnya dan apabila kesalahan berasal dari pihak lelaki maka mahar yang telah diberikan hangus menjadi hak wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses, hambatan, serta upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian yang didapat yaitu Prosesnya melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh perangkat gampong, serta pengambilan keputusan dan sanksi. Hambatan yang timbul yaitu selisih pendapat kedua belah pihak, adanya kebohongan dan perselisihan sanksi adat. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi yaitu dengan memberikan pemahaman tentang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat gampong pasi puteh, melakukan evaluasi dengan menanyakan yang sejujur-jujurnya dan meminta untuk dikumpulkan bukti atas kesalahan yang terjadi, berbicara secara kekeluargaan dengan disepakati oleh kedua belah pihak dan perangkat gampong menegaskan bahwa sanksi tetaplah sanksi. Saran perangkat gampong agar lebih mengedepankan transparansi dan keadilan, menyediakan waktu yang cukup agar masing-masing pihak bisa menyampaikan argumentasi tanpa tekanan emosional dan lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Penelitian Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara) Davical Latuperissa, Dandy; Amrizal, Amrizal; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23102

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Lhoksukon, wilayah rawan banjir akibat kondisi geografis dataran rendah dan luapan sungai. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama. Dengan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban hukum telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran. Hambatan tersebut membuat banjir tetap menjadi masalah tahunan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat serta optimalisasi sumber daya untuk mitigasi bencana.

Page 44 of 51 | Total Record : 503

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue