cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024" : 8 Documents clear
Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
Legal Protection and Legal Certainty of Land Ownership: Community Service at Tambak Kemerakan-Sidoarjo -, Indrawati; Santoso, Urip; Hajati, Sri; Winarsi, Sri; Oktafian Abrianto, Bagus
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.36369

Abstract

The government conducts land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia to ensure legal certainty. Landowners are also obliged to register their land ownership rights through sporadic land registration or Systematic Land Registration. Sporadic land registration or Systematic Land Registration produces a land title certificate as proof of land rights, issued by the Regency/City Land Office. With the issuance of a land title certificate, a guarantee of legal certainty has been realized for the owner of the land title certificate, including certainty of land title status, certainty of land title subjects, and certainty of land title objects. A guarantee of legal protection is also realized for the owner of the land title certificate, namely the ownership of the land title certificate cannot receive interference or lawsuits from other parties and the land title certificate cannot be withdrawn or cancelled by anyone.   Abstrak Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah: Pengabdian Masyarakat di Tambak Kemerakan-Sidoarjo.Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pemilik tanah juga berkewajiban mendaftarkan tanah Hak Miliknya melalui pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah terwujud jaminan kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, meliputi kepastian status hak atas tanah, kepastian subjek hak atas tanah, dan kepastian objek hak atas tanah. Juga terwujud jaminan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, yaitu pemilik sertipikat hak atas tanah tidak mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun dan sertipikat hak atas tanah tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
Urgensi Legalitas Merek: Penyuluhan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Persaingin Bisnis Balik, Agustina; Tjoanda, Merry
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.36455

Abstract

This community service activity aims to provide an understanding for small and medium enterprise (MSMEs) operators in the city of Ambon about the importance of trademark registration for MSMEs products. This program uses a legal outreach method conducted in a panel format by speakers, followed by a question-and-answer session between the community and the speakers. During the implementation of this program, it was found that many MSMEs operators are still unaware of the importance of legal protection for their product trademarks. Many MSMEs operators in Ambon also do not understand the mechanisms, procedures, and processes for trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property.. Therefore, there is a need to enhance the competitiveness of MSMEs in Ambon by strengthening the brand identities they possess. Trademark protection can open up broader business collaboration opportunities and attract investment. Additionally, trademark registration can help MSMEs operators access larger markets, including international markets, by providing a legal basis for licensing and expansion.
Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Firma Hukum ABC-Jakarta: Analisis Perlindungan Konsumen Mohammad Wildanny Cannafaro Arsy Zaendra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37399

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen pada firma konsultan hukum, dengan studi kasus pada Firma Hukum ABC di Jakarta. Fenomena ini menarik karena menyangkut hak dan kewajiban yang seringkali belum sepenuhnya dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu konsultan hukum dan konsumennya. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan perihal pemenuhan hak dan kewajiban ini menyebabkan timbulnya sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelesaian sengketa serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen, penelitian ini mencoba memahami dinamika penyelesaian sengketa yang terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa umumnya melalui mediasi dan arbitrase, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti lamanya proses dan biaya yang tinggi. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak tergantung pada kesadaran dan pemahaman masing-masing pihak tentang hak dan kewajibannya. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kedua belah pihak tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, serta meningkatkan efektivitas proses penyelesaian sengketa untuk melindungi kedua belah pihak.
Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Zanariyah, Sri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37438

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik di bidang pengabdian masyarakat bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi tertentu. Diantara program kerja yang sering dilaksankan adalah program penyuluhan. Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka adalah melalui penyuluhan hukum. Namun, banyak masyarakat masih kurang memahami hukum, terutama di daerah terpencil. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat membantu masyarakat mendapatkan pelatihan hukum langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari metode penyuluhan hukum yang digunakan melalui KKN untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dalam kegiatan ini, pendekatan partisipatif digunakan. Mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator penyuluhan hukum dengan berbicara, membagikan materi hukum, dan melakukan simulasi kasus hukum. Fokus kegiatan ini adalah untuk mempelajari hak-hak dasar masyarakat dan prosedur hukum dasar. Teknik penyiluhan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, diantaranya dengan memberikan ceramah, dilanjutkan dengan tanya jawab, dapat pula dengan memberikan pelatihan atau praktik tertentu, yang bertujuan agar audiens mudah menerima apa yang disampaikan dalam penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam penyelesaian masalah hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan pihak berwenang adalah beberapa hasil positif yang tercatat. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi siswa karena mengajarkan mereka tentang praktik hukum. Secara keseluruhan, pengabdian melalui KKN ini membantu meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun hubungan antara masyarakat dan akademisi.   Abstract Legal Counseling Strategy through Community Service: Improving Community Legal Understanding.Kuliah Kerja Nyata (Real Work Lecture, KKN) is an academic activity in the field of community service for students who are completing their education in certain universities. Among the work programs that are often implemented are counseling programs. One way to improve people's understanding of their rights and obligations is through legal counseling. However, many people still lack understanding of the law, especially in remote areas. The Kuliah Kerja Nyata (KKN) program can help communities get hands-on legal training. The purpose of this research is to study the legal counseling methods used through KKN to improve community legal understanding. In this activity, a participatory approach was used. KKN students acted as legal counseling facilitators by speaking, distributing legal materials, and simulating legal cases. The focus of this activity is to learn the basic rights of the community and basic legal procedures. Counseling techniques can be adjusted to the conditions of the community, including giving lectures, followed by questions and answers, as well as providing certain training or practices, which aim to make the audience easily accept what is conveyed in counseling. The results show that legal counseling programs can improve people's understanding of the law and encourage them to participate more actively in solving legal problems. Increased legal awareness and better communication.
Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali Rosa Ristawati; Radian Salman; Ni Made Sukartini; Nur Annisa, Fadila Nur Annisa; Enrico Benedictus Silagen; Rafi Al Malik
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37449

Abstract

Dualisme pemerintahan desa, desa adat dan desa dinas di Bali menjadi salah satu keunikan tatanan pemerintahan desa di Indonesia. Perkembangan jaman dan teknologi mendatangkan keuntungan secara ekonomi baik untuk Desa Adat maupun desa dinas. Namun disatu sisi dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat di kedua desa tersebut. Kearifan lokal yang menjadi ciri khas Masyarakat adat menjadi kewajiban bagi desa dinas dan desa adat untuk melindungi, mengelola, dan menjaga kearifan lokal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menjadi landasan melindungi kearifan lokal yang memiliki urgensi untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta tradisi yang hidup di Desa Taro, Gianyar, Bali. Perlindungan kearifan lokal terkait dengan aspek adaptasi, yang meliputi upaya pengembangan tradisi budaya dan adat istiadat untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengobarkan keasliannya. Maka dari itu perlu di bentuknya peraturan desa yang berkaitan dengan Nilai Lokal di Desa Taro. Artikel ini membahas perlunya sebuah peraturan mengenai perlindungan kearifan lokal di Desa Taro. Dalam membahas isu utama pada artikel ini digunakan pendekatan legal empiris yang melihat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan kearifan lokal dengan merelevansikan pada data-data empiris mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dan ada di desa Taro. Artikel ini berkesimpulan ada beberapa alasan urgensi perlunya pengaturan mengenai perlindungan kearifan lokal dalam bentuk peraturan desa di Desa Taro. Abstract The Urgency of Village Regulation on Local Wisdom Values in Taro Village, Tenggallang, Gianyar, BaliThe dualism of village governance; the customary villages and the official villages in Bali is one of the unique governance in Indonesia. The development of time and technology brings economic benefits to both the traditional and the official villages. But on the one hand, it can affect the social and cultural order of the people in both villages. Local wisdom that characterizes indigenous peoples is an obligation for official villages and customary villages to protect, manage, and maintain local wisdom. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) is the basis for protecting the local wisdom that has the urgency to maintain and protect cultural values and traditions that live in Taro Village, Gianyar, Bali. The protection of local wisdom is related to the aspect of adaptation, which includes efforts to develop cultural traditions and customs for traditional activities. Therefore, it is necessary to form a village regulation relating to Local Values in Taro Village. This article discusses the need for a regulation making regarding the protection of local wisdom in Taro Village. In discussing the main issue in this article, an empirical legal approach is used by looking at the legislation on the protection of local wisdom, thus, by revealing empirical data on cultural values and local wisdom that live and exist in Taro village. This article concludes that there are several reasons for an urgency of the need to regulate the protection of local wisdom in the form of village regulations in Taro Village.
PERAN HUKUM TATA NEGARA Peran Hukum Tata Negara dalam Meningkatkan Prinsip Clean And Good Governance di Era Globalisasi: Studi Kasus Pada Pelayanan Publik zultan, najwa; MULYADI, DEDI; NUR AJIJAH, SITI; ALZAIDAN, HELMI; CANTIKA, DESTA; Ilham, Mochamad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37828

Abstract

Era globalisasi menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sebagaimana tercermin dalam prinsip clean and good governance. Hukum Tata Negara memiliki peran strategis dalam membangun kerangka legal yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, terutama dalam konteks pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip clean and good governance pada pelayanan publik, dengan mengambil studi kasus pada sektor administrasi publik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam menjamin layanan publik yang berkualitas. Namun, tantangan seperti birokrasi yang berbelit, ketidakmerataan akses layanan, serta korupsi masih menjadi penghambat utama dalam implementasi prinsip clean and good governance. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan penerapan Hukum Tata Negara yang efektif, prinsip clean and good governance dapat diwujudkan, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi.
Pendampingan Hukum kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Dakum; Noviasari, Dilli Trisna; Iswanto, Bambang Tjatur; Andrian, Ulfa Faradilla
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37856

Abstract

Pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memilik beberapa sistem hukum, baik hukum perdata BW, hukum Islam, dan adat. Banyaknya hukum yang berlaku menjadi salah satu tantangan dalam pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain keberagaman hukum waris di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya yakni prosedur dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang tidak hanya pada satu instansi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik kurang memahami prosedur pembagian waris dan tata cara pembuatan surat keterangan waris. Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni meningkatkan pemahaman warga Desa Maduretno mengenai prosedur pembagian waris, tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan panduan praktis mengenai syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sosialisasi dan pendampingan dengan mitra aktif secara langsung mengenai pembagian waris dan tata cara pembuatan SKW. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada mitra tentang seluk beluk waris dan memiliki kemampuan membuat SKW sebagai langkah awal mengurus harta waris.   Abstract Legal Assistance to Maduretno-Magelang Village Community in Making a Certificate of Inheritance.Inheritance distribution is one of the most important issues in society, especially in Indonesia, which has several legal systems, including BW civil law, Islamic law, and customary law. The multitude of applicable laws becomes one of the challenges in inheritance distribution that occurs within the community. In addition to the diversity of inheritance laws in Indonesia, the next challenge is the procedures and methods for creating a Certificate of Inheritance (SKW) that are not limited to a single institution. This has caused most of the people in Maduretno Village, Kaliangkrik District, to have a limited understanding of the inheritance distribution procedures and the process of creating a Certificate of Inheritance. The aim of this community service is to enhance the understanding of the residents of Maduretno Village regarding inheritance distribution procedures, the methods of distributing inherited assets in accordance with applicable laws, and to provide practical guidance on the administrative requirements needed to create an Inheritance Certificate (SKW). The methods used in this community service activity include socialization and direct assistance with active partners regarding inheritance distribution and the procedures for creating an SKW. The results obtained from this service provide partners with knowledge about the intricacies of inheritance and the ability to create an SKW as an initial step in managing inherited assets.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue