cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Theory (JLT)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221229     EISSN : 27221288     DOI : 10.52103/jlt.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Theory (JLT) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 159 Documents
 12   13   14   15   16 
Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hardinah, Hardinah; Qamar, Nurul; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya fasilitas, stigma masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara dan lembaga penegak hukum dalam menjadikan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya penting dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek kesehatan dan sosial. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan, edukasi masyarakat, dan peningkatan sarana serta tenaga rehabilitasi agar pendekatan rehabilitatif dalam menangani penyalahguna narkotika dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. The research objective is to analyse the urgency of implementing rehabilitation for drug abusers from the perspective of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study used an empirical method with a statistical approach and a conceptual approach. Data were obtained from interviews, laws and regulations, and scientific literature. The results of the study indicate that although Law No. 35 of 2009 has provided a strong legal basis for rehabilitation, its implementation still faces various obstacles, such as minimal facilities, public stigma, and weak coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the commitment of the state and law enforcement agencies in making rehabilitation the main solution in dealing with drug abusers. Rehabilitation is not only important from a legal perspective, but also from a health and social perspective. Therefore, it is necessary to strengthen policies, educate the public, and improve rehabilitation facilities and personnel so that the rehabilitative approach in dealing with drug abusers can be implemented effectively and fairly.
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia Ugi, Andi Fahrul; Husen, La Ode; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif kriminologi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dikonsepsikan sebagai kejahatan luar biasa dan strategi efektif untuk penanggulangannya dalam konteks hukum indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis bahan hukum, literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sebagai kejahatan luar biasa, dan strategi penanggulangan yang efektif melibatkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Strategi penanggulangan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, penindakan, dan edukasi. Pencegahan mencakup reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan regulasi untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Penindakan dilakukan dengan memperkuat lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan tegas tanpa pandang bulu. The research objective is to analyse the criminal acts of corruption in Indonesia from a criminological perspective, and to identify factors that influence corruption conceptualised as an extraordinary crime and effective strategies for overcoming it in the context of Indonesian law. The research method employed is a qualitative approach, involving the analysis of legal materials, literature, and document analysis. The results of the study indicate that corruption in Indonesia is a significant crime, and effective strategies for overcoming it involve synergy between law enforcement agencies, the government, civil society, and the media. The strategy for overcoming corruption must be carried out comprehensively through a prevention, enforcement, and education approach. Prevention includes bureaucratic reform, increasing transparency, and simplifying regulations to reduce opportunities for corrupt practices. Enforcement is carried out by strengthening legal institutions such as the Corruption Eradication Committee (KPK), the police, and the prosecutor's office, as well as ensuring that the legal process is fair and firm without discrimination.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo Wiguna, Tahya Cahya; Razak, Askari; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor (Polres) Wajo. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut respons hukum yang cepat, tepat, dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Polres Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah penanganan kasus narkotika oleh Polres Wajo mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana narkotika. Selain itu, pola rehabilitasi bagi pengguna narkotika masih belum diterapkan secara konsisten sebagai alternatif hukuman. Dengan mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kelembagaan kepolisian, perbaikan regulasi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pemberantasan narkotika. The research objective is to analyse the effectiveness of law enforcement in combating narcotics-related crimes within the jurisdiction of the Wajo District Police (Polres Wajo), Indonesia. Narcotics abuse has become a serious threat to national security and public welfare, necessitating a legal response that is swift, precise, and measurable. Employing a socio-legal (empirical juridical) approach, this research collects data through documentation review, interviews, and direct observation of the law enforcement process carried out by Polres Wajo officers. The findings indicate that although the number of narcotics cases handled by the police has increased annually, there are still several structural and cultural barriers impeding law enforcement effectiveness. These include limitations in human resources and facilities, suboptimal inter-agency coordination, and low community involvement in drug prevention and reporting efforts. Moreover, the implementation of rehabilitation programs for drug users as alternatives to imprisonment remains inconsistent. Referring to Lawrence M. Friedman's legal system theory, the effectiveness of law enforcement is determined by the synergy among legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, a comprehensive reform is needed that includes institutional strengthening of the police, regulatory improvements, and empowerment of the community as a strategic partner in eradicating narcotics
Penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Mempercepat Investasi Di Indonesia
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan usaha dan investasi di Indonesia, dengan fokus implementasi di Kota Makassar. OSS RBA merupakan reformasi kebijakan perizinan yang memadukan prinsip percepatan pelayanan dan manajemen risiko dalam proses perizinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem OSS RBA telah memberikan dampak positif terhadap penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan transparansi, serta efisiensi waktu dan biaya. Namun, di sisi lain masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman yang belum merata terhadap sistem, serta tantangan koordinasi antar lembaga. Implementasi OSS RBA di Kota Makassar menunjukkan bahwa efektivitas sistem sangat ditentukan oleh dukungan regulasi daerah, kesiapan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, perbaikan sistem OSS RBA perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mendukung ekosistem investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha. The research objective is to analyse the implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) in enhancing the effectiveness of business licensing and investment services in Indonesia, with a particular focus on its application in Makassar City. OSS RBA represents a licensing reform policy that integrates accelerated services and risk management principles into the licensing process. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that OSS RBA has had a positive impact on simplifying licensing procedures, increasing transparency, and improving time and cost efficiency. However, several obstacles remain, including limited human resources, uneven comprehension of the system, and coordination challenges among institutions. The implementation in Makassar City illustrates that the effectiveness of the OSS RBA system is strongly influenced by regional regulatory support, digital infrastructure readiness, and institutional capacity-building. Therefore, continuous improvements to the OSS RBA system are essential to support a conducive and business-friendly investment ecosystem in Indonesia.
Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia Srigandawati, Srigandawati
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, penerapan restorative justice semakin relevan apabila dikaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal, khususnya musyawarah dan kekeluargaan, yang sejak lama hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai budaya lokal dalam implementasi restorative justice serta tantangan penerapannya dalam sistem peradilan pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kekeluargaan memiliki potensi besar dalam memperkuat efektivitas restorative justice, khususnya dalam perkara pidana ringan dan konflik sosial yang membutuhkan penyelesaian berbasis harmoni. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan regulasi, resistensi aparat penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan mekanisme kekeluargaan untuk melindungi pelaku tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan restorative justice berbasis nilai budaya lokal memerlukan landasan hukum yang lebih kuat, pedoman teknis yang jelas, serta sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat adat.. Restorative justice is an alternative approach to resolving criminal cases that emphasises the restoration of social relationships between offenders, victims, and the community. In Indonesia, the implementation of restorative justice becomes increasingly relevant when associated with local cultural values, particularly deliberation (musyawarah) and kinship (kekeluargaan), which have long been rooted in society. This study aims to analyse the relevance of local cultural values in the application of restorative justice as well as the challenges in integrating them within the modern criminal justice system. The research method employed is a normative juridical approach, focusing on the examination of statutory regulations, legal doctrines, and practices of dispute settlement through non-litigation mechanisms. The findings reveal that deliberation and kinship values have significant potential to enhance the effectiveness of restorative justice, especially in minor criminal cases and social conflicts that require harmony-based solutions. However, several challenges remain, including the lack of comprehensive regulations, resistance from law enforcement agencies, and the risk of misusing kinship mechanisms to protect offenders. The study concludes that the implementation of restorative justice based on local cultural values requires stronger legal foundations, clear technical guidelines, and synergy between law enforcement institutions and customary communities.
Asas Pembuktian Terbalik dan Relevansinya dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Asmoro, Narendro; Thalib, Hambali; Zainuddin, Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu strategi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas ini menempatkan terdakwa pada kewajiban untuk membuktikan asal-usul kekayaannya, yang sering kali dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip presumption of innocence. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi yang bersifat extraordinary crime, mekanisme pembuktian terbalik justru dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat proses peradilan dan menutup celah bagi pelaku untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik cukup efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi hakim dan pemahaman aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pembaruan sistem pembuktian yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, asas pembuktian terbalik diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkeadilan. This research explores the application of the reversal of the burden of proof principle in handling corruption cases at the Makassar District Court as a legal strategy to combat corruption. This principle places the defendant under an obligation to prove the legitimacy of their assets, which is often criticised as deviating from the presumption of innocence. However, in the context of corruption as an extraordinary crime, the reversal of the burden of proof is considered an essential mechanism to accelerate judicial proceedings and prevent perpetrators from concealing illicit assets. Using a normative juridical approach combined with a case study of corruption trials decided at the Makassar District Court, the study reveals that the implementation of this principle has shown relative effectiveness, despite challenges related to judicial consistency and law enforcers’ comprehension. The findings highlight the need to strengthen legal regulations, enhance the competence of law enforcement officers, and reform evidentiary systems in line with justice and human rights principles. Consequently, the reversal of the burden of proof can serve as a fair and effective instrument in reinforcing anti-corruption efforts.
Integritas Hakim Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Hasanuddin, Ashar; Rahman, Abd; Aswari, Aan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini menelaah hubungan antara integritas dan akuntabilitas hakim dengan kepercayaan publik serta stabilitas tata negara melalui pendekatan hukum tata negara. Dalam konteks kekuasaan kehakiman yang merdeka, integritas tidak hanya dimaknai sebagai moralitas individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab institusional dalam menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya integritas hakim berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan, menggerus kepercayaan publik, dan mengancam keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Sebaliknya, penerapan sistem pengawasan yang transparan, kode etik yang tegas, serta peningkatan kapasitas profesional hakim berkontribusi signifikan terhadap pemulihan citra lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, pembenahan sistem rekrutmen dan promosi hakim, serta internalisasi nilai-nilai etika yudisial untuk membangun budaya hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Dengan demikian, integritas hakim bukan hanya menjadi aspek moral pribadi, melainkan prasyarat konstitusional bagi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. This paper examines the relationship between judicial integrity, accountability, public trust, and constitutional stability through the lens of constitutional law. Within the framework of judicial independence, integrity is viewed not only as an individual moral virtue but also as an institutional duty to uphold justice based on constitutional values. The findings reveal that a decline in judicial integrity leads to the erosion of public trust and threatens the balance among state powers. Conversely, transparent oversight mechanisms, strict ethical codes, and enhanced professional competence significantly contribute to restoring the judiciary’s legitimacy. The study recommends strengthening accountability systems, improving judicial recruitment and promotion processes, and internalising judicial ethics to foster a just and integrity-based legal culture. Thus, judicial integrity serves not merely as a personal moral stance but as a constitutional prerequisite for the rule of law and democratic governance in Indonesia
Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Unit PPA Di Kepolisian Resor Mamuju Tengah Arifin, Try Mawar
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan korban, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta pengaruh kuat budaya patriarki di masyarakat. Selain itu, masih terdapat bias gender dalam proses penanganan kasus dan rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Faktor-faktor yang paling memengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi pemahaman hukum, budaya masyarakat, profesionalisme aparat, kompleksitas proses hukum, dan ketersediaan sarana pendukung. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berperspektif gender bagi aparat, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan fasilitas ramah korban di Unit PPA Polres Mamuju Tengah agar penegakan hukum lebih efektif, humanis, dan berpihak kepada korban. This study aims to analyse law enforcement in cases of violence against women handled by the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Central Mamuju Police Resort and to identify the factors influencing its effectiveness. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, utilising in-depth interviews, field observations, and literature review. The findings indicate that law enforcement still faces several challenges, including low reporting rates among victims, limited human resources and infrastructure, and the strong influence of patriarchal culture within the community. Additionally, gender bias in case handling and weak coordination among law enforcement agencies remain significant barriers. The key factors affecting law enforcement effectiveness include legal awareness, cultural norms, the professionalism of officers, legal procedural complexity, and the adequacy of supporting facilities. The study recommends gender-sensitive training for officers, improved public legal literacy, and the development of victim-friendly facilities within the PPA Unit of Central Mamuju Police to achieve a more effective, humane, and victim-centred law enforcement process.
Efektivitas Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 Rapi, Mudrika Jaya; Khalid, Hasbuddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v6i2.2206

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi dan wawancara dengan pejabat lelang serta pemenang lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PMK 122/2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pemenang lelang melalui risalah lelang sebagai akta otentik, namun efektivitasnya secara empiris masih terhambat oleh disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala administratif dan gugatan pasca-lelang. Hambatan tersebut mengakibatkan perlindungan hukum yang terwujud masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hak bagi pemenang lelang. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi sistem digitalisasi lelang agar perlindungan hukum dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan. This study aims to analyse the effectiveness of legal protection for auction winners of mortgage execution based on the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Makassar. The research employs an empirical legal method with a law-in-action approach through observations and interviews with auction officials and auction winners. The findings reveal that, normatively, PMK 122/2023 provides a strong legal foundation for protecting auction winners through auction minutes as authentic deeds. However, its empirical effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, administrative obstacles, and post-auction lawsuits. These barriers have resulted in legal protection that remains formalistic and does not fully guarantee the certainty of rights for auction winners. Therefore, regulatory harmonisation, institutional coordination strengthening, and optimisation of the auction digitalisation system are required to ensure effective, fair, and sustainable legal protection
Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Walinono, Andi Muhammad Iqbal; Fahmal, A. Muin; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v6i2.2208

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan negara hukum dan negara kesejahteraan. Berlandaskan hukum administrasi negara, penelitian ini menyoroti bagaimana AUPB yang termuat dalam berbagai regulasi seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU ASN, dan UU Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN, berfungsi sebagai instrumen etis dan yuridis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga prinsip legalitas, dan melindungi hak-hak warga negara. Melalui studi putusan pengadilan dan analisis normatif, ditemukan bahwa pelanggaran terhadap AUPB seringkali menjadi dasar pembatalan keputusan administratif yang tidak cermat maupun tidak adil, sebagaimana terlihat pada Putusan PTUN Nomor 86/G/2024/PTUN.MKS dan 69/G/2022/PTUN.MKS. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan AUPB, didukung mekanisme upaya hukum administratif dan yudisial yang efektif, menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. This study analyses the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in the context of government administration in Indonesia as a manifestation of the rule of law and the welfare state. Based on administrative law, the research highlights how AUPB—codified in various regulations such as the Law on Public Administration, the Law on Civil Servants, and the Law on Clean and Corruption-Free State Administration—serves as both an ethical and legal instrument to prevent abuse of power, uphold the principle of legality, and protect citizens' rights. Through the examination of judicial decisions and normative analysis, it is found that violations of AUPB often form the basis for the annulment of administrative decisions deemed careless or unjust, as demonstrated in Administrative Court Decisions No. 86/G/2024/PTUN.MKS and No. 69/G/2022/PTUN.MKS. Therefore, consistency in the application of AUPB, supported by effective administrative and judicial legal remedies, is crucial for the establishment of a clean, accountable government that is responsive to public interests.

Page 15 of 16 | Total Record : 159

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Theory (JLT) More Issue