cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29620430     EISSN : 29642493     DOI : https://doi.org/10.57235
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia is published twice a year: January and July. E-ISSN: 2964-2493 (Elektronik) P-ISSN: 2962-0430 (Cetak) Editor In Chief: T. Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd DOI: 10.57235 Publisher: CV. Rayyan Dwi Bharata Receive articles from research and community service in the fields of: 1. Education 2. Economy 3. Social 4. Politics 5. Law 6. Religion 7. Technology 8. Health 9. Culture etc.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,160 Documents
Pelatihan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif Dengan Menggunakan Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) pada Guru-Guru di SD Inpres 3 Tondo Sabang, Sri Mulyani; Arwansyah, Arwansyah; Tahril, Tahril; Santoso, Tri; Esterlina, Meida
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7601

Abstract

Pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif dengan pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) pada guru-guru SD Inpres 3 Tondo dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan konsep pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan TPACK, STEAM, HOTS, dan keterampilan 4C, serta pelatihan dalam pemetaan karakteristik peserta didik guna menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian siswa. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa guru memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kebutuhan riil siswa. Guru berhasil menghasilkan produk berupa RPP/Modul Ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian berbasis TaRL yang terbukti meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan suasana kelas yang lebih inklusif, serta mendorong kepercayaan diri guru dalam mengelola pembelajaran. Selain itu, terbentuk pula komunitas belajar di antara guru yang mendorong kolaborasi dan keberlanjutan praktik inovatif di sekolah. Kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama dengan tim pelaksana menunjukkan bahwa dampak pelatihan tidak hanya berhenti pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga berpotensi berkembang dalam bentuk pendampingan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di SD Inpres 3 Tondo, serta berpotensi menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi di sekolah dasar lainnya.
Pengobatan Sambua pada Kesenian Kuda Lumping di Ujung Gurun, Kota Padang, Sumatera Barat Putri, Zahra Aulia Eko; Kasman, Selvi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7982

Abstract

Kesenian Kuda Lumping di Ujung Gurun, Kota Padang, merupakan manifestasi pelestarian identitas budaya masyarakat perantau Jawa yang telah berakulturasi dengan lingkungan etnis Minangkabau sejak tahun 1960. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi spiritualitas dalam Kuda Lumping, khususnya praktik pengobatan tradisional yang dikenal dengan istilah sambua. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sambua merupakan bentuk perpaduan budaya yang khas, di mana istilah lokal Minangkabau digunakan untuk praktik ritual medis-spiritual Jawa. Praktik ini melibatkan peran pawang sebagai perantara spiritual dengan menggunakan media sesajen yang memiliki makna filosofis mendalam, seperti bunga tujuh rupa, telur ayam kampung, dan minyak duyung. Prosesi penyemburan pada titik-titik vital tubuh (ubun-ubun, pusar, dan jempol kaki) merepresentasikan upaya menjaga keselarasan antara fisik, batin, dan alam semesta. Keberlangsungan tradisi ini membuktikan bahwa Kuda Lumping di Padang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mempererat solidaritas antar etnis melalui kearifan lokal medis spiritual.
Pengaruh Capital intensity, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Jaelani, Yunesti; Lindawati, Lindawati
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh capital intensity, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan sektor energy dengan pengamatan selama 5 (lima) tahun, sehingga terpilih sebanyak 90 objek pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model regresi Random effect dengan bantuan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity, ukuran perusahaan dan sales growth bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa capital intensity dan sales growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Analisis Sahnya Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuitansi Sebagai Alat Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN Tjk) Herpa, Wahyu Ramadhan; Prasetyawati, Endang
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7941

Abstract

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang secara normatif harus dilakukan dengan akta autentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik masyarakat, transaksi jual beli tanah masih sering dilakukan di bawah tangan dengan hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena kuitansi tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum kuitansi sebagai alat bukti dalam perjanjian jual beli tanah serta apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan kepemilikan tanah berdasarkan kuitansi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim, PPAT, dan pihak terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuitansi memiliki kepastian hukum yang terbatas karena hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran dan tidak dapat menggantikan akta PPAT sebagai syarat sah peralihan hak atas tanah. Namun, dalam kondisi tertentu, kuitansi dapat memperoleh kekuatan pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi, penguasaan fisik tanah, dan adanya itikad baik dari pembeli. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, konsistensi alat bukti, serta pertimbangan keadilan substantif untuk melindungi pembeli beritikad baik yang mengalami hambatan administratif dalam proses peralihan hak. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah melalui prosedur resmi dengan akta PPAT guna menjamin kepastian hukum, serta perlunya peningkatan sosialisasi dan perbaikan mekanisme administrasi pertanahan agar sengketa serupa dapat diminimalkan di kemudian hari.
Literasi Digital dalam Pembelajaran PPKn untuk Meningkatkan Civic Skills Mahasiswa di Era Digital Alika, Raya; Natasyah, Putri; Ayu, Intan Sekar; Saputra, Riko
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7810

Abstract

This research analyzes the implementation of digital literacy in Civics Education (PPKn) learning to enhance students' civic skills in the digital era. Using a qualitative approach with literature study methods, this research examines various scientific journals, books, and relevant articles published in the last 10 years. The results show that digital literacy integration in PPKn learning effectively improves students' understanding of digital ethics, critical thinking abilities, and participation in digital spaces. The main challenges identified include digital infrastructure limitations, digital literacy gaps between educators and students, and lack of relevant digital content. The study concludes that digital literacy plays a crucial role in developing civic skills needed for students to become responsible and active digital citizens. Recommendations include systematic integration of digital literacy in PPKn curriculum, continuous educator training, and collaboration between educational institutions and government.
Pelatihan dan Pendampingan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Melalui Pembelajaran Deep Learning Widyastuti, Titik Mulat; Handoko, Herdi; Sakti, Syahria Anggita
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7361

Abstract

Pengabdian ini dilatarbelakangi permasalahan yang dihadapi guru-guru KB dan TK Gugus 7 Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta yaitu: 1). Guru dalam mengimplementasi pendekatan deep learning dalam pembelajaran di sekolah masih kurang paham. 2). Guru tidak mengerti tahapan- tahapan pelaksanaan pembelajaran deep learning. Tujuan Pengabdian ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD  melalui pembelajaran deep learning. Metode dalam pengabdian ini dengan ceramah, tanya jawab, dan tindakan kepengawasan yang dilaksanakan selama 2 siklus. Empat tahapan dalam kegiatan pengabdian dan setiap siklusnya terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi (refleksi). Instrumen evaluasi yang digunakan adalah pre-test dan pos-test yang dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil dalam pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa guru-guru PAUD di KB TK Gugus 7 dalam mengimplementasikan  pelaksanaan pembelajaran deep learning meningkat setelah mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan. Guru lebih paham pada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran deep learning
Gagalnya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan: Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) Ramayani, Azizah; Andrisman, Tri; Fathonah, Rini; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Cemerlang, Aisyah Muda
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7969

Abstract

Setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak pada dasarnya menuntut perilaku yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Namun, dalam realitas sosial ditemukan adanya anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan yang digunakan meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris dengan narasumber Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan mengacu pada KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta fakta yang terungkap di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan usia, latar belakang sosial, peran anak dalam tindak pidana, dan tujuan pembinaan. Putusan pidana penjara selama empat bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dinilai telah mencerminkan tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek pembinaan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium, penguatan regulasi Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan anak.
Pemetaan Dinamika Penggunaan Lahan di Kota Bukittinggi: Kajian Terhadap Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Hutagalung, Galatia Valentin; Manalu, Selly Marcelina; Pandiangan, Dipo Fransisco; Matondang, M Farouq Ghazali
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika perubahan penggunaan lahan di Kota Bukittinggi dan menganalisis dampak pengembangan sektor pariwisata terhadap perubahan tersebut. Menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), penelitian ini memetakan pola perubahan lahan selama periode 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan lahan terbangun sebesar 320 hektar atau 37,6%, yang sebagian besar mengonversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman dan komersial, terutama di sekitar jalur akses ke objek wisata utama. Faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan jumlah penduduk, dan lemahnya pengendalian tata ruang. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya lahan produktif, meningkatnya risiko banjir, dan ketidakseimbangan ekologi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan tata ruang yang lebih ketat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk) Panjaitan, Zaen Evendy; B, Erlina
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7933

Abstract

Dalam hal kepastian hukum, subjek hukum baik itu orang maupun badan hukum menggunakan Sertifikat Hak atas tanah sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Namun, bukti otentik sebagaimana sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dapat menjadi objek gugatan untuk membuktikan sebaliknya bahwa bukti otentik tersebut tidak berlaku sebagaimana dalam perkara a quo . Dalam hal ini, sengketa hak atas tanah timbul karena masing masing pihak memiliki bukti surat atas objek tanah. Permasalahan hukum yang timbul disebabkan oleh pendaftaran tanah tersebut salah satunya seperti pada Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat I atas nama Subagio dan Penggugat II atas nama Esi Sukaisy. Dalam gugatan penggugat mendalilkan tanah dengan luasan 17.239 M2 yang beralamat di Kelurahan Sumur Batu, Kec.Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, merupakan hak dari penggugat. Hal itu didasari oleh surat keterangan kepemilikan tertanggal 26 Desember 1950 yang ditandatangani oleh kepala kampung Sumur Batu saat itu yaitu Djamsari. Selain itu, proses peralihan hak atas Tanah tidak luput dari masalah-masalah hukum, hal itu disebabkan dari proses yang belum jelas, atau pihak yang melakukan proses peralihan yang sudah meninggal dunia dan hanya berdasarkan lisan yang sulit dibuktikan, selain itu tergugat yang memiliki surat yang dikeluarkan oleh BPN tidak luput dari gugatan atas keabsahan surat tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa hak milik atas tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Bagaimana kekuatan hukum sertifikat Hak Milik Atas Tanah berdasarkan putusan nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian, disebut data sekunder. Data primer berasal dari penelitian di lapangan, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari data sekunder. Faktor penyebab dari terjadinya sengketa hak milik atas tanah dalam perkara a quo dibagi menjadi 2 kelompok yakni, faktor internal dan faktor external yaitu; pertama, perbedaan alas hak. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat yang ditanda tangani oleh kepala Kampung Sumur Batu yang bernama Djamsari dan Camat Teluk Betung Tertanggal 26 Desember. Sedangkan Tergugat Memiliki Sertifikat hak Pakai Nomor. 40/SB tertanggal 22 Februari 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1491, hal ini menjadi faktor terjadinya sengketa hak milik. Kedua, Sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat memiliki objek tanah a quo, seharusnya orang tua mendaftarkan tanah kepada BPN sehingga tidak mengakibatkan sengketa hak milik disebabkan perbedaan alas hak. Ketiga, tanah yang ditelantarkan. Faktor external terjadinya sengketa hak atas tanah adalah pertama Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftran tanah tidak berjalan maksimal hal itu disebabkan oleh maraknya sengketa hak milik atas tanah. Selain dari pada itu,kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam perkara ini adalah pertama, Sertifikat hak milik tergugat 2 dan sertifikat hak pakai milik tergugat 1 memiliki kekuatan hukum yang kuat hal ini di dasari oleh keabsahan surat hal ini dikarenakan melalui proses formil pendaftaran sertifikat hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasioanl. Kedua, Kekuatan sertifikat hak milik dan hak pakai sebagaimana menjadi alas hak tergugat 1 dan tergugat 2 selain, tidak hanya menjadi data yuridis dan data fisik, selain dari pada itu para pihak juga menguasai secara fisik hal ini menjadi alasan kekuatan hukum kedua surat tersebut adalah kuat.
Keterbatasan Tanggung Gugat Perdata dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan Martiarini, Prasti; Tobing, Torkis Lumban; Febrianto, Dita
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7861

Abstract

Kerusakan lingkungan yang terus berulang menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang efektif di Indonesia. Gugatan perdata sering berakhir pada pembayaran ganti rugi tanpa diikuti pemulihan ekologis yang nyata, sehingga tujuan perlindungan lingkungan cenderung bergeser menjadi sekadar kompensasi finansial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kemampuan mekanisme perdata dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan menjamin keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan dalam perkara lingkungan hidup. Analisis difokuskan pada konstruksi tanggung gugat perdata, penerapan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab mutlak, serta cara pengadilan menilai kerugian dan memerintahkan pemulihan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata masih menghadapi keterbatasan mendasar, baik pada tahap pembuktian, penentuan valuasi kerugian lingkungan, maupun pelaksanaan perintah pemulihan. Putusan pengadilan cenderung menekankan pembayaran ganti rugi dibandingkan tindakan pemulihan yang terukur dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan peran pemulihan lingkungan dalam kerangka tanggung gugat perdata agar mekanisme perdata tidak berhenti pada kompensasi finansial, melainkan benar-benar menghasilkan pemulihan lingkungan yang terukur dan berkelanjutan.