cover
Contact Name
Fahri Roja Sitepu
Contact Email
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Phone
+6285364992661
Journal Mail Official
fahri.roza.sitepu@gmail.com
Editorial Address
Jalan Majelis Ulama Nomor 3 Sutomo Ujung Medan Timur
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
ISSN : -     EISSN : 30308364     DOI : https://jurnal.alwaqfu.or.id/
Al-Waqfu adalah platform penerbit jurnal yang mendedikasikan diri untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan seputar hukum ekonomi dan wakaf. Dengan standar keunggulan yang tinggi, kami mengundang para kontributor untuk membagikan pemikiran, analisis, dan penemuan terbaru dalam ranah ini. Misi Kami: Misi Al-Waqfu adalah memfasilitasi pertukaran gagasan yang bermakna dalam bidang hukum ekonomi dan wakaf. Kami bertujuan untuk menggalang kolaborasi yang berharga antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan, serta mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur ekonomi dan implementasi konsep wakaf.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 90 Documents
PENERAPAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) BAGI TERSANGKA PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SUDUT PANDANG KEADILAN RESTORATIF STUDI KASUS POLRESTA DELI SERDANG 2023-2024 HENDRO WIBOWO; ALPI SAHARI; AGUSTA RIDHA MININ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menekan angka residivisme di kalangan pengguna narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TAT secara signifikan mampu menurunkan angka pengulangan tindak pidana karena berfokus pada proses pemulihan dan rehabilitasi, bukan penghukuman. Efektivitas TAT dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, kompetensi aparat penegak hukum, serta pemahaman terhadap pendekatan rehabilitatif. Penerapan TAT sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pengguna narkotika diposisikan sebagai korban yang berhak memperoleh pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL) HERI APRIANDA FAISAL; SURYA PERDANA; ISMAIL KOTO
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga tahap serah terima, pembayaran, dan evaluasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan antara regulasi dan implementasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kendala teknis, serta rendahnya literasi digital, meskipun telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta kesadaran akan pentingnya integritas dan efisiensi dalam sistem pengadaan pemerintah.
PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BUKAN ORANG ASLI ACEH (Analisis Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN) BUNYAMIN; IDA HANIFAH; ISMAIL KOTO
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi dan penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam dalam konteks keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Permasalahan muncul ketika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menggugurkan pasangan calon Affan Alfian Bintang–Irwan Faisal karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat mekanisme pembuktian atau lembaga yang berwenang menentukan status “orang Aceh”. Kasus ini menggambarkan lemahnya implementasi norma hukum daerah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh, khususnya terkait asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses demokrasi lokal.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG AFFIRMANSYAH; ALPI SAHARI; AGUSTA RIDHA MININ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kesiapan struktur pelaksana, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif dan berkeadilan.
PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDERAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL IBNU SAPAN; SURYA PERDANA; NURSARIANI SIMATUPANG
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, serta mengetahui peran dan upaya kepolisian dalam penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan pada kondisi alamiah dan analisis induktif terhadap data berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab utama terjadinya pencurian kendaraan bermotor meliputi faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Polsek Muara Batang Gadis menjalankan dua bentuk upaya penanggulangan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli rutin untuk mencegah tindak kejahatan, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penangkapan, penahanan, dan pelimpahan perkara ke pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku
DAMPAK BRAND TRUST, SOCIAL MEDIA MARKETING, DAN INOVASI PRODUK TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN JASA DIGITAL OUT OF HOME (DOOH) PADA PT ODY LESTARI ADVERTISING Endang Setiawati; Endang Sulistya Rini; Beby Karina Fawzeea Sembiring
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak kepercayaan merek, pemasaran media sosial dan inovasi produk terhadap minat menggunkan jasa digital out of home (DOOH) pada PT Ody Lestari Advertising. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pupolasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat umum yang merupakan followers akun Instagram PT Ody Lestari Advertising sebanyak 1881 followers Instagram, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik solvin, sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 95 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, pemasaran media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, dan kepercayaan merek, pemasaran media sosial dan inovasi produk berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunkan jasa digital out of home (DOOH) PT Ody Lestari Advertising.
Pulmonary Tuberculosis Screening in Diabetes Mellitus Patients at Klinik Cahaya Kemang Pujiastuti
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relationship between Tuberculosis (TB) and Diabetes Mellitus (DM) is intricate and intertwined, posing significant global health challenges. In addition, the increasing prevalence of DM worldwide raises concerns regarding the potential resurgence of tuberculosis. The implementation of tuberculosis prevention strategies is of the most importance, especially in countries like Indonesia that encounter a dual burden of TB and DM. The significance of TB screening in private primary care settings for patients with diabetes cannot be overstated. Implementing TB screening protocols in private primary care settings can assist in identifying diabetic patients with tuberculosis. This study aims to evaluate the implementation and outcomes of pulmonary TB screening in DM patients at Cahaya Kemang Clinic throughout 2024. A retrospective descriptive study was conducted using secondary data from the Prolanis DM program and TB screening records at Cahaya Kemang Clinic from January to December 2024. A total of 7 DM patients were screened, and 1 (14.8%) case of pulmonary TB was confirmed by GeneXpert testing. Routine TB screening in DM patients is essential and effective in early detection and treatment of TB.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERKAT MANUEL HAREFA
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan terapan, melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada Pasal 310 jo. Pasal 311 UU Lalu Lintas, dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang menempatkan kelalaian pengemudi sebagai unsur utama dalam menentukan sanksi. Hambatan pelaksanaan hukum meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan, serta lingkungan, di mana kelalaian pengemudi menjadi penyebab dominan. Kebijakan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui mekanisme KUHAP, namun praktiknya sering diselesaikan dengan perdamaian pada tahap penyidikan sehingga jarang sampai ke persidangan.
REFORMULASI HUKUM PENERAPAN REHABILITASI SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF PADA SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA I KADEK AGUS DANA PUTRA
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika merupakan ancaman serius bagi kesehatan individu dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur penanganannya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk penerapan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif bagi pecandu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan terkait, untuk mengevaluasi penerapan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, mengidentifikasi problematika yang muncul, serta merumuskan reformulasi aturan hukum yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju korektif dan restoratif, dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu. Reformulasi hukum diharapkan dapat memperkuat implementasi rehabilitasi sebagai hukuman alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam sistem pemidanaan narkotika.
Analisis Biomekanika Fase Top Speed pada Lari 100 Meter Mahasiswa Pendidikan Olahraga Albert Mozez Tambunan
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 1 No. 01 (2023): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik biomekanika fase top speed pada lari 100 meter mahasiswa Pendidikan Olahraga dengan memfokuskan pada variabel kinematika yang memengaruhi performa kecepatan maksimal. Fase top speed merupakan bagian kritis dalam sprint yang ditentukan oleh interaksi panjang langkah, frekuensi langkah, sudut fleksi sendi, serta durasi kontak kaki dengan tanah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis video berkecepatan tinggi. Subjek penelitian terdiri dari mahasiswa putra yang mengikuti mata kuliah atletik dan telah memenuhi kriteria teknik dasar sprint. Perekaman gerak dilakukan pada lintasan lurus menggunakan kamera dengan 120 fps, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Kinovea untuk memperoleh data kinematika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian top speed ditandai oleh pola gerak yang konsisten antara sudut dorong pinggul, efisiensi ayunan tungkai, serta kontak kaki yang semakin singkat. Subjek dengan panjang langkah yang lebih optimal dan frekuensi langkah yang tinggi mampu mempertahankan kecepatan puncak lebih lama. Selain itu, sudut fleksi lutut yang lebih kecil saat recovery phase berkaitan dengan peningkatan kecepatan horizontal. Temuan penelitian ini mendukung teori biomekanika yang menyatakan bahwa performa top speed ditentukan oleh kombinasi efisiensi mekanis dan kemampuan neuromuskular dalam menghasilkan gaya secara cepat.Kesimpulannya, analisis biomekanika fase top speed memberikan gambaran penting mengenai faktor kinematika yang memengaruhi performa sprint mahasiswa. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar perbaikan teknik, pengembangan program latihan sprint, serta media pembelajaran pada mata kuliah atletik.