cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
KAJIAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN NARKOTIKA OLEH PERSONEL TNI (STUDI KASUS NOMOR 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024) Suherman, Annisa Aullia; Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.783

Abstract

ABSTRAK Pelanggaran narkotika oleh anggota TNI menimbulkan persoalan hukum dan disiplin militer yang kompleks. Pengaturan terkait tindakan pidana anggota TNI merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Militer dan KUHP, serta prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Teori hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Kepatuhan Hukum (Legal Compliance Theory) yang menekankan bahwa setiap anggota aparat memiliki kewajiban mematuhi norma hukum, baik sipil maupun militer. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 terkait tindak pidana narkotika oleh personel TNI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui putusan pengadilan, peraturan terkait, dan literatur hukum militer. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan hukum, argumentasi hakim, dan kesesuaian putusan terhadap norma perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan militer menegakkan prinsip akuntabilitas individu sambil mempertimbangkan aspek disiplin militer. Putusan menekankan hukuman yang seimbang antara aspek pidana dan disiplin internal TNI. Temuan juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi aturan narkotika dan mekanisme pencegahan dalam lingkungan militer. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menunjukkan implementasi hukum yang konsisten terhadap pelanggaran narkotika oleh personel TNI. Studi ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan penguatan mekanisme internal TNI untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.Kata kunci: pelanggaran narkotika; personel TNI; pengadilan militer
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NO.55/PUU- XXIII/2025 ATAS UJI FORMIL REVISI II TNI Syafi'i, Muhammad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.761

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil terhadap Revisi II UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Latar belakang penelitian didasarkan pada kontroversi proses pembentukan Revisi II UU TNI yang dianggap tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, implikasinya terhadap sistem legislasi nasional, serta relevansinya dalam pengembangan teori hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menerapkan pendekatan formil minimalis, yakni selama prosedur minimal terpenuhi, undang-undang dianggap sah secara formil. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan formil minimalis MK memberikan kepastian hukum, tetapi mengabaikan substansi demokrasi berupa partisipasi publik yang berkualitas. Implikasi putusan ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dalam praktik legislasi nasional, sehingga perlu paradigma baru pengujian formil yang lebih memperhatikan aspek substantif demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna.Kata Kunci : Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi, Legislasi Nasional
KEDUDUKAN SATE LILIT DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL Pidada Rurus, Ida Ayu Tyara; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.810

Abstract

ABSTRAKKekayaan intelektual komunal merupakan hak kolektif yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh komunitas atau masyarakat tertentu, berbeda dengan kekayaan intelektual personal yang bersifat eksklusif dan individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pengaturan kekayaan intelektual komunal dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukan hukum sate lilit sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal dilindungi melalui sistem pencatatan yang bersifat deklaratif, dimana hak komunitas telah ada sejak warisan budaya tersebut lahir dan dipelihara oleh masyarakat. Sate lilit memenuhi seluruh kriteria sebagai ekspresi budaya tradisional yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 56/2022, mencakup karakteristik warisan tradisional, hasil kreativitas kolektif yang dikembangkan dan dipelihara, serta diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bali. Kedudukan hukum sate lilit membawa implikasi bahwa masyarakat Bali tidak dapat mengajukan pencatatan secara mandiri, sehingga pemerintah daerah Bali memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi dan mengajukan pencatatan formal kepada pemerintah pusat guna memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap ancaman klaim sepihak dan eksploitasi komersial yang merugikan komunitas pemilik.Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Budaya, Sate Lilit.
PERAN PERFORMING RIGHTS DALAM MENDORONG KEADILAN DISTRIBUSI ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DI INDONESIA Miranatha, Angelica Karla; Kurniawan, I Gede Agus; Sutrisni, Ketut Elly; Mahadewi, Julia
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.772

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran performing rights dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, serta menelaah efektivitas mekanisme hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik distribusi royalti yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performing rights memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan keadilan distribusi royalti. Namun, musisi independen masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), rendahnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan penyelenggara konser. Temuan ini menegaskan bahwa performing rights tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga fondasi keadilan ekonomi bagi pencipta. Kesimpulannya, keadilan distribusi royalti hanya dapat tercapai melalui sinergi antara regulasi yang jelas, transparansi mekanisme distribusi, serta penegakan hukum yang seimbang antara upaya preventif dan represif. Dengan demikian, penguatan sistem performing rights tidak hanya bermanfaat bagi musisi independen, tetapi juga bagi keberlanjutan industri musik nasional.Kata Kunci: performing rights, musisi independen, distribusi royalti 
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI TINDAKAN DALAM UPAYA MENGATASI PRISON OVERCAPACITY Maharani, Ni Made Dwi; Arsawati, Ni Nyoman Juwita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.795

Abstract

ABSTRAKKelebihan kapasitas narapidana (prison overcapacity) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan per tahun 2025, dengan presentase hunian mencapai 188% dari kapasitas ideal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan sistem pemidanaan di Belanda dan Inggris, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling dapat menjadi solusi progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Kajian ini juga menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis dalam penerapan sanksi tindakan. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, sanksi tindakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkelanjutan. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat.Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi tindakan di Indonesia berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi prison overcapacity secara berkelanjutan.Kata Kunci: Sanksi tindakan, Prison overcapacity, Keadilan restoratif
LEGALITAS BACKDOOR LISTING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERLINDUNGAN INVESTOR Berliane, Aurelia; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Adawia, Popon Rabia
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.762

Abstract

ABSTRAKBackdoor Listing merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan tertutup untuk menjadi perusahaan publik tanpa melalui tahapan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) secara konvensional. Mekanisme ini pada umumnya dilakukan melalui pengambilalihan perusahaan terbuka yang sudah tercatat di bursa efek. Namun, praktik Backdoor Listing menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal keterbukaan informasi kepada publik dan investor. Hal ini menjadi perhatian serius karena perusahaan tertutup yang melakukan Backdoor Listing sering kali tidak mengikuti ketentuan keterbukaan yang diatur dalam proses IPO. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai Backdoor Listing dalam peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia. Kekosongan pengaturan ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap investor, khususnya dalam hal akses terhadap informasi yang memadai dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme Backdoor Listing guna menjamin penerapan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pasar modal. Selain itu, penting untuk diberlakukan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang menyalahgunakan celah hukum dengan melanggar mekanisme IPO, serta mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu demi menciptakan pasar modal yang sehat dan adil bagi seluruh pihak.Kata kunci: Backdoor Listing, keterbukaan, perlindungan hukum, investor
ANALISIS STUDI KASUS SENGKETA SERTIFIKAT GANDA DI KOTA CIREBON MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA Rafi’ansyah, Danial; Sasntoso, Imam; Walim, Walim; Hamamah, Fatin; Kamal, Maulana
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.814

Abstract

ABSTRAKSengketa kepemilikan tanah dengan sertifikat ganda merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam praktik pertanahan di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon. Masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan kelemahan sistem administrasi pertanahan yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab sertifikat ganda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak atas tanah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, serta pendekatan studi kasus di Kota Cirebon, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, dan wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat penegak hukum, dan pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama sertifikat ganda adalah lemahnya koordinasi antar instansi, manipulasi data tanah, dan kurangnya verifikasi dalam pendaftaran tanah. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan belum memberikan keadilan optimal, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sistem pendaftaran tanah yang lebih transparan.Kata Kunci : Sertifikat Ganda, Sengketa Tanah, Kepemilikan, Hukum Agraria
KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA Ceccilia Dewi, Ni Made Ayu; Nandari, Ni Putu Sawitri; Prasada, Dewa Krisna; Intan Puspadewi, Agung Ayu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.774

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam kaitannya dengan tuntutan hak waris menurut hukum perdata di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana regulasi, doktrin, serta praktik peradilan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis untuk mengkaji norma, asas, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah memiliki kedudukan kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris setara dengan anak kandung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan penerapan. Hukum Islam hanya mengakui hak anak angkat melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat bervariasi sesuai tradisi setempat. Praktik peradilan pun menunjukkan inkonsistensi, meskipun pada umumnya akta pengangkatan anak tetap dijadikan dasar pengakuan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi pluralisme hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum waris nasional serta peningkatan sosialisasi pentingnya akta pengangkatan anak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan.Kata kunci: akta pengangkatan anak, kepastian hukum, warisan.
URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI KONFLIK WARGA ADAT TORUAKAT DI SULAWESI UTARA MARTINESYA, SEFA
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v3i1.328

Abstract

ABSTRAKKonflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara, yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga adat tewas dan 4 (empat) orang warga adat lainnya luka-luka, dapat dikatakan menguak fakta bahwa Pemerintah tidak dapat hadir untuk melindungi masyarakat adat. Perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Terjadinya konflik tersebut pada akhirnya dapat menunjukan bahwa terdapat urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder sebagai data utama, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif
NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa Saptomo, Ade
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i02.148

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan aspek norma Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konsep Hukum Progresif, dimana Hukum Untuk Manusia, maka setiap bentuk hukum seperti undang-undang seharusnya mengandung norma Hak Asasi manusia. Dalam pengertian demikian, pertanyaannya, apakah setiap undang-undang memuat norma Hak Asasi manusia ? Untuk menganalisanya, data yang dijadikan bahan hukum adalah Undang-Undang Tentang Organisasi Masa yang 2011 telah direview di Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan budaya dan filsafat hukum, hasilnya adalah norma Hak Asasi manusia terlah terakomodasi dalam Undanh­Undang tentang Ormas dan sebagaimana norma yang sama dalam Konstitusi. Untuk itu rekomendasinya, setiap upaya pembaugan peraturan hendaknya mengakomodasi Norma Hak Asasi Manusia mengingat Hukum itu untuk manusia.

Page 9 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) More Issue