cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 11   12   13   14   15 
Peran Dialog Antarbudaya dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas di Komunitas Lokal Mulia rosydi; Agus darma putra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1521

Abstract

Konflik sosial berbasis identitas merupakan fenomena yang kerap muncul di komunitas lokal, seringkali memicu ketegangan sosial dan menghambat kohesi masyarakat. Pendekatan tradisional dalam penyelesaian konflik cenderung berfokus pada aspek hukum atau struktural, namun kurang memperhatikan dimensi budaya yang membentuk persepsi dan interaksi antaranggota komunitas. Penelitian ini menekankan peran dialog antarbudaya sebagai strategi efektif untuk mengelola konflik sosial berbasis identitas. Dialog antarbudaya memungkinkan anggota komunitas untuk saling memahami perbedaan nilai, norma, dan perspektif, sehingga menciptakan ruang komunikasi yang inklusif dan membangun rasa saling percaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa komunitas lokal yang memiliki riwayat konflik identitas, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dialog antarbudaya tidak hanya mengurangi ketegangan sosial tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan pemahaman lintas identitas, serta memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif yang lebih harmonis. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan budaya dalam manajemen konflik sosial, khususnya di komunitas lokal yang plural, sebagai langkah preventif dan pemulihan sosial yang berkelanjutan.
Mewujudkan Keadilan Politik di Era Globalisasi: Studi Kritis terhadap Ketimpangan dan Akses Kekuasaan : - Aldi Sajian; Ardan Alif
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1576

Abstract

Keadilan politik merupakan prinsip fundamental dalam memastikan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, di era globalisasi, dinamika politik sering kali mengalami kompleksitas baru yang memunculkan ketimpangan dalam akses kekuasaan. Globalisasi tidak hanya memengaruhi ekonomi dan budaya, tetapi juga memengaruhi struktur politik melalui arus informasi, tekanan transnasional, dan keterlibatan aktor global. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana ketimpangan politik muncul dan berlanjut dalam konteks globalisasi, serta bagaimana akses terhadap kekuasaan didistribusikan secara tidak merata di berbagai lapisan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, dokumen kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya politik dan ketimpangan partisipasi publik berkontribusi terhadap terbatasnya penerapan prinsip keadilan politik. Penelitian ini menekankan perlunya strategi inklusif yang menyeimbangkan kepentingan lokal dan global, serta memperkuat mekanisme partisipasi demokratis sebagai upaya mewujudkan keadilan politik yang nyata di era globalisasi.  
Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tanah Negara dalam Perspektif Keadilan Agraria: - Sugi Asadi; ruhadini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1577

Abstract

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah yang termasuk dalam kategori tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Eksistensi HGU memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria. Namun demikian, implementasi HGU sering kali menimbulkan persoalan terkait keadilan agraria, terutama dalam hal akses dan distribusi tanah bagi masyarakat lokal, konflik agraria, serta potensi ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Penelitian ini menyoroti bagaimana keberadaan HGU dapat dipandang dalam perspektif keadilan agraria, yakni sejauh mana kebijakan dan praktik pemberian HGU mampu mencerminkan asas pemerataan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Dengan pendekatan normatif dan analisis kritis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun HGU dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong produktivitas tanah, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam distribusi tanah, dominasi korporasi besar, dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, keadilan agraria menuntut adanya reformulasi kebijakan HGU yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tata kelola agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik Sumitro; Yorman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1578

Abstract

Legitimasi pemerintah merupakan fondasi utama bagi stabilitas politik dan keberlangsungan sistem demokrasi modern. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan informasi, legitimasi tidak lagi hanya ditentukan oleh proses elektoral formal, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu melibatkan publik dan mempertanggungjawabkan kebijakan secara transparan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara partisipasi publik dan akuntabilitas politik sebagai dua pilar penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan telaah pustaka kritis, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme partisipasi warga negarabaik melalui pemilu, forum deliberatif, maupun gerakan sosialserta efektivitas mekanisme akuntabilitas politik seperti pengawasan parlemen, media independen, dan sistem hukum yang adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas partisipasi publik dan penguatan akuntabilitas politik tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kajian ini menegaskan pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat modern untuk menjaga relevansi demokrasi di tengah tantangan populisme, disinformasi, dan krisis kepercayaan politik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika legitimasi pemerintah dan arah perkembangan demokrasi di abad ke 21.  
Analisis Perkawinan Anak Dan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Garut Nisa Nurmayani; Ikeu Kania
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1579

Abstract

Jumlah perkawinan anak pada tahun 2022 di Kabupaten Garut telah terjadi perkawinan anak sebanyak 475 perkawinan, diantaranya 38 jiwa terjadi kepada anak laki-laki dan 437 jiwa terjadi kepada anak perempuan. Perkawinan anak banyak diakibatkan oleh dampak dari pergaulan bebas (hamil diluar nikah), budaya masyarakat (pandangan stereotif) yang beranggapan bahwa perempuan yang tidak menikah terlalu lama akan dilabeli “perawan tua”, kondisi atau tuntutan ekonomi keluarga yang tidak seimbang, perjodohan atau kawin paksa, tuntutan keluarga dimana jika anak sudah menikah maka beban mereka akan berkurang, ataupun kemauan sendiri. Masalah ini mengakibatkan rendahnya ketahanan keluarga, indikasinya terlihat dari kecenderungan dalam emosi yang tidak stabil. Teori yang digunakan dalam mengaanalisis data ini adalah teori Patterson (2002) dimana ketahanan keluarga dilihat dari 3 aspek yaitu aspek organisasi, spiritual, dan aspek komunikasi. Dalam aspek organisasi mereka cenderung tidak paham tugas masing-masing yang mengakibatkan pihak luar ikut kendali dalam rumah tangga. Aspek spiritual pasangan yang menikah muda cenderung tidak baik, terbukti dari hasil wawancara bahwa mereka cenderung psimis dengan keadaan hidupnya, dan yang terakhir aspek komunikasi yang kerap kali mereka kesulitan berkomunikasi dikarnakan masih labilnya emosi.
Dialog Antarbudaya dan Dinamika Sosial Kota Multikultural: Studi Kasus Kota Metropolitan di Indonesia Maulana; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1581

Abstract

Kota-kota metropolitan di Indonesia menghadirkan lanskap sosial yang kompleks, di mana berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam ruang publik yang sama. Fenomena ini menimbulkan dinamika sosial yang unik, di mana interaksi antarbudaya menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk kohesi sosial sekaligus potensi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dialog antarbudaya dan implikasinya terhadap dinamika sosial di kota-kota multikultural di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan warga dan pemangku kebijakan, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog antarbudaya tidak hanya berperan dalam membangun toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga memengaruhi praktik sosial, mobilitas budaya, dan strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Namun, tantangan seperti segregasi sosial, stereotip budaya, dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas interaksi antarbudaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dialog antarbudaya merupakan mekanisme penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas kota multikultural, serta mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada penguatan integrasi sosial dan pengelolaan keberagaman budaya di kota-kota metropolitan.
Transformasi Nilai dan Praktik Sosial melalui Dialog Antarbudaya: Kajian Perubahan Sosial di Era Digital Zakir burhan; Lalu yoga vandita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1627

Abstract

Era digital telah menghadirkan dinamika baru dalam interaksi sosial, termasuk dalam konteks dialog antarbudaya. Transformasi nilai dan praktik sosial menjadi fenomena penting yang mencerminkan perubahan pola hubungan sosial, komunikasi, dan identitas budaya masyarakat. Studi ini menelaah bagaimana interaksi antarbudaya, yang difasilitasi oleh teknologi digital, memengaruhi adaptasi nilai, norma, dan praktik sosial di berbagai komunitas. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis pola komunikasi digital, konten budaya yang dibagikan, dan praktik sosial yang muncul dari dialog antarbudaya, baik di dunia maya maupun dalam interaksi sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi komunikasi tidak hanya mempercepat penyebaran nilai budaya, tetapi juga memunculkan reinterpretasi norma sosial yang bersifat adaptif dan inklusif. Dengan demikian, dialog antarbudaya di era digital berperan sebagai agen transformasi sosial yang memungkinkan munculnya praktik sosial baru dan perubahan nilai secara dinamis. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara teknologi, budaya, dan transformasi sosial di masyarakat kontemporer.
Politik Globalisasi: Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial Aldi Sajian; Ardan Alif
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1628

Abstract

Globalisasi ekonomi telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antarnegara, mendorong integrasi pasar, arus modal, serta pertukaran teknologi yang semakin cepat dan kompleks. Namun, di balik peluang pertumbuhan dan inovasi, globalisasi juga memunculkan tantangan serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan keadilan sosial. Studi ini menganalisis bagaimana ekonomi politik globalisasi memengaruhi kemampuan negara-negara mempertahankan kebijakan ekonomi independen di tengah tekanan pasar global, perjanjian perdagangan bebas, dan dominasi korporasi multinasional. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji dampak globalisasi terhadap ketimpangan distribusi kekayaan, pengaruh lembaga keuangan internasional, serta pergeseran struktur kekuasaan ekonomi dunia. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara berkembang menghadapi dilema antara membuka diri pada investasi asing demi pertumbuhan dan menjaga kemandirian ekonomi untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Selain itu, isu keadilan sosial menjadi sorotan utama karena globalisasi sering memperlebar jurang kesenjangan ekonomi, memarginalkan kelompok rentan, dan memperkuat ketidaksetaraan struktural. Kesimpulan dari analisis ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan mekanisme kebijakan nasional yang adaptif, agar globalisasi dapat diarahkan untuk mendukung kedaulatan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Peran Komunitas Lokal dalam Revitalisasi Ekosistem Urban: Studi tentang Gerakan Lingkungan Kota Febrian Febrian; Fadma rosita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1629

Abstract

Percepatan urbanisasi telah menimbulkan berbagai tantangan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem perkotaan, penurunan kualitas udara, berkurangnya ruang hijau, dan meningkatnya risiko bencana ekologis. Penelitian ini mengkaji peran komunitas lokal dalam revitalisasi ekosistem urban melalui studi tentang gerakan lingkungan kota. Fokus penelitian terletak pada bagaimana inisiatif akar rumput seperti kelompok warga, organisasi lingkungan berbasis komunitas, dan jaringan relawan mendorong perubahan positif melalui partisipasi aktif, edukasi publik, dan advokasi kebijakan ramah lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen pada beberapa gerakan lingkungan di kawasan perkotaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas lokal berperan strategis dalam memperkuat kesadaran ekologi, memulihkan ruang terbuka hijau, meningkatkan pengelolaan sampah, dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah serta sektor swasta. Selain itu, gerakan lingkungan kota berfungsi sebagai katalis dalam memperkuat identitas ekologis perkotaan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas lokal merupakan kunci keberhasilan revitalisasi ekosistem urban, sekaligus menjadi model keberlanjutan yang relevan untuk diterapkan di kota-kota lain.
Menyatukan Perbedaan: Peran Dialog Antarbudaya dalam Memperkuat Identitas Kolektif di Era Globalisasi Sugi Asadi; Inayah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1630

Abstract

Globalisasi telah mendorong semakin intensnya interaksi antarbudaya, yang sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan identitas kolektif suatu komunitas. Di tengah arus global yang serba cepat, perbedaan budaya dapat menimbulkan gesekan, kesalahpahaman, dan potensi fragmentasi sosial. Artikel ini membahas pentingnya dialog antarbudaya sebagai strategi untuk menyatukan perbedaan dan memperkuat identitas kolektif. Dialog antarbudaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas kelompok, tetapi juga sebagai medium untuk saling memahami nilai, norma, dan praktik budaya yang berbeda. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa dialog yang efektif dapat menumbuhkan empati, membangun rasa saling menghargai, dan memperkuat solidaritas sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa identitas kolektif bukanlah suatu konstruksi statis, melainkan terbentuk melalui proses interaksi yang inklusif dan reflektif. Dengan demikian, dialog antarbudaya menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan resilient di era globalisasi.

Page 13 of 17 | Total Record : 162

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue