cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 12   13   14   15   16 
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Fatwa, Irham; Zainuddin, Zainuddin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestaber Makassar kurang efektif, masih tampak pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Kota Makassar dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against minor motor vehicle drivers in the Legal Area of ​​the Makassar Police. This research method uses an empirical juridical research type. The nature of this research is analytical and descriptive. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The results of this research indicate that the implementation of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Regional Police Legal Area is less effective, underage motorized vehicle drivers are still seen in Makassar City and this violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Factors that influence the effectiveness of law enforcement against underage motorized vehicle drivers in the Makassar Police Legal Area are legal substance factors, human resource factors, apparatus factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors
Implikasi Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020 Fakhriyanti, Fakhriyanti; Rahman, Abd; Tjolleng, Arfah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tidak Mengandung Catat Formal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian bahwa Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tetap diberlakukan meskipun dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara tegas mengatakan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki cacat formil. Implikasi hukum pemanfaatan tenaga kerja asing Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, memiliki dampak signifikan terhadap hak konstitusional tenaga kerja lokal. Dalam aspek perizinan, perubahan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Cipta Kerja menggeser sanksi pidana bagi pelanggaran izin tenaga kerja asing menjadi hanya sanksi administratif, yang menunjukkan perubahan fokus dari perlindungan tenaga kerja lokal ke peningkatan investasi. The research objective is to analyze the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers Not Containing Formal Notes After the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVII/2020. This type of research is qualified as normative or doctrinal legal research oriented towards approaches to various statutory and regulatory norms including Constitutional Court Decisions. The research results show that the implementation of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers remains in effect even though the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 explicitly states that the formation of the Job Creation Law has formal defects. The legal implications of using foreign workers, Government Regulation Number 34 of 2021, has a significant impact on the constitutional rights of local workers. In the licensing aspect, the change from the Employment Law to the Job Creation Law shifts criminal sanctions for violations of foreign worker permits to only administrative sanctions, which shows a change in focus from protecting local workers to increasing investment.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Yang Di Akibatkan Perceraian Kedua Orang Tua Minzathu, Tomic; Pangaribuan, Piatur; Roziqin, Roziqin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan akibat perceraian kedua orang tua di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kedua orang tua di kota Balikpapan dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif tetap dibebankan khususnya kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang telah ditinggalkanya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan putusan pengadilan sampai anak yang ditinggalkannya tersebut bisa mandiri dan mampu membiaya hidupnya sendiri atau dengan cara meminta penetapan nafkah anak melalui Pengadilan Agama dan apabila jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksankan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan anak. The research objective is to analyze the legal protection for children from marriage resulting from their parent's divorce in Balikpapan City. The method used is: In carrying out this research the researcher used a normative juridical approach. From the results of the research carried out, it can be concluded that legal protection for children resulting from the divorce of their parents in the city of Balikpapan can be carried out using preventive legal protection which is still borne in particular by the father to provide support for the children he has left behind based on his abilities or based on court decisions. until the child he left behind can be independent and able to pay for his living or by requesting a child support determination through the Religious Court and if the father is unable to carry out his obligations to pay for the child's upkeep, then the court can determine that the mother also bears the responsibility to pay for the child's upkeep.
Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen Abbas, Ririn Yulandari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan di area parkir di Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab hukum pengelola parkir di area parkir Kota Makassar belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata dan Penge Pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor sebagai bentuk penitipan barang dalam menjaganya.(2) Perparkiran Pemerintah tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, namun dalam prakteknya karcis parkir yang digunakan masih mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak konsumen. The research objective is to analyze the responsibility of parking managers for loss and damage to vehicles and/or vehicle accessories in parking areas in Makassar City. The research method in this study uses an empirical normative research type. The results of this research indicate that: (1) The legal responsibility of parking managers in Makassar City parking areas is not by Article 1694 of the Civil Code and Parking Managers are responsible for loss and damage to motorized vehicles as a form of safekeeping of goods in guarding them. (2) Government Parking. subject to Regional Regulation Number 17 of 2006, however in practice the parking tickets used still contain standard clauses which are contrary to the Consumer Protection Law because they violate consumer rights.
Pelaksanaan Tugas Jaksa Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Wijaya, Rini; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis (normative - empiric) artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Teori yang digunakan sebagai untuk analisis yaitu Teori Fungsi, Teori Restorative Justice, Teori Efektivitas, teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu faktor undang undang, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law. The type of research used in this study is the juridical and sociological approach method (normative-empirical), meaning research on the influence of the implementation of positive law from its legal aspects and on the impact of its implementation on society. The theories used for analysis are Function Theory, Restorative Justice Theory, Effectiveness Theory, and law enforcement theory. The results of the study indicate that the implementation of prosecutors' duties in implementing diversion for children in conflict with the law has not been effective and the factors that cause the rampant number of sexual abuse are legal, lack of facilities and infrastructure, and community factors.
Aspek Hukum Peraturan Standar Harga Satuan Regional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 Fathanah, Sri; Faishal, Achmad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian mengatahui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Untuk mengetahui implikasi terhadap Pemerintah Daerah atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024. Tipe penelitian ini yaitu Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Tipe penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim terkait dengan usulan uji materi perubahan perpres 53 yaitu dalam pembuataannya perpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasi atas dicabutnya perpres terbut yaitu Terganggunya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. The purpose of this study is to analyse the legal considerations in the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. To find out the implications for the Regional Government of the Supreme Court Decision Number 12 P/HUM/2024. This type of research is Qualitative. This research is descriptive analytical; the type of research that will be used is normative juridical. This study uses historical, comparative juridical and sociological approaches. The study results are that the legal considerations of the panel of judges related to the proposed judicial review of changes to Presidential Regulation 53 are that, in its creation, the Presidential Regulation conflicts with higher regulations. The revocation of the Presidential Regulation implies that it disrupts the smooth running of the regional government.
Penjatuhan Pidana Percobaan Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Perwujudan Prinsip Keadilan Restoratif Satriawan, Rio; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan pada pelaku kekerasan terhadap anak dalam nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana metode penelitian hukum yang mengamati argumentasi hukum dan alasan-alasan yang melatarbelakangi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pre dalam putusannya menggunakan argumentasi hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif hal tersebut diwujudkan dengan penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa 2. Dampak putusan pidana percobaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah Terdakwa sebagai ibu dan anak sebagai korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik karena ibu tersebut tidak dipisahkan dari anaknya melalui penjatuhan pidana penjara. The research objective is to analyse the legal arguments used by the Panel of Judges in imposing probation on perpetrators of violence against children in case number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre. This study is empirical legal research, and the legal research method observes the legal arguments and reasons behind the Panel of Judges imposing probation. The results of this study indicate that 1. The Panel of Judges examining case Number 38/Pid.Sus/2021/PN Pre, in its decision, used legal arguments based on the principle of restorative justice, which was manifested by the imposition of probation on Defendant 2. The impact of the probation decision based on the principle of restorative justice imposed by the Panel of Judges is that the Defendant, as a mother, and the child, as a victim, can continue their lives better because the mother is not separated from her child through the imposition of a prison sentence.
Perlindungan Hukum Bunga Edelweiss Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Fahmi, Muhammad Zuhdi Hamdi; Rahman, Abd; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganilisis perlindungan hukum terhadap bunga Edelweis di gunung lompobattang berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yang menggunakan Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Hasil penelitian menunjukkan, Perlindungan hukum terhadap bunga Edelweis di Gunung Lompobattang belum sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penyelesaian tindak pidana pemetikan Bunga Edelweis hanya diselesaikan secara kekeluargaan atau berupa sanksi sosia seperti melakukan bersih-bersih, pemberian denda uang, dan larangan melakukan aktivitas pendakian di Gunung Lompobattang. Adapun faktor kendala terhadap perlindungan hukum bunga edelwei di Gunung Lompobattang yaitu faktor Internal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, Banyaknya pos registrasi dan terbatasnya dana. Adapun faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat serta jarangnya laporan yang masuk. The research objective is to analyse the legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang based on the Law on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. This study uses the Empirical Normative research method, which uses Primary, Secondary, and Tertiary Data. The results of the survey indicate that legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang is not provided by the implementation of the Law on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems. The settlement of the crime of picking Edelweiss flowers is only resolved amicably or through social sanctions such as cleaning, imposing fines, and prohibiting climbing activities on Mount Lompobattang. The factors that hinder the legal protection of Edelweiss flowers on Mount Lompobattang are internal factors such as a lack of Human Resources, the number of registration posts and limited funds. The external factors are the lack of public awareness and the rarity of reports received.
Independensi & Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Imparsial Sokong, Asnuddin; Furqan, Muh
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujutkan Peradilan Yang Imparsial di Sulawesi barat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (non doktrinal), yakni penelitian yang berkarakter ilmu hukum, dimana di dalam penkajiaanya selalu melekat unsur (norm) atau norma, dengan mengawali efektifnya dalam mengukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Hakikat Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujutkan Peradilan Yang Imparsial, adalah mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah Hakim diharapkan mandiri secara personalitas funsional, merdeka secara institusional serta memiliki kompotensi dibidang hukum demi terwujutnya independensi, akuntabilitas dan imparsial hakim dalam proses peradilan. The research objective is to analyse the Independence and Accountability of Judges in Realising Impartial Justice in West Sulawesi. The type of research used is empirical legal research (non-doctrinal), namely research that has the character of legal science, where its study always involves elements (norms) or norms, starting with their effectiveness in measurement. The results of this study indicate that the nature of independence and Accountability of Judges in Realising Impartial Justice is independent in terms of functional personality, institutional independence, and competence in the field of law. This study recommends that Judges are expected to be independent in terms of functional personality, institutional independence and having competence in the field of law in order to realise the independence, accountability and impartiality of judges in the judicial process.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Studi Di Pengadilan Negeri Watampone Rismawati, Rismawati; Djanggih, Hardianto; Amir, Muhammad; Marif, Marif
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder Hasill Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa meskipun diversi merupakan hak hukum anak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi telah diupayakan dalam berbagai kasus pidana anak, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Bergantung pada tercapainya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Akibatnya bahwa ketika diversi berhasil dilaksanakan, proses peradilan dihentikan, anak terbebas dari catatan pidana, dan mendapat pemulihan sosial. Sebaliknya, apabila diversi gagal, anak menjalani proses peradilan formal dan dapat dikenai pidana, meskipun dengan perlakuan khusus sesuai prinsip keadilan anak. The research objective is to analyse the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts. This study employs an empirical legal method that utilises both primary and secondary data. The results of the study show that the application of diversion to children as perpetrators of criminal acts reveals that, although diversion is a legal right of children guaranteed in the Child Criminal Justice System Law, the level of success varies in various child criminal cases where diversion has been attempted. Depends on the agreement reached between the perpetrator, the victim, and the related parties. As a result, when diversion is successfully implemented, the judicial process is stopped, the child is free from criminal records, and receives social recovery. Conversely, if diversion fails, the child undergoes a formal judicial process and can be subject to criminal penalties, although with special treatment according to the principles of juvenile justice.

Page 14 of 16 | Total Record : 159

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue