Journal of Lex Theory (JLT)
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
159 Documents
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ]]>
<![CDATA[Erwin, Erwin]]>;
<![CDATA[Rahman, Abd]]>;
<![CDATA[Arief, Anggreany]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan.. The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the study show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council is important in maintaining and supervising Notary practices to comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.]]>
<![CDATA[Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Akhirno, Sutio Jumagi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan (yang baik dan sehat) sebagai bagian dari HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan disertai pendekatan perundang-undangan. Metode dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara yang utama atas lingkungan hidup adalah melakukan tindakan nyata dalam hal memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup, dan harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara memperbaiki dan meningkatkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. The research objective is to analyze the state's responsibility in fulfilling citizens' rights to a (good and healthy) environment as part of human rights. The method used in this research is normative juridical accompanied by a statutory approach. The process is analyzed using qualitative analysis. The results of the study conclude that the state's main responsibility for the environment is to take concrete action in terms of correcting existing weaknesses in the management and protection of the environment, and must be able to improve the quality of the environment by enhancing and improving legal substance, legal structure and legal culture relating to the environment.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Rahman, Abdul]]>;
<![CDATA[Marsuni, Lauddin]]>;
<![CDATA[Aswari, Aan]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1)Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bone yaitu Upaya pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan) . 2) Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bone Police are pre-emptive efforts (coaching), secondly preventive efforts ( prevention) and thirdly repressive efforts (action). 2) The effectiveness of the police function in eradicating the spread and abuse of narcotics certainly cannot be separated from the factors that influence it, including a) Compliance with the law; b) influence of human resources; c) Facilities and infrastructure; and d) Operational costs.]]>
<![CDATA[Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Ramadani, Selyana Fitri]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Abbas, Ilham]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis force majeure dalam kontrak perjanjian hutang piutang menurut KUHPerdata: (2) mengetahui akibat hukum perjanjian hutang piutang dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penyelesaian perjanjian utang piutang dengan alasan keadaan memaksa dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dan dibuktikan untuk mengatahui suatu peristiwa sebagai keadaan force majeure. (2) Penyelesaian utang piutang dalam keadaan force majeure dapat dilakukan berupa renegosiasi kontrak antara para pihak yang terlibat, restrukturisasi utang, atau pengurangan bunga. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan juga jika penyelesaian utang piutang debitur meninggal dunia dan debitur memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutangnnya akan berlanjut dan tanggungannya diberikan kepada ahli warisnya, sedangkan jika debitur tidak memiliki ahli waris maka perjanjian utang piutang tersebut telah dianggap selesai. The research objective is to analyze the force majeure in debt and receivable agreements according to the Civil Code: (2) to determine the legal consequences of debt and receivable agreements based on force majeure. This research uses a normative legal research type. The results of this research show: (1) Settlement of debt and receivable agreements based on force majeure can be carried out by referring to the provisions of Article 1244-1245 of the Civil Code which stipulates that four elements must be fulfilled and proven to recognize an event as a force majeure. majeure. (2) Settlement of debts and receivables in a force majeure situation can be done through contract renegotiation between the parties involved, debt restructuring, or interest reduction. If an amicable settlement is not reached, then the dispute can be brought to court also if the debtor dies and the debtor has heirs then the debt and receivables agreement will continue and the debt will be given to his heirs, whereas if the debtor has no heirs then the debts and receivables agreement has been considered complete.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Badri KM, M. Paridon]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dan (2) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Polres Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlidungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti jumlah personil di Unit PPA masih kurang dan sarana yang lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus di periksa di rumahnya sendiri; (2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ialah Faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, Faktor kerawanan dan Faktor pengawasan. Dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi. The research objective is to analyze the form of legal protection for children as victims of sexual violence at the investigation stage and (2) determine the factors that cause sexual violence against children. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Majene Police Legal Area. The results of this research show that: (1) The form of legal protection for children as victims of sexual violence against children is not yet optimal even though many victims' rights have been fulfilled and the police provide protection, but in terms of facilities and infrastructure there are still deficiencies. . such as the number of personnel in the PPA Unit is still insufficient and other facilities such as places for victims do not yet exist so victims must be examined in their own homes; (2) Factors that cause sexual violence against children include environmental factors, law enforcement factors, technological factors, vulnerability factors and supervision factors. Of these factors, the most frequent are environmental factors and technological factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ]]>
<![CDATA[Hamsi, Sepriansah Pramata]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Poernomi, Sri Lestari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone. 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of domestic violence that occur in Bone Regency. 2) To find out what factors influence the investigation of criminal acts of domestic violence that occurred in Bone Regency. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Yang Pendiriannya Dengan Peraturan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Zulkifli, Zulkifli]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Qahar, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perseroan di Kabupaten Luwu Timur Yang Pendiriaanya Dengan Peraturan Kepala Daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur sah karena Peraturan Bupati yang menjadi dasar pendiriannya dibentuk sesuai kewenangan dan prosedur yang ditetapkan, namun pembentukan Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur yang didirikan dengan Peraturan Bupati tetap diakui sebagai perseroan karena status badan hukumnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. The research objective is to analyze the legality of the establishment of Regionally Owned Enterprises in East Luwu Regency. To find out and analyze the legal position of Regionally Owned Enterprises as Companies in East Luwu Regency which were established under Regional Head Regulations. This type of research is normative legal research. The research results show that the establishment of a Regionally Owned Enterprise in East Luwu Regency is legal because the Regent's Regulation which is the basis for its establishment was formed by the authority and procedures established, however, the formation of the Regent's Regulation concerning the Establishment of BUMD is not by the principle of conformity between type, hierarchy and content material. The legal status of East Luwu Regency BUMD which Regent's Regulation established is still recognized as a company because its legal entity status has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Satrio, M. Isfan Fajar]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Razak, Askari]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berada di Kab. Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 5 orang penyidik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang dapat meningktkan dan mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, yaitu faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman (beralkohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh korban dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial; (2) proses hukum terhadap nak yang mnejadi korban tindak pidana pencabulan di kecamatan anrepai kabupaten polewali mandar telah di atur hukumnya dalam KUHP, KUHAP dan undang-undang sangat efektif aturan hukum tersebut berdasarkan dengan penegakan hukum baik itu di pihak kepolisian. The research objective is to analyze the factors that cause criminal acts of sexual abuse of minors in the district. Polewali Mandar. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with 5 investigators. The results of this research show that: (1) factors that can increase and influence criminal acts of sexual abuse of minors, namely low education and economic factors, environmental and residential factors, drinking (alcoholic) factors, technological factors and victim influence factors in the realm of criminology can be categorized into theories that are not oriented to social class; (2) the legal process for children who are victims of criminal acts of sexual abuse in Anrepai sub-district, Polewali Mandar district has been regulated in the Criminal Code, Criminal Procedure Code and very effective laws. These legal regulations are based on law enforcement, both on the part of the police.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita ]]>
<![CDATA[Rasyid, Zulfa Rismana]]>;
<![CDATA[Pawennei, Mulyati]]>;
<![CDATA[Bima, Muhammad Rinaldy]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sumber data primer yaitu data yang bersifat orisinil yang di peroleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa menggunakan upaya preventif, pre-entif dan represif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor Gowa yaitu faktor Substansi Hukum, Penegak hukum, Sarana/ Prasarana, Budaya Hukum, dan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police and the factors that influence the enforcement of Crimes of narcotic abuse among Women in the Gowa Resort Police. This research uses empirical legal research with a primary data source approach, namely original data obtained directly from sources in the field. The results of this research show that: (1) The effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse among women in the Gowa Police using preventive, preventive and repressive measures (2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in among women in the Gowa Resort police, namely legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, legal culture and society.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Musdalifa Bin H.]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apakah yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpaduan normatif dan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di kepolisian resor gowa pada tahun 2021-2023 terdapat beberapa faktor yaitu Faktor Lingkungan akibat kehidupan lingkungan sosialnya yang kurang kondusif, Faktor Seksualitas dari segi aspek pengendalian seksualnya, Faktor adanya Waktu dan Kesempatan, Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum: pengetahuan hukum bagi masyarakat yang relatif rendah. The research objective is to analyze the factors that influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023. This research uses normative research methods and data obtained directly from the field. Primary data in this research is obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: Several factors influence the occurrence of sexual violence against women in the Gowa resort police in 2021-2023, namely Environmental Factors due to a less conducive social environment, Sexuality Factors in terms of aspects of sexual control, Time Factors and Opportunity, Legal Knowledge and Awareness Factors: legal knowledge for society is relatively low.]]>
