cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol. 9 no. 2 (2025)" : 15 Documents clear
Peran Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren: Studi Implementasi di Kabupaten Boyolali Ahmad Sadzali; Retno Widiastuti; Atika Nurdzakkiyah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10165

Abstract

Pondok pesantren hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai entitas pendidikan semata namun memiliki fungsi lain sebagai pusat sosial dan siar keagamaan. Guna meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan masyarakat, pesantren senantiasa berupaya memperkuat eksistensinya dan mencapai kemandirian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Undang-Undang Pesantren) merupakan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi pengembangan pesantren. Dalam kaitan desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang Pesantren menempatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai aktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren. Di Kabupaten Boyolali, pesantren memiliki potensi besar untuk mencetak masyarakat yang agamis dan progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu (1) bagaimana desentralisasi urusan pemerintahan terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren? dan (2) bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam urusan fasilitasi penyelenggaraan pesantren? Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan pesantren di tingkat lokal.
Provision of Contraceptive Devices for School-Aged Children and Adolescents: a Comparison of Maqasid Al-Syariah and Positive Law Andi Muh. Taqiyuddin BN; Nursarah A. Conoras; Ahmad Arief; Suprijati Sarib; Muhammad Muhammad
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11024

Abstract

This study aims to examine the criticism of Maqashid al-Syariah and Positive Law against Article 103 paragraph 4 of Government Regulation No. 28 of 2024. This is a qualitative study. The research design is a literature review. The findings of this study indicate that the regulation on the provision of contraceptives for school-age children and adolescents without clearly specifying the qualifications of recipients is only applicable to those who are married. This is considered contrary to the Child Protection Law and Maqasid al-Syariah. Furthermore, the regulation on the provision of contraceptives for school-age children and adolescents is inconsistent with Article 534 of the Criminal Code, which promotes contraceptives, and Article 408 of Law No. 1 of 2023, which prohibits the promotion of contraceptives to children, with the threat of a criminal fine.
The Phenomenon of Early Marriage in Tanjung Agung District, Muara Enim Regency (Islamic Legal Analysis and Solutions) Wahyudin Ibrahim; Budi Kisworo; Rifanto Bin Ridwan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11355

Abstract

Early marriage in Tanjung Agung District, Muara Enim Regency, is a crucial social issue characterized by a dualism of norms between positive law in Law No. 16 of 2019 and permissive socio-religious norms. This study aims to analyze the phenomenon of early marriage in depth, identify its causal factors, and examine the role of the Religious Affairs Office (KUA) in addressing it from the perspective of Islamic Family Law. Using qualitative methods with a descriptive juridical approach, data were collected through in-depth interviews with various key informants including KUA officers, religious leaders, community leaders, parents, and young couples and was further supported by observation and documentation studies.The results indicate that state law is ineffective in the face of dominant social norms. This practice is driven by a complex combination of economic factors, education, and moral justifications to prevent promiscuity, yet consistently produces greater negative impacts (harm). It was also found that the community's understanding of marriage readiness remains narrow, focusing on physical aspects while neglecting mental and economic maturity. As a result, marriage dispensations have shifted from being a child protection instrument to a reactive solution to social problems. The Religious Affairs Office (KUA) has played a vital role as an educational agent, but its effectiveness is hampered by strong traditions and significant gaps in ongoing post-marital support. This research confirms that effective interventions require a holistic approach that addresses economic aspects, reconstructs religious understanding, and strengthens post-marital support systems
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Bagi Pasangan yang Tidak Memiliki Anak pada Masyarakat Adat Suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Muhammad Ibrahim; Erfendi AM; Muktashim Billah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11621

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan bagi Pasangan yang tidak memiliki Anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada tulisan ini yaitu: Pertama, ahli waris serta bagiannya. Kedua, waktu pembagian warisan. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research kualitatif deskriptif) yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar’i, legalitas formal, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya bagi pasangan yang tidak memiliki anak, masyarakat adat suku Makassar menjadikan pasangan dan saudara kandung adalah sebagai ahli waris utama berdasarkan jenis harta tersebut yakni, harta yang menjadi bawaan sebelum menikah dan harta yang di peroleh atau di upayakan bersama setelah menikah. Walaupun demikian sistem pembagian warisan masyarakat adat suku Makassar sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah takhá¾±ruj. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat suku Makassar Kecamatan Galesong, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga, 2). Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum kewarisan Islam, sehingga ada singkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut Adat dan menurut Agama. Kata kunci : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Pasangan tanpa Anak.
Aspek Hukum Pengalihan Hak Cipta Kepada Pihak Ketiga Wildan Syukri; Muhammad Mirza
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11655

Abstract

Pengalihan Hak Cipta merupakan salah satu upaya yang memungkinkan pemanfaatan karya cipta secara maksimal. Melalui pengalihan Hak Cipta memberikan keuntungan secara ekonomi kepada pemegang hak, termasuk juga memastikan pengedaran dan pengelolaan yang lebih efektif. Mengalihkan hak cipta bisa secara penjualan langsung, lisensi dan bentuk transfer lainnya. Dari berbagai cara pengalihan hak cipta tersebut memiliki perbedaan ketentuan maupun mekanisme terhadap tanggung jawab dan kewenagan masing-masing sehingga perlu diatur secara jelas ketentuan hak dan kewajiban dari yang menciptakan atau yang memegang hak cipta dan penerima hak cipta supaya pengalihan hak dari hasil karya cipta memberikan kepastian dari sisi hukum bagi kedua belah pihak maupun pihak lain. Dalam pelaksanaannya pengalihan hak dari hasil karya cipta dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk seperti pengalihan hak cipta dalam bentuk kerjasama atau joint ownership, mengalihkan hak cipta dalam bentuk sub lisensi, mengalihkan hak dari hasil karya yang unik dan baru melalui penengah atau agen, dan pengalihan hak cipta dalam bentuk perusahaan atau konsorsium. Namun pengalihan hak cipta ini dalam prakteknya juga dapat menimbulkan berbagai pelanggaran menyangkut hukum yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban yang menciptakan sebuah karya atau yang memegang hak cipta maupun yang menerima hak dan penerapan peraturan hukum terhadap pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun jika terjadi pelanggaran hukum dari pengalihan hak cipta tersebut. Penelitian dilaksanakan memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan dari data sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu dari penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk cara pengalihan hak cipta kepada pihak ketiga maupun berbagai persyartan yang dipenuhi sehingga menghindari terjadinya pengalihan tanpa izin dari yang memegang hak cipta, pengalihan yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat maupun pelanggaran lainnya. Untuk itu perlu dibuat perjanjian yang jelas dan lengkap mengenai pengalihan hak cipta yang disepakati para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari dan melaksanakan dengan pemilihan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sehingga menguntungkan para pihak. Keyword: Aspek Hukum, Pengalihan, Hak Cipta, Pihak Ketiga
Disharmonisasi Asas Hukum dalam Penemuan dan Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) Garnetta Liya Widyanti; Nur Lailatul Musyafa’ah; Safaruddin Harefa
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.11985

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penemuan hukum dalam penafsiran putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menggali beberapa kasus yang dimohonkan di MK yang kemudian menyebabkan adanya inkonsistensi asas hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan berfokus pada Undang-undang, Putusan MK, serta sumber hukum lainnya. Bahan sumber hukum yang diambil merupakan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan untuk menghindari disharmoni asas hukum, maka diperlukan penafsiran oleh hakim konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditemukan penafsiran hakim konstitusi yang berbanding dengan amar putusan MK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya dissenting opinion oleh hakim konstitusi hadir sebagai instrumen penyelesaian dan sebagai cerminan independensi atau kebebasan hakim dan imparsialitas hakim, rekomendasi yang diperlukan adalah dengan adanya transparansi dalam pemilihan hakim MK dalam penanganan suatu perkara untuk menghindari konflik kepentingan dalam suatu perkara.
Willful Blindness sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. HART Panggalih Husodo; Lisa Anggraini; Nurul Amin; Elviandri Elviandri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12130

Abstract

Perkembangan kejahatan modern menunjukkan meningkatnya praktek penghindaran pengetahuan (willful blindness) oleh pelaku untuk terlepas dari atribusi mens rea, sehingga menimbulkan tantangan bagi asas legalitas dan prinsip kesalahan (sculd) pada sistem hukum pidana. Persoalan utamanya adalah mens rea yang berbasis kesadaran hukum dapat dikonstruksikan pada kondisi, ketika pelaku secara sengaja memilih untuk tidak mengetahui fakta yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi normatif dan moral dari doktrin willful blindness dalam kerangka filsafat hukum H.L.A. Hart, dengan fokus pada hubungan antara kondisi epistemik pelaku, struktur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan hukum, serta mengkaji teori H.L.A. Hart mengenai internal point of view, kapasitas mengikuti aturan, dan struktur norma primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa willful blindness dapat dikualifikasi sebagai bentuk mens rea yang sah, jika memenuhi standar rasional mengenai kesadaran resiko tinggi, tindakan aktif menghindari pengetahuan, dan motivasi instrumental memperoleh manfaat atau menghindari hukum. Penerapan willful blindness konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil, karena pelaku tetap memiliki kapasitas deliberatif untuk menaati hukum, tetapi secara sadar menolak menggunakannya. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh asas legalitas, rule of recognition, dan instrumen pembuktian yang ketat, agar tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan yang tidak bersalah. Dengan demikian, konstruksi willful blindness dalam perspektif H.L.A. Hart memberikan dasar positivistik dan moral yang simultan bagi pemidanaan kejahatan berstruktur tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pelaku.
Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini : Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat Rachmat Ragil Iskandar; Kintan Artari; Ahmad Yogi Setiawan; Mardiah Mastur Rahmah; Elviandri Elviandri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12225

Abstract

Seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum dituntut berperan tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai kekuatan yang mampu mendorong transformasi masyarakat secara adil dan terarah. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembaruan sosial, namun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menilai relevansi hukum pembangunan dalam konteks kontemporer serta menawarkan kerangka evaluatif baru untuk mengukur keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan hukum pembangunan tidak cukup dinilai dari regulasi, tetapi harus dilihat melalui kualitas substansi hukum, efektivitas penegakan, penerimaan masyarakat, integritas kekuasaan, dan dampak sosial. Rumusan indikator ini menjadi kontribusi baru agar hukum pembangunan tetap relevan dan berkelanjutan.
Digital Advertising as a Threat to Consumer Privacy: A Comparative Legal Analysis Nurlaily Nurlaily; Lu Sudirman; Mimi Sintia Mohd Bajury; Hari Sutra Disemadi; Ninne Zahara Silviani
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12656

Abstract

The rapid growth of digital advertising as a key component of the digital economy has intensified concerns over the protection of personal data and privacy rights. The primary legal problem addressed in this research is the inability of Indonesia’s current data protection framework to adequately regulate data-driven digital advertising practices and prevent unlawful identification of individuals, particularly when compared to South Korea’s more advanced regulatory regime. This study aims to comparatively analyze the legal frameworks governing personal data and privacy protection in digital advertising in Indonesia and South Korea and to propose a legal development model for Indonesia. This research employs a normative legal research method using a comparative statutory approach, focusing on Indonesia’s Law on Personal Data Protection and South Korea’s Personal Information Protection Act, along with its enforcement regulations. Legal norms are examined through statutory provisions and supported by relevant legal and academic literature. The findings demonstrate substantial regulatory disparities between the two countries. South Korea has established a comprehensive and technologically responsive legal framework, incorporating detailed data classification, recognition of pseudonymized data, strict profiling limitations, and strong institutional enforcement. In contrast, Indonesia’s legal framework remains structurally limited, relies heavily on undelivered implementing regulations, and insufficiently addresses indirect identification and advanced data-processing practices in digital advertising. This study proposes targeted legal reforms for Indonesia, including the integration of pseudonymization, enhanced data classification, criminalization of unlawful identification, and mandatory tracking notifications to strengthen privacy protection in the digital advertising ecosystem.
Legalitas dan Paradoks Pekerja di Bawah Umur dalam Ekonomi Digital: Studi Terhadap Kebijakan Nasional dan HAM Ampuan Situmeang; Abdurrakhman Alhakim; Shelvi Rusdiana
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12694

Abstract

Transformasi digital telah mendorong berbagai kalangan untuk berkreasi dan melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi di dunia online, termasuk anak-anak di bawah umur. Keterlibatan anak di bawah umur dalam ekonomi digital menimbulkan dilema antara pemberdayaan dan risiko eksploitasi, yang memerlukan keseimbangan dalam pengaturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengevaluasi kebijakan nasional dan konvensi internasional dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di ruang digital. Studi ini mengidentifikasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam kerangka hukum yang relevan, yang menempatkan anak sebagai pekerja dalam posisi rentan. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini mengembangkan peraturan yang sudah ada untuk membentuk kerangka hukum yang lebih adaptif dan fleksibel untuk menjamin perlindungan anak tanpa menghambat potensi mereka di era digital.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal Qonun: Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 10 No 1 (2026) Vol. 10 No. 1 (2026) Vol 9 No 2 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol. 9 No. 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) More Issue