cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 12   13   14   15   16 
Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana Amus, Andi Zainal Akhirin; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan serta faktor penyebab yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Belum efektifinya pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone, dikarenakan lemahnya landasan norma yang digunakan mengalami disharmonisasi norma serta kekosongan norma. (2). Faktor penyebab yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Bone, terletak pada faktor hukum dan struktur hukum. Pada faktor struktur hukum SDM Kejaksaan yang kurang mumpuni dalam menerapkan konsep Restorative Justice serta jalur koordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak tidak memiliki organisasi tata kerja dalam penanganan Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone. The research objective is to analyze the effectiveness of implementation and the causal factors that influence the resolution of criminal acts using the Restorative Justice justice approach by the Bone District Prosecutor's Office. The research used is empirical legal research. The research results show that (1). The implementation of Restorative Justice by the Bone District Prosecutor's Office has not been effective, due to the weak basis of the norms used, experiencing norm disharmony and the absence of norms. (2). The causal factors that influence the implementation of resolving criminal acts using a restorative justice approach at the Bone District Prosecutor's Office lie in legal factors and legal structures. The legal structure factor is that the Prosecutor's Human Resources are less capable of implementing the concept of Restorative Justice as well as coordination channels between law enforcement officials who do not have a work procedure organization in handling Restorative Justice in the jurisdiction of the Bone District Prosecutor's Office
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Mustari, Sartika; Nawi, Syahruddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v5i2.1845

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mamuju mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2022/PN Mmj dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara non-litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, oleh karena itu penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Kabupaten Mamuju masih kurang efektif. The research objective is to analyze the implementation of land ownership dispute resolution in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. This research uses Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The research results show that the factors that cause land disputes to arise in Mamuju Regency are Multiple Certificates, Inheritance Disputes, Control Without Rights, Fake Deeds of Sale and Purchase, Multiple Sales and Purchases and Boundary Disputes. The process of resolving land disputes is in two ways, namely through litigation and non-litigation. Based on the results of research conducted at the Mamuju District Court, the highest case type was taken as an example, namely a double certificate with case number: 316/Pdt.G/2022/PN Mmj with various stages until a review effort was carried out. In this case, resolving disputes, especially non-litigation land rights disputes will require large costs and quite a long time, therefore resolving land ownership rights disputes in Mamuju Regency is still less effective.
Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Taufan, Putra Muhammad; Fahmal, A Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. The research objective is to analyze the views on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from the perspective of constitutional law. This research uses three legal materials: primary, secondary and tertiary. The results of this research indicate that the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective is guaranteed. This is influenced by their political rights guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This research recommends that improving regulations that still have multiple interpretations for the rights of voters with disabilities not only requires good regulations but also requires legal certainty regarding their political rights.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Sumarja, Hendro; Kamal, Muhammad; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota ParePare. Tipe penelitian ini adalah empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Upaya penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah di kota ParePare Kurang efektif, adapun upaya yang dapat dilakukan para penegak hukum di kota ParePare melalui Upaya Pre-Emtif (pencegahan dengan pemahaman hukum), Upaya Preventif (Pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan) dan Upaya Represif (upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang memiliki tujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan). Sama halnya dengan sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta melalui badan peradilan. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yaitu; Kondisi ekonomi, Kurangnya Kesadaran Hukum pada masyarakat, Kebiasaan Masyarakat, dan Faktor historis. The research objective is to analyze the efforts to resolve the crime of land grabbing in ParePare City. This type of research is empirical, the results of the author's study found that: 1) Law enforcement efforts against land grabbing in the city of ParePare are less effective, as for efforts that can be made by law enforcers in the city of ParePare through Pre-Emtive Efforts (prevention with understanding the law), Efforts Preventive (Prevention through socialization and counselling) and Repressive Efforts (social control efforts carried out after a violation occurs to restore harmony that was disturbed due to conflict or deviation). As with disputes in other fields, land disputes can be resolved in various ways, including through arbitration, alternative dispute resolution, and judicial bodies. The inhibiting factors in law enforcement against criminal acts of land grabbing are; Economic conditions, lack of legal awareness in society, community habits, and historical factors.
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Djafar, Husnul Khatimah; Husen, La Ode; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024; (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah di Provinsi Gorontalo periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan dan ditetapkan hingga akhir masa jabatan. (2). Belum maksimalnya produktivitas DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 dalam pembentukan peraturan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia anggota DPRD terkait latar belakang pendidikan formal yang kurang menunjang. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu faktor tata tata tertib, faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the implementation of the legislative function of the DPRD in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period; (2) To determine the factors that hinder the function of DPRD legislation in the formation of regional regulations in Gorontalo Province for the 2019-2024 period. This research uses normative legal research methods and empirical legal research. The results of this research show that: (1). The Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period has not been able to carry out its legislative function optimally. This is proven by the small number of Regional Regulations initiated by the DPRD that were successfully passed and enacted until the end of the term of office. (2). The lack of maximum productivity in the Gorontalo Province DPRD for the 2019-2024 period in the formation of regional regulations is influenced by several factors. Still, the most dominant factor is the limited human resources of DPRD members due to inadequate formal educational backgrounds. It is also influenced by other factors, namely regulatory factors, facilities and infrastructure factors.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Apriansyah, Arya; Marsuni, Lauddin; Salmawati, Salmawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum acara mahkamah konstitusi pada putusan nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan inkonsistensi terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi, antara lain pelaksanaan yang di daftarkan kemudian dicabut lalu ditarik kembali pendaftaranya, pengujian permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi seharusnya diajukan sendiri oleh orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, adanya komflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan pertimbangan hukum dengan perkara-perkara yang ditolak meski dalil permohonanya sama. The research objective is to analyze the application of constitutional court procedural law in decision number 90/puu-xxi/2023 concerning the age limit for presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is the normative legal research method. The results of the research show that the process of reviewing case Number 90/PUU-XXI/2023 gives rise to inconsistencies in the procedural law of the Constitutional Court, including actions that are registered and then revoked and then withdrawn, the application for judicial review to the Constitutional Court should be submitted by the person who feels aggrieved. constitutional rights, the conflict of interests of the Chief Justice of the Constitutional Court, and the legal considerations of the Constitutional Court judges which are different from the legal considerations of cases that are rejected even though the arguments for the petition are the same.
Perjanjian Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Helena, Helena; Nawi, Syahruddin; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Perkawinan Antar Pasangan Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perbedaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama kajian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sah jika perkawinannya sah, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris, sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perjanjiannya tidak sah, yang bertentangan dengan batas-batas hukum agama. Persamaan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan beda agama yaitu sama-sama menganai tentang harta kekayaan. (2) Implikasi harta kekayaan dalam perkawinan beda agama yang diperjanjikan merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dalam Hukum Waris Perdata perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi pewaris, Hukum Waris Islam ahli waris harus sama dengan agama pewaris. The research objective is to analyze the differences and similarities in marriage agreements between couples of different religions according to the Civil Code and Marriage Law Number 1 of 1974—normative legal method. The results of this research show that: (1) Differences in marriage agreements made by couples of different religions in the study of the Civil Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, based on the Civil Code are valid if the marriage is valid, the marriage agreement a notary must make it, whereas based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the agreement is invalid, which is contrary to the boundaries of religious law. The similarity between marriage agreements made by couples of different religions is that they deal with property. (2) The implication of the assets in an interfaith marriage that is agreed upon is the assets obtained by the husband and wife during the marriage. In the Civil Inheritance Law, differences in religion are not an obstacle for the heir. In the Islamic Inheritance Law, the heir must be the same as the religion of the testator.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Syahrul, Syahrul; Pawennei, Mulyati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort Jeneponto serta Kendala-kendala yang ditemukan dalam efektivitasnya. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Jeneponto khususnya di Polres Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto berjalan kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.(2) Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pencurian di wilayah hukum polres jeneponto diantaranya Belum ada Formasi Sidang Restoratife Justice dan prasarana (ruangan).. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Resort Police and the obstacles found in its effectiveness. If you look at the type, this research is empirical legal research carried out in the Jeneponto Regency Legal Area, especially at the Jeneponto Police Station. The results of this research indicate that: (1) The application of restorative justice in handling criminal acts of theft in the jurisdiction of the Jeneponto Police is less effective because there are several obstacles to its implementation. (2) several factors influence the application of restorative justice in handling criminal acts Thefts in the jurisdiction of the Jeneponto Police include the lack of a Restorative Justice Session Formation and infrastructure (room).
Efektivitas Peran Kepolisan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya Akbar, Muhammad Aidil; Kamal, Muhammad; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Peran kepolisian resor Terhadap penegakan Hukum Tindak Pindana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan Online yang di lakukan di dunia maya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan teknik pengumpulan wawancara langsung kepada pihak terkait. Yaitu beberapa orang penyidik di kepolisian dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepolisian resort kota bone mempunyai peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan di dunia maya. Hal ini di dukung oleh pengembangan kapasitas penyidik dan perkembangan teknologi yang ada. Namun dalam proses penegakan hukumnya, pihak kepolisian resort kota Bone memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukum. Yaitu, dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat dan faktor struktur hukum. The research objective is to analyze the role of the resort police in enforcing the online fraud crime law based on the Electronic Transaction Information Law, (2) To find out and analyze the factors inhibiting law enforcement against online fraud crimes committed in cyberspace. The author uses empirical legal research methods with direct interview collection techniques with related parties. Namely several investigators in the police and the community. The results of this research indicate that the Bone City resort police have an important role in enforcing the law on criminal fraud in cyberspace. This is supported by developing the capacity of investigators and developments in existing technology. However, in the process of enforcing the law, the Bone City resort police had several obstacles in enforcing the law. Namely, it is influenced by facilities and infrastructure factors, public awareness factors and legal structure factors
Penyelesaian Sengketa Pengalihan Piutang (Cessie) Syariah Di Peradilan Agama Muqtadir, Samuel Mafatihul; Kamal, Muhammad; Abdullatif, Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah di Peradilan Agama, (Studi Kasus Putusan MA RI. Nomor 881 K/Ag/2020); (2) Penerapan hukum secara tepat dan terperinci dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama pada sengketa pengalihan piutang (Cessie) Syariah, Penelitian ini menggunakan bahan-bahan bersumber dari Bahan hukum primer darn Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil penelitian bahwa: (1) Proses administrasi perkara penyelesaian sengketa pengalihan piutang syariah di Peradilan Agama tersebut, secara umum telah sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI., Nomor 2 Tahun 2014. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama menyalahi asas putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan terkait tuntutan serta merta, dan pertimbangannya kurang tepat terhadap obyek sita yang telah diikat hak tanggungan, dan terhadap pokok perkara pengalihan piutang, namun dipertimbangkan sebagai pengalihan utang. The research objective is to analyze the process of resolving disputes over the transfer of Sharia receivables (Cessie) in the Religious Courts, (Case Study of the Indonesian Supreme Court Decision. Number 881 K/Ag/2020); (2) Appropriate and detailed application of the law in the legal considerations of Religious Court judges in disputes regarding the transfer of Sharia receivables (Cessie). This research uses materials sourced from primary legal materials and secondary legal materials, as an explanation of primary legal materials. The research results show that: (1) The administrative process for resolving disputes over the transfer of sharia receivables in the Religious Courts, in general, is by the Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number KMA/032/SK/IV/2006, and the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia., Number 2 of 2014. (2) The legal considerations of the panel of judges of the first level violate the principle of a decision that is obliged to try all parts of the lawsuit related to the claim immediately. The consideration is not appropriate for the confiscated object which has been tied to a mortgage, and for the subject matter of the transfer of receivables, but is considered as debt transfer.

Page 14 of 23 | Total Record : 229

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue