cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 11   12   13   14   15 
Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng Sofyang, Sofyang; Nawi, Syahruddin; Zainuddin, Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas hukum terhadap perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Watansoppeng kurang efektif dapat dilihat dari teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor penentu keefektifan suatu lembaga dalam hukum yaitu faktor budaya karena kurangnya kerja sama antara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Pemerintah setempat atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk melakukan sosialisasi terkait KDRT, kemudian dari faktor masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT yang terjadi; (2) Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga tidak berdiri sendiri terdapat faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi perceraian, faktor tersebut adalah faktor pernikahan dibawah umur, faktor ekonomi, dan faktor perselisihan. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah faktor pernikahan dibawah umur. The research objective is to analyze the effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that: (1) The effectiveness of the law on divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is less effective. It can be seen from Soerjono Soekanto's theory that there are 5 factors determining the effectiveness of an institution in law, namely cultural factors due to the lack of cooperation between the Watansoppeng Religious Court with the local government or LBH (Legal Aid Institute) to conduct outreach regarding domestic violence, then from community factors the lack of public awareness to report domestic violence that occurs; (2) Divorce due to domestic violence does not stand alone, there are factors behind the divorce, these factors are underage marriage, economic factors, and dispute factors. Of these three factors, the most influential factor in divorce due to domestic violence at the Watansoppeng Religious Court is the factor of underage marriage.
Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Lestari, Eridani Tri; Nawi, Syahruddin; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Data kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan RTRW dalam penyediaan RTH di Kota Makassar masih kurang efektif dan terealisasi 11,47%. (2) Indikator berpengaruh diantaranya subtansi hukum yang tidak dapat berlaku efektif tanpa sokongan dari indikator lain, indikator lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap penggunaan lahan dan bangunan belum optimal karena keterbatasan personel sehingga pengawasaanya belum efektif, indikator sarana dan fasilitas seperti alat dan kendaraan untuk pemeliharaan RTH sangat terbatas, dan indikator masyarakat dan kebudayaan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dan partisipasi yang masih rendah untuk ikut membantu pengadaan lahan untuk; faktor ekonomi dan teknis seperti harga tanah yang mahal; (c) peningkatan lahan terbangun; Selanjutnya faktor ekonomi dari segi APBD Kota Makassar yang belum memadai untuk pembebasan lahan, dan faktor kebijakan dan politik dari segi regulasi yang sering berubah-ubah dan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap RTH. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing regional spatial planning on the availability of green open space in Makassar City, (2) to know. This research uses empirical legal research. The data is then analyzed and presented descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) implementing RTRW in providing green open space in Makassar City is still less effective and is realized at 11.47%. (2) Influential indicators include legal substance which cannot be effective without support from other indicators, indicators of weak law enforcement supervision over the use of land and buildings which are not yet optimal due to limited personnel so that supervision is not yet effective, indicators of means and facilities such as tools and vehicles for green open space maintenance minimal, and indicators of society and the culture of the community itself are still less concerned and participation is still low in helping to acquire land for; economic and technical factors such as expensive land prices; (c) increase in built-up land; Furthermore, economic factors in terms of the Makassar City APBD which are not adequate for land acquisition, and policy and political factors in terms of regulations which often change and are not able to accommodate the community's needs for green open space.
Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelesaian Pemerintah Desa Razak, Muhammad Ilham; Husen, La Ode; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros kurang terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: kegiatan membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang harus dapat terimplementasi dengan baik dan benar agar terwujud penyelesaian pemerintah desa yang baik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the function of village consultative bodies in resolving village government in Maros Regency. This research is descriptive with a juridical-empirical or normative and empirical approach. The results of the study show that the implementation of the function of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency is not implemented by applicable laws and regulations, including activities to discuss and agree on draft Village regulations with the Village head, activities to accommodate and channel the aspirations of the Village community, and monitoring activities The performance of the Village Head must be implemented properly and correctly to realize a good village government solution. Furthermore, the factors that influence the implementation of the functions of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency include legal factors, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Anugerah, Muh. Reza; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa efektivitas peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in terms of recovering state losses for national economic recovery and the factors that influence this. This type of research is empirical legal research, namely research that examines phenomena that occur in society related to eradicating criminal acts of corruption, especially those related to law enforcement of criminal acts of corruption carried out by the South Sulawesi Regional Police. The research results show that the effectiveness of the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses is less effective because there are several obstacles in the implementation system. Some factors influence the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors.
Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Khair, Miftahul; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene dengan cara Kunjungan Door to Door. 2. Kendala Peran bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana ringan di Desa Onang Utara Kabupaten Majene berdasar pada beberapa faktor yaitu: Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) personil yang ditugaskan menjadi Bhabinkamtibmas dari SMA Sederajat, Sarana dan prasarana masih sangat minim. The research objective is to analyze the role of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency 2. To find out, analyze and evaluate the obstacles of Bhabinkamtibmas in handling light crimes in North Onang Village, Majene Regency. If you look at the type of this research, it is empirical legal research conducted in the Majene Regency Legal Area. The results of this research show that: 1. Based on research that has been carried out, the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency is using door to door visits. 2. Constraints on the role of Bhabinkamtibmas in preventing minor crimes in North Onang Village, Majene Regency based on several factors, namely: The capacity of Human Resources (HR) of personnel assigned to Bhabinkamtibmas from high school and equivalent, Facilities and infrastructure are still very minimal.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat Dzaky, Andi Rifqah Azizah; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis Upaya penegak hukum terhadap korban melalui aplikasi pinjaman online ilegal yang terjadi di Masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik di Polda Sulsel dan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal belum efektif, adapun upaya yang dilakukan oleh Penegak Hukum di Polda Sul-Sel dan Ojk yaitu :Upaya pre-emptif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Melalui Aplikasi Pinjaman Online Illegal yang terjadi di masyarakat adalah Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas , dan faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the law enforcement efforts against victims through illegal online loan applications that occur in society. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, investigators at the South Sulawesi Regional Police and the Financial Services Authority Regional Office 6. The results of the author's research found that: 1) Law enforcement efforts against illegal online loans have not yet been implemented. effective, the efforts made by Law Enforcement at the South Sulawesi Regional Police and the OJK are Pre-emptive efforts in the form of fostering positive activities for the community, while preventive efforts take the form of control and supervision. Repressive efforts take the form of follow-up and law enforcement to deter perpetrators and not repeat their actions. 2) Factors that influence law enforcement against victims of criminal acts through illegal online loan applications that occur in society are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors and cultural factors.
Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Alwana, Alwana; Rahman, Abd; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai satu alat bukti petunjuk di polres pinrang, dan untuk mengetahui kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai suatu alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di polres pinrang. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Kanit Tipiter Polres Pinrang, Penyidik di Polres Pinrang PNS Kepolisian di Polres Pinrang. Dalam memperoleh data primer penulis melakukan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polres Pinrang yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di kasus ini tim penyidik mengalami kendala karena tidak adanya cctv di tempat kejadian. Setelah melakukan pencarian sidik jari. Dalam tindak pidana pembunuhan yang pelaku atau tersangkanya belum diterungkap, penggunaan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang dapat membantu para penyidik dalam mengungkap identitas pelaku dan kronologi kejadian tindak pidana, karena sidik jari memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal tersebut. The research objective is to analyze the process of proving criminal acts of murder using fingerprints as a piece of evidence at the Pinrang Police Station and to determine the strength of fingerprints in the investigation process as evidence for clues in uncovering criminal acts of murder at the Pinrang Police Station. This research uses empirical methods by conducting interviews with the Head of the Pinrang Police Tipiter Unit, Investigators at the Pinrang Police, and PNS Police at the Pinrang Police. In obtaining primary data, the author conducted interviews with investigators and the Pinrang Police Inafis team who used non-probability sampling techniques for sampling. The results of the research show that in the process of investigating the crime of murder in this case the investigative team experienced problems because there was no CCTV at the scene, after doing a fingerprint search. In criminal acts of murder where the perpetrator or suspect has not been revealed, fingerprints are used as a form of evidence that can help investigators disclose the identity of the perpetrator and the chronology of the crime because fingerprints have high credibility in this case.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Travel Umrah Nuraksari, Yuyu; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektvitas penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan; Mengetahui. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektivnya penyidikan tindak pidana penipuan travel umrah di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan kurang efektiv adalah substansi hukum berupa tumpang tindihnya pasal terkait sanksi membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus. Kepolisian kurang memiliki cukup sumber daya manusia untuk menangani semua kasus penipuan umrah secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat proses penyidikan. Keterbatasan peralatan teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital yang relevan dengan kasus penipuan. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup dari korban dan saksi (kesadaran hukum), misalnya, bukti yang diberikan korban tidak cukup sehingga memperlambat proses penyidikan. Budaya masyarakat untuk ikut umrah sangat kuat tanpa memperhatikan legalitas perusahan agen travel dan rasionalitas pembayaran. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police; Know. This research method uses an empirical juridical research type. The results of this research indicate that investigations into criminal acts of Umrah travel fraud at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police are less effective. The factors that influence the lack of effectiveness in investigating criminal acts of Umrah travel fraud at the South Sulawesi Regional Police's General Criminal Investigation Directorate are the legal substance in the form of overlapping articles related to sanctions, opening up gaps for multiple interpretations or rubber articles because law enforcement can only impose criminal sanctions or administrative sanctions. and criminal sanctions at the same time. The police lack sufficient human resources to handle all cases of Umrah fraud effectively. This can cause a backlog of cases and slow down the investigation process. Limited technological equipment to collect and analyze digital data relevant to fraud cases. Investigators often face difficulties in obtaining sufficient evidence from victims and witnesses (legal awareness), for example, the evidence provided by the victim is not enough, which slows down the investigation process. The public culture of participating in Umrah is very strong, and the legality of travel agent companies and the rationality of payments are not considered.
Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Putri, Andra Monica; Nawi, Syahruddin; Risma, Andi
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: konsep dari perjanjian perkawinan yang mana telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka, dan telah diatur dalam undang-undang perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung atau sebelum terjadinya akad nikah. Konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam KHI yaitu tidak dapat diubah / dicabut oleh salah satu pihak harus dengan kedua belah pihak. perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri akan tetapi menimbulkan akibat hukum, jika pembuatan perjanjian tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut UUP dan KHI tidak membatasi hal-hal yang diperjanjiankan asalkan tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. The research objective is to analyze marriage agreements according to the compilation of Islamic law. This research uses a descriptive research type. The research results show that: the concept of a marriage agreement which has been explained in the literature review, and has been regulated in the marriage law Law no. 1 of 1974 As amended in Law no. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law that the marriage agreement is executed before the marriage takes place or before the marriage contract occurs. The legal consequences arising from the implementation of the marriage agreement in KHI are that it cannot be changed/revoked by either party, both parties must do so. legal protection for the rights of husband and wife, however, it will give rise to legal consequences if the making of the agreement is not by the regulations of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In implementing a marriage agreement according to the UUP and KHI, there is no limit to the matters agreed upon as long as it does not violate law, religion and morality.
Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Subari, Andi Akbar; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis prosedur penanganan tindak pidana terorisme dalam system peradilan pidana di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 Orang Penyidik Polri, 2 Orang Penuntut Umum, dan 3 Orang Hakim, wawancara dilakukan dari bulan agustus – September 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam proses penanganan tindak pidana terorisme di Kota Makassar khususnya di Jalan Maccini Sawah tepatnya pada Masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa secara normatif proses penangannya dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan sampai dengan Persidangan Terdakwa; (2) Faktor utama terjadinya serangan terorisme dikota makassar khususnya di masjid Mujahidin dalam putusan perkara Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks bahwa motif utama melakukan tindakan terorisme adalah pengaruh motivasi kekeluargaan, hubungan sosial dan ekonomi serta pemahaman agama yang sangat ekstrem. The research objective is to analyze the procedures for handling criminal acts of terrorism in the criminal justice system in Makassar City. This research uses primary data through interviews with 3 Police Investigators, 2 Public Prosecutors, and 3 Judges, interviews conducted from August – September 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) In handling criminal acts of terrorism in Makassar City, especially on Jalan Maccini Sawah, precisely at the Mujahidin Mosque in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, normatively the handling process starts from an investigation, Investigation, Arrest, Search, and Detention up to the Trial of the Defendant; (2) The main factor in the occurrence of terrorist attacks in the city of Makassar, especially in the Mujahidin mosque, in case decision Number 582/Pid.Sus/2021/PN.Mks, states that the main motive for carrying out acts of terrorism is the influence of family motivation, social and economic relationships and a very extreme understanding of religion.

Page 13 of 16 | Total Record : 159

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue