Journal of Lex Philosophy (JLP)
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
229 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Vitya Asnur]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.568 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.540
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dan yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. Faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah yaitu: Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor anggapan Masyarakat diperlukan biaya yang Mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, dan Faktor Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. The research objective is to analyze the land registration process according to Government Regulation No. 24 of 1997 and the factors faced in the land registration process. This study uses the type of empirical normative research. The results showed that the land registration procedure according to Government Regulation No. 24 of 1997 is divided into two, namely the sporadic land registration procedure and the systematic land registration procedure. The factors faced in the land registration process are: the lack of legal awareness of the community, the factor of lack of understanding of the function and use of the certificate, the factor of the community's assumption that it takes an expensive fee to carry out land registration, and the factor of the assumption that it takes a long time to obtain a certificate.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional ]]>
<![CDATA[Welly Abdillah]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.093 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.679
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinyan perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan. The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.]]>
<![CDATA[Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Muh. Rinaldy Bima]]>;
<![CDATA[Muhajiin Muhajirin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.591 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.974
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menujukan bahwa Pada Pemilu Tahun 2019 Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 91 TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sedangkan pada Pemilihan 2020 terjadi PSU di 1 (Satu) TPS di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 (dua) TPS pada Pemilihan Tahun 2018. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan yang mencolok pada Pasal 372 dan Pasal 112 terkait syarat dilaksanakannya PSU. The research objective is to analyze the difference in the comparison of re-voting in Article 372 which regulates re-voting in General Elections with Article 112 which regulates re-voting in Regional Head Elections. This study uses a normative approach. The results of the study indicate that in the 2019 General Election there were 91 TPS in South Sulawesi Province which were spread over 9 (Nine) Regencies/Cities throughout South Sulawesi, while in the 2020 Election there were PSUs in 1 (One) TPS in Pangkajene Regency, Sulawesi Province. South and 2 (two) TPS in the 2018 Election. In this case there are some striking differences in Article 372 and Article 112 regarding the conditions for the implementation of the PSU.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wartawan Dalam Penulisan Berita yang Tidak Sesuai Fakta (Hoax) ]]>
<![CDATA[Ardianto Ardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.732 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.992
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, merupakan suatu tindakan berupa penerapan hukum melalui delik pidana yang dapat menjerat wartawan seperti pada delik penghinaan serta pencemaran nama baik. Kedua delik tersebut menjadi acuan dalam penegakan hukum kepada wartawan yang menulis berita yang tidak sesuai fakta. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, terhadap pertanggungjawaban pidana oleh wartawan yang diduga melakukan tindak pidana dapat dibebankan oleh penanggungjawab pers, yang mana harus mempertanggungjawabkan berita terkait karya tulisnya yang ditulis oleh wartawan sebagaimana karya tulis tersebut merupakan kegiatan dari jurnalisme. Selama kegiatan jurnalisme wartawan tidak memuat berita-berita yang menguntungkan dirinya serta tidak terdapat unsur kesengajaan oleh wartawan. The research objective is to analyze the form of law enforcement against journalists who write news that does not match the facts, and 2) To find out and analyze the criminal liability of journalists who write news that does not match the facts. This type of research is normative. The results of the research the authors find that: 1) The form of law enforcement against journalists who write news that does not match the facts, is an action in the form of applying the law through criminal offenses that can ensnare journalists such as insults and defamation offenses. The two offenses become a reference in law enforcement to journalists who write news that does not match the facts. 2) Criminal responsibility for journalists who write news that does not match the facts, for criminal liability by journalists suspected of committing a crime can be charged by the person in charge of the press, who must be responsible for news related to his written work written by journalists as the paper is an activity of journalism. During journalistic activities, journalists do not contain news that benefits themselves and there is no element of intent by journalists.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[A. Astri Surya Ramadani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Baharudin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.198 KB)
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.998
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi mengenai aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari penyidik polrestabes makassar, dan dokter ahli forensic rumah sakit bhayangkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia belum efektif. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Mengenai Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia yaitu, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing government regulation no. 61 of 2014 concerning reproductive health regarding abortion due to the crime of rape and the factors that influence it. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from Makassar Police investigators, and forensic specialists at Bhayangkara Hospital. The results of this study indicate that: 1). Effectiveness of Implementation of Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health Regarding Abortion Due to Rape Crime in Indonesia has not been effective. 2). Factors Affecting the Effectiveness of Implementing Government Regulation No. 61 of 2014 concerning Reproductive Health Regarding Abortion Due to the Crime of Rape in Indonesia, namely, community factors and cultural factors]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pengembangan Pelabuhan Bongkar Muat Barang: Studi Kasus Kantor UPP Kelas II Bajoe Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Andi Sulthan Zulkarnain]]>;
<![CDATA[M Yasin M Yasin]]>;
<![CDATA[Andi Hartawati]]>;
<![CDATA[Elvi Susanti Syam]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1453
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengembangan bongkar muat barang agar tercipta kenyaman dan kelancaran menurut UU No. 17 tahun 2008, tentang pelayaran dan mengetahui faktor apa saja yang dapat mewujudkan terciptanya efektivias terhadap kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan: penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Pengembangan Pelabuhan dalam hal melakukan kegiatan bongkar muat barang baik berupa fisik maupun non fisik, yang berupa fisik terdiri dari: dermaga, gudang, dan area parkir sedangkan non fisik berupa sumber daya manusia (SDM) yang meliputi: personil kantor Pelabuhan UPP Kls II Bajoe dan buruh atau TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). The research objective is to analyze the development of loading and unloading of goods in order to create comfort and smoothness according to Law no. 17 of 2008, regarding shipping and knowing what factors can create effectiveness in loading and unloading of goods at the port of Bajoe, Bone Regency. This research is: empirical research. The results of the study are that Port Development in terms of carrying out loading and unloading activities of goods in the form of physical and non-physical, the physical form consists of: docks, warehouses and parking areas while non-physical in the form of human resources (HR) which includes: Port office personnel UPP Kls II Bajoe and workers or TKBM (Loading and Unloading Workers).]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>;
<![CDATA[Rizal Permana]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1455
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan dalam pengumpulan bukti, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana. The aim of the research is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations at the South Sulawesi Regional Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the South Sulawesi Regional Police. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of cybercrime investigations at the South Sulawesi Regional Police is less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited evidence collection, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) Factors that influence the effectiveness of cyber crime investigations at the South Sulawesi Regional Police include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness and facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[La Ode Arisian]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1456
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca pemberlakuan UU No 19 Tahun 2019 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diundangkannya UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ditambahkannya Dewan Pengawas Dalam Lembaga KPK yang memiliki kewenangan yang cukup besar yaitu bukan hanya pengawasan akan tetapi diberikan juga pelaksanaan kewenangan KPK yaitu harus mendapat izin terlebih Dahulu dari Dewan pengawas sebelum pelaksanaan penyadapan, Pengeledahan dan/atau Penyitaan di lakukan oleh KPK, hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga dapat mempengaruhi Independensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Lembaga KPK. The aim of the research is to analyze the authority of the Corruption Eradication Commission after the enactment of Law No. 19 of 2019 in eradicating criminal acts of corruption. This research was conducted using the method of doctrinal legal research or normative legal research. In this study, the approach used includes Approach to the Act (Statute Approach). Conceptual Approach (Conceptual Approach), Historical Approach (Historical Approach), and Case Approach (Case Approach). The results of the research show that: 1) The authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) after the promulgation of Law no. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, with the addition of a Supervisory Board within the KPK Institution which has considerable authority, namely not only supervision but also the implementation of the KPK's authority, namely that it must obtain prior permission from the Supervisory Board prior to carrying out wiretapping, searches and/or Confiscation is carried out by the KPK, this can hinder law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and can also affect the Independence of Eradication of Corruption Crimes within the KPK Institution.]]>
<![CDATA[Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional ]]>
<![CDATA[Askari Razak]]>;
<![CDATA[Yuda Bosniawan H]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1460
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan kedaulatan terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi terhadap pelanggaran kedaulatan udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara namun belum maksimal, sehingga pengambilan keputusan terkait sanksi terhadap pelanggar masih tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum udara. Hambatan terhadap penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia diantaranya minimnya transfer teknologi dan keterbatasan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI AU yang belum mencapai minimum essential force (MEF) kekuatan pertahanan. The research objective is to analyze the legal arrangements for aircraft that violate sovereignty in the airspace of the national jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the enforcement of sovereignty against foreign aircraft that violate sovereignty in the airspace of the Republic of Indonesia. Obstacles that become obstacles in upholding sovereignty in the airspace jurisdiction of the Indonesian state. This research is normative legal research. The results of this study indicate that regulations for violations of air sovereignty committed by foreign aircraft are strictly regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Airspace Security but are not yet optimal, so that decisions are made regarding sanctions against violators still do not provide a deterrent effect against air law violators. Obstacles to upholding the sovereignty of Indonesia's airspace include the lack of technology transfer and the limitations of the Main Weapon System Equipment (Alutsista) owned by the Indonesian Air Force which has not yet reached the minimum essential force (MEF) defence force.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar ]]>
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>;
<![CDATA[Laila Safira Febriani]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1461
<![CDATA[Tujuan penelitian Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang–Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. The research objective is to analyze the legal protection of underage child marriage according to the Human Rights Act (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law No. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.]]>
