cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 15   16   17   18   19 
Politik Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara yang Disebabkan oleh Kesalahan Pemandu Lalu Lintas Udara Wiratama, Muh. Adhitya; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) politik hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi kebijakan legislasi pidana dan kebijakan pertanggungjawaban hukum pidana, dan (2) bentuk-bentuk kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan pemandu lalu lintas udara meliputi pemberian instruksi yang salah atau tidak jelas, kegagalan memantau jalur penerbangan dan halangan di landasan pacu, ketidakpatuhan terhadap prosedur standar, penggunaan teknologi yang kurang optimal, serta faktor pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai. The research objective is to analyze the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors. The research method used is normative research. The research results show that: (1) the legal politics of criminal liability for aircraft accidents caused by air traffic control errors include criminal legislation policies and criminal law accountability policies, and (2) forms of aircraft accidents caused by traffic control errors. Air traffic includes giving incorrect or unclear instructions, failure to monitor flight paths and obstacles on the runway, non-compliance with standard procedures, use of less than optimal technology, as well as inadequate education and training factors
Analisis Hukum Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengelolaan Tambak Hendra, Hendra; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kabupaten luwu timur; (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor apakah yang mempengaruhi penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kantor badan pertanahan nasioanl kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Penerbitan Sertifikat: Penerbitan sertifikat hak milik untuk lahan Tambak di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui prosedur yang meliputi pengumpulan data fisik, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, hingga penyajian data fisik dan yuridis. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Faktor yang Mempengaruhi Proses Penerbitan: Kelengkapan Dokumen, Masalah Sengketa Tanah, Biaya Administrasi, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur. The research objective is to analyze the process of issuing property rights certificates for pond management in East Luwu Regency; (2) to determine and analyze the factors that influence the issuance of ownership rights certificates for pond management at the East Luwu district national land agency office. This research uses empirical research methods. This research shows that: (1) Certificate Issuance Process: Issuance of ownership certificates for Tambak land in East Luwu Regency is carried out through procedures that include collecting physical data, proving rights, issuing certificates, and presenting physical and juridical data. This process follows the provisions in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. (2) Factors that Influence the Issuance Process: Completeness of Documents, Land Dispute Issues, Administrative Costs, Limited Human Resources and Infrastructure.
Fungsi Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Faradikta, Religia; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dan faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) fungsi penyidik dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di Kota Makassar kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. 2) faktor yang mempengaruhi penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu, faktor Substansi Hukum, faktor substansi hukum, struktur hukum dan sarana/prasarana, dan masyarakat. The research objective is to analyze the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children and the factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children. This type of research is empirical legal research. The research method used is a descriptive method using primary and secondary data using binding legal materials consisting of statutory regulations and taking materials that are closely related to primary legal materials. The results of the research show that 1) the function of investigators in handling cases of criminal acts of physical violence against children in Makassar City is less effective or has not been carried out well. 2) factors that influence investigators in handling criminal acts of physical violence against children, namely, legal substance factors, legal substance factors, legal structure and facilities/infrastructure, and society.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Objeknya Dijual Kembali Oleh Penjual Ke Pembeli Lain Zulfikar, Ahmad; Nawi, Syahruddin; Handayani, Dwi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum yang menjadi hak bagi pihak pembeli dalam perjanjian jual beli tanah dan bagaimana kedudukan hukum pihak pembeli yang beritikad baik terhadap pihak penjual yang menjual kembali Objeknya (Tanah) Kepembeli lain Secara sepihak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan pada kenyataan yang terjadi di lapangan melalui wawancara dan quisioner secara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Pihak pembeli mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam , sebagai berikut : (a). Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (b) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. The research objective is to analyze the legal protection that is the right of the buyer in a land sale and purchase agreement and what is the legal position of the buyer who has good intentions towards the seller who resells the object (land) to another buyer unilaterally. This research uses an empirical type of legal research by approaching the reality that occurs in the field through interviews and questionnaires directly with parties involved in the research. The results of this research are related to (1) The buyer gets legal protection. Legal protection is divided into two types, as follows: (a). Means of Preventive Legal Protection Protection is provided by the government to prevent violations before they occur. This is contained in statutory regulations to prevent violations and provide signs or limitations in carrying out an obligation. (b) Repressive legal protection is final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional penalties given if a dispute has occurred or a violation has been committed.
Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Saldi, Muh; Fahmal, A. Muin; Bima, Muh. Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di tingkat desa dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik-praktik korupsi. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, risiko penyempitan kaderisasi dan peningkatan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih tinggi. The research objective is to analyze the effect of extending the village head's term of office on the level of community political participation at the village level in the context of the democratic system in Indonesia. The author uses the Normative Juridical research method. This research found that extending the village head's term of office can open up opportunities for the village head to build a political dynasty, perpetuating power within family circles or certain groups. On the other hand, a longer term of office also can open up opportunities for abuse of power and the development of corrupt practices. With an extended term of office, the risk of narrowing cadres and increasing corruption practices, collusion and nepotism (KKN) becomes higher.
Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Nasrullah, Nahdar Arwijayah; Husen, La Ode; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian pada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana, Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum. dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative for resolution at the Bantaeng District Prosecutor's Office. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely aiming to restore and repair criminal acts with actions that are beneficial for the victim, perpetrator and if the criminal act of abuse does not meet the requirements then the process will continue. the court as appropriate and the Criminal Code stipulates that every person who commits a crime of ordinary abuse will be subject to criminal punishment. Therefore, this punishment is considered less effective in law enforcement. and factors that become obstacles in implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.
Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (Sporadik) Dalam Pembuktian Hukum Perdata Mahban, Muhammad Ali; Nawi, Syahruddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) dipakai sebagai dasar pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) jika merujuk pada undang-undang pokok agraria (UUPA), Sporadik merupakan sebuah proses awal atau alas hak untuk mendapatkan pengakuan atau sertifikat hak atas suatu bidang tanah. Surat sporadik termasuk dalam kategori belum terdaftar, hanya sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tanah dan Akibat hukum Surat pernyataan fisik bidang tanah atau sporadik dalam melakukan pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang umum disebut dengan Sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap Hak Atas Tanah yang dipegangnya itu. The research objective is to analyze the position of the Statement of Physical Land Control (Sporadic) and determine and analyze the legal consequences if the Statement of Physical Land Control (Sporadic) is used as the basis for land registration. This research uses a normative juridical approach. The results of the study show that the position of the Statement of Physical Control of Land Plots (Sporadik) when referring to the basic agrarian law (UUPA), Sporadik is an initial process or basis of rights to obtain recognition or certificate of rights to a plot of land. Sporadic documents are included in the unregistered category, only as a condition for registering land and the legal consequences of a physical statement of land parcels or sporadic letters in carrying out land registration will result in the granting of a certificate of proof of land rights which is generally called a land certificate to the party concerned and acts as a strong means of proof of the land rights he holds.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Risnaeni, Risnaeni; Razak, Askari; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya., Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice implemented by the Kep District Prosecutor's Office. Appropriate for criminal acts of theft. Suppose you look at the type of this research. In that case, this research is empirical legal research and was conducted in the Selayar Islands Regency Legal Area, specifically at the Selayar Islands District Prosecutor's Office. The results of this research show that: Based on the research that has been conducted, the implementation of Restorative Justice in the Selaya Islands District Prosecutor's Office is less effective because several factors influence the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in criminal acts of theft, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, Community Factors, Cultural Factors, several factors influence the implementation of restorative justice at the Kepu Selayar District Prosecutor's Office, including public understanding of the objectives of Restorative Justice is still lacking, Restorative Justice is only regulated by the Attorney General's regulations and family and party intervention.
Efektivitas Hak Imunitas Advokat dalam Penanganan Perkara
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas hak imunitas advokat dalam praktik penanganan perkara di Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas hak imunitas advokat dalam praktik penanganan perkara di Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Hasil penelitian bahwa hak imunitas advokat penting untuk melindungi kebebasan advokat dalam menjalankan tugas, namun efektivitasnya belum optimal karena kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, interpretasi subjektif terhadap iktikad baik, dan lemahnya pengawasan dalam sistem multi-bar. Meskipun sebagian besar advokat menganggap hak ini efektif, hambatan yang ada menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut. Efektivitas hak imunitas advokat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang hak imunitas, yang sering menyebabkan salah tafsir terhadap tindakan advokat, serta interpretasi subjektif terhadap konsep iktikad baik yang dapat berujung pada perlakuan tidak adil. The research objective is to analyze the effectiveness of advocate immunity rights in case handling practices in South Sulawesi and what factors influence the effectiveness of advocate immunity rights in case handling practices in South Sulawesi. The type of research used in this research is normative-empirical legal research (applied law research). The research results show that advocates' immunity rights are important to protect the freedom of advocates in carrying out their duties, but their effectiveness is not yet optimal due to obstacles such as lack of understanding of law enforcement officials, subjective interpretation of good faith, and weak supervision in the multi-bar system. Although most advocates consider this right to be effective, existing barriers indicate the need for further improvement. The effectiveness of advocates' immunity rights is influenced by several factors, including a lack of understanding by law enforcement officers regarding immunity rights, which often leads to misinterpretations of advocates' actions, as well as subjective interpretations of the concept of good faith which can lead to unfair treatment.
Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Yakub, A. Oddang; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi penuntutan jaksa dalam menyelesaikan kasus pencabulan anak dibawah umur, dan Untuk mengetahui. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Fungsi Penuntutan Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur adalah di Kejaksaan Negeri Pinrang sudah optimal, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berpegang pada pasal Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan Lex Specialis Derogat Legi Generalis, dan Fungsi penuntutan jaksa dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: Faktor Bukti, Kondisi Korban, Profesionalisme Jaksa, Serta Faktor Kerja Sama Antar Lembaga. The research objective is to analyze the prosecution function of prosecutors in resolving cases of sexual abuse of minors and to find out. The author uses normative juridical legal research with a qualitative approach in this research. The Prosecutor's Prosecution Function in Resolving Child Abuse Cases at the Pinrang District Prosecutor's Office is optimal, the Public Prosecutor in carrying out his authority and duties adheres to Article 1 paragraph 6 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Law Number 11 of 2021 Amendment to Law Number 16 of 2021 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in this case, the Prosecutor applies the principle that in this case, the Criminal Code will ignore matters that have general characteristics and only focus on the law that regulates special characteristics, namely what is called the Lex Specialis Derogat Legi Generalis, and the prosecutor's prosecutorial function in cases of molestation of minors is influenced by various factors, including Evidence Factors, Victim Conditions, Prosecutor Professionalism, and Inter-Agency Cooperation Factors.

Page 17 of 23 | Total Record : 229

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue