Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Articles
73 Documents
<![CDATA[Membangun Kepariwisataan yang Berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara ]]>
<![CDATA[Nufus, Hayatun]]>;
<![CDATA[Murjani, Murjani]]>;
<![CDATA[Idzhar, Muhammad]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v7i2.7171
<![CDATA[Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik wisata yang beragam sesuai dengan karakteristik di wilayah tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah seperti pengelolaan pariwisata masih belum optimal terkait kerjasama stakeholder dan aksebilitas maupun sarana prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 serta peneliti memperoleh data hasil wawancara dari informan dinas pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif., Berdasarkan hasil penelitian ini,yaitu: Bentuk kepariwisataan yang berkarakter di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa kepariwisataan yang berkarakter tersebut lahir dan hadir sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta menyesuaikan ciri khas wilayah daerah tersebut. Sebagaimana yang termuat pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2016-2025. Strategi pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait pelaksanaannya terdapat tiga mekanisme yaitu pembangunan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat yang mana bisa dinilai cukup baik namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal sebab ada beberapa fasilitas yang belum dibangun dan diperbaiki karena keterbatasan anggaran.]]>
<![CDATA[Efektivitas YANKOMAS Terhadap Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur Perspektif Al Maslahah Al Mursalah ]]>
<![CDATA[Sari, Novita]]>;
<![CDATA[Pagala, Ashar]]>;
<![CDATA[Idzhar, Muhammad]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v7i2.7363
<![CDATA[Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, yaitu pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Al-Maslahah Al-Mursalah adalah menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharotan. Permasalahan yang peneliti angkat ialah tentang efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dan peneliti meninjau dalam perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, bahwa efektivitas YANKOMAS terhadap pelanggaran HAM dinilai masih belum efektif. Kedua, kurangnya koordinasi, sosialisasi, terbatasnya anggaran. Ketiga, dalam Al-Maslahah Al-Mursalah yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) seperti dalam memberikan kemudahan kepada para penyampai komunikasi dalam melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran HAM yaitu termasuk kedalam Maslahah Hajiyyah. Kata Kunci : Pelanggaran HAM ; Al-Maslahah Al-Mursalah ; YANKOMAS]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kota Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Fahmi, Khairul]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v7i2.7394
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui apakah sudah efektif pemberlakuan sistem satu arah di daerah tersebut. kedua, untuk mengetahui perspektif maslahah mursalah dalam pemberlakuan aturan sistem satu arah lalu lintas didaerah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini pertama menunjukan kurang efektifnya sistem satu arah lalu lintas pada jalan tersebut. berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto kebijakan tersebut kurang efektif lantaran penegakan hukum pada tilang elektronik masih belum merata sehingga hanya daerah-daerah tertentu saja yang mencakup tilang elektronik sebab itu pihak kepolisian belum bisa menindak secara tegas dan dari faktor masyarakat banyak yang tidak mempedulikan sistem satu arah di daerah tersebut.. Kedua, jika ditinjau secara maslahah mursalah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan syari’at yakni menghindarkan dari kesulitan kemacetan. Jadi dalam pemberlakuan sistem satu arah lalu lintas tersebut telah memenuhi tingkatan kedua yaitu hajiyah. Kebutuhan ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas manusia jika diabaikan maka akan terjadi kesulitan.]]>
<![CDATA[Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menanggulangi Sistem Satu Arah Tinjauan Fiqh Siyasah ]]>
<![CDATA[Khair, Fathul]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v7i2.7422
<![CDATA[Artikel ini menganalisis upaya Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam menanggulangi sistem satu arah di jalan pesut kelurahan sungai Dama. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sistem satu arah yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Samarinda dalam tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian analisa deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini bersifat data primer, yaitu melakukan pengambilan data langsung dari pihak Dinas Perhubungan Samarinda dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terkait transmisi dalam implementasi kebijakan sistem satu arah pada ruas Jalan Pesut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan sistem satu arah pada Jalan Pesut sudah tersampaikan serta terlaksana dengan baik pada seluruh pihak terkait, baik itu pelaksana kebijakan maupun pada kelompok sasaran kebijakan. Mulai dari memasang rambu lalu lintas satu arah hingga pengawasan dalam implementasi kebijakan satu arah di Jalan Pesut. Baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan sama-sama mendapatkan informasi mengenai kebijakan sistem satu arah. Meskipun di dalam upaya Dinas Perhubungan terdapat faktor penghambat seperti jalan alternatif yang sangat jauh untuk berputar arah dan masyarakat yang kurang kesadaran akan rambu lalu lintas yang dibuat serta kurang menaati sosialiasi terkait kebijakan satu arah di jalan Pesut. Diadopsinya sistem satu arah di wilayah ini sejalan dengan fiqh siyasah, dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah duturiyah yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat.]]>
<![CDATA[Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Abyan, Muhammad Faras]]>;
<![CDATA[Sianipar, Lela Safitri BR]]>;
<![CDATA[Faqih, Rifqi Abdulloh]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Nurlaili]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.7636
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (concept approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan undang-undang (statute approach) yang bertujuan untuk mengetahui penistaan agama dalam dunia entertainment perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini adalah dalam hukum positif pelaku penistaan agama dapat dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp500 juta. Selain itu, pelaku penistaan agama juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi lainnya. Penetapan tindak pidana penistaan agama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama dan hal ini dapat mengganggu ketertiban umum. Sedangkan hukuman bagi penistaan agama dalam hukum Islam baik itu menghina agama, seperti mengajarkan aliran sesat atau mengaku menerima wahyu atau mengklaim diri sebagai seorang Nabi, bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Namun, belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam bagaimana kategori-kategori penistaan agama, serta sanksi-sanksinya. Tetapi menurut sebagian ulama, dalam kategori penistaan agama dianggap murtad atau keluar dari agama Islam dan divonis hukuman mati.]]>
<![CDATA[Studi Kulliyatul Khamsah dalam Penetapan Parameter Kedaruratan/Kegentingan dalam Penerbitan Pengganti Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Hidayat, Aris]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.7700
<![CDATA[Artikel ini akan menganalisis tiga Perpu yakni Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Pandemi Covid-19, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden untuk melihat kedaruratan atau kegentingan yang memaksa seperti apa sehingga Perpu harus diterbitkan oleh Presiden apakah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah dalam Perpu tersebut menjaga nilai-nilai kulliyatul khamsah dari terbentuknya Perpu tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apakah dalam pembentukan Perpu di Indonesia sudah sesuai dengan aspek ratio legis? Apakah dalam pembentukan Perpu sudah menanamkan nilai-nilai kulliyatul khamsah dalam menjaga kemaslahatan di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, dari tiga Perpu yang diteliti terdapat satu Perpu yang tidak sesuai diterbitkan dengan pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negarsa Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menjaga nilai-nilai kulliyatul khamsah yakni Pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Esensi Zihar Menurut Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Anto, Adrianto]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.8088
<![CDATA[Zihar menimbukan kontroversial antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai suami menyebutkan sesuatu anggota tubuh selain punggung atau menyebutkan orang orang perempuan selain ibu yang selamanya haram dinikahi olehnya. Dan dasar keharaman zihar, Dan akibat zihar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zihar hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan kata kata tersebut adalah zihar. Imam Abu Hanifah berpendapat zihar tidak termasuk hukum talaq/perceraian sedangkan Imam Malik berpendapat zihar mendekati hukum talaq. Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar kifarat zihar.]]>
<![CDATA[Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Muslifah, Siti]]>;
<![CDATA[Busriyanti, Busriyanti]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.8101
<![CDATA[Hancurnya ikatan perkawinan memberi gambaran bahwa kemampuan keluarga dalam ketahanan dirinya belum mampu menopang tujuan dari sebuah pernikahan. Dalam mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan konseling pra nikah sebagai bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah. Artikel ini akan membahas bagaimana peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember dalam tinjauan Maqasid al-Syari’ah Jamal al-Din Atiyyah. Artikel disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu konseling pra nikah sangat efektif dalam mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dan membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari pernikahan sebagaimana dalam Maqashid al-Syari’ah Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga. Dengan demikian pasangan yang akan menikah dengan bekal yang didapat dari konseling pra nikah memiliki ketahanan yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarganya. Maka akar timbulnya perceraian akibat kurang kokohnya ketahanan keluarga yang berujung pada perselisihan bahkan perceraian dapat dihindari. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Konseling Pra Nikah, Maqasid Syari’ah Jamal al-Din Atiyah]]>
<![CDATA[Kualifikasi Novum Pasca Putusan Mahkamah Kontitusional Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali ]]>
<![CDATA[Pravidjayanto, Mochammad Rafi]]>;
<![CDATA[Candra, Marlie]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 8 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v8i1.8169
<![CDATA[Tulisan ini berangkat dari pertentangan norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa KUHAP Pasal 268 Ayat 3 tentang pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali dinyatakan konstitusional bersyarat apabila terdapat Novum yang ditemukan berdasarkan penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan KUHAP Pasal 263 Ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Namun yang menjadi problematik adalah belum diaturnya standar kualifikasi Novum pada peninjauan kembali. Fakta menunjukan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021. Presentasi permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulkan konsisten berada di bawah angka 20% (dua puluh persen). Obyek penulisan ini terkait dengan perumusan standar kualifikasi Novum pada upaya hukum peninjauan kembali dalam peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu diatur secara normatif yuridis mengenai standar kualifikasi Novum pada peninjauan kembali dalam hukum acara pidana. Dengan demikian perlu dirumuskan secara komprehensif mengenai standar kualifikasi Novum agar menjadi rujukan terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali demi memenuhi hak konstitusional terpidana. Sehingga menjadi penting mengadopsi mekanisme audit forensik kepada berbagai jenis Novum dalam persidangan Peninjauan Kembali agar memenuhi keadilan dan kepastian hukum.]]>
