cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
Published by Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 108 Documents
 6   7   8   9   10 
Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law Ryan Fani; Ari Wibowo; Ferdian Rinaldi; Acep Muhammad Rizki
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.211

Abstract

Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah civil law system sehingga sumber hukum utamanya yakni Undang – Undang yang kedudukanya lebih tinggi dari yurisprudensi. Namun Faktanya, marak yurisprudensi di Negara Indonesia yang bersifat tetap dan mengikat, bahkan tak sedikit yurisprudensi yang menyampingkan sumber hukum Undang – Undang. Hakikatnya yurisprudensi dalam common law system sangat mengikat dan wajib diikuti oleh hakim – hakim berikutnya (karena sumber hukum utama di common law system adalah yurisprudensi). Seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law menerapkan sumber hukum yurisprudensi bersifat persusasive precedent namun seperti diketahui penerapannya lebih marak yang bersifat tetap dan mengikat. Berdasarkan hasil penelitian, pertama yakni kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia secara teori bersifat persuasive precedent (diakui sebagai sumber hukum namun dalam keadaan - keadaan tertentu saja, seperti pada saat terjadi kekosongan hukum atau dasar hukum yang sudah tidak efektif) karena hakikatnya Indonesia menganut civil law system yang mengutamakan sumber hukum Undang – Undang. hasil penelitian kedua, yakni melihat fakta empiris marak ditemui perkara – perkara pidana yang diputus dengan menyampingkan dasar hukum yang dinilai masih efektif keberlakukannya, sehingga sebetulnya secara sosiologis kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia telah bergeser paradigmanya, yakni yurisprudensi yang dikenal bersifat binding force of precedent seperti dalam sistem common law yang mengikat.
Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional Aep Sulaeman; Ai Permanasari; Sirrinawati; Suarman Gulo; Hernawati RAS
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i1.212

Abstract

Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan kerangka hukum negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila menjadi pedoman dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum nasional. Namun, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat memengaruhi kualitas dan keselarasan hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepentingan politik dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini mengkaji apakah pengaruh politik dapat diterima dalam proses legislasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas produk hukum. Temuan penelitian ini menyoroti bahwa ketika kepentingan politik selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, maka hal tersebut berkontribusi pada terciptanya hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Sebaliknya, ketika motivasi politik bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan produk hukum yang mungkin tidak mencerminkan nilai-nilai inti bangsa, yang berujung pada resistensi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas Pancasila sebagai dasar perumusan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tetap adil, demokratis, dan selaras dengan identitas nasional
Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ricki Rahmad Aulia Nasution; Irwan Triadi
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.86

Abstract

Abstrak AMDAL berfungsi sebagai alat untuk menilai dampak potensi dari suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam kerusakan lingkungan berdasarkan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi. Kesimpulan dari penulisan ini adalah AMDAL adalah langkah kritis dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penegakan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran AMDAL diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.AMDAL merupakan instrumen penting yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 untuk mencegah kerusakan lingkungan. Proses AMDAL membantu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek sebelum dimulai, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dirancang dan diterapkan. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum bagi penegakan sanksi terhadap pelanggaran AMDAL. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Efektivitas penegakan sanksi bergantung pada kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Implementasi AMDAL berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 adalah langkah kritis dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Penegakan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran AMDAL diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci: AMDAL, Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup. Abstract AMDAL functions as a tool to assess the potential impact of an activity or project on the environment before the activity is carried out to prevent environmental damage in Indonesia as well as identifying challenges and obstacles faced in environmental damage based on the legal framework established by law. In this research, the method used is normative juridical legal research and a statutory approach (statute approach) is carried out by examining all laws and regulations. The conclusion of this writing is that AMDAL is a critical step in efforts to prevent environmental damage. Firm and consistent enforcement of AMDAL violations is needed to ensure that the objectives of environmental protection and management can be achieved, as well as to support sustainable development in Indonesia. AMDAL is an important instrument mandated by Law no. 32 of 2009 to prevent environmental damage. The AMDAL process helps identify, predict and evaluate the environmental impacts of an activity or project before it begins, so that mitigation measures can be designed and implemented. UU no. 32 of 2009 provides a legal basis for enforcing sanctions for AMDAL violations. Sanctions that can be imposed include administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. The effectiveness of sanctions enforcement depends on the capacity and integrity of law enforcement officials, as well as public awareness and participation in environmental monitoring. Implementation of AMDAL based on Law no. 32 of 2009 is a critical step in efforts to prevent environmental damage. Strict and consistent enforcement of AMDAL violations is necessary to ensure that the objectives of environmental protection and management can be achieved, as well as to support sustainable development in Indonesia. Keywords: AMDAL, Environmental Damage, Environmental Management
Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pemberlakuan Bunga dan Denda Tinggi di Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Studi Putusan No. 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg) Rara Putri Indraswari; Yasa, I Wayan; Hardiani K, Ajeng Pramesty
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.144

Abstract

Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sudah semestinya memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pemberi pinjaman yaitu Koperasi Simpan Pinjam diberi perlindungan hukum melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberi suatu kepastian hukum. Demikian halnya dengan penerima pinjaman, berhak memperoleh perlindungan hukum dari adanya kesewenang-wenangan pemberi kredit. Salah satu bentuk penyaluran kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana kasus yang dikaji, dalam hal ini Putusan Pengadilan negeri Karanganyar Nomor 92/PDT.BTH/2022/PN.KRG., antara Hernicus Setyanto sebagai pelawan melawan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Terlawan I),ATR/BPN Karanganya (terlawan II) dan KPKNL Surakarta (Turut Terlawan).Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yangt elah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untukm enjamin apakah bahan hukum.
Analisis Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan Financial Shenanigans Ashrifa Lailatun Janah; Dewa Ayu Agung. S.W.S.W; Emma Yunika; Fani Ananda Putri; Fiky Nurtita; Ni Kadek Ayu S
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.176

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, PT memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas, di mana kewajiban pemegang saham hanya sebatas jumlah modal yang disetorkan. Untuk menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan perusahaan, aspek hukum dalam PT sangat penting. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Financial Shenanigans adalah salah satu contoh penipuan keuangan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran kecil karena dilakukan melalui interpretasi prinsip akuntansi yang longgar dan dapat dilakukan secara terbuka selama bertahun-tahun. Penelitian ini merupakan kajian pustaka atau literature review yang berisi tentang penjelasan teori. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan informasi yang diberikan secara teratur dan kemudian memberikan pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan. Tinjauan literatur penelitian ini didasarkan pada jurnal dan artikel yang diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) melakukan penyimpangan dalam laporan keuangan tahun 2017 pada pencatatan akun piutang, inventaris, dan aset tetap perusahaan.
Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sony Cipto Leksono; Vony Vertian Naholo; Fitri Rustianti; Benard Simamora; Hadi Purnomo
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.213

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi dapat berdampak buruk pada berbagai hal, seperti: Sistem perekonomian, Sistem demokrasi, Sistem politik, Sistem hukum, Sistem pemerintahan, Tatanan sosial kemasyarakatan, Tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau abuse of power dalam skala besar, tekanan yang membuat seseorang tergoda untuk melakukan korupsi dan, oleh atau karena adanya kesempatan yang membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kerap disebut sebagai KUHP Nasional. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional berpotensi menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana itu sendiri, yang dapat menimbulkan akibat terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan hukum korupsi dalam konteks nasional dan dampak dari perubahan hukum tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi serta memberi sumbangan dalam perbaikan lebih lanjut terhadap pengaturan hukum terkait.
Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Persfektif Politik Hukum Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Zarisnov Arafat; Imas Rosidawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.214

Abstract

Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Larangan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai: (1) Bagaimana implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, (2) apakah politik hukum dapat membantu membuat kebijakan dalam pemberantasan judi online lebih efektif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan kebijakan. Hasil penelitian didapatkan: Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan
Digitalisasi Pelayanan Publik: Pemanfaatan Aplikasi Elektronik Reses Oleh Kita (e-RO’TA) di Sekretariat DPRD Kota Makassar Ayu Purnama Sari; Sarini; St. Anugrah Lukman; Nadilla Putri Ayuningtyas; Widiasari; Ayla Keisha Mauranda; Irma Lintin; Elia Sibagariang; Dzulfahira; Nur Wahyu
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.170

Abstract

Elekronik Reses Oleh Kita (e-RO’TA) merupakan aplikasi yang memudahkan penyaluran aspirasi bagi masyarakat tanpa harus menghadiri kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi digitalisasi pelayanan publik oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka memfasilitasi masyarakat Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasinya melalui layanan digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian tersebut dipilih agar penulis dapat mendeskripsikan hasil kajian secara runtun. Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, pemerintah mampu menyediakan layanan dan informasi yang lebih efisien sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat Kota Makasar yang tidak dibatasi oleh waktu dan wilayah reses sehingga aspirasi dapat terakomodir dengan efektif maka dilakukan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik melalui aplikasi e-RO’TA.
Dampak Monopoli Avtur Terhadap Persaingan Usaha: Kajian Hukum dan Kebijakan Studi Kasus PT X Charla Vilia Aprilly; Citra Fathimah; Dahlia Istiqomah; Eka Amalia Romadhoni; Rendy Oktavianada
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.179

Abstract

In business activities, it is inevitable that there will be competition among business actors. The emergence of a problem in business competition is a form of imbalance in the market. KPPU as a supervisory institution has an important role in enforcing regulations related to business competition. This research focuses on a case study of PT X as a suspected company that commits monopolistic practices in the supply of avtur in Indonesia. This research aims to examine the impact of aviation fuel monopoly by PT X on business competition in the Indonesian aviation industry, with a focus on legal and policy aspects. This research uses a qualitative method with a case study type through a descriptive approach. This method was chosen because it is suitable for exploring regulations in depth as well as existing social phenomena to be able to reveal the understanding of various parties involved. The results showed that PT X is suspected of violating Law No.5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, especially Article 17 which prohibits monopolistic practices, violation of Article 19 letter a and or d (market control) of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and violation of BPH Migas Regulation No.13/P/BPH Migas/IV/2008 on the Regulation and Supervision of the Implementation of the Supply and Distribution of Aviation Fuel Oil at Airports. Based on these preliminary findings, KPPU has increased the status of the investigation to the formal investigation stage and plans to summon several related parties for further questioning. The impact caused by the monopoly by PT X is that it creates unfair business competition because other companies find it difficult to compete because they cannot compete effectively.
Pengawasan Profesi Kedokteran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Etika Dalam Aspek Hukum Islam Cut Khairunnisa; Teuku Yudi Afrizal
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v3i2.182

Abstract

Kode etika kedokteran pada hakekatnya adalah bisikan hati nurani dan pangilan jiwa untuk mengabdikan seluruh ilmu dan pengetahuannya kepada kepentingan kemanusiaan. Dalam memberikan pelayanan medik yang baik dan berkualitas, profesi kedokteran diatur berbagai instrumen, salah satunya adalah instrumen etika kedokteran seperti prinsip autonomy, beneficence, non maleficence, dan justice. Prinsip-prinsip tersebut awalnya dikenal sebagai prinsip etika barat namun secara global prinsip-prinsip tersebut sudah diakui dan terima oleh banyak negara dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya bangsa dan negara tersebut. Dalam aspek islam, prinsip etika tersebut juga dikenal dalam hubungan terapeutik, namun prinsip etika islam lebih komprehensip karena islam mengatur bukan hanya hubungan dokter dengan pasien, teman sejawat, dan masyarakat saja tetapi juga mengatur hubungan dokter dengan Allah SWT sebagai penciptanya (khalik) sehingga pertanggungjawaban profesi kedokteran bukan hanya dalam aspek duniawi semata tetapi profesi kedokteran juga bertanggungjawab kepada tuhannya Allah SWT. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahawa terdapat perbezaan di antara prinsip Islam dan Barat di mana fundamental dari prinsip-prinsip etika Islam adalah ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT

Page 8 of 11 | Total Record : 108

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora More Issue