cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 13   14   15   16   17 
Efektivitas Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Riswana, Riswana; Rahman, Sufirman; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dan 2). Untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar kurang berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan yang jelas terkait penerapan sistem tersebut dalam hukum Indonesia. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korrupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar, dipengaruhi oleh tiga faktor: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of applying reverse evidence in enforcing the law on gratification crimes at the Makassar District Court, and 2). To identify factors that influence the effectiveness of applying reverse evidence in law enforcement for criminal acts of gratification at the Makassar District Court. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of countering reverse evidence in law enforcement regarding criminal acts of corruption in gratification at the Makassar District Court is less effective. The absence of clear regulations regarding the implementation of this system in Indonesian law causes this. 2). Factors that influence the effectiveness of overcoming reverse evidence in law enforcement for criminal acts of corruption and gratification at the Makassar District Court are influenced by three factors: legal substance, legal structure and legal culture.
Implementasi Peran Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Syam, Dewi Fatimah; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa, melakukan analisis terhadap sengketa, memberikan informasi tentang penyelesaian sengketa; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta meningkatnya permintaan tanah. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah, ketimpangan struktur penguasaan tanah, tanah terlantar dan tuntutan reformasi. The research objective is to analyze the implementation of the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency as a mediator for the parties in resolving land disputes in the Maros Regency. This research uses empirical research methods. The research results show that (1) The role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency as a mediator in resolving land disputes is identifying the causes of disputes, carrying out analysis of disputes, providing information about dispute resolution; (2) two factors cause land disputes at the Office of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Maros Regency, namely internal factors and external factors. Internal factors include low public legal awareness and increasing demand for land. Meanwhile, external factors include the lack of guaranteed legal certainty of land rights, inequality in land tenure structures, abandoned land and demands for reform.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual Ramadhan, Fariza; Bima, Muh. Rinaldy; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang memengaruhi penegakan hukum dan korban dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar tidak terpenuhi, seperti yang ditunjukkan dari 11 kasus kejahatan seksual yang diputus di pengadilan hanya ada satu kasus yang dimana korban mengajukan permohonan restitusi namun korban tidak memperoleh restitusi dari pelaku. Adapun faktor penegak hukum dan korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terpenuhi atau tidaknya restitusi karena pihak penegak hukum tidak memberikan informasi kepada korban atau keluarganya mengenai hak mereka untuk melakukan hal tersebut, sehingga restitusi tidak mungkin dilaksanakan. Korban pun memilih untuk mengajukan permohonan restitusi hanya dikabulkan dan tidak selalu diterima oleh korban. The research objective is to analyze the fulfilment of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City; (2) to understand and analyze the factors that influence law enforcement and victims in fulfilling the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City. This research uses empirical legal methods. The research results show that the implementation of the right to restitution for child victims of sexual crimes in Makassar City is not fulfilled, as shown by 11 cases of sexual crimes that were decided in court, there was only one case where the victim submitted a request for restitution but the victim did not receive restitution from the perpetrator. Law enforcement and victim factors significantly influence whether or not restitution is fulfilled because law enforcement does not provide information to victims or their families regarding their rights to do so, so restitution is impossible to carry out. The victim also chooses to submit a request for restitution which is only granted and not always accepted by the victim.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dhermawan, Dhiky; Thalib, Hambali; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang; (2) Untuk memahami upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang oleh penegak hukum di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi beberapa faktor seperti faktor kebiasaan, pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan; (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Enrekang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang meliputi upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif. The research objective is to analyze the factors that cause cockfighting gambling crimes in Enrekang Regency; (2) To understand efforts to overcome the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency by law enforcers in Enrekang Regency. This research is research using empirical research. The results of this research show that: (1) The factors causing the crime of cockfighting gambling in Enrekang Regency include several factors such as habitual factors, environmental influences, economic conditions and level of education; (2) Efforts made by the Enrekang Resort police to tackle criminal acts of cockfighting gambling in Enrekang Regency include Pre-emptive, Preventive and Repressive efforts.
Efektivitas Penegakan Disiplin Pelanggaran Pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Ardiansya, Didi; Zainuddin, Zainuddin; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan disiplin pelanggaran pada Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 3 orang Provos Polri, 3 orang Kordinator Siswa Sekolah Polisi Negara, 3 orang Tenaga Pendidik Polri, 2 orang Pelatih/pengasuh dan 23 orang Siswa Bintara Polri, wawancara dilakukan di bulan September 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penegakan disiplin pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Siswa dapat dilihat pada pasal 41 ayat (2) Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 Tanggal 17 Maret 2006 Tentang Peraturan Kehidupan Siswa. Untuk pemberhentian Siswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan sanksi di atur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : 244 / XII / 2006 Tanggal 29 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Siswa. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin pelanggaran tehadap Siswa Polri yang melakukan pelanggaran pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri pada Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum.. The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing disciplinary violations among South Sulawesi Regional State Police School Students. This research uses primary data through interviews with 3 National Police Provosts, 3 National Police School Student Coordinators, 3 National Police Educators, 2 Trainers/caretakers and 23 National Police Non-Commissioned Officer Students, conducted in September 2024. This research shows that: (1) The effectiveness of enforcing discipline for violations and sanctions committed by students can be seen in Article 41 paragraph (2) National Police Chief Decree No. Pol. : Skep / 194 / III / 2006 March 17 2006 Concerning Student Life Regulations. The dismissal of students who commit disciplinary violations and sanctions is regulated in the Chief of Police's Decree No. Pol. : 244 / XII / 2006 Dated 29 December 2006 Regarding Student Dismissal. (2) Several factors influence the effectiveness of enforcing discipline for violations against National Police Students who commit violations while attending training for the formation of National Police Non-Commissioned Officers at the South Sulawesi Regional State Police School, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors and factors legal culture.
Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Memiliki Akta Kelahiran Ditinjau Dari Kuh Perdata Dan Komplikasi Hukum Islam Sugiharto, Sugiharto; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUH Perdata dan Komplikasi Hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Kedudukan hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam, terdapat perbedaan utama yaitu terletak pada pengakuan nasab anak luar kawin, di mana KUHPerdata memberikan peluang hubungan hukum dengan ayah melalui pengakuan yang dapat memperkuat hak waris, sedangkan dalam KHI hak waris hanya diakui jika pernikahan sah. 2). Implikasi hak waris anak luar kawin yang memiliki akta kelahiran dalam prespektif KUHPerdata dan Komplikasi Hukum Islam dimana KUHPerdata, anak luar kawin dapat diakui dan mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya melalui pengakuan, sedangkan dalam KHI, anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya dengan wasiat wajibah dengan memberikan sebagian harta kepada anaknya. The research objective is to analyze the position of inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and Islamic Law Complications. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). The position of inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and Islamic Law Complications, there is a main difference, namely in the recognition of the lineage of illegitimate children, where the Civil Code provides opportunities for legal relations with the father through recognition that can strengthen inheritance rights, whereas in the KHI Inheritance rights are only recognized if the marriage is valid. 2). The implications of the inheritance rights of illegitimate children who have birth certificates from the perspective of the Civil Code and the Complications of Islamic Law where in the Civil Code, illegitimate children can be recognized and obtain inheritance rights from their biological father through recognition. In contrast, in the KHI, illegitimate children can obtain their inheritance rights using a compulsory will to give some of the property to their children.
Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Nurlindah, Nurlindah; Rahman, Abd; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengetahui dan menganalisis esensi pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi tidak diatur secara khusus melainkan disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya melalui syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketika hendak menjadi calon anggota legislatif; (2) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi memiliki esensi untuk diatur melalui syarat menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan nilai keadilan, moralitas dan terciptanya harmonisasi hukum.. The research objective is to analyze the restrictions on the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates in statutory regulations; (2) knowing and analyse the essence of limiting the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates. This research is normative legal research. The results of this research show that: (1) restrictions on the political rights of former corruption convicts are not specifically regulated but are equated with former convicts in other cases through cumulative requirements that must be met when they wish to become legislative candidates; (2) restrictions on the political rights of former corruption convicts have the essence of being regulated through the requirements to become legislative candidate members in statutory regulations so that they can reflect the values of justice, morality and the creation of legal harmonization.
Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Tullah, Dillah Nanda; Khalid, Hasbuddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. (2) Untuk menganalisis peran music aggregator dalam industri musik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tidakan represif (menekan).. The research objective is to analyze copyright protection in the digital music industry in Indonesia from a civil law perspective. (2) To analyze the role of music aggregators in the digital music industry in Indonesia. This research uses a normative juridical research type. This research shows that: (1) Copyright protection in the digital music industry is one of the protected copyright works as regulated in Article 40 letter (d) of the Copyright Law Number 28 of 2014. UUHC provides exclusive rights consisting of moral rights and economic rights to the creator. Violations of the moral and economic rights of songwriters and music may be subject to criminal sanctions based on Article 113. Legal protection for songwriters related to commercialised independent music can be achieved in two ways: preventive action (prevent) and repressive action (suppress).
Efektivitas Pengalihan Hak Atas Tanah Milik Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMk.06/2020 Bertua, Bertua; Marsuni, Lauddin; Salmawati, Salmawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa menurut peraturan menteri keuangan nomor: 62/pmk.06/2020 di kantor wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 belum efektif karena efektif sebab dari tahun 2008 sampai sekarang, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat baru menyelesaikan 15 (lima belas) aset milik Tionghoa, dan 23 (dua puluh tiga) aset yang belum terselesaikan dari total 38 (tiga puluh delapan) aset milik Tionghoa khusus Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa di Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif baik dari sisi eksternal maupun internal. According to Minister of Finance regulation number 62/pmk.06/2020 at the DJKN regional office for South, Southeast and West Sulawesi, the research objective aims to analyse the effectiveness of transferring Chinese-owned land rights. The research method used is empirical legal research. The results of this research show that Minister of Finance Regulation Number: 62/PMK.06/2020 has not been effective because from 2008 until now, the South, Southeast and West Sulawesi DJKN Regional Offices have only resolved 15 (fifteen) Chinese-owned assets, and 23 ( twenty-three) unresolved assets out of a total of 38 (thirty-eight) Chinese-owned assets specifically for South Sulawesi Province. The factors influencing the transfer of Chinese-owned land rights in South Sulawesi Province have not been effective, both externally and internally.
Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa Permatasari, Nefrit; Qamar, Nurul; Busthami, Dachran S
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (ptsl) di kabupaten gowa; (2) mengetahui dan mengalisis problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di kabupaten gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa masih perlu untuk dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan Pasal 36, 37, dan 38 Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada tahap pendokumentasian dan penyerahan hasil Kegiatan PTSL Tahun 2023 oleh Ketua Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; (2) Problematika yang terdapat dalam PTSL di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu Struktur Hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi, Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar serta Pembuktian Hak, dan Pengetahuan Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing complete systematic land registration (PTSL) in the Gowa Regency; (2) know and analyse the problems in implementing complete systematic land registration in the Gowa Regency. This research is empirical. The results of this research indicate that: (1) Implementation of Complete Systematic Land Registration in Gowa Regency still needs to be completed and perfected by Articles 36, 37 and 38 of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, at the documentation stage and submission of the results of PTSL activities for 2023 by the Head of Adjudication to the Head of the Gowa Regency Land Office; (2) The problems contained in PTSL in Gowa Regency are influenced by 3 (three) factors, namely Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture consisting of Human Resources, Facilities/Infrastructure, Application of the Delimitation Contradiction Principle, Absentee Land Problems, Maximum Excess, and Abandoned Land and Proving Rights, and Community Knowledge.

Page 15 of 23 | Total Record : 229

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue