Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

hpph
Website

Published by Universitas Trisakti

ISSN : 26547333 EISSN : 26547341 DOI : https://doi.org/10.25105/hpph

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal hukum ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum lainnya. Jurnal ini terbit setiap enam bulan sekali

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 116 Documents

3 4 5 6 7

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BERDAMPAK TERJADINYA KRIMINALISASI PETANI YANG MEMANFAATKAN BENIH VARIETAS BARU (DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN) Simona Bustani
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPerlindungan pemulia varietas tanaman merupakan konsep baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman untuk mengatur benih varietas. Konsep individual yang melekat pada hak pemulia berbenturan secara budaya hukum dengan konsep komunal masyarakat Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kriminalisasi pada petani yang memanfaatkan varietas tanaman baru. Budaya hukum terkait dengan tingkat pemahaman terhadap peraturan yang penerapannya berdampak langsung menimbulkan ketidakadilan bagi petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang dianalisis secara kualitatif. Budaya hukum merupakan ujung tombak keberhasilan penerapan perlindungan varietas tanaman, seharusnya penerapan undang-undang ini tidak merugikan petani. Namun, akibat rendahnya budaya hukum berdampak terjadinya kriminalisasi petani yang memanfaatkan benih varietas baru, diantaranya pelanggaran benih jagung milik PT BISI di kediri pada tahun 2008 dan pelanggaran benih padi oleh petani tahun 2019 di Aceh. Kondisi ini terjadi, karena penegak hukum salah dalam menerapkan kedua undang-undang tersebut. Oleh karenanya, perlu diantisipasi dengan meningkatkan budaya hukum masyarakat petani maupun penegak hukum. Keberhasilan upaya ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan pemahaman berbagai pihak, serta adanya pembinaan dan sosialisasi pada penegak hukum dan petani. Kata Kunci: Kriminalisasi Petani, Penerapan Perlindungan Pemulia Varietas Tanaman.

MEMBANGUN SISTEM POLITIK KEAMANAN TATA KELOLA PUBLIK DARI SISTEM POLITIK YANG TERSISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF (PELAKSANAAN ISTITHAAH JAMAAH HAJI DI INDONESIA) Radian Syam
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPartai politik merupakan satu diantara faktor yang penting dalam sistem politik sebuah negara demokrasi, dimana kemudian partai politik bagian dalam sistem politik keamanan tata kelola publik. Bahwa dalam proses penerapan, sistem politik keamanan tata kelola publik , partai politik wajib melakukan kontrol atas sebuah sistem politik keamanan tata kelola publik yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi pemerintah. Ditengah masyarakat akan menjadi sebuah keniscayaan karena hukum berfungsi melayani masyarakatnya sesuai area dan eranya, dengan pendekatan sosiologis penelitian ini dapat mengaitkan antara pergulatan dan kesepakatan politik, serta kenyataan-kenyataan masyarakat yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan istithaah pelaksanaan haji di Indonesia yang tersistematis, terstruktur dan masif? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Simpulan dari peulisan ini adalah bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Pemerintah yang merupakan (ulil amri) hasil dari Proses Politik dan juga merupakan kader dari Partai Politik wajib meningkatkan pelayanan kesehatan (termasuk memfasilitasi) sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Bahwa kekuatan atas lahirnya sebuah kekutan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk membangun sistem politik keamanan tata kelola publik, serta komunikasi politik dari pusat hingga ke akar rumput diperlukan, sehingga akan lahir sebuah kekuatan dalam menjaga sistem politik keamanan tata kelola publik yang tersistematis, terstruktur dan massif. Kata kunci: Membangun sistem politik, pelaksanaan Istihaah Jamaah Haji Indonesia.

SANKSI BAGI PEMAKAI JASA PROSTITUSI ONLINE Eriyantouw Wahid
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPerbuatan menggunakan jasas pekerja sek komersial adalah suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Tema Pengabdian kepada masyarakat ini, menjadi kompleks apabila dilakukan melalui online. Dengan cara memesan orang yang menjajakan diri. Dengan melakukan penyuluhan dan posbakum, dapat diketahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap perbuatan yang terjadi disekitarbnya. Metode penyuluhan dan posbakum dilakukan, serta menyebarkan angket untuk mendapatkan masukan tentang peserta, yang merupakan masyarakat. Di daerah-daerah Indonesia, banyak terdapat peraturan daerah yang melarang melakukan perbuatan memakai jasa PSK. Ancamannya merupakan penjatuhan sanksi pidana kurungan dan denda.Peserta merespon dan menyadari perbuatan yang dilarang dengan sanksi yang berupa kurungan atau denda. Kata kunci: Sanksi, Pemakai jasa prostitusi online.

RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Oly Viana Agustine
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera. Kata Kunci: Korupsi, Peluang, Perampasan Aset, Tantangan.

POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI USULAN PERUBAHAN TENTANG PENGATURAN MOGOK KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Andari Yurikosari
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK Secara yuridis pengusaha dilarang menerapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja melakukan mogok kerja. Mogok kerja di Indonesia merupakan hak normatif dari pekerja dan atau serikat pekerja (“Pasal 137 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”), sehingga mogok kerja merupakan hak dasar pekerja. ‘Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah mengatur mengenai mogok kerja, namun dalam beberapa hal banyak menjadi masalah dalam penyelesaiannya, dan oleh karena itu memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelesaiannya dan revisi undang-undang ketenagakerjaan yang akan datang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan revisi “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” khususnya pada Pasal 137 -146 tentang Mogok Kerja dan bagaimana rekomendasi terhadap revisi aturan Mogok Kerja dalam rancangan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan terutama menggunakan data sekunder berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan. Simpulan penelitian ini adalah mengenai hak normatif pekerja berupa mogok kerja yang diatur dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, gagalnya perundingan bipartite menjadi masalah berikutnya dalam urgensi revisi mogok kerja dalam “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah.Kata kunci : mogok kerja, revisi undang-undang ketenagakerjaan

KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Novy Septiana Damayanti
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPerjanjian ekstradisi memberi kemudahan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk menindak, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan di suatu negara yang melarikan diri ke negara lain diluar yurisdiksi nasional. Kehadiran pelaku tersebut kenegara lain untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Maka dengan larinya pelaku keluar negeri, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap pelaku tersebut, yang dimana pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan yang dilakukan (locus delicti). Salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi dianggap sebagai ancaman kejahatan luar biasa yang merugikan seluruh masyarakat di dunia, dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang pelakuya melarikan diri keluar negeri agar dirinya merasa aman dan terbebas dari suatu tindak pidana yang ia lakukan. Maka ekstradisi dan pengembalian aset sangan diperlukan untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Mekanisme dari bentuk kerjasama internasional dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 43 (1) UNCAC sangat diperlukan. Dalam hal ini kedudukan perjanjian ekstradisi sangatlah penting untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri kenegara lain. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan penelitian dari data sekunder dan dijelaskan secara deskriptif. Sehingga pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa peraturan berupa pedoman terkait tindakan pengembalian aset dari tindak pidana korupsi yang ada di luar negeri lewat pengembangan perjanjian ekstradisi. Kata kunci: UNCAC, Tindak Pidana Korupsi, Ektradisi, Mutual Legal Assistance (MLA)

KEBIJAKAN PEMANFATAAN TANAH KAS DESA (TKD) DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA SUKASARI KABUPATEN PANDEGLANG YANG MEMBERI KEADILAN, KESEJAHTERAAN, KEMANFATAAN DAN KEPASTIAN HUKUM Intan Nevia Cahyana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan pemanfataan tanah kas desa dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah desa Sukasari kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, kesejahteraan, kemanfataan dan kepastian hukum menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan tentang pengaturan tanah kas dan yang terkait dengan kebijakan kepala desa dalam pemanfaatannya oleh warga masyarakat. Tanah yang merupakan sumber kekayaan negara adalah asset desa dimana tujuan pemberiannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan umum. Tujuan pengabdian ini hendak memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak mengenai pengaturan tanah kas desa berdasarkan hukum tanah nasional serta upaya perlindungan hukumnya bagi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa itu sendiri. Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara memberikan ceramah, diskusi dan tanya jawab yang berisi tentang gambaran berbagai contoh kasus serta permasalahan konkret yang terdapat di Desa Sukasari. Selanjutnya peserta mengajukan pertanyaan bersifat umum dan khusus terkait permasalahan yang dihadapi secara hukum sehingga dapat dicapai tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yaitu pemahaman tentang masalah yang dihadapinya dalam pemanfaatan tanah kas desa yang sudah berlangsung sangat lama serta upaya perlindungan hukum melalui kebijakan pemerintah desa yang dapat memberikan keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata kunci : Pemanfataan Tanah Kas Desa, Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang

TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMAKAI JASA PROSTITUSI (Suatu Pendekatan Yuridis-Religius) Tongat Tongat
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKCarut marut penegakan hukum prostitusi hingga kini belum berakhir. Akar persoalannya ditengarai belum adanya pengaturan yang memadai tentang prostitusi itu sendiri. Karena itu, pada tahapan penegakan hukum in concreto, aparat hukum harus berjuang keras melakukan penafsiran hukum setiap ada laporan tentang prostitusi. Tulisan ini mencoba mendiskusikan dua permasalahan terkait prostitusi ini. Pertama, bagaimana konstruksi hukum perbuatan prostitusi menurut hukum pidana yang berlaku (eksisting) di Indonesia? Kedua, bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi? Melalui kajian secara yuridis-normatif diperoleh simpulan sebagai berikut. Pertama, dalam hukum positif yang berlaku hingga kini belum dikonstruksi tentang perbuatan prostitusi sebagai crime. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang tindak pidana prostitusi.Kata kunci : tanggungjawab pidana, pemakai jasa, prostitusi

TUGAS POKOK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH Ignatius Pradipa Probondaru
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAK Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan peraturan tertulis dan dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, baik berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, maupun kegiatan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data. Untuk kegiatan pendaftaran tanah bagi pemeliharaan data, jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diperlukan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tugas pokok utamanya PPAT dalam kegiatan pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS) yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Untuk meningkatkan pelayanan PPAT kepada masyarakat, diterbitkan PP 24 Tahun 2016 yang memperluas daerah kerja PPAT sampai tingkat provinsi. Untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan PPAT melalui kode etik PPAT.Kata kunci: Pendaftaran Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Rizkan Zulyadi
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

AbstrakPeraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat terutama dikalangan pekerja/tenaga kerja Indonesia. Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 telah menimbulkan ketidakharmonisan sebuah peraturan dengan peraturan yang berada diatasnya dan peraturan horizontal dengan sektor yang sama. Ketidakharmonisan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk melegalkan atau meligitimasi masuknya orang asing dalam wujud tenaga kerja yang seyogyanya bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dan mengkaji tentang kerugian negara akibat masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Hasil penelitian didapat pertama, bahwa kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 secara substansi/materi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya diskriminasi hak antara tenaga kerja Asing (TKA) dengan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, Penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah dengan memberikan izin masuk orang asing melalui jalur Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan mempermudah suatu korporasi atau orang tertentu/kelompok tertentu berpotensi merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan pajak dari Tenaga Kerja Asing.Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Kerugian Negara, Korupsi.

Page 5 of 12 | Total Record : 116

3 4 5 6 7

Filter by Year

2018 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rini Purwaningsih

Contact Email
rini.purwaningsih@trisakti.ac.id

Phone
+6221-5663232

Journal Mail Official
hkpidana@trisakti.ac.id

Editorial Address
Gedung H, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rini Purwaningsih

Contact Email rini.purwaningsih@trisakti.ac.id

Phone +6221-5663232

Journal Mail Official hkpidana@trisakti.ac.id

Editorial Address Gedung H, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta 11440

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rini Purwaningsih

Contact Email
rini.purwaningsih@trisakti.ac.id

Phone
+6221-5663232

Journal Mail Official
hkpidana@trisakti.ac.id

Editorial Address
Gedung H, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta 11440

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA