cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 333 Documents
 29   30   31   32   33 
Peran Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program CSR Bankaltimtara terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sobyan, Akhmad; Putriani, Meylinda; Sanda, Aditya Nur Tio; Rizal, Khayrul; Surahman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mendorong efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bankaltimtara terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. CSR merupakan kewajiban moral dan hukum perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas pelaksanaan CSR sangat bergantung pada kerangka hukum yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait CSR serta studi kasus implementasi CSR oleh Bankaltimtara di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan tegas, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkelanjutan dan terarah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program menjadi kendala utama dalam pemberdayaan yang optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum CSR, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan. Dengan demikian, program CSR tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat lokal.
Distinction Principle: Perlindungan Hukum dan Tantangan Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Perspektif Konvensi Jenewa Hairurrahman; Supriyanto, Agustinus
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.954

Abstract

Perang antara Israel dan Palestina seakan- akan tidak ada habis- habisnya. Perang  ini banyak sekali menimbulkan korban. Dalam peperangan atau konflik bersenjata tentunya membutuhkan bantuan medis dalam menangani korban perang baik itu yang luka ringan maupun berat. Namun seringkali ditemukan banyak hambatan di wilayah konflik khususnya bantuan medis di Jalur Gaza Palestina. Pada penelitian ini ada 2 rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam perspektif Konvensi Jenewa? 2. Bagaimana problematika atau tantangan bagi Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam menangani Korban Perang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan normatif. Hasil analisa dari penelitian ini adalah minimnya perlindungan bagi tenaga medis dalam menangani korban perang dan tantangan bagi petugas medis adalah kurangnya pasokan obat- obatan, rusaknya infrastruktrur rumah sakit , pemblokadean bantuan medis dari negara lain yang ingin masuk ke Jalur Gaza Palestina.
Analisis Yuridis Tenaga Asing dalam Pelayanan Kesehatan Nasional Chandra, Purwanto; Buaton, Tiarsen; Purnomo, Budi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.986

Abstract

Tingkat mobilitas internasional yang semakin meningkat dalam era globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada sektor pelayanan kesehatan. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang memadai. Dalam konteks ini, kehadiran dokter asing dalam pelayanan kesehatan nasional telah menjadi solusi yang diadopsi oleh beberapa negara. Dokter asing membawa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari negara asal mereka untuk membantu mengisi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.  Dalam  menghadapi  permasalahan  ini, pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  2024  tentang  Kesehatan, yang  membuka  peluang  bagi  dokter  asing  untuk  berpraktik  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  diharapkan menjadi  solusi  strategis  untuk  mengatasi  kekurangan  tenaga  medis  nasional.  Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 248 sampai 255, memberikan landasan hukum yang tegas mengenai keberadaan dokter asing di Indonesia. Pasal 248 menetapkan bahwa tenaga medis asing yang ingin berpraktik di Indonesia wajib memenuhi standar kompetensi internasional yang diakui secara global, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan medis yang sesuai dengan standar global dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan kesehatan nasional. Sementara itu, Pasal 249 menegaskan bahwa dokter asing diwajibkan menjalani pelatihan mengenai budaya serta etika profesi kedokteran di Indonesia, guna mempersiapkan mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya lokal dalam praktik medis sehari-hari.
Penerapan Klausula Baku dalam Platform Layanan Kesehatan Online sebagai Bentuk Pembatasan Tanggung Jawab atas Kesalahan Diagnosis Dokter Nugrahadi, Aryandaru; Dianti, Rr Rania Amalia; Rahma, Fitia Maulidia; Ferdiana, Fanina
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1039

Abstract

Era globalisasi telah menghadirkan kemajuan teknologi yang signifikan, termasuk dalam bidang kesehatan melalui inovasi Telemedicine. Berdasarkan Permenkes No. 20 Tahun 2019, Telemedicine didefinisikan sebagai pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait, seperti Surat Edaran No.HK.02.01/MENKES /303/2020 dan Omnibus Law UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur kualifikasi izin dan praktik Telemedicine. Meskipun Telemedicine menawarkan berbagai manfaat, ada tantangan hukum yang harus diatasi, khususnya terkait dengan klausula baku dalam Platform kesehatan online seperti Halodoc. Klausula ini berpotensi merugikan konsumen ketika terjadi kesalahan diagnosis oleh dokter. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan klausula baku pembatasan tanggung jawab dalam layanan Telemedicine, dengan fokus pada kesalahan diagnosis yang dapat merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi berbagai undang-undang dan peraturan terkait kesehatan, perlindungan konsumen, dan teknologi informasi. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal dan literatur yang memberikan penjelasan tambahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perlindungan konsumen dalam layanan Telemedicine di Indonesia.
Hubungan Altruism dan Happiness pada Relawan Juliany; Wijaya, Erik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1044

Abstract

Perilaku altruistik sering muncul pada situasi krisis sebagai bentuk ketahanan manusia, namun hubungan antara altruisme dan kebahagiaan pada relawan belum banyak dieksplorasi dalam konteks Indonesia yang dikenal tinggi dalam indeks kedermawanan global. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara altruisme dan kebahagiaan pada relawan yang terlibat dalam kegiatan sukarela dan donasi. Metode kuantitatif non-eksperimental digunakan dengan melibatkan 259 partisipan yang direkrut melalui convenience dan snowball sampling. Pengumpulan data menggunakan Altruistic Personality Scale dan Oxford Happiness Questionnaire yang telah diadaptasi. Hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara altruisme dan kebahagiaan (r = 0,532; p < 0,01), dengan skor rata-rata kedua variabel tergolong tinggi dan tidak ditemukan perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin pada kedua variabel. Temuan ini mendukung konsep Virtuous Cycle dan menunjukkan bahwa perilaku altruistik dapat meningkatkan kebahagiaan melalui aktivasi area otak yang menghasilkan pengalaman positif. Pengembangan program relawan berbasis altruisme direkomendasikan sebagai intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis.
Peran Sistem Peradilan Administrasi Negara dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum di Indonesia Meidaniasari, Annisa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1052

Abstract

Penelitian ini membahas peran vital sistem peradilan administrasi negara dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Studi ini mengkaji landasan teoretis terkait sistem peradilan, administrasi negara, dan konsep negara hukum, serta menyoroti pentingnya sistem peradilan administrasi negara, terutama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Lebih jauh, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, seperti korupsi, birokrasi yang lamban, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan mengadopsi pendekatan normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem peradilan administrasi negara sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk memastikan tercapainya prinsip negara hukum yang berkeadilan di Indonesia.
The Impact of South China Sea Dispute on National Interests and Sovereignty of Indonesia Abraham, Patrick; Raijaya, Iga Karishma Maharani
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1061

Abstract

This study aims to examine the impact of the dynamics of the South China Sea dispute on the national interests and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative research method with data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theories used in this study are the theories of sovereignty, national interests, and geopolitics. The results of this study indicate that the dynamics of the dispute in the South China Sea region have shown signs of escalation that encourage the formation of expansionist geopolitics in regional countries. This condition can ultimately disrupt the achievement of the national interests of the Unitary State of the Republic of Indonesia and can threaten the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, especially in the Natuna waters. The Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia is considered necessary to strengthen the maritime military, in this case the Indonesian Navy or TNI AL, to ward off traditional and non-traditional security threats, and optimize diplomacy through a regional approach to encourage the formation of a Code of Conduct (Coc) in the South China Sea region as soon as possible.
Dampak Kesehatan Internasional Akibat Cyber War Rusia-Ukraina Kusumawardhana, Vishnu; Sahary, Fitry Taufik; Lubis, Arief Fahmi; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.948

Abstract

Perang siber antara Rusia dan Ukraina telah memperlihatkan bentuk konflik modern yang tidak hanya berdampak pada sistem militer, tetapi juga infrastruktur sipil termasuk fasilitas kesehatan. Artikel ini mengkaji bagaimana Hukum Kesehatan Internasional dan Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan terhadap fasilitas medis dalam situasi perang siber. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, tulisan ini menganalisis prinsip-prinsip hukum yang dilanggar dalam serangan siber serta tantangan implementasi hukum di ranah digital. Artikel ini juga menawarkan solusi berupa penguatan regulasi, peningkatan kerja sama internasional, serta edukasi terhadap aktor-aktor terkait.
Dilema Hukum dan Etis yang dihadapi Tenaga Medis dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 301 atau Pasal 302 dari UU No 17 Tahun 2023 Rampengan, Jason Caesar Joshua Homenta; PH, Agustinus; Bungin, Sator
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.978

Abstract

Penelitian ini membahas dilema hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien berdasarkan Pasal 301 dan Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis seringkali dihadapkan pada konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan keharusan melaporkan tindak pidana demi penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema tersebut, mengeksplorasi pedoman pelaporan yang sesuai hukum dan etika medis, mengkaji permasalahan ketika korban tindak pidana enggan melaporkan pelaku, serta membandingkan Pasal 301 dan Pasal 302 dalam konteks perlindungan tenaga medis dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan tenaga medis, ahli hukum kesehatan, dan pakar etika kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etis dan hukum dapat diatasi dengan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan terhadap rahasia medis harus tetap dijaga, kecuali dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum atau keselamatan masyarakat. Pedoman yang jelas diperlukan agar pelaporan sesuai dengan hukum dan etika profesi. Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana sangat penting agar mereka tidak ragu dalam menjalankan perannya.
Analisis Kasus Malapraktik Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Perdata Auliansyah, Dicky; Dilaga, Ramadhani Kurnia; Prayuti, Yuyut; Herjunaidi
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1024

Abstract

Dokter, dokter gigi, dan staf medis dapat melakukan malpraktik dengan bertindak ceroboh, lalai, atau sembrono yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian pasien. Staf medis dan fasilitas medis bertanggung jawab. Pasien dapat menuntut malpraktik medis karena kesalahan dan kelalaiannya karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan pasien, dokter tidak dapat mengklaim tindakan yang tidak disengaja. Pasien dapat menuntut dokter, dokter gigi, atau staf medis atas tindakan tersebut. Jurnal ini mengkaji peraturan staf medis dan tanggung jawab perdata. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pasal 1365, 1366, dan 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban staf medis terhadap korban malpraktik. Tenaga medis bertanggung jawab secara perdata dan pidana terhadap pasien atas kesalahan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian atau cedera, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Kesalahan perdata biasanya melibatkan penggantian biaya kepada pasien, sedangkan kesalahan pidana dapat mengakibatkan hukuman penjara jika kesalahan tersebut mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Page 31 of 34 | Total Record : 333

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue