cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 390 Documents
 35   36   37   38   39 
PERAN BAZNAS KOTA SURABAYA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MELALUI PENDANAAN BERBASIS ZIS (ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH) Listiyowati Listiyowati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1758

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya dalam mendukung pengembangan industri halal melalui pendanaan berbasis zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta merumuskan model konseptual ZIS Halal Ecosystem. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Kota Surabaya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Informan berjumlah 10 orang, terdiri atas 4 informan internal dan 6 pelaku UMKM penerima manfaat program. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Surabaya mengoptimalkan dana ZIS sebagai instrumen Islamic social finance melalui bantuan modal usaha, alat produksi, pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, legalitas produk, dan akses pasar, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jangkauan penerima manfaat, rendahnya literasi halal, belum optimalnya monitoring dan evaluasi, serta belum terintegrasinya pendanaan, pendampingan, sertifikasi halal, dan akses pasar. Penelitian ini menawarkan ZIS Halal Ecosystem Model sebagai model konseptual yang mengintegrasikan pendanaan ZIS, pemberdayaan UMKM, sertifikasi halal, pendampingan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar untuk mendukung pembangunan ekosistem industri halal yang berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) HURUF B PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Nilam Cahya; Zuhraini Zuhraini; Nurasari Nurasari
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1760

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa. Permasalahan akademik penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengamanatkan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan kondisi empiris di Desa Lawang Agung yang masih menunjukkan berbagai kendala pembangunan. Kondisi tersebut tercermin dari belum terpenuhinya beberapa kebutuhan pembangunan, seperti penyediaan air bersih, drainase, tempat pembuangan sampah, dan perbaikan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Rumusan masalah penelitian mencakup implementasi Pasal 6 Ayat (3) Huruf b Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2024 di Desa Lawang Agung serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah menunjukkan pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan pembinaan dan pendanaan dari pemerintah daerah agar implementasi pembangunan desa lebih efektif.
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI TERHADAP KOMODIFIKASI BAHASA NEGATIF DALAM PENAMAAN PRODUK KULINER KONTEMPORER Marhadi Muhayyar; Syahid Makdum Ibrohim; Hasanudin Hasanudin; Muhammad Iqbal Badrudin; Muhammad Nora Burhanudin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1557

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena maraknya strategi pemasaran kuliner kontemporer di Indonesia yang menggunakan nama produk, menu, atau tempat makan berkonotasi buruk, seram, atau vulgar (seperti "Mie Setan" atau "Rawon Iblis"). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis argumentasi hukum Islam dan ketetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap fenomena tersebut serta implikasinya terhadap sertifikasi halal. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan corak ushul fiqh. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pola pikir deduktif berlandaskan teori Maqashid asy-Syari'ah dan kaidah Sadd adz-Dzari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penamaan produk berkonotasi buruk bertentangan dengan etika muamalah Islam karena nama mengandung doa dan identitas. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000), produk dengan nama berkonotasi buruk tidak dapat disertifikasi halal. Pelarangan ini merupakan upaya menutup celah kerusakan (Sadd adz-Dzari'ah) guna mencegah normalisasi bahasa negatif dan menjaga kesantunan sosial serta sensitivitas akidah umat Islam di ruang publik.
QIWĀMAH DALAM PUSARAN NARASI GENDER: DAKWAH ISLAM SEBAGAI SOLUSI KETAHANAN KELUARGA MUSLIM MENUJU SDGs 2030 Annisa Taqiyya Nurhaqiqiy; Muhammad Ali Yafi; Ardhi Nugraha; Siti Nuri Nurhaidah; Ahmad Irfan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1569

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep qiwāmah dalam perspektif tafsir klasik dan maqāshid  al-syarī'ah sebagai respons atas krisis ketahanan keluarga Muslim Indonesia di tengah pusaran narasi gender kontemporer. Krisis ini ditandai oleh lonjakan angka perceraian yang mencapai 438.168 kasus pada tahun 2025 (meningkat dari 399.921 kasus pada 2024), fenomena fatherless yang menjangkau 20,1% anak Indonesia di bawah usia 18 tahun, serta meluasnya narasi gender sekuler yang cenderung mengeliminasi peran qiwāmah laki-laki atas nama emansipasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dan pendekatan tafsir maqāshid ī, penelitian ini menemukan bahwa: (1) qiwāmah adalah amanah kepemimpinan yang berdimensi nafkah, perlindungan, pendidikan, dan kemitraan—bukan instrumen dominasi; (2) krisis qiwāmah terbukti secara empiris berkontribusi pada disintegrasi keluarga dan fenomena fatherless; (3) dakwah Islam melalui empat sarana—bimbingan pra-nikah, konseling keluarga berbasis Islam, tarbiyah usriyyah, dan dakwah digital—terbukti efektif merevitalisasi fungsi qiwāmah; serta (4) qiwāmah berbasis maqāshid  al-syarī'ah memiliki relevansi langsung dengan pencapaian SDG 3, 4, 5, 10, dan 16. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah literatur yang belum mengintegrasikan qiwāmah, dakwah, dan SDGs secara komprehensif dalam satu kerangka analisis.
REAKTUALISASI LARANGAN ZINA DALAM SURAH AL-ISRA SEBAGAI LANDASAN DAKWAH PEMUDA: KRITIK TERHADAP BUDAYA PACARAN DAN KONSEP TA’ARUF Muhammad Luthfi Sulaeman; Muhammad Fahmi Hanief; Muhammad Zakariya; Siti Nuri Nurhaidah; Ahmad Irfan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1582

Abstract

Fenomena pacaran di kalangan pemuda Muslim dewasa ini menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan arus globalisasi dan perubahan pola interaksi sosial. Praktik tersebut seringkali dipandang sebagai hal yang lumrah, meskipun dalam perspektif ajaran Islam memiliki potensi besar mengarah pada perbuatan yang dilarang, khususnya zina. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kembali (reaktualisasi) larangan zina dalam Surah Al-Isra sebagai landasan normatif dalam dakwah kepada generasi muda, serta memberikan kritik konstruktif terhadap budaya pacaran dan pemahaman yang kurang tepat mengenai konsep ta’aruf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis tematik (tafsir maudhu’i) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan mendekati zina, khususnya ayat “wa lā taqrabū az-zinā”. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak hanya menekankan pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh bentuk aktivitas yang dapat mendekatkan kepada perbuatan tersebut, termasuk interaksi bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam konteks ini, budaya pacaran dipandang sebagai salah satu pintu yang berpotensi mengarah pada pelanggaran norma syariat. Lebih lanjut, artikel ini menyoroti pentingnya pelurusan konsep ta’aruf sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam proses perkenalan menuju pernikahan. Ta’aruf yang benar bukan sekadar pengganti istilah pacaran, tetapi merupakan mekanisme yang diatur dengan adab, batasan syar’i, serta tujuan yang jelas. Oleh karena itu, dakwah pemuda perlu diarahkan pada penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Qur’an, khususnya dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri (iffah) dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekatkan kepada zina. Reaktualisasi nilai larangan zina dalam Surah Al-Isra memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan moral generasi muda saat ini. Dakwah yang berbasis pada pendekatan Qur’ani diharapkan mampu membentuk pemuda yang memiliki kesadaran religius yang kuat, serta mampu mengimplementasikan konsep ta’aruf secara benar sebagai solusi terhadap fenomena pergaulan bebas.
TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERAN KEPALA DESA PADA PASAL 3 HURUF C PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMELIHARAAN KEBUDAYAAN LAMPUNG: (Studi di Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur) Maulana Habib Hizbulloh; Maimun Maimun; Erik Rahman Gumiri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai pemeliharaan kebudayaan di Desa Bungkuk melalui perspektif Siyāsah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dimana data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terkait kebijakan pelestarian budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Bungkuk telah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai Ulil Amri lokal dengan memfasilitasi upacara adat, melindungi situs Prasasti Bungkuk, dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, musyawarah serta keadilan dalam setiap kebijakan desa. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara kepatuhan terhadap hukum positif negara dan tanggung jawab moral-religius pemimpin desa menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal serta mencegah degradasi moral akibat arus globalisasi.
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN SIYASAH TANFIDZIYYAH DI DESA TANJUNG DURIAN KABUPATEN OKU SELATAN Ayu Listia Arifin; Nisaul Haq Bintu Has; Nor Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1642

Abstract

Amanah yang telah diberikan kepada pemerintah desa menuntut adanya tanggung jawab serta kemampuan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa dengan optimal. Namun, ketika melaksanakan inisiatif pembangunan di Desa Tanjung Durian, banyak kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dan juga rendahnya jumlah anggota masyarakat yang ikut serta memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya respons pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemantauam dan pengawasan, menganalisis faktor-faktor tersebut dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan dengan informan yang berpartisipasi dalam perancangan desa dan juga yang membantu melaksanakan proyek di masyarakat. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan anggota masyarakat desa. Data dari wawancara ini dilengkapi dengan observasi lapangan, dan data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif yang meliputi teknik reduksi data dan penyajian data, diikuti dengan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengungkapkan tiga temuan utama.  Meskipun pemerintah Desa Tanjung Durian telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 82, pelaksanaan kegiatan ini masih belum optimal karena pemerintah dan masyarakat gagal membangun kerja sama yang baik terlihat dari beberapa indikator infrastruktur jalan rusak, tidak adanya sistem pengelolaan sampah, dan tambak ikan yang terbengkalai. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip wizarah jika dianalisis dengan pendekatan siyasah tanfidziyyah, namun penerapan nilai-nilai syura dan ta'awun antara pemimpin dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Terakhir, keterlambatan pembangunan seringkali merupakan akibat dari kelalaian pemerintah desa, tetapi juga karena masyarakat desa kurang menyadari keterlibatan mereka dalam proses pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 82. Penelitian ini merekomendasikan penguatan forum musyawarah desa sebagai ruang bagi anggota masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, peningkatan pengawasan fungsi BPD, dan penerapan prinsip-prinsip syura dan ta'awun dalam melaksanakan proses pembangunan desa dengan memperhatikan hukum dan prinsip-prinsip pelaksanaan siyasah tanfidziyyah.
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK DALAM FILM AIR MATA DI UJUNG SAJADAH Sodri Syaputra; Jayusman Jayusman; Ahmad Fauzan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1655

Abstract

Film Air Mata di Ujung Sajadah merepresentasikan konflik hak asuh anak yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat Indonesia. Meskipun kajian mengenai hadhanah telah banyak dilakukan, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek normatif hukum Islam atau penyelesaian hak asuh pasca perceraian, sedangkan analisis representasi nilai hukum keluarga Islam dalam media film masih relatif terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis representasi nilai hukum keluarga Islam mengenai hak asuh anak dalam film Air Mata di Ujung Sajadah serta menjelaskan relevansinya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), pendekatan hukum normatif, dan metode berpikir deduktif. Data primer berupa film Air Mata di Ujung Sajadah, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut merepresentasikan nilai hukum keluarga Islam dalam pengasuhan anak yang meliputi tanggung jawab orang tua, kasih sayang (raḥmah), keadilan substantif, dan perlindungan keturunan (hifẓ al-nasl). Hak asuh anak dipahami sebagai amanah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sebagai hak absolut orang tua. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum keluarga Islam terhadap representasi konflik hak asuh anak dalam media film melalui pendekatan normatif yang mengintegrasikan prinsip hadhanah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan hukum positif Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan pertimbangan psikologis anak dalam mewujudkan keadilan substantif.
PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN : (Studi Program Pemberdayaan Zakat LAZC) Kasyono Kasyono
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1749

Abstract

Pemberdayaan Zakat Produktif merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi Mustahik. Pemberdayaan Zakat  merupakan tantangan bagi Badan/ Lembaga Zakat yang bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh LAZC (Lembaga Amil Zakat Cilacap) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan program pemberdayaan zakat produktif melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Kegiatan ini memberi kemampuan dan kemandirian sehingga mustahik sudah dapat memberikan infaq. Oleh sebab itu, program pemberdayaan zakat produktif oleh LAZC perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya.
HUKUM PENGGUNAAN SUARA ORANG LAIN DENGAN SISTEM AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) PADA PRODUKSI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Aja Maimuna; Fatimah Zahara
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1843

Abstract

Penelitian ini telah menganalisis penggunaan suara orang lain dengan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada produksi konten media sosial dalam perspektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi AI yang memungkinkan suara seseorang direplikasi atau dimanipulasi untuk menghasilkan konten digital, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kebolehan penggunaannya dalam perspektif Islam, khususnya berkaitan dengan kemaslahatan, kerugian, hak, dan privasi pemilik suara. Penelitian ini telah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Populasi penelitian berupa bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penggunaan teknologi AI, perlindungan hak pribadi, media sosial, dan Maslahah Mursalah, sedangkan sampel penelitian berupa bahan hukum dan literatur yang dipilih secara relevan dengan objek kajian. Instrumen penelitian berupa studi dokumen melalui penelusuran dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan bahan pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suara orang lain dengan sistem AI pada produksi media sosial pada dasarnya telah dapat diperbolehkan dalam Islam sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Penggunaan tersebut harus memberikan manfaat, tidak menimbulkan kerugian material maupun nonmaterial, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta tetap menghormati hak dan privasi pemilik suara. Persetujuan pemilik suara juga harus diperoleh secara sah dan sukarela, sementara data suara dan informasi pribadi harus dilindungi dari penyalahgunaan. Dengan demikian, penggunaan suara berbasis AI telah dapat diterima apabila berorientasi pada kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Page 39 of 39 | Total Record : 390

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue