cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 390 Documents
 35   36   37   38   39 
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PUNGUTAN BIAYA PARKIR DI TEMPAT GRATIS PARKIR : (Studi Kasus di Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung) Aisyah Dhini Mulitian; Relit Nur Edi; Ahmad Fauzan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1541

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik pemungutan biaya parkir di area yang dikenal sebagai tempat parkir gratis di Alfamart Jalan Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi islam dan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik biaya parkir dilakukan dengan penarikan tarif tertentu melalui koordinasi antara petugas parkir dan koordinator lapangan. Meskipun beberapa petugas parkir telah mendapat izin dari Alfamart, praktik ini masih menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan area yang dipahami masyarakat sebagai tempat parkir gratis. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama (an-taradin) dalam kontrak ijarah. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologi hukum, kelanjutan praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengawasan yang lemah, dan kebiasaan sosial di mana orang menerima layanan parkir karena alasan keamanan dan kenyamanan. Studi ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, memperjelas regulasi, dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan parkir agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
MENJADI ISTRI DAN MAHASISWI: STUDI TENTANG AGENSI PEREMPUAN MUSLIM DALAM MENEGOSIASIKAN PERAN GANDA DI INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM SYAFI’I INDONESIA Alya Putri Devani; Ali Mustafa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1581

Abstract

Pernikahan dan pendidikan tinggi yang berlangsung secara bersamaan menempatkan mahasiswi Muslim pada situasi yang sarat tekanan ganda, baik secara praktis, psikologis, maupun normatif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mahasiswi Muslim yang telah menikah memaknai peran ganda sebagai istri dan mahasiswi, bagaimana agensi mereka bekerja dalam proses negosiasi peran tersebut, apa saja tantangan dan konflik yang dihadapi, serta strategi apa yang dikembangkan untuk menyeimbangkan tuntutan domestik dan akademik secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tersebut pada mahasiswi menikah di Institut Agama Islam Imam Syafi’i Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam semi terstruktur terhadap enam informan yang terbagi dalam dua kelompok: mahasiswi yang menikah sebelum memulai studi dan mahasiswi yang menikah saat menjalani perkuliahan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori agensi perempuan Muslim Saba Mahmood (2005), yang memahami agensi bukan sebagai resistensi terhadap norma, melainkan sebagai proses ethical self formation melalui penghayatan aktif nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, informan memaknai peran ganda dalam kerangka nilai keislaman yang terinternalisasi, namun di balik pemaknaan tersebut terdapat ambivalensi batin, keraguan, dan konflik psikologis yang nyata. Kedua, agensi perempuan Muslim bekerja secara kontekstual dan relasional, tidak selalu mulus, dan turut tampak dalam kemampuan bertahan di tengah keterbatasan struktural. Ketiga, konflik peran, kelelahan fisik, tekanan sosial, dan ketegangan relasional menjadi tantangan nyata yang dialami seluruh informan. Keempat, strategi negosiasi yang dikembangkan meliputi pengaturan waktu, pemisahan fokus peran, komunikasi intensif dengan pasangan, dan mobilisasi dukungan sosial sebagai respons adaptif terhadap tekanan yang sesungguhnya. Penelitian ini menegaskan bahwa tekanan ganda mahasiswi menikah bersifat nyata dan memerlukan respons kebijakan institusional yang lebih peka dan responsif.
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (TIKTOK) TERHADAP PEMAHAMAN KEAGAMAAN PADA MAHASISWA PAI Nely Mustika; Baharudin Baharudin; Jalaluddin Jalaluddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Raden Intan Lampung. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menguji pengaruh TikTok sebagai platform video pendek terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa PAI, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji media sosial secara umum atau berfokus pada platform lain seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Kajian ini menjadi penting karena mahasiswa PAI merupakan calon pendidik agama yang aktif mengakses konten keagamaan di ruang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 123 mahasiswa PAI UIN Raden Intan Lampung yang dipilih menggunakan teknik stratified proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman keagamaan mahasiswa dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,412. Temuan ini menunjukkan bahwa 41,2% variasi pemahaman keagamaan mahasiswa dapat dijelaskan oleh penggunaan TikTok, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pembelajaran keagamaan yang mendukung peningkatan pemahaman mahasiswa apabila diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital keagamaan serta pemanfaatan media sosial secara lebih terarah dalam mendukung proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi.
PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE MENURUT HUKUM PERDATA TERHADAP KEBOBOLAN DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM UU ITE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Icha Widya Putri; Ilhamsyah Pasaribu
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1638

Abstract

Maraknya transaksi digital di platform belanja daring telah membawa konsekuensi serius terhadap keamanan informasi pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, publik kerap dihebohkan oleh berbagai insiden pembobolan data yang menjangkiti marketplace ternama. Kejadian tersebut bukan cuma menimbulkan kerugian materil bagi konsumen, tetapi juga melahirkan ketidakpercayaan luas terhadap sistem perlindungan data di Indonesia. Studi ini dirancang untuk menelaah secara sistematis mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh marketplace apabila data penggunanya bocor. Telaah dilakukan dengan menyandingkan dua kerangka yaitu regulasi positif nasional (seperti UU PDP, UU ITE, PP 71/2019, dan UUPK) dengan prinsip maqashid syariah sebagai pisau analisis etis. Penulis mengadopsi metode yuridis normatif yang dilengkapi dua perspektif analitis, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pendekatan terhadap konsep-konsep hukum. Bahan kajian sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan lewat penelusuran dokumen resmi, termasuk produk hukum primer (berbagai undang-undang terkait) dan bahan hukum sekunder (jurnal akademik, buku referensi, serta opini pakar hukum yang kompeten). Data yang terkumpul menunjukkan bahwa masih banyak marketplace yang belum serius dalam mengamankan data konsumennya. Padahal, dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, mereka wajib menjalankan kewajiban hukum yang sudah ditegaskan dalam berbagai aturan. Tingginya frekuensi kebocoran menjadi bukti konkret bahwa implementasi aturan oleh para PSE masih jauh dari kata optimal. Jika ditelisik dari lensa maqashid syariah, pelindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari ikhtiar menjaga keselamatan jiwa (hifzh al-nafs) dan melindungi kepemilikan harta (hifzh al-mal). Kedua aspek ini memperlihatkan bahwa persoalan data bukan sekadar urusan teknis yang diatur negara, melainkan telah menyentuh dimensi moral dan nilai-nilai esensial dalam ajaran Islam. Dari seluruh rangkaian analisis, penulis berkesimpulan bahwa arus utama yang harus dibenahi adalah aspek tata kelola keamanan data oleh para penyelenggara sistem elektronik. Di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi aturan harus diperketat secara konsisten. Kedua langkah ini menjadi prasyarat esensial demi terciptanya jaminan perlindungan data yang adil dan maksimal bagi setiap pengguna layanan e-commerce.
PENGAWASAN PERTAMBANGAN ILEGAL: IMPLEMENTASI PASAL 76 UU PPLH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Shafa Deswita; Frenki Frenki; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1640

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengawasan pertambangan ilegal di Kawasan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung. Kawasan ini memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air dan sabuk hijau, namun mengalami kerusakan ekologis akibat aktivitas penambangan pasir dan batuan tanpa izin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif analitis melalui wawancara mendalam dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan masyarakat terdampak, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan belum optimal, ditandai oleh lemahnya penegakan sanksi administratif dan terbatasnya jumlah personel pengawas. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui penegakan hukum yang tegas demi mencegah kerusakan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas instansi, penambang personel Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif secara konsisten.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN HANDPHONE PALSU DI APLIKASI AKULAKU DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Arie Maulana Syahputra; Nurcahaya Nurcahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap penjualan Handphone palsu di aplikasi AkuLaku berdasarkan hukum positif di Indonesia serta meninjaunya dalam perspektif Maqāṣid Syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan Handphone palsu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan opsi pengembalian barang sebagai ganti rugi. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī‘ah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Syathibi, praktik tersebut melanggar prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan untuk penguatan pengawasan marketplace serta penegakan hukum yang lebih tegas guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi konsumen.  Selain itu, disarankan agar konsumen merekam proses unboxing produk dari awal hingga akhir agar pihak marketplace bersedia membantu dalam hal ganti rugi atau penggantian unit. Seperti disebutkan dalam Pasal 19 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas praktik penjualan Handphone palsu di Marketplace.
REKONSTRUKSI KONSEP QIWĀMAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: ANALISIS FEMINIS FIQH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH Ingah Maulana; Muhammad Iqbal Irham; Faisar Ananda Arfa; Dhiauddin Tanjung
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1651

Abstract

Konsep qiwāmah (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam. Selama ini, konsep tersebut banyak dipahami melalui fiqh klasik yang berkembang dalam masyarakat patriarkal, sehingga menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga. Perkembangan nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia mendorong perlunya peninjauan kembali terhadap konsep tersebut agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep qiwāmah dalam fiqh klasik, mengkaji kritik dan reinterpretasinya melalui perspektif feminis fiqh, serta merekonstruksi konsep qiwāmah berdasarkan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah guna membangun relasi keluarga yang adil, egaliter, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari QS. al-Nisā’: 34, kitab-kitab fiqh lintas mazhab, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dianalisis menggunakan perspektif feminis fiqh dan maqāṣid al-syarī‘ah sistemik-kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qiwāmah dalam fiqh klasik dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa pembentukannya sehingga memposisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga berdasarkan tanggung jawab ekonomi dan otoritas domestik. Perspektif feminis fiqh mengkritik pemahaman tersebut karena mengandung bias gender dan menafsirkan qiwāmah sebagai amanah kepemimpinan yang didasarkan pada tanggung jawab, bukan pada keunggulan jenis kelamin. Selanjutnya, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah merekonstruksi qiwāmah sebagai kepemimpinan yang bersifat kontekstual, berbasis kemitraan (mubādalah), serta menekankan kerja sama, tanggung jawab bersama, keadilan, dan perlindungan martabat manusia dalam kehidupan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis fiqh klasik, perspektif feminis fiqh, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menghasilkan konsep qiwāmah yang lebih relevan, adil, dan responsif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer.
KRIMINALISASI PERNIKAHAN SIRI DALAM KUHP BARU SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN KELUARGA: ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH Fikri Al Muhaddits Dalimunthe; M. Iqbal Irham; Nurasiah Nurasiah; Iwan Nasution
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.1728

Abstract

Pernikahan siri merupakan praktik yang masih banyak dijumpai di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan kepastian status perkawinan, perlindungan terhadap istri dan anak, hak atas harta bersama, serta akses terhadap hak-hak keperdataan. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menghadirkan diskursus mengenai penggunaan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan keluarga terhadap praktik perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas kriminalisasi pernikahan siri dalam KUHP baru sebagai instrumen perlindungan keluarga serta mengkajinya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum Islam (Islamic law approach). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan KUHP baru, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap praktik perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum nasional pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, melalui penciptaan kepastian hukum, tertib administrasi, dan pencegahan penyalahgunaan institusi perkawinan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut selaras dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), harta (ḥifẓ al-māl), dan jiwa (ḥifẓ al-nafs), sepanjang penerapannya tetap memperhatikan asas proporsionalitas, keadilan, kemaslahatan, dan tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kriminalisasi harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan hukum yang komprehensif dengan mengedepankan perlindungan keluarga dan kemaslahatan sebagai orientasi utama.
ANALISIS QIRA’AT ABU ‘AMR RIWAYAT AS-SUSI QS. AL-AHZAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN: (Studi Kitab At-Taisir fii Al-Qira’at Sab’ah) Fadwa Nadia Sholeha; Khoirun Nidhom; Mohamad Mualim
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1744

Abstract

Variasi qira’at memiliki keterkaitan penting dengan penafsiran Al-Qur’an karena perbedaan bacaan pada ayat tertentu dapat menghasilkan perbedaan nuansa makna dan pemahaman tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk perbedaan qira’at Abu ‘Amr riwayat as-Susi dalam QS. Al-Ahzab berdasarkan Kitab At-Taisir fi al-Qira’at al-Sab’ serta mengidentifikasi implikasinya terhadap penafsiran ayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan Kitab At-Taisir fi al-Qira’at al-Sab’ sebagai sumber primer dan sejumlah kitab tafsir sebagai sumber pendukung. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan adanya 83 perbedaan bacaan antara qira’at Abu ‘Amr riwayat as-Susi dan riwayat Hafs dalam QS. Al-Ahzab. Sebagian besar perbedaan tersebut berupa kaidah ushul qira’at, seperti idgham kabir, ibdal hamzah, dan tashil, yang tidak berimplikasi terhadap perubahan makna. Namun, terdapat tiga ayat yang menunjukkan implikasi penafsiran, yaitu ayat 30, 33, dan 52. Pada ayat 30, variasi bacaan menghasilkan perbedaan pemahaman mengenai kadar pelipatan azab bagi istri-istri Nabi; pada ayat 33, memberikan nuansa antara perintah menetap di rumah dan menjaga ketenangan, kewibawaan, serta kehormatan; sedangkan pada ayat 52, memengaruhi pemahaman mengenai cakupan perempuan yang termasuk dalam larangan menikah bagi Nabi Muhammad SAW. Temuan ini menegaskan bahwa perbedaan qira’at tidak selalu berimplikasi terhadap perubahan makna atau hukum, tetapi pada ayat tertentu dapat memperluas perspektif penafsiran. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas posisi qira’at Abu ‘Amr riwayat as-Susi sebagai salah satu sumber penting dalam memahami keragaman linguistik dan interpretatif Al-Qur’an.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA GUNUNG MARAPI DALAM KEPUTUSAN MEMBUKA JALUR PENDAKIAN PADA STATUS WASPADA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Ryon Kusnandar; Sugeng Wanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1632

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pengelola gunung marapi yang memberi keputusan membuka jalur pendakian saat gunung berstatus waspada berdasarkan kerangka maqashid syariah dengan menggunakan perspektif Imam al-Ghazali. Maqashid Syariah, sebagai bagian integral dari hukum Islam, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan yang puncaknya diwujudkan melalui perlindungan terhadap Lima Prinsip Esensial (Ad-Daruriyyat Al-Khams). Memberikan izin mendaki saat gunung berstatus waspada diidentifikasi sebagai mafsadah yang mengancam kelima prinsip tersebut, dengan ancaman paling serius tertuju pada Pemeliharaan Jiwa (Hifz an-Nafs) yang menempati prioritas kedua setelah Agama. Upaya penyelamatan jiwa dan penanggulangan medis (Hifz an-Nafs) berada pada tingkat Dharuriyyah tertinggi dan harus didahulukan. Respons terhadap bencana, terutama keselamatan pendaki. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan conceptual approach dan diolah melalui metode kualitaif. Dalam teori maslahah Al-Ghazali, kemaslahatan yang paling tinggi adalah yang bersifat Daruriyyah (primer). Jika ada pertentangan antara maslahat Hifz an-Nafs dengan maslahat di tingkat yang lebih rendah (Hajiyyat atau Tahsiniyyat), maka Hifz an-Nafs harus didahulukan. Erupsi Gunung Marapi telah menginisiasi timbulnya kerusakan (mafsadah) signifikan yang secara langsung mengancam Prinsip esensial Al-Daruriyyat yang wajib dilindungi oleh hukum Islam.

Page 37 of 39 | Total Record : 390

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026 Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026 Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2025 Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2024 Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022 More Issue