Journal of Lex Theory (JLT)
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
159 Documents
<![CDATA[Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberitaan Di Media Sosial ]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan menganalisis realisasi asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana terhadap pemberitaan di media sosial, (2) Faktor apa saja yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana terhadap pemberitaan di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian : (1) Bahwa asas praduga tak bersalah tidak terealisasi dengan baik karena sadar atau tidak masih banyak dari kalangan pengguna media sosial sama sekali tak menghormati dan tidak memahami esensi dari Asas praduga tak bersalah, sehingga dapat memengaruhi pola pikir dan pandangan pengguna lainya. (2) Bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pemberitaan di Media sosial yaitu faktor individu sendiri, faktor kurang pengetahuan dan pemahaman dari Masyarakat, faktor kemajuan tekhnologi, faktor kurangnya control sosial dan faktor lingkungan. The research objective is to analyze the principle of presumption of innocence in the criminal justice system regarding reporting on social media, (2) What factors influence the application of the principle of presumption of innocence in the criminal justice system regarding reporting on social media. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results: (1) That the principle of presumption of innocence is not well realized because whether they realize it or not, there are still many social media users who do not respect and do not understand the essence of the principle of presumption of innocence so that it can influence the mindset and views of other users. (2) That the factors that influence the application of the principle of presumption of innocence in reporting on social media are individual factors, lack of knowledge and understanding of society, technological advances, lack of social control and environmental factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Model Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Individual Treatment Model) Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ]]>
<![CDATA[Hardyanti, Dwi]]>;
<![CDATA[Pawennei, Mulyati]]>;
<![CDATA[St Ulfah, St Ulfah]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan individual treatment model dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 2). Untuk mengetahui dan mengamati kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan individual treatment model terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Maros. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yudiris dan empiris. data yang didapatkan penulis merupakan data studi dokumen dan wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan petugas pembinaan LPKA Kelas II Maros. Hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah: 1). Pelaksanaan individual treatment di LPKA Kelas II Maros masih kurang efektif karena tidak diterapkan dengan baik atau belum ideal dari konsep pembinaan secara perorangan itu sendiri. 2). Jumlah petugas pembinaan yang kurang, baik pembina LPKA maupun pembina khusus, yaitu psikolog maupun tokoh agama tidak mencukupi dan kendala lain, yaitu dana. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the individual treatment model in developing children in conflict with the law at the Class II Special Child Development Institute (LPKA) Maros. 2). To find out and observe the obstacles that arise in implementing the individual treatment model for children in conflict with the law at LPKA Class II Maros. The type of research used in this research is a judicial and empirical approach. The data obtained by the author is documented study data and interviews from the parties concerned, in this case the students of the Special Child Development Institute (LPKA) and LPKA Class II Maros coaching officers. The research results obtained by the author are: 1). The implementation of individual treatment at LPKA Class II Maros is still less effective because it is not implemented well or the concept of individual coaching itself is not ideal. 2). The number of coaching staff is insufficient, both LPKA coaches and special coaches, namely psychologists and religious leaders, and there are other obstacles, namely funding.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Syauki, Achmad]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Ahmad, Kamri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi: studi di pengadilan negeri makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil penelitian Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128. Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups terlaksana kurang efektif karena peran penuntut umum masih menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembuktian Substansi darı sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of reverse evidence in corruption crimes: a study at the Makassar District Court. The method used in this research is empirical research conducted at the Makassar District Court and Makassar Police. Research results The application of the principle of reverse evidence in Corruption Crime cases is regulated by the provisions of Article 12, Article 12A, and Article 128. Articles 37 and 37A of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes were implemented less effectively because the role of the public prosecutor is still very important in the evidentiary process. The substance of the legal system in Indonesia does not strictly regulate reverse evidence so the application of reverse evidence cannot be implemented effectively.]]>
<![CDATA[Peran TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan Penggunakan Bom Ikan Dan Bahan Kimia ]]>
<![CDATA[Thamsi, Muhammad Ichlas]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Arief, Anggreany]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran yang dimiliki oleh penyidik Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI) dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan penggunaan bom ikan dan bahan kimia, di perairan Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian: 14 penyidik Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI, 10 nelayan dan sampel penelitian pembanding 4 orang Penyidik Pangkalan PSDKP Makassar serta 2 orang Penyidik dari Polairud Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran TNI AL dalam penegakan hukum terkait kejahatan perikanan adalah kewenangan Atribusi berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2024 tentang TNI dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum pengguna bom ikan dan bahan kimia masih kurang efektif. The research objective is to analyze the role of investigators at the TNI AL VI Main Base (Lantamal VI) in law enforcement against fisheries crimes using fish bombs and chemicals in Makassar waters. This research uses empirical legal research methods, interviews and documentation to collect data. Samples in the research: 14 investigators from the VI Navy Main Base, 10 fishermen and a comparison research sample of 4 Makassar PSDKP Base Investigators and 2 Investigators from the South Sulawesi Police Polairud. The research results show that the role of the Indonesian Navy in enforcing laws related to fisheries crimes is attribution authority based on Law no. 34 of 2024 concerning TNI and Law no. 45 of 2009 concerning Amendments to Law no. 31 of 2004 concerning Fisheries, however, in implementing law enforcement the use of fish bombs and chemicals is still less effective.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Tingginya Angka Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Parepare ]]>
<![CDATA[Fausiah, Fausiah]]>;
<![CDATA[Pawennei, Mulyati]]>;
<![CDATA[Hambali, Aswad Rachmat]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tinjauan kriminologis terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikota parepare dan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menekan menanggulagi kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka penyalahgunaan Narkotika adalah factor ekonomi, lingkungan dan sarana serta prasarana. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yaitu dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum dan Upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. The research objective is the criminological review of the high rate of narcotics abuse that occurs in the city of Parepare and the efforts made by the authorities in suppressing narcotics abuse crimes committed by teenagers. The method used in this research is empirical juridical. The research results show that the causes of the high rate of narcotics abuse are economic factors, the environment facilities and infrastructure. Efforts made by the authorities to overcome the crime of narcotics abuse include penal and non-penal measures. Penal efforts are carried out through legal processes and the Police carry out non-penal efforts through preemptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika ]]>
<![CDATA[Ramli, Rahmat]]>;
<![CDATA[Hafidz, Ma'ruf]]>;
<![CDATA[Arsyad, Nasrullah]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis delik perbuatan ojek online sebagai perantara jual beli narkotika dapat dijadikan sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normati. Hasil penelitian bahwa dalam kasus pengemudi ojek online yang terlibat sebagai perantara dalam transaksi narkoba, ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the offence of online motorcycle taxis as intermediaries in buying and selling narcotics, which can be used as a reason to eliminate illegal acts. This type of research uses normative research. The results of the study show that in the case of online motorcycle taxi drivers who are involved as intermediaries in drug transactions, there are aspects of criminal law and reasons for eliminating criminal penalties that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in life. Public. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to ensure the achievement of justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah ]]>
<![CDATA[Hamdan, Andi Muh Jahfal]]>;
<![CDATA[Husen, La Ode]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penggunaan petisi online di Indonesia tentang penggunaan petisi online sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan Hukum Sekunder: penulis menggunakan buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dan mendukung tentang penelitian Aspek Hukum Tentang Petisi Online Sebagai Sarana Sosial Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah. Bahan Hukum Tersier: penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar dalam penggunaan petisi online yang lebih efisien sebagai sarana sosial dalam mengontrol kebijakan pemerintah, tetapi karena belum adanya regulasi dan lembaga khusus yang mengatur tentang petisi online, maka hal tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan petisi online di Indonesia. Namun, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia, maka penggunaan petisi online dapat diupayakan berdasarkan hukum. The research objective is to analyze the use of online petitions in Indonesia regarding the use of online petitions as a social means of controlling government policy. This research uses primary legal materials: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 96 paragraph (6) Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Secondary Legal Material: the author uses relevant and supportive legal books and journals regarding research on legal aspects of online petitions as a social means of controlling government policy. Tertiary Legal Material: the author uses the Legal Dictionary and the Big Indonesian Dictionary. The results of this research show that there is great potential in using online petitions more efficiently as a social means of controlling government policy. Still, because there are no regulations or special institutions that regulate online petitions, this is a weakness of the use of online petitions in Indonesia. However, if viewed from a human rights perspective, the use of online petitions can be pursued based on the law.]]>
<![CDATA[Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat ]]>
<![CDATA[Annisa, Winda Nurul]]>;
<![CDATA[Rahman, Sufirman]]>;
<![CDATA[Qahar, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat desa Banrimanurung, Bangkala Barat Jenepontodan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di desa mrnunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut. The research objective is to analyze the role of the village head in resolving land disputes in the Banrimanurung village community, West Bangkala Jeneponto and the legal power of dispute resolution by the village head. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research regarding the role of the Banrimanurung Village Head in resolving land disputes in the village show that: (1) The role of the Village Head in resolving land dispute problems in the community, although not completely effective, the village head has been able to carry out his functions and authority to resolve land problems in the village and maintain order in the area by providing solutions to all problems faced in the village. (2) Mediation carried out at the village office led by the Village Head essentially does not have binding legal force because mediation carried out by the village office takes the form of a peace agreement between both parties in which neither party wins or loses or is known as win-win. solution, but if the peace agreement is stated in the form of a peace agreement then this has become law for the parties who made it and must comply with the results of the agreement.]]>
<![CDATA[Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat ]]>
<![CDATA[Amelia, Ardha]]>;
<![CDATA[Kamal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Khalid, Hasbuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum di kota makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, sumber penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjjukan bahwa: (1) Tugas dan Fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu di kota makassar dengan memberikan memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mengsosialisasikan pentingnya pemilu kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat sadar serta faham bahwasanya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting. Namun, hal tersebut masih belum berjalan secara efektif. (2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu menganggap satu suara tidak berpengaruh apa-apa, tidak percayanya masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan pemerintah, kampanye para calon kandidat yang dianggap hanya pencitraan. The research objective is to analyze the implementation of the duties and functions of the General Election Commission (KPU) in increasing community political participation in Makassar City. (2) Knowing the factors causing the lack of community political participation in general elections in Makassar. This research uses an empirical legal research type, research sources with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of the research show that: (1) The duties and functions of the KPU are to increase community political participation in elections in Makassar City by providing services as well as educating and socializing the importance of elections to the people of Makassar City so that people are aware and understand that each of them has the right to vote. very important. However, this is still not working effectively. (2) Factors that influence people's participation in elections are considering that one vote has no effect, people not trusting the policies produced by the government, and campaigns of prospective candidates that are considered only for image.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta ]]>
<![CDATA[Veryanda, Veryanda]]>;
<![CDATA[Poernomo, Sri Lestari]]>;
<![CDATA[Saleh, Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan. The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the research show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council has an important role in maintaining and supervising Notary practices so that they comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.]]>
