cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 8   9   10   11   12 
Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Wahyuningsih, Rini; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang optimal, dikarenakan sumber daya manusia pada Kementerian Sosial atau LPKS sangat kurang sehingga kadang ada ABH yang bisa kabur karena lemahnya pengawasan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah: faktor aturan hukum yang kurang tegas, faktor kurangnya koordinasi, faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan dan faktor finansial. The research objective is to analyze the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. 2) Analyze and evaluate the factors that influence the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses the type of empirical legal research. The results of this research show that: 1) Optimizing the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center is less than optimal because human resources at the Ministry of Social Affairs or LPKS are so lacking that sometimes ABH can escape due to weak supervision. 2) Factors that influence the optimization of the implementation of the protection of the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center are the lack of strict legal regulations, the lack of coordination, the number of human resources for social guidance and financial factors.
Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Kaharuddin, Fadhilah Meuthia; Muin, Sri Amlinawaty A; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. dan (2) Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan satu data indonesia kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah Faktor Subtansi Hukum, Faktor Saarana Fasilitas, dan Faktor Aparatur Pemerintah. The research objective is to analyze the function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. and (2) Knowing the factors that influence the function of the South Sulawesi Provincial Government's Office of Communication, Informatics, Statistics and Coding according to the implementation of Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Indonesian Data. This research is empirical legal research. The results of this research show that: (1) The function of the South Sulawesi Province Information, Communication, Statistics and Coding Service in implementing one Indonesian data is less effective; (2) Factors that influence the function of the South Sulawesi Province Information Communication, Statistics and Coding Service in the Implementation of Presidential Regulation No. 39 of 2019 concerning One Indonesian Data are Legal Substance Factors, Facilities Factors, and Government Apparatus Factors.
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Zaenal, Ashar Asy’ari; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum atas peran dan kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa tanah dan implikasi hukum putusan penyelesaian sengketa tanah atas peran dan kewenangan BPN terhadap para pihak yang bersengketa. Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kekuatan hukum dan peran BPN terkait penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan melalui pengaduan ke BPN di mana dalam proses penyelesaiannya BPN bertindak sebagai mediator diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang kemudian terhadap kesepaktan yang dicapai dapat membuatkan akta perdamaian kepada kedua belah pihak yang kekuatan hukumnya dapat disamakan dengan kekuatan hukum putusan pengadilan yang tercantum di dalam pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan juga pasal 130 ayat (2) HIR.2). Impilkasi hukum terkait Putusan atau kesepakatan mediasi tersebut mengikat sehingga dapat langsung dilaksanakan pihak yang bersengketa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tiap-tiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat berlaku layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. The research objective is to analyze the legal strength of the role and authority of BPN in resolving land disputes and the legal implications of land dispute resolution decisions regarding the role and authority of BPN towards the parties to the dispute. This type of research is empirical normative legal research. The results of this research show that: 1). The legal power and role of BPN regarding the resolution of land disputes submitted through complaints to BPN where in the resolution process BPN acts as a mediator is mandated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, which then based on the agreement reached can make a deed of peace to both parties whose legal force can be equated with the legal force of the court decision as stated in article 1858 paragraph (1) of the Civil Code and also article 130 paragraph (2) HIR.2). The legal implications related to the mediation decision or agreement are binding so that it can be directly implemented by the parties to the dispute. As stipulated in Article 1338 of the Civil Code, every agreement or agreement made applies like law to the parties who make it.
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Anwar, Aminah; Thalib, Hambali; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum dan mekanisme proses penyelesaian kasus kepemilikan hak atas tanah dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait Hasil penelitian bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah adalah diwujudkan melalui diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 mengenai Hak milik yang dipunyai seseorang atas tanah, dan juga terdapat di pasal 167 ayat (1) KUHP berupa ancaman yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melawan hukum menduduki tanah milik seseorang. Faktor yang menjadi kendala kurangnya Sumber Daya Manusia yakni penyidik kepolisian dalam hal melakukan proses penyelesaian kepemilikan hak atas tanah, serta tidak sepahamnya apparat negara yakni, polisi dan jaksa dalam menangani suatu masalah tindak pidana termasuk penyerobotan tanah. The research objective is to analyze the forms of legal protection and mechanisms for the process of resolving land ownership cases in criminal law. This research uses the type of empirical legal research. This research was conducted at the General Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police. To collect data using interviews with related parties. The results of the research are that in principle legal protection in terms of ownership of land rights is realized through the enactment of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 concerning property rights that a person has over land, and is also contained in the article 167 paragraph (1) of the Criminal Code in the form of threats that can be imposed on someone who unlawfully occupies someone's land. Factors that hinder the lack of human resources are police investigators in carrying out the process of resolving ownership of land rights, as well as disagreement between state officials, namely the police and prosecutors, in handling criminal matters including land grabbing.
Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Busdir, Riska Lisa; Rahman, Sufirman; Qamar, Nurul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial. Artinya dalam proses penelitian bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat, seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan menggandeng peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan sarana untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat khususnya bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, guna mengetahui dampak dari pelanggaran lalu lintas, serta upaya represif lain yang dilakukan seperti teguran, tilang, dan penyitaan. Teguran dilakukan kepada anak pelanggar lalu lintas dengan cara menyuruh anak pelanggar lalu lintas menulis surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terdiri dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat. This study aims to determine law enforcement efforts by the traffic unit Police for traffic violations committed by school children in Central Mamuju and factors that become obstacles in law enforcement of traffic violations committed by school children in Central Mamuju. The research approach used in this study is empirical legal research. In empirical legal research where law is seen as a social phenomenon. This means that in the research process, how the law operates in society, how much influence the law has on society by cooperating with laws and regulations that collide with the real situation of society. The results showed that socialization is a means to convey or notify the community, especially for students who are the main objects as road users, in order to find out the impact of traffic violations, as well as other repressive efforts carried out such as reprimands, speeding tickets, and confiscation. Reprimands are carried out to children of traffic violators by making children of traffic violators write a statement letter and promise not to commit violations again and factors that affect the effectiveness of the law consist of legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, and community cultural factors.
Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat Saharuddin, Saharuddin; Hidjaz, M. Kamal; Sahban, Sahban
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Sinjai. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat dan melakukan upaya penanggulangan kejahatan seperti upaya pre-emtif, preventif dan represif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat adalah faktor profesionalisme, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. 2) To determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Sinjai Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society and carry out crime prevention efforts such as pre-emptive, preventive and repressive efforts. 2) Factors that influence the effectiveness of the police's function as law enforcers to maintain order in society are professionalism, facilities and infrastructure and public awareness.
Efektivitas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Muis S, Abdul; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan hak atas tanah pada tahapan Penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa guna memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1).Efektivitas penyidik dalam penanganan tindak pidana siber di wilayah hukum Polres Gowa tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya, dan penyidik dalam memberikan kepastian hukum lebih banyak lanjut ke tahapan penuntutan dibanding dengan mengambil upaya hukum lain. 2).Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Penyerobotan hak Atas Tanah yaitu (1)faktor sarana dan prasarana, (2)faktor hukum, (3)faktor budaya, (4)faktor masyarakat, dan (5)faktor penegak hukum. The research objective is to analyze the National Police Investigators in enforcing the law on criminal acts of usurping land rights at the Investigation stage in the Legal Area of the Gowa Resort Police to provide legal certainty. This research uses primary data obtained directly from the field. Primary data in this research is data obtained directly from the Gowa Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim). The results of this research show that: 1). The effectiveness of investigators in handling cyber crimes in the jurisdiction of the Gowa Police is not much different from the process of investigating other conventional crimes, and investigators in providing legal certainty go further to the prosecution stage than by taking other legal measures. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of usurpation of land rights are (1) facilities and infrastructure factors, (2) legal factors, (3) cultural factors, (4) community factors, and (5) law enforcement factors.
Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mais, Andi Farhan Maulana; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sudah sesuai dengan system Permasyarakatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat jelas perbedaannya antara Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dala, Undang-Undang No 22 Tahun 2022. Yang menjadi titik berat perbedaannya ialah sudah tidak ada pembeda kategori narapidana saat ini semenjak Undang-Undang terbaru diberlakukan. Yang mulanya terdapat pembeda antara narapidana tipikor dengan narapidana tindak pidana umum, pembeda yang paling umum diantaranya ialah syarat narapidana tipikor harus membayar uang pengganti serta menjalani 2/3 masa tahanan. Namun saat ini sudah tidak ada lagi pembeda dimana kategori disamaratakan pada proses pemberian remisi. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana umtuk mendapatkan remisi diantaranya berkelakukan baik serta perkara yang dijalani tidak berpotensi membahayakan. The research objective is to analyze the granting of remissions to convicts of criminal acts of corruption based on Government Regulation Number 99 of 2012 by the Indonesian correctional system. The research method used is an empirical legal research method. The results of the research show that there is a very clear difference between government Regulation Number 99 of 2012 and Law No. 22 of 2022. The main point of the difference is that there is no longer a distinction between prisoner categories now since the latest Law was enacted. Initially, there was a difference between Corruption Prisoners and general crime convicts, the most common difference being the requirement that Corruption Prisoners have to pay compensation and serve 2/3 of the prison term. However, currently, there is no longer a distinction where categories are generalized in the process of granting remissions. The conditions that must be met by prisoners to get remission include good behavior and the case being carried out does not have the potential to be dangerous.
Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Gunawan, Wahyu; Marsuni, Lauddin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Pangkep. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the efforts to resolve criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. 2) To determine and analyze what factors influence the process of resolving criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Pangkep Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Memperoleh Keadilan Ligua, Hardi; Arif, Muhammad; Suong, Moh Akli A
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pemajuan terhadap hak memperoleh keadilan serta mengetahui secara objektif faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap hak memperoleh keadilan di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah. Tipe penelitian atau pendekatan penelitian ini dianatarnya; (1) Penelitian hukum normatif (normative law research) dan Penelitian hukum normatif-empris (applied law research). Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah; a) Faktor internal: 1). Faktor ego serta mementingkan diri sendiri. 2). Rendahnya kesadaran atas Hak Asasi Manusia setiap individu. 3). Kurangnya sikap toleransi. dan b). Faktor eksternal; 1). Kebijakan pemerintah, kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya. The research objective is to analyze the implementation of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in promoting the right to obtain justice and to objectively find out the factors that influence the implementation of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights regarding the right to obtain justice in the Provincial Legal Area Central Sulawesi. This type of research or research approach includes; (1) Normative legal research and applied law research. The results of research in the field show that the factors influencing the implementation of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in the Legal Area of ​​Central Sulawesi Province; a) Internal factors: 1). Ego and self-centred factors. 2). Low awareness of the Human Rights of every individual. 3). Lack of tolerance. and b). External factors; 1). Government policies, political, economic and socio-cultural conditions.

Page 10 of 16 | Total Record : 159

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue