cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fathiya Nabiila
Contact Email
fathiyanabila128@gmail.com
Phone
+6281325503662
Journal Mail Official
lontarmerah@untidar.ac.id
Editorial Address
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelag, Jawa Tengah
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : -     EISSN : 28292464     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Lontar Merah merupakan Media Riset Akademik Hukum dalam bentuk Jurnal Ilmiah yang mencakup bidang Ilmu Hukum yang meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasonal, Hukum Acara, Hukum Islam, Hukum Adat, Filsafat Hukum, serta bidang Ilmu Hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS HAMBATAN REGULASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TERPADU SATU PINTU DI MAGELANG Surya, Bintang Afifah Nailah; Hafez, Muhammad; Permatasari, Dinar Indah; Anggraeni, Ersy Aulia; Safitria, Andinia Noffa
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4576

Abstract

Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan pelayanan oleh Pemerintah Daerah mengenai perizinan dan non perizinan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah hambatan implementasi regulasi PTSP di Kota Magelang sehingga PTSP di Kota Magelang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat regulasi terhadap implementasi PTSP di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur melalui analisis terhadap berbagai sumber jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen terkait hambatan PTSP Kota Magelang. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kurang optimal implementasi regulasi dipengaruhi oleh faktor internal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu merupakan pelayanan oleh Pemerintah Daerah mengenai perizinan dan non perizinan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah hambatan implementasi regulasi PTSP di Kota Magelang sehingga PTSP di Kota Magelang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat regulasi terhadap implementasi PTSP di Kota Magelang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur melalui analisis terhadap berbagai sumber jurnal, literatur ilmiah, dan dokumen terkait hambatan PTSP Kota Magelang. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kurang optimal implementasi regulasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal meliputi kurangnya pegawai dan kurang pahamnya masyarakat akan sistem PTSP Kota Magelang eksternal meliputi kurangnya pegawai dan kurang pahamnya masyarakat akan sistem PTSP Kota Magelang
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS GAKKUMDU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Fernanda, Niken; Arifin, Rosa Adelia; Dwi Mei Nandani; Saiva Wulandari; Aditya Arif Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4579

Abstract

Penelitian ini menganalisis kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait penegakan hukum pemilu di Indonesia. Meskipun Gakkumdu didirikan untuk meningkatkan penanganan pelanggaran pemilu, pelaksanaan di lapangan mengalami sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Permasalahan yang ditemukan mencakup ketiadaan aturan teknis yang jelas, ketidakseimbangan wewenang antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah, lemahnya sinergi internal, serta keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Selain itu, campur tangan aktor politik lokal dan kurangnya jaminan perlindungan bagi pelapor turut menghambat terciptanya sistem pengawasan yang transparan dan independen. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan data empiris, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem pengawasan, serta perlindungan yang kuat bagi partisipasi publik. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan berintegritas guna memperkokoh demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Kata kunci Penegakan hukum pemilu, Sentra Gakkumdu, pemerintah daerah
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA OLEH PEJABAT BUPATI: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Bemby Navita; Aina Sarah Hafawati; Suci Wulandari; Anisa Mutiara Rizky; Deaz Aji Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4583

Abstract

Pejabat kepala daerah (Pj Bupati) memiliki posisi strategis dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dan penegakan integritas birokrasi daerah. Artikel ini bertujuan untuk memasukkan kewenangan normatif dan melakukan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pj Bupati dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meninjau peraturan-peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Studi kasus pencopotan dua ASN oleh Pj Bupati Aceh Barat digunakan untuk menggambarkan implementasi kewenangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pj Bupati memiliki kewenangan penuh sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakkan kode etik dan disiplin ASN. Penegakan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan berintegritas.
EFEKTIVITAS REGULASI SISTEM RESI GUDANG DALAM MENJAMIN MANFAAT BAGI PETANI DAN UMKM Ramadhan Anggara, Satrya; Najmun Nahar, Affan; Hadiputra, Adrian; Arya Diputra, Dismas
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat sistem resi gudang dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang diatur dengan pengaturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lupa juga membuat strategi untuk menghadapi tantangan dari sistem resi gudang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative bersifat empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait sistem resi gudang, dan telaah data sekunder dari jurnal, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Aspek empiris dikaji melalui studi kasus implementasi SRG di lapangan, seperti di Kabupaten Luwu Timur untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Analisis dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan normatif dan empiris guna menghasilkan rekomendasi solutif bagi peningkatan efektivitas SRG bagi petani dan UMKM. SRG di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007, Permendag No. 33/2020, dan Permendag No. 14 Tahun 2021 untuk menjamin manfaat bagi petani dan UMKM. SRG meningkatkan akses pembiayaan dengan memungkinkan resi gudang dijadikan agunan tanpa syarat tambahan, membantu petani memperoleh pinjaman hingga 70% nilai komoditas. Selain itu, SRG mendukung ketahanan pangan melalui penyimpanan komoditas strategis dan meningkatkan efisiensi logistik dengan pengelolaan gudang yang terstandar. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kelalaian pencatatan, keterbatasan jenis komoditas yang diatur, persyaratan daya simpan yang ketat, dan biaya pengelolaan yang memberatkan. Strategi untuk mengatasi hambatan ini meliputi penguatan pengawasan, revisi regulasi untuk memperluas cakupan komoditas, klasifikasi fleksibel berdasarkan daya simpan, serta pemberian subsidi dan insentif ekonomi.
ANALISIS PRAKTIK DIPLOMASI DALAM PERSELISIHAN LAUT NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA DENGAN CINA Alanffa; Cindy Amalia; Aurellia Nayla Putri Wijaya; Elyassin Firdaus
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4606

Abstract

Abstrak Perselisihan di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok menjadi salah satu isu geopolitik krusial yang semakin memanas beberapa tahun terakhir. Wilayah ini, yang kaya akan sumber daya alam termasuk ikan dan potensi energi, menjadi titik fokus klaim teritorial yang saling bertentangan. Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan melalui konsep "nine-dash line", yang secara signifikan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna. Indonesia, di sisi lain, secara tegas menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang merupakan hukum internasional yang diakui secara luas. Kedudukan strategis Laut Natuna Utara tidak hanya vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap stabilitas regional Asia Tenggara. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi instrumen utama bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan, mengelola hubungan dengan Tiongkok sebagai kekuatan besar global, dan mencegah eskalasi konflik. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam praktik diplomasinya sangat kompleks, melibatkan dinamika politik domestik, kepentingan ekonomi, dan pengaruh kekuatan eksternal. Oleh karena itu, analisis komprehensif terhadap strategi diplomasi Indonesia—yang mencakup diplomasi pertahanan aktif, peningkatan kehadiran militer, strategi hedging, penguatan penangkalan, dan peran sebagai mediator netral—menjadi esensial. Pendekatan multi-jalur ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional dan mempromosikan stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas praktik diplomasi Indonesia dalam menanggapi tindakan koersif Tiongkok, khususnya di Laut Natuna Utara, dan dampaknya terhadap keamanan regional. Kata Kunci: Laut Natuna Utara, Diplomasi, Tiongkok, UNCLOS 1982, dan Keamanan Regional. Abstract The dispute in the North Natuna Sea between Indonesia and China has become one of the crucial geopolitical issues escalating in recent years. This region, rich in natural resources including fish and potential energy, is a focal point of conflicting territorial claims. China asserts sovereignty over a large portion of the South China Sea through its "nine-dash line" concept, which significantly overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) around Natuna. Indonesia, on the other hand, firmly asserts its sovereignty over the area based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a widely recognized international law. The strategic position of the North Natuna Sea is not only vital for Indonesia as an archipelagic state but also has significant implications for regional stability in Southeast Asia. In this context, diplomacy serves as Indonesia's primary instrument to maintain sovereignty, manage relations with China as a major global power, and prevent conflict escalation. The challenges faced by Indonesia in its diplomatic practices are highly complex, involving domestic political dynamics, economic interests, and the influence of external powers. Therefore, a comprehensive analysis of Indonesia's diplomatic strategies—encompassing active defense diplomacy, increased military presence, hedging strategies, strengthening deterrence, and its role as a neutral mediator—becomes essential. This multi-track approach aligns with Indonesia's free and active foreign policy principle, aiming to safeguard national sovereignty and promote regional stability. This research aims to identify and analyze the effectiveness of Indonesia's diplomatic practices in responding to China's coercive actions, particularly in the North Natuna Sea, and their impact on regional security. Keywords: North Natuna Sea, Diplomacy, China, UNCLOS 1982, and Regional Secur ity.
SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PADA INDUSTRI RUMAHAN: ANTARA REALITAS DAN REGULASI Fadhilah, Khansa Surya
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4716

Abstract

Industri rumahan sebagai bagian dari sektor mikro berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi kesejahteraan pekerja masih tergolong rendah. Banyaknya industri rumahan membayar pekerja dibawah upah minimum, tanpa perjanjian kerja tertulis maupun jaminan sosial. Metode penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara pada pelaku home industry tempe dan konveksi. Hasil kajian menunjukkan variasi sistem pengupahan, meliputi upah harian, bulanan, dan borongan berbasis hasil produksi, tetapi belum sesuai ketentuan upah minimum dan kurang memberikan perlindungan. Secara ideal, pengaturan upah harus berlandaskan prinsip keadilan, kelayakan, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Perlindungan hukum bagi pekerja rumahan penting mengingat kekosongan regulasi spesifik menyebabkan kerentanan eksploitasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi pengawasan pemerintah, peningkatan kesadaran hukum pekerja, pencatatan jam dan hasil kerja, serta ratifikasi Konvensi ILO 177 guna menjamin hak pekerja rumahan.
PERKEMBANGAN REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA: KESEIMBANGAN ANTARA INOVASI DAN KEPASTIAN HUKUM Hartanto; Faizah Nada Mutiara, Faizah Nada Mutiara; Wahyuningtyas, Emy; Kusumawiranti, Retno
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4736

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi memunculkan kompleksitas baru dalam tindak pidana siber yang menuntut adaptasi regulasi dan kapasitas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis perubahan regulasi signifikan berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU No. 11/2008 (UU ITE), serta implikasi perubahan tersebut terhadap praktik penyidikan, perlindungan data, dan batas kebebasan berekspresi. Metode penelitian berupa studi kepustakaan dan analisis yuridis-deskriptif terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan literatur terkini. Hasil menunjukkan bahwa UU No.1/2024 memperjelas beberapa ketentuan materiil (termasuk pengaturan tentang PSE, perlindungan anak, dan batasan delik tertentu), namun tantangan utama tetap pada kapasitas teknis penegak hukum, yurisdiksi lintas negara, dan mekanisme perlindungan data pribadi. Rekomendasi meliputi: (1) penguatan unit forensik digital dan pelatihan berkelanjutan; (2) harmonisasi prosedur kerja antara PSE dan aparat penegak hukum untuk akses bukti elektronik yang memadai; dan (3) penyusunan pedoman operasional nasional yang memadukan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Kesimpulannya, penegakan hukum siber efektif menuntut keseimbangan antara inovasi regulasi dan investasi kapasitas teknis serta kerja sama lintas sektor dan negara.
KRISIS KELEMBAGAAN NEGARA DALAM MENEGAKKAN PRINSIP CHECK AND BALANCE DI INDONESIA Alfa Rizky Ramadhan; Ersy Aulia Anggraeni; Nur Azizah; Syahda Laila Ramadhani; Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4929

Abstract

Krisis kelembagaan negara dalam menegakkan prinsip check and balance di Indonesia merupakan permasalahan mendasar dalam praktik ketatanegaraan modern. Prinsip check and balance yang seharusnya menjadi pilar utama kekuasaan justru mengalami pelemahan akibat ketidakseimbangan hubungan antar lembaga negara. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas fungsi pengawasan, independensi lembaga, serta tergerusnya kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk krisis kelembagaan negara yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip check and balance, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji dampak hukumnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach), pendekatan kontekstual (conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach) melalui telaah terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kelembagaan negara terjadi karena tumpang tindih kewenangan, lemahnya desain konstitusional dalam membatasi kekuasaan, dan pengaruh politik yang dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Akibatnya, prinsip check and balance tidak berjalan secara efektif sehingga menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan meliputi supremasi konstitusi. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi hubungan antar lembaga negara melalui penguatan norma konstitusi, peningkatan independensi lembaga, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menegakkan kembali prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata kunci: krisis kelembagaan negara, prinsip check and balance, ketatanegaraan, supremasi konstitusi, reformasi kelembagaan  
STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENCATATAN PERNIKAHAN DENGAN TEMUAN CACAT FORMIL DALAM PROSES PENGADILAN Yoga Yusnanto; Vida; Nadia; Keren; Alisya
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4942

Abstract

Sebagai instrumen hukum formil, Hukum Acara Perdata mengatur prosedur penyelesaian konflik keperdataan dengan tujuan terciptanya proses peradilan yang adil. Dalam praktiknya, ditemukan sejumlah kasus yang tidak menerapkan prosedur hukum acara perdata secara tepat, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach) dan teknik analisis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teologis untuk mengkaji penerapan isbat nikah ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata. Permasalahan yang teridentifikasi adalah adanya cacatprosedural dalam bentuk kesalahan subjek hukum (error in persona) dan ketiadaan kapasitas hukum (legal standing) penggugat. Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan substansi perkara dan menjatuhkan putusan perceraian. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan tidak adanya dokumen otentik yang mengkonfirmasi keabsahan pernikahan, serta menyimpulkan bahwa penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan perceraian. Penelitian ini menekankan urgensi memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap penerapan Hukum Acara Perdata.
IMPLEMENTASI ASAS KEWENANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SENGKETA KAPAL MT ARMAN 114 Saskya Widiastuti; Noviyan Elviyatul Karimah; Putri Hidayatul Chasanah; Sekar Kyla Az Zahra Gustihan; Zahwa Istiqomah Builqis
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i2.4947

Abstract

Penelitian ini menganalisis terkait penerapan asas kewenangan absolut dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2024/PN Btm mengenai sengketa kapal MT Arman 114, yang disita sebagai barang bukti pidana berdasarkan putusan inkracht. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi menemukan bahwa putusan tersebut melampaui yurisdiksi perdata karena mengabaikan status final dari putusan pidana yang inkracht, sehingga menimbulkan konflik kewenangan antara ranah pidana dan perdata. Putusan banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 39/Pdt/2025/PT TPG membatalkannya dengan menyatakan gugatan obscuur libel, memperkuat prinsip bahwa barang bukti pidana tidak dapat digugat perdata tanpa mekanisme pidana yang sah. Temuan mengungkap potensi kerusakan res judicata dan legitimasi peradilan akibat putusan perdata dan pidana yang bertentangan. Simpulan menyarankan reformasi prosedural seperti verifikasi status barang bukti sebelum gugatan perdata untuk memperkuat integritas sistem hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Kata kunci: kewenangan absolut, res judicata, inkracht, obscuur libel, dan yurisdiksi

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah Vol. 7 No. 2 (2024): HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Vol. 7 No. 1 (2024): HUKUM HAM Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 6, No 1 (2023): Hukum Perlindungan Konsumen Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan Vol. 5 No. 1 (2022): Lontar Merah Vol 5, No 1 (2022): Lontar Merah Vol 4, No 2 (2021): LONTAR MERAH Vol 4, No 1 (2021): LONTAR MERAH Vol 3, No 1 (2020): Lontar Merah Vol 2, No 2 (2019): Lontar Merah Vol 2, No 1 (2019): Lontar Merah Vol 1, No 2 (2018): LONTAR MERAH Vol 1, No 1 (2018): LONTAR MERAH More Issue