cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Core Subject : Economy, Science, Engineering,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5,174 Documents
 507   508   509   510   511 
The Effectiveness of Logo Design and Packaging form Towards the Buying Interest in Pisang Lumer and Aneka Keripik (Do’a Ibu) Roszila, Roszila; Asrofillah, Muhammad Fuad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6783

Abstract

In an era of intense market competition, visual branding elements such as logo design and packaging form are critical for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to capture consumer attention and differentiate their products. This study addresses a specific gap in visual branding research within peripheral Indonesian markets by analyzing the effectiveness of logo design and packaging form on consumer buying interest for Pisang Lumer and Aneka Keripik (Do'a Ibu) in Bengkalis. Employing a quantitative methodology, primary data were collected through structured Likert-scale questionnaires distributed during the Polbeng Business Expo. Utilizing purposive sampling alongside Slovin’s formula, 171 valid responses were successfully gathered from an estimated population of 300 visitors who had directly interacted with the products. Following rigorous instrument quality and classical assumption tests, the data were evaluated using multiple linear regression analysis. The empirical results indicate that both visual branding elements exert a positive and statistically significant impact on purchasing interest. Specifically, logo design demonstrates a stronger, more dominant influence (β = 0.580, p < 0.001) compared to packaging form (β = 0.286, p < 0.001). Furthermore, the Adjusted R² value reveals that these variables collectively explain 64.4% of the variation in consumer buying interest. These findings strongly suggest that resource-constrained MSMEs should prioritize clear logo optimization alongside functional, consumer-aligned packaging to strengthen competitiveness and stimulate purchasing decisions.
Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi Firmansyah, Allyssa Midya; Wiyanti, Rahma
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kategori Papan Utama periode 2020–2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 10 perusahaan sampel dengan total 50 observasi selama lima tahun penelitian, sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa semakin besar aset perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak cenderung menurun. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dari institusi dapat memicu kebijakan manajemen untuk melakukan efisiensi beban pajak demi kepentingan pemegang saham. Selain itu, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (karena nilai koefisien 0,0504 > 0,05), namun Komisaris Independen terbukti mampu memoderasi memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance (karena nilai koefisien -1,8464 > 0,05). Secara simultan, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sampel. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dan investor dalam memahami dinamika tata kelola perusahaan terhadap kepatuhan pajak di sektor industri. Manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan komisaris independen untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang agresif.
Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kontrak Hutang terhadap Transfer Pricing Noviyanti, Tri; Prastiani, Siti Chaerunisa
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pajak, mekanisme bonus, dan kontrak hutang, sedangkan variabel dependennya adalah transfer pricing. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada teori keagenan dan teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa manajemen memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan kepentingannya, termasuk dalam menentukan kebijakan transfer pricing. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI, dengan jumlah sebanyak 68 perusahaan hingga tahun 2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 21 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian, seperti ketersediaan laporan keuangan lengkap dan konsisten selama periode pengamatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2016 untuk pengolahan data awal serta software EViews 13 untuk melakukan analisis regresi data panel. Metode ini dipilih karena mampu mengakomodasi data lintas waktu dan individu sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat hipotesis yang diajukan: (1) secara parsial pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, (2) secara parsial mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, (3) secara parsial kontrak hutang berpengaruh terhadap transfer pricing, dan (4) secara simultan pajak, mekanisme bonus, dan kontrak hutang berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi, serta regulator dalam memahami determinan kebijakan transfer pricing di Indonesia.
Analisis Yuridis Mengenai Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Putusan Nomor 723/PDT/2021/PT DKI) Sapitri, Ni Ketut Ayu Diah; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7133

Abstract

Force majeure merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar kekuasaan debitur sehingga dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam suatu perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep force majeure dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang diklaim sebagai force majeure dalam perkara tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai force majeure relatif, yaitu kondisi yang tidak menghapus kewajiban debitur secara permanen, melainkan hanya menunda pelaksanaannya. Dalam hal ini, debitur tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah keadaan memaksa tersebut berakhir. Penerapan force majeure juga dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab atas ganti rugi, biaya, dan bunga, sepanjang terpenuhi unsur-unsur yang ditentukan, baik secara objektif maupun subjektif, yaitu peristiwa terjadi di luar kendali debitur, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan klausul force majeure dalam perjanjian, termasuk pengaturan mengenai mekanisme penyesuaian kewajiban dan prosedur pemberitahuan. Selain itu, hakim diharapkan menerapkan prinsip proporsionalitas guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan kontraktual, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Analisis Kepuasan Konsumen pada Unilever di Tokopedia Menggunakan Text Mining Irene, Junistasya; Alam, Syamsu; Jamil, Muh.
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Unilever yang dijual melalui platform e-commerce Tokopedia dengan memanfaatkan metode Text Mining yang didukung oleh data kuesioner. Data penelitian diperoleh melalui proses web scraping terhadap 5.460 ulasan pelanggan di Tokopedia serta pengumpulan data primer melalui kuesioner kepada 40 responden. Analisis text mining dilakukan melalui beberapa tahapan preprocessing teks yang meliputi cleaning, case folding, tokenizing, stopword removal, dan stemming untuk menghasilkan data yang lebih terstruktur dan siap dianalisis. Selanjutnya dilakukan analisis N-gram, khususnya bigram dan trigram, serta visualisasi network graph untuk mengidentifikasi pola kata yang sering muncul serta hubungan antar konsep dalam ulasan pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memberikan ulasan positif terhadap produk Unilever. Kata-kata seperti “bagus”, “mantap”, “sesuai”, dan “recommended” muncul secara dominan dalam ulasan pelanggan, yang menunjukkan bahwa kesesuaian produk dengan deskripsi, kualitas produk, serta kualitas layanan penjual menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan konsumen. Di sisi lain, beberapa ulasan negatif masih ditemukan, terutama terkait kondisi barang rusak, permasalahan pengemasan, serta proses pengiriman dan pengembalian dana. Hasil analisis kuesioner juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan nilai rata-rata kualitas produk sebesar 4,55 dan kualitas layanan sebesar 4,45 pada skala Likert lima poin. Temuan ini menunjukkan bahwa ulasan pelanggan pada platform e-commerce dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam memahami persepsi, pengalaman, serta tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara daring.
Analisis Peningkatan Kinerja Operasional dan Pelayanan Terminal Tipe B Kota Bekasi dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process Fajriya, Jihan; LR Sitanggang, Regina Dian; Inzaky, Arighi Wivka; Raharjo, Raden Caesario Boing Rachmat
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7361

Abstract

Terminal sebagai simpul transportasi darat memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas perkotaan. Seiring dengan perkembangan kota dan perubahan pola perjalanan masyarakat, Terminal Tipe B Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan dalam hal kualitas fasilitas dan kinerja operasional yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pelayanan Terminal Tipe B Kota Bekasi serta menetapkan urutan prioritas peningkatan kinerja operasional dan pelayanan berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu pendekatan pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Penilaian dilakukan melalui teknik purposive sampling kepada responden ahli yang memahami operasional terminal, meliputi petugas dan pengelola terminal. Lima kriteria ditetapkan sebagai dasar evaluasi, yakni fasilitas utama, fasilitas penunjang, fasilitas keselamatan, fasilitas keamanan, serta fasilitas aksesibilitas dan kesetaraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan menempati bobot prioritas tertinggi di antara seluruh kriteria dengan nilai eigen vector sebesar 0,41, diikuti oleh fasilitas utama sebesar 0,26. Dari sisi alternatif kebijakan, modernisasi sistem keamanan dan keselamatan terpilih sebagai prioritas utama dengan nilai sintesis global sebesar 0,437, disusul revitalisasi fasilitas utama sebesar 0,431, dan peningkatan fasilitas penunjang sebesar 0,132. Tingkat konsistensi perhitungan secara keseluruhan berada pada nilai CR sebesar 0,03, jauh di bawah ambang batas 0,1, sehingga seluruh hasil penilaian dinyatakan valid dan konsisten. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah dan pengelola terminal dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Tipe B Kota Bekasi.
Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ferdyansyah, Muhammad Rico; Prawesthi, Wahyu; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa, dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya yang melampaui kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa telah diatur secara komprehensif dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, hingga KUHAP. Kerangka hukum ini mengadopsi prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan continuum of force. Kedua, sistem pertanggungjawaban hukum bersifat multidimensi, mencakup pertanggungjawaban pidana (KUHP), perdata (KUHPerdata), administratif (UU No. 30 Tahun 2014), disiplin (Kode Etik Polri), dan HAM (Komnas HAM). Ketiga, ditemukan kesenjangan signifikan antara norma (law in books) dan implementasi di lapangan (law in action), yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum acara pidana di tingkat garda terdepan, penyalahgunaan diskresi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: Pertama, Polri perlu merevolusi sistem pelatihan hukum dan prosedur bagi anggota Satuan Samapta secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat akuntabilitas melalui adopsi teknologi (seperti body-worn camera) dan reformasi sistem pengawasan internal yang transparan. Ketiga, membangun kemitraan pengawasan dengan lembaga eksternal dan masyarakat sipil. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan imparsial terhadap setiap pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pencemaran Nama Baik melalui Restorative Justice Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Hermawan, Syahrul Dwi; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7400

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital. Penyebaran informasi yang cepat dan tanpa batas seringkali memicu terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang efektif, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah mengakomodasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimana implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan serta berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana.
Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa Pratama, Ferry Putra; Handayati, Nur; Paramitha, Vallencia Nandya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7405

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar kewenangan yang dimiliki tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal POLRI mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pengamanan unjuk rasa lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis, serta penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan personel, eskalasi emosi massa, dan potensi provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Perjanjian Kredit Perbankan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Lidiawati, Lidiawati; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korelasi perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dalam bidang perbangkan Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstifkarena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Hasil penelitian adalah aturan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang di atur dalam undang-undang hukum perdata dan undang-undang hak tanggungan. Pemberian kredit yang awalnya sudah di sepakati oleh debitur dan kreditur selalu memiliki sifat timbal balik yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, untuk menuntut semua pemenuhan prestasi dari debitur dan melaksanakan semua pemenuhan prestasinya. Dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi jika tidak berjalan sebagaimana yang sudah di sepakati oleh kreditur dan debitur maka timbul namanya wanprestasi. Hal tersebut yang di lakukan oleh debitur yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Kreditur. Debitur telah lalai melakukan kewajibannya untuk mengangsur kredit yang telah di berikan fasilitas kredit kepada kreditur sehingga menimbulkan akibat hukum.

Page 509 of 518 | Total Record : 5174

 507   508   509   510   511 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April Vol. 4 No. 4 (2026): November - January Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April Vol. 3 No. 4 (2025): November - January Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus - October Vol. 3 No. 2 (2024): Mei - Juli Vol. 3 No. 1 (2024): Februari - April Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022) More Issue