cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN INDEKS TATA KELOLA POLRI BERBASIS ONLINE (ITK-O) PADA POLRES SEMARANG Karim, Abdul; Tohari, Mohamad; Sri Legowo, Yogi Ageng
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.385

Abstract

ABSTRAK Institusi Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan reformasi birokrasi menuju prinsip good governance yang memenuhi unsur: kompeten, responsive, perilaku (manner), transparan, keadilan, efektivitas dan akuntabel. Namun salam melayani masyarakat masih lambat,  masih terjadi praktik korupsi,  kurang ramah dan masih membedakan antara yang satu dengan yang lainya.         Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan pendekatan non doktinal (sociolegal research), selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif baik data internal maupun eksternal. Responden internal sebanyak 51 personil Polres dari  17 satuan dan responden ekternal sebanyak 51 orang.Hasil penelitian dari faktor internal Polres, bahwa  kondisi sosial politik wilayah Polres Semarang relatif aman dan sangat jarang terjadi koflik. Dalam mengelola sumber daya manusia dilakukan secara terbuka, dan hampir tidak ada gratifikasi, dan  dalam pendampingan hukum bagi yang bermasalah  dilakukan secara adil. Pembinaan terhadap fungsi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja seluruh satfung dilakukan dengan baik dan adil. Gratifikasi/korupsi tidak pernah terjadi dan telah dilakukan upaya  pencegahan dan pemberansan korupsi secara optimal. Kemudian dari faktor eksternal, bahwa masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2022 telah memanfaatkan layanan dari Polres, keberadaan FKPM cukup efektif. Babinkamtibmas berinisiaptif dalam penyuluhan dan menegakkan hukum dilakukan cukup tinggi. Bersikap baik  dalam melayani masyarkat. Cukup cepat dalam melayani pembuatan SIM, SKCK, namun masih ada praktik korupsi dalam mengusus SIM dan proses lidik-sidik serta praktik percaloan SIM. Cukup optimal dalam mengendalikan gratifikasi/korupsi, adil dalam melayani masyarakat dan jarang terjadi konflik dalam masyarakat, kalaupun terjadi konflik pada saat pemilu masih bisa terkendali. Kemudian dalam skala penilaian Indeks Tata Kelola Online secara kuantitatif diperoleh nilai 7,88 dalam hal ini temasuk kriteria “Baik”Kata kunci: Indeks Tata Kelola, Berbasis Online, Polri Polres Semarang
PENERAPAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP ( STUDI KASUS PADA POLRES SEMARANG ) HUTOMO, IRFAN RIZKY; LEKSONO, RESTU BOWO
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.332

Abstract

ABSTRAKKecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kecelakaan yang dialami, menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan pelayanan untuk menangani kecelakaan. Dengan tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi, bukanlah hal yang baik pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, pasti akan berbuntut yang kurang mengenakkan. Kewajiban masyarakat terhadap kecalakaan lalu lintas yang terjadi menurut Pasal 359 KUHP. Kemudian yang menjadi faktor utama masyarakat Kabupaten Semarang melanggar lalu lintas ialah kesadaran masyarakat yang rendah akan ketertiban dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Karena untuk mencapai suatu ketertiban hukum tentunya berhubungan dengan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Apabila penegakan hukum lemah maka akan berpengaruh pada kesadaran hukum bagi masyarakat.
PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENDAPATAN DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG Kriswanto, Kriswanto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v2i01.222

Abstract

Selama 70 tahun sudah Negara Indonesia membangun dalam berbagai bidang nnamun tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang   selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi ketimpangan yang terjadi antar desa-kota, wilayah Indonesia timur dan barat, dan wilayah Jawa dan luar Jawa.Saat ini di tengah menguatnya focus pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan daerah, melalui berbagai langkah telah dan akan terus di programkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan daerah diantaranya melalui pendekatan anggaran. Di sisi lain peran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah pusatt kepada daerah tentu dikelola oleh pemerintah daerah di samping keberadaan anggaran daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD).Melalui pendekatan struktur pemerintahan daerah, unit terkecil dari pemerintahan daerah ialah desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Desa, dalam kerangka tujuan pembangunan daerah dipandang sebagai objek yang akan dibangun. Pembangunan desa akan berimplikasi terhadap kemajuan daerah sehingga konsentrasi pembangunan desa dalam berbagai pendekatan menjadi penting untuk ditingatkan.Dalam struktur pemerintah desa, guna mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah daerah yang menaungi lembaga kemasyarakatan desa, dalam Pasal 94 ayat 3 dari Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan “Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.
NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa Saptomo, Ade
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i02.150

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan aspek norma Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsep Hukum Progresif, dimana Hukum Untuk Manusia, maka setiap bentuk hukum seperti undang-undang seharusnya mengandung norma Hak Asasi manusia. Dalam pengertian demikian, pertanyaannya, apakah setiap undang-undang memuat norma Hak Asasi manusia ? Untuk menganalisanya, data yang dijadikan bahan hukum adalah Undang-Undang Tentang Organisasi Masa yang 2011 telah direview di Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan budaya dan filsafat hukum, hasilnya adalah norma Hak Asasi manusia terlah terakomodasi dalam Undanh­Undang tentang Ormas dan sebagaimana norma yang sama dalam Konstitusi. Untuk itu rekomendasinya, setiap upaya pembaugan peraturan hendaknya mengakomodasi Norma Hak Asasi Manusia mengingat Hukum itu untuk manusia
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN PENEGAKAN HAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN PENEGAKAN HAM Susilowati, Tri; Putranto, Febriansyah Danang
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.460

Abstract

Hak  merupakan  unsur  normatif  yang  melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang  dalam penerapannya  berada  pada  ruang  lingkup  hak  persamaan  dan  hak  kebebasan  yang terkait  dalam  interaksinya  antara  individu  atau  instansi.  HAM  adalah  hak  dasar  yang dimiliki  manusia  sejak  manusia  itu  dilahirkan.  HAM  dapat  dirumuskan  sebagai  hak yang  melekat  pada  kodrat  hidup  sebagai  manusia.  Hak  ini  dimiliki  oleh  manusia semata-mata  ia  manusia,  bukan  karena  pemberian  masyarakat  atau  pemberian  negara. Maka  HAM  itu  tidak  tergantung  dari pengakuan  manusia  lain,  masyarakat  lain,  atau negara lain. Masalah  HAM  adalah  sesuatu  hal  yang  sering  kali  dibicarakan  dan  lebih  diperhatikan dalam  era  reformasi  ini. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan  pelanggaran  HAM  terhadap  orang  lain  dalam  usaha  memperoleh  atau pemenuhan HAM pada kita sendiri. Kata Kunci : Perlindungan, Penegakan, Hak Asasi Manusia
DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK Lamijan, Lamijan; Tohari, Mohamad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i02.381

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Banyak celah dan keadaan dalam masyarakat yang malah menjadi lahan subur dan penyebab terjadinya korupsi. Tujuan dan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi? (2) Apa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik? (3) Bagaimana upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi? Pendekatan penelitian ini adalah yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalis melalui logika induktif-deduktif, dalam sajian kualitatif. Analisis data meliputi tahap: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan, sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi.Kata kunci: korupsi, pidana, ekonomi, politik
DAMPAK PENETAPAN LOCKDOWN BAGI SEBUAH NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN MARKUAT, MARKUAT
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.336

Abstract

ABSTRAKCovid 19 merupakan virus yang muncul di awal 2020 yang dimulai di Kota Wuhan Propinsi Hubei Di China. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Akibat dari Covid 19 ini tidak hanya personal saja tetapi hingga bersifat menjadi bencana nasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh negara dari 177 negara yang teridentifikasi Covid 19 adalah lockdown, yaitu dimana adanya larangan untuk keluar masuk suatu tempat atau gedung untuk mencegah penularan. Indonesia belum mengeluarkan kebijakan ini, nantinya jika kebijakan ini dikeluarkan maka negara harus memperhatikan HAM dari warga negara. Maka selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas maka penulis akan menganalisa beberapa hal: : 1) Bagaimana penanganan Covid 19 di berbagai Negara;2) Bagaimanakah kebijakan kekarantinaan kesehatan di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian hokum yuridis normatif  . Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dan pada akhirnya penulis mendapatkan bahwa pentingnya perlindungan HAM bagi Warga Negara selama pandemi ini berlangsung hingga diperlukan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi Covid 19. 
PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Wardana, Surya Kusuma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i01.210

Abstract

Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanakan HAM di suatu negara. Dalam ius cogen doctrin indirect enforcement sudah berganti menjadi doktrin direct enforcement untuk memaksakan penghormatan Hak Asasi Manusia disuatu negara pelanggar Hak Asasi Manusia berat, oleh karena itu tertib hukum internasional merupakan suatu transformasi dari nilai global Hak Asasi Manusia yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Penerapan Hak Asasi Manusia Internasional memunculkan penegasan adanya Universal Jurisdiksion, khususnya dalam rangka menuntut tanggung jawab dari pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia untuk melakukan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, hukum Indonesia selayaknya menjadi hukum progresif baik struktur, substansi dan kultur hukum yang berbasis pada pembangunan legal science untuk mampu menyerap nilai global Hak Asasi Manusia yang memanusiakan manusiaKata kunci: HAM, Internasional, Implikasi, Hukum Nasional
AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA Sukimin, Sukimin; Juita, Subaidah Ratna
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.463

Abstract

Bawaslu merupakan Lembaga yang berperan dalam strategi pengawalan pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tugas Bawaslu mengatur pelaksanaan, mengupayakan sistem pencegahan (preventif) untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa aktualisasi bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki dengan adanya ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Adapun factor pendorong Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yaitu peningkatan terhadap kedudukan dan  fungsional Bawaslu. Sedangkan Faktor Penghambat Bawaslu yaitu belum memiliki strategi khusus untuk mencegah politik transaksional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilusebelumnya. Kualitas sumber daya manusia masih dirasa kurang sehingga perlu adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya informasi tentang Pemilu dan pengawasan Pemilu serta rendahnya kemampuan teknis masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, merupakan akibat dari adanya ketidak seimbangan antara partisipasi masyarakat di Indonesia.Kata Kunci : Bawaslu, pelanggaran, Pemilu.
KEBIJAKAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI SURYANDARI, WIEKE DEWI
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.331

Abstract

ABSTRAKPeran korporasi mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi privatisasi meningkat. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, tetapi revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan korporasi-korporasi besar yang terlalu bergantung pada korporasi sehingga negara dapat didikte demi kepentingannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana saat ini dalam menghadapi tindak pidana korporasi, lalu bagaimana penerapan penegakan hukum pidana selama ini terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dan bagaimana kebijakan perumusan hukum pidana di menghadapi tindak pidana korporasi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen terkait. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksi pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana korporasi yang terdapat dalam keempat undang-undang tersebut tidak konsisten. Ketidaksesuaian penetapan atau pengenaan pidana maksimum yang dijatuhkan kepada korporasi juga tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, keseragaman dalam pengaturan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dipidana, serta sebagai rumusan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. 

Page 3 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) More Issue