cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 14   15   16   17   18 
Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi Hastin, Firda Megawati; Kamal, Muhammad; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum dan proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim maupun Mediator di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan mulai dari tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi yang mana dalam tahap tersebut terdapat hakim tunggal dan dimana tahap mediasi dilakukan secara musyawarah sampai dengan tahap akhir/pelaporan yang dilakukan oleh Mediator kepada Majelis Hakim. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi, kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan perdamaian. The research objective is to analyze the strength of the law and the process of resolving civil cases through mediation and what factors hinder the implementation of mediation in resolving civil cases. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this research indicate that the implementation of mediation at the Makassar District Court has generally been carried out by applicable procedures, namely Supreme Court Regulation Number 01 of 2008 concerning Mediation Procedures in Court. The stages of the mediation process have been carried out by the Judge and Mediator at the District Court by the provisions starting from the pre-mediation stage, the mediation implementation stage in which there is a single judge and where the mediation stage is carried out by deliberation up to the final stage/reporting carried out by the Mediator to the panel of judges. Factors inhibiting the implementation of mediation in resolving civil cases at the District Court are the parties to the dispute not being present and their lack of enthusiasm in going through the mediation stages, the mediator being less active and the involvement of advocates who tend not to be serious in helping to achieve peace..
Peran Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Makkuasa, Annisa Asrini; Zainuddin, Zainuddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan Hakim dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian dan memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris Hasil Penelitian ini menunjukan bahwasanya peranan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah dengan menggali nilai-nilai keadilan serta memberikan kepastian hukum yang didasarkan pada fakta persidangan yang dipertimbangkan dengan hati nurani. Pertimbangan hukum Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah: a). adanya risalah penyelesaian non litigasi sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial b). Mengadili seluruh bagian gugatan, dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan c). dilakukan PHK dengan alasan efesiensi disesuaikan dengan kompensasi untuk pekerja yang di PHK yaitu pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 Ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3 d.). The research objective is to analyze the role of Judges and the Considerations of Judges at the Industrial Relations Court (PHI) in providing certainty and deciding on Termination of Employment (PHK) cases. The research method used is an empirical legal research method. The results of this research show that the role of Industrial Relations Court Judges (PHI) in providing legal certainty regarding Termination of Employment (PHK) disputes is to explore the values of justice and provide legal certainty based on the facts of the trial. they are considered with a conscience. The judge's legal considerations in employment termination (PHK) cases are: a). the existence of non-litigation settlement minutes before filing a lawsuit at the Industrial Relations Court b). Adjudicate all parts of the claim, and may not grant more than the claim c). layoffs are carried out for efficiency adjusted to the compensation for laid-off workers, namely severance pay equal to twice the provisions of Article 156 Paragraph 2, gratuity pay for long service equal to once the provisions of Article 156 Paragraph 3 d.)
Efektivitas Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Status Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suastiyawani S, Sri; Razak, Askari; Hambali, Aswad Rachmat
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan menganalisis Faktor apakah yang mempengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Masih Kurang Efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya Tersangka mangkir panggilan, Sakit, Tidak cukup 2 alat bukti, surat perhitungan kerugian tidak lengkap, meninggal dunia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office and to analyze what factors influence the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office. If you look at the type, this research is empirical legal research. The results of this research show that: Based on research that has been conducted, the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office is still less effective because there are several obstacles in the implementation system. These obstacles include the suspect failing to appear on call, illness, insufficient evidence, incomplete loss calculation letter, and death. 2. Factors that influence the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office are legal, law enforcement factors, facility factors, cultural factors and community factors
Peran Kementerian Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Tamsil, Andi Muhammad Ikram; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran Kementerian Badan Pertanahan Kota Makassar, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kota Makassar berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi. Proses ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa dan meredakan konflik, tetapi juga mendorong dialog konstruktif dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Kementerian ATR/BPN berperan krusial Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar kementerian memperluas sosialisasi layanan mediasi, mengadakan pelatihan rutin bagi mediator, dan menyusun SOP yang jelas untuk proses mediasi agar terstruktur.. The research objective is to analyze the role of the Makassar City Land Agency Ministry, as well as to determine the factors that influence the effectiveness of resolving land disputes through mediation. The method used in this research is empirical juridical. The research results show that the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in Makassar City plays an effective role in resolving land disputes through mediation. This process accelerates dispute resolution, defuses conflict, encourages constructive dialogue and creates a better investment climate. The Ministry of ATR/BPN plays a crucial role. To increase its effectiveness, it is recommended that the ministry expand the socialization of mediation services, hold regular training for mediators, and develop clear SOPs for the mediation process so that it is structured.
Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bactiar, Achmad Amin Amiruddin; Fahmal, A. Muin; Gadjong, Agus
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Hal Ini Pekerja di Indonesia dan Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) di Indonesia. Mtode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pekerja di Indonesia berada dalam dinamika yang kompleks, dengan upaya peningkatan perlindungan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. (2) Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia dalam konteks HAM semakin relevan dan berkembang. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi, bentuk perlindungan hukum ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, dan penghargaan atas hak-hak pekerja. Rekomendasi penelitian: (1) Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan Ketenagakerjaan; (2) Penyempurnaan Undang-Undang dan Kebijakan Ketenagakerjaan; (3) Peningkatan Perlindungan bagi Pekerja Informal. The research objective is to analyze the legal protection arrangements for human rights in this case for workers in Indonesia and the forms of legal protection for human rights (workers) in Indonesia. The research method used is empirical legal research. This research shows that: (1) Legal protection of workers' human rights in Indonesia is in a complex dynamic, with efforts to increase protection through various regulations and policies. (2) Forms of legal protection for workers in Indonesia in the context of human rights are increasingly relevant and developing. Although there are still challenges in implementation, this form of legal protection shows the government's efforts to provide security, welfare and respect for workers' rights. Research recommendations: (1) Strengthening Law Enforcement and Labor Inspection; (2) Improvement of Employment Laws and Policies; (3) Increased Protection for Informal Workers.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Al Mandari, Muh. Wahyudi Nuramin; Thalib, Hambali; Salle, Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum polrestabes makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penlitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, Dalam hal ini Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah ujaran kebencian. (2) Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik adalah Media Sosial dan Komunikas Pengaruh platform media elektronik yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta tantangan dalam melacak dan menangani kasus-kasus tersebut, The research objective is to analyze the application of restorative justice to criminal acts of hate speech through electronic media in the jurisdiction of the Makassar Police Department. This research uses empirical legal research. The research results show that: (1) Application of Restorative Justice to Criminal Acts of Hate Speech Through Electronic Media in the Legal Area of ​​the Makassar Police. can be considered effective in several aspects, in this case, Community Participation, Involving the community in the conflict resolution process can build a sense of ownership and collective responsibility to prevent hate speech. (2) What factors influence the application of Restorative Justice towards Crimes of Hate Speech through electronic media, namely Social Media and Communications? The influence of electronic media platforms which can accelerate the spread of hate speech, as well as challenges in tracking and handling these cases,
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk Menekan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Maskury, Alin; Thalib, Hambali; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota Makassar dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menekan tindak pidana pencabulan belum efektif dan faktor-faktor yang menjadi penyebab marak angka pencabulan yaitu kurangya efektifitas penerapan perundangan perlindungan anak, kemudian kurangnya nggota apparat, kurangnya sarana dan prasarana kepolisian guna mengatasi masalah pencabulan, faktor dari lingkungan masyarakat dan keluarga, faktor budaya dan pendidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of Law No. 35 of 2014 to suppress criminal acts of sexual abuse against children in the city of Makassar and to identify and analyze the factors causing the increase in cases of sexual abuse against children in the city of Makassar. The type of research used in this research is juridical and sociological. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in suppressing criminal acts of sexual abuse has not been effective and the factor causing the increase in the number of sexual abuse is the lack of effective implementation of child protection. statutory regulations, then the lack of police officers, lack of police facilities and infrastructure. to overcome the problem of sexual harassment, community and family environmental factors, and cultural and educational factors.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Angriani, Angriani; Rahman, Sufirman; Makkuasa, Anzar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan mengenai pemberian bantuan psikologis pada tahap konsultasi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office is not working effectively. This is due to a lack of supervision regarding the provision of psychological assistance at the consultation stage to children who are victims of criminal acts of sexual violence. 2). Factors that influence legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence at the Makassar District Prosecutor's Office, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan 2) menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar terlaksana tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar antara lain: faktor struktur hukum, substansi hukum, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan keluarga. The research objective is to analyze the legal review of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City and 2) to analyze the factors that influence the effectiveness of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City. This research is descriptive research with an empirical and normative juridical approach. The results of the research show that the punishment of perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City was carried out ineffectively. Factors that influence the effectiveness of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City include: legal structure, legal substance, legal knowledge, community culture, community awareness, family economy and family environment.
Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Nasional
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum nasional mengatur kedudukan anak angkat sebagai ahli waris. Penelitian ini akan disusun berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan berbagai referensi jurnal, buku serta beberapa artikel yang bersifat yuridis - normative Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam sistem hukum nasional, posisi anak angkat sebagai ahli waris bervariasi. Hukum Islam dan hukum perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris, hanya memberikan hak hingga 1/3 harta melalui wasiat (hukum Islam) atau mengutamakan keluarga sedarah (hukum perdata). Sementara itu, dalam hukum adat, hak waris anak angkat tergantung pada adat yang berlaku di keluarga angkat. (2) Pengaturan ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi anak angkat sebagai ahli waris harus mengintegrasikan hukum Islam, adat, dan perdata di Indonesia. The research objective is to analyze the national legal arrangements governing the position of adopted children as heirs. This research will be prepared based on a literature study using various journal references, books, and several juridical-normative articles. This research shows that: (1) In the national legal system, the position of adopted children as heirs varies. Islamic law and civil law do not recognize adopted children as heirs, only giving rights to 1/3 of assets through a will (Islamic law) or prioritizing blood relatives (civil law). Meanwhile, in customary law, the inheritance rights of adopted children depend on the customs that apply in the adoptive family. (2) The ideal arrangement to provide legal certainty for adopted children as heirs must integrate Islamic, customary and civil law in Indonesia..

Page 16 of 23 | Total Record : 229

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue