cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 390 Documents
 35   36   37   38   39 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DAERAH WISATA GUNDALING BERASTAGI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Elpandi Perangin-angin; Abd Rahman Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1633

Abstract

Implementasi kebijakan sertifikasi halal merupakan bagian penting dalam pengembangan pariwisata halal dan perlindungan konsumen Muslim. Kawasan wisata Gundaling Berastagi sebagai salah satu destinasi unggulan di Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan kuliner halal melalui rumah makan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, implementasi kebijakan sertifikasi halal pada tingkat daerah tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pelaku usaha maupun pengawasan pemerintah. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya. Banyak pelaku usaha yang masih beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Selain itu, sebagian pelaku usaha juga menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal cukup rumit dan memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi mereka untuk melakukan sertifikasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata Gundaling Berastagi dengan menggunakan perspektif maqasid syariah dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik rumah makan dan pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan literatur ilmiah dari jurnal bereputasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, serta dianalisis menggunakan kerangka maqasid syariah dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal belum optimal akibat rendahnya literasi regulasi halal, persepsi kompleksitas prosedur, dan keterbatasan pendampingan institusional. Dalam perspektif maqasid syariah, kebijakan ini memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal), namun kemaslahatan kolektif belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola halal berbasis kolaborasi multipihak guna mendukung keberlanjutan pariwisata halal daerah.
PERBANDINGAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM POLITIK HUKUM ISLAM: SEBUAH UPAYA MENUJU KEADILAN SUBSTANTIF Joko Widodo; Mufidah Cholil; Masiroh Ilyas
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1639

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun regulasi anti korupsi telah dibangun melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, efektivitas penegakannya masih terkendala oleh faktor struktural dan institusional. Penelitian ini, akan menganalisis efektivitas instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia melalui studi komparatif dengan Singapura, serta menganalisis dalam perspektif Politik Hukum Islam (Siyasah Syar’iyyah). Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Konseptual (Conceptual Approach) dan perbandingan hukum (comparative legal study).  Bahan hukum diperoleh dari regulasi anti korupsi, dokumen kelembagaan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada independensi lembaga, konsistensi penerapan sanksi, kepastian hukum, dan komitmen politik. Indonesia menghadapi hambatan berupa tumpang tindih regulasi, intervensi politik, lemahnya efek jera, serta keterbatasan independensi kelembagaan. Sebaliknya, Singapura berhasil membangun sistem antikorupsi yang lebih efektif melalui regulasi sederhana, lembaga independen yang kuat, pengawasan ketat, dan penegakan hukum konsisten. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, model Singapura lebih dekat dengan prinsip maqāṣid al-syarī ‘ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan publik (maṣlaḥah ‘āmmah).
LEGITIMASI KRIMINALISASI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: PERLINDUNGAN NASAB DAN KEHORMATAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA Febby Nur Azmi; Muhsan Syarafuddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1646

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi kriminalisasi nikah siri dalam perspektif maqashid syariah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hifz an-nasl (keturunan) dan hifz al-'ird (kehormatan) dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas status hukum nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan dan anak, namun belum banyak yang mengkaji legitimasi kriminalisasi nikah siri melalui integrasi pendekatan maqashid syariah dan teori otoritas negara (siyasah syar'iyyah). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqashid syariah yang didukung studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara fikih apabila memenuhi rukun dan syarat, praktik tersebut menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak akibat tidak adanya pencatatan administratif. Analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi nikah siri hanya dapat memperoleh legitimasi dalam perspektif maqashid syariah apabila diterapkan secara proporsional, selektif, dan sebagai ultimum remedium untuk melindungi keturunan (hifz an-nasl) dan kehormatan (hifz al-'ird). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi maqashid syariah dan siyasah syar'iyyah dalam mengevaluasi legitimasi kriminalisasi sebagai instrumen perlindungan terhadap kedua tujuan tersebut. Penelitian ini memperluas penggunaan maqashid syariah sebagai instrumen evaluasi kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia.
PENERAPAN UU NO. 6 TAHUN 2014 PASAL 55 TENTANG FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DI DESA PENYANDINGAN KECAMATAN BANGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT Mardiyan Mardiyan; Frenki Frenki; Edi Susilo
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1658

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang menempatkan BPD sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kondisi empiris yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat, rendahnya transparansi, serta lemahnya efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Rumusan masalah penelitian mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap BLT Dana Desa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan analisisnya dalam perspektif fiqh siyāsah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD telah dilaksanakan melalui musyawarah desa, pengawasan penetapan penerima manfaat, dan pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, namun pelaksanaannya masih bersifat formal dan belum substantif. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, dan belum optimalnya independensi pengawasan. Dalam perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan prinsip hisbah, amanah, dan al-'adālah, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.
IMPLEMENTASI HUKUM POSITIF (KHI PASAL 116 HURUF F) DALAM MENYIKAPI DALIL PERSELINGKUHAN DI APLIKASI TIKTOK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: (Studi Putusan PA Kab. Malang No. 3687/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg) Kevin Zidane Nugroho; Bayu Kasa Pranata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aplikasi TikTok sebagai dalil perselingkuhan serta mengkaji implementasi Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutus perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3687/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Mengisi celah antara kajian sosiologis dan normatif yang kerap terpisah, penelitian ini menegaskan novelty (kebaruan) dan kontribusi teoretisnya melalui formulasi "model pragmatisme yudisial" sebagai sebuah konstruk baru dalam hukum pembuktian peradilan agama. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach), hasil penelitian menunjukkan bahwa jejak interaksi digital TikTok tidak diposisikan sebagai alat bukti utama, melainkan direduksi secara fungsional sebagai causa proxima (pemicu konflik) yang dikonstruksi menjadi keadaan syiqaq melalui pembuktian empiris. Sebagai simpulan, konstruk model pragmatisme yudisial ini berhasil menjembatani kekakuan hukum pembuktian elektronik dengan keadilan substantif; majelis hakim secara presisi menitikberatkan pembuktian pada akibat perselisihan (pisah rumah) alih-alih terjebak pada pengujian validitas forensik digital.
KORELASI ANTARA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MINAT BELAJAR PAI SISWA SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG M Nurudin M Nurudin; Saiful Bahri; Robiyah Nur
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1756

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Teknologi Informasi terhadap Minat Belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada peserta didik, kemudian dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman, uji regresi linear sederhana, uji F, serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Teknologi Informasi dan Minat Belajar dengan nilai korelasi r = 0,520 dan signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berada pada kategori sedang. Hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,444 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), serta nilai F hitung sebesar 15,465 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model regresi signifikan. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,179 menunjukkan bahwa Teknologi Informasi memberikan kontribusi sebesar 17,9% terhadap Minat Belajar, sedangkan 82,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pembelajaran PAI terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan minat belajar peserta didik, meskipun perlu dioptimalkan melalui strategi pedagogis yang tepat agar dampaknya lebih maksimal.
KINÂYAH DALAM NIKAH, TALAK DAN RUJUK PERSPEKTIF ASY-SYAFII Hafiz Muhamad Amin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1794

Abstract

Kinâyah adalah lafaz yang maknanya samar disebabkan penggunaan lafaz itu dalam kalimat.Masalah timbul ketika kinâyah diungkapkan untuk nikah, talak dan rujuk, sebab kinâyahmemiliki makna hakiki dan majasi. Makna manakah yang digunakan? Di sinilah Imam Syafiihadir memberikan jawaban. Fokus penelitian ini untuk mengetahui kedudukan, penggunaan danakibat hukum penggunaan kinâyah dalam nikah, talak dan rujuk menurut Imam Syafii. Jenispenelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan data-data kualitatifsebagai subjek dan objeknya yang meliputi kitab-kitab fikih dan usul fikih karya Imam Syafiidan kitab-kitab fikih dan usul fikih mazhab Syafii. Lafaz-lafaz nikah, talak dan rujuk yangdikategorikan sebagai kinâyah dikelompokkan, dicarikan pola dan digeneralisasi dalam satukesatuan klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Imam Syafii menyamakan antara nikahdan rujuk yang diungkapkan dengan lafaz kinâyah, yaitu tak ada kinâyah dalam nikah dan rujuk.Sementara, untuk kinâyah talak harus disertai niat. 2) Dalam pandangan Imam Syafii,penggunaan kinâyah dalam nikah dan rujuk tidak diperbolehkan. Sementara dalam talak, lafazkinâyah boleh dan absah digunakan dengan disertai niat. 3) Imam Syafii memandang, nikah danrujuk dengan lafaz kinâyah tidak absah, sementara talak dengan lafaz kinâyah jatuh apabiladisertai niat.
SILENT TREATMENT DALAM PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP MU‘ĀSYARAH BI AL-MA‘RŪF Fera Nofia Amanda Fitri; Eko Hidayat; Hasanuddin Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku Silent Treatment dalam relasi suami istri serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis library research melalui pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa kitab fikih, buku akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Silent Treatment tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam apabila dilakukan secara sementara sebagai bentuk pengendalian emosi dan diarahkan untuk ishlāh serta tidak berlangsung berkepanjangan. Penghentian komunikasi yang bersifat sementara dan tidak melebihi batas yang ditoleransi syariat dapat dipahami sebagai upaya perbaikan hubungan. Namun, Silent Treatment bertentangan dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf apabila dilakukan secara sengaja, berulang, melebihi batas kewajaran, dan bertujuan memberikan tekanan emosional kepada pasangan. Dalam kondisi demikian, Silent Treatment dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian emosional yang tidak sejalan dengan prinsip perlakuan baik dalam relasi suami istri serta berpotensi merusak tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS DALAM MEMBENTUK AKHLAKUL KARIMAH PADA SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 KOTA JAMBI Joko Joko; Hasirah Hasirah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1586

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena degradasi moral di kalangan pelajar yang menuntut penguatan pendidikan karakter religius di sekolah. Penelitian bertujuan mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter religius, faktor penghambat, dan faktor pendukung dalam membentuk akhlakul karimah siswa di SMP Negeri 14 Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter religius telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui kegiatan rutin dan berkelanjutan, meliputi pembiasaan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tadarus al-Qur'an, shalat Zuhur berjamaah, serta yasinan dan doa bersama setiap hari Jumat. Penanaman nilai religius juga diintegrasikan dalam pembelajaran melalui keteladanan guru dan pembiasaan sikap jujur, disiplin, sopan santun, dan bertanggung jawab. Faktor penghambat meliputi rendahnya motivasi sebagian siswa serta pengaruh lingkungan luar dan media sosial. Adapun faktor pendukung mencakup dukungan kepala sekolah, kerja sama antar guru, dukungan orang tua, dan ketersediaan fasilitas keagamaan yang memadai.
EPISTEMOLOGI DAN FILOSOFI HUKUM EKONOMI ISLAM: KONSEP ‘ADL, MAṢLAḤAH, DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH SEBAGAI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ISLAM Ingah Maulana; Nawir Yuslem; Akmaluddin Syahputra; Iwan Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1657

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengonstruksi paradigma penyelesaian sengketa ekonomi Islam yang berlandaskan epistemologi dan filosofi hukum Islam melalui integrasi konsep ‘adl (keadilan), maṣlaḥah (kemaslahatan), dan maqāṣid al-syarī’ah (tujuan hukum Islam). Permasalahan yang dikaji adalah kecenderungan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masih berorientasi pada pendekatan formalistik-legalistik, sehingga sering mengabaikan aspek keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak dalam menghadapi kompleksitas transaksi bisnis modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data dianalisis secara hermeneutik terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer di bidang Ushul Fiqh dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ‘adl, maṣlaḥah, dan maqāṣid al-syarī’ah membentuk suatu paradigma yang saling terintegrasi dan dapat menjadi dasar operasional dalam penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Paradigma ini mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih adaptif, solutif, dan berorientasi pada perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian ini menyimpulkan bahwa filosofi hukum ekonomi Islam mampu menawarkan solusi yang lebih komprehensif dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, lembaga peradilan agama dan badan arbitrase syariah perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī’ah ke dalam hukum acara dan pertimbangan putusan, serta mendorong pengembangan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek formal akad, tetapi juga pada kemaslahatan jangka panjang bagi masyarakat.

Page 38 of 39 | Total Record : 390

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue