cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 5   6   7   8   9 
PENEGAKAN KODE ETIK OLEH BADAN KEHORMATAN DPRD: STUDI KASUS DPRD PROVINSI BENGKULU M, Desfira Utami
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.745

Abstract

ABSTRAK Penegakan kode etik dalam lembaga legislatif daerah memegang peran krusial dalam menjaga integritas, kepercayaan publik, dan citra kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu dalam menegakkan kode etik anggota dewan melalui tiga dimensi utama, yaitu fungsi pengawasan interpersonal, penanganan laporan pelanggaran etik, dan pengambilan keputusan etik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BK memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga etika legislatif, pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya optimal. Terdapat hambatan seperti lemahnya transparansi, keterbatasan sistem pelaporan publik, dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, perbaikan tata beracara, dan reformasi struktur keanggotaan BK agar mampu menjalankan peran secara profesional, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik sebagai instrumen kontrol moral yang mendukung demokrasi lokal yang bersih dan berintegritas.Kata Kunci: Badan Kehormatan, kode etik, DPRD, penegakan etika. 
PENERAPAN BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR LAUT BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kapal MV. Swertia) Amrizal, Amrizal; Ekaningsih, Lailasari; Wardana, Surya Kusuma; Tauratiya, Tauratiya
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.741

Abstract

ABSTRAK Air balas dari kapal merupakan air yang berbahaya karena mengandung beberapa organisme air berbahaya yang terbawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang dapat merusak ekosistem air laut di sekitar pelabuhan. Untuk mencegah hal tersebut, IMO menerapkan aturan Standar D-2 yaitu perlakuan balas. Di kapal MV Swertia sendiri, aturan tersebut telah diterapkan dengan menggunakan sistem BWMS. Sistem BWMS merupakan sistem elektrolitik dan disinfektan air balas yang berfungsi mencegah pencemaran air laut oleh balast dari kapal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi dan studi literatur sebagai metode untuk mengetahui penyebab dan upaya mengatasinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh air balas kapal jika tidak ditangani dengan baik dan bagaimana penggunaan sistem BWMS untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dari kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh air balas yang dikeluarkan dari kapal tanpa penanganan yang tepat akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada air laut di sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dengan menggunakan sistem BWMS yaitu perlakuan balast pada saat balast dengan cara menyaring air balas agar bersih dari organisme akuatik yang berbahaya dan pada saat debalasting sistem BMWS akan mengubah konsentrasi air balas dari kapal menjadi konsentrasi air laut alami. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air laut karena limbah dari air balas dapat memberikan efek jera pada kapal sehingga dapat mengoperasikan mekanisme sistem air balas dengan lebih optimal.Kata Kunci : Ballast Water Management System, Tindak Pidana, Pencemaran Air Lau
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Retnowati, Indra; Hutomo, Irfan Rizky; Ahmad, Ridho Sa'dillah; Esdarwati, Susila; Zaini, Naya Amin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN Putri, Nazira Junita; Togatorop, Evi Natalia; Jasmon, Al-Zachra Aprilya; Sapitri, Erta Kurnia; Saputra, Randa Zaki; Kustiawan, Kustiawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.742

Abstract

ABSTRAKTingginya angka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, khususnya melalui Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang Tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi berperan penting dalam pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, serta penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai peraturan dan melindungi hak-hak dasar TKI. Proses pemulangan TKI di Tanjung Pinangmelibatkan koordinasi lintas sektor antara Imigrasi, BP2MI, Dinas Sosial, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya serta menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya data identitas. Upaya pencegahan keberangkatan TKI juga dilakukan melaui edukasi masyarakat, pengawaan dokumen, dan pengetatan pengawasan di pelabuhan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan perlindungan serta rehabilitasi bagi TKI yang dipulangkan, untuk menekan angka migrasi nonprosedural dan menjaga nama baik serta keselamatan WNI di luar negeri.Kata Kunci : Imigrasi, Perlindungan Pekerja Migran, dan Prosedur Keimigrasian
ASPEK HUKUM KESEHATAN DALAM PENYEDIAAN LAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KESEHATAN Suryandari, Wieke Dewi; Hutomo, Irfan Rizky; Tohari, Mohamad; Christiyono, Thomas Carlo
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.747

Abstract

ABSTRAKRumah Sakit Polri telah menerapkan standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, kepatuhan terhadap standar etik medis, serta mekanisme penyelesaian sengketa medis yang belum optimal. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek transparansi layanan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, evaluasi kebijakan internal, serta penguatan pengawasan guna meningkatkan kualitas layanan medis di Rumah Sakit Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum kesehatan dalam penyediaan layanan medis di Rumah Sakit Kepolisian Republik Indonesia (Rumah Sakit Polri) dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi terkait. Fokus penelitian ini mencakup standar pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis, serta kendala dalam implementasi aspek hukum kesehatan di Rumah Sakit Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Layanan Medis, Rumah Saki Polri
ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN HAK-HAK PEKERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 517K/ Pdt.Sus-PHI/2019) Suyono, Joko; Huda, Miftakhul; Rahayuana, Niken Arief
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.743

Abstract

ABSTRAKPraktik outsourcing di Indonesia menjadi strategi umum perusahaan untuk menekan biaya dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun, praktik ini sering menimbulkan masalah ketidakadilan bagi pekerja, terutama terkait perlindungan hak-hak dasar seperti upah layak, kepastian hubungan kerja, dan jaminan sosial. Artikel ini membahas bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia mengatur praktik outsourcing serta sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam perlindungan pekerja outsourcing. Fokus kajian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Pdt.Sus-PHI/2019, yang menjadi preseden penting dalam perlindungan pekerja kontrak. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku, seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja, belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Banyak perusahaan menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab terhadap pekerja outsourcing. Putusan MA No. 517/2019 menyatakan bahwa pekerja yang menjalankan tugas inti perusahaan tidak boleh dikontrak melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan harus mendapat hak sebagaimana pekerja tetap, termasuk pesangon dan perlindungan PHK. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial. Putusan ini tidak hanya melindungi pekerja dalam kasus tersebut, tetapi juga menjadi dasar bagi pembaruan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil.Kata Kunci: Outsourcing; Keadilan Sosial;Hukum Ketenagakerjaan; Perlindungan Pekerja; Putusan Mahkamah Agung.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu'atun, Dika Ratu
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.748

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual
KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM PRAKTIK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH: TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS Nasution, Rasina Padeni; Calvin, Calvin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.739

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mempertimbangkan perspektif etika bisnis. Korupsi dalam proses pengadaan merupakan bentuk penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip good governance dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kajian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan tindak pidana korupsi, serta tanggung jawab hukum sektor swasta dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, ditelaah pula norma-norma etika bisnis yang seharusnya menjadi landasan moral dalam praktik kemitraan sektor swasta dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait telah tersedia, masih terdapat celah hukum, tumpang tindih kewenangan, dan kelemahan dalam implementasi pengawasan yang memungkinkan terjadinya kolusi antara pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum serta revitalisasi peran etika bisnis dalam mendorong praktik pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan hukum dan etika secara komprehensif untuk mencegah keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi.Kata Kunci : korupsi, sektor swasta, pengadaan pemerintah daerah, etika bisnis.
KONTRUKSI HUKUM ENTRAPMENT DALAM RENTANG DEFINISI YANG TERBARUKAN Kriswanto, Kriswanto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.744

Abstract

ABSTRAKApa yang menjadikan suatu tindakan sebagai jebakan? Peneliti membuat perbedaan standar antara jebakan hukum, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai (atau sebagai wakil) agen penegak hukum, dan jebakan perdata, dengan yang tidak/bukan. Penelitian bertujuan untuk memberikan definisi jebakan yang mencakup keduanya dan yang karena alasan yang belum dijelaskan, tidak menyelesaikan pertanyaan tentang kebolehan dan kesalahan. Penlitian ini menjelaskan, membandingkan, dan mengontraskan dua definisi jebakan hukum yang ada untuk melakukan kejahatan yang memiliki kenetralan ini. Peneliti menunjukkan beberapa masalah dengan kebenaran ekstensional definisi ini dan mengusulkan definisi baru yang menyelesaikan masalah ini. Kemudian penelitian ini memperluas definisi peneliti untuk memberikan definisi jebakan yang lebih umum, yang mencakup kasus perdata dan hukum. Definisi dalam penelitian ini dapat dipercayai lebih dekat dengan kebenaran ekstensional dan akan, penelitian inipun diharapkan, memberikan dasar yang lebih jelas untuk diskusi masa depan tentang etika jebakan daripada definisi yang disempurnakannya.Kata Kunci : Entrapment, Moral, Etika Hukum, Agen Penegak Hukum, Subyek Hukum, Jebakan Hukum, Jebakan Perdata dan Definisi Luas, Sempit, Longgar dan Umum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PT. SEMARANG GARMENT KABUPATEN SEMARANG Hutomo, Irfan Rizky; Warsito, Lilik; Farida, Any; Sejati, Hono; Susilowati, Tri; Lamijan, Lamijan; Marfu’atun, Dika Ratu; Umami, Anni Shanty
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.765

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual di tempat kerja merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pekerja perempuan seringkali menjadi korban utama dari tindakan ini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, produktivitas kerja, dan kualitas hidup mereka. PT Semarang Garment, sebagai salah satu perusahaan garmen terkemuka di Kabupaten Semarang, memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerjanya, terutama pekerja perempuan, dari segala bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada bagi pekerja perempuan terhadap kekerasan seksual di PT Semarang Garment dan mengidentifikasi tantangan serta peluang untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pekerja perempuan, manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dari kekerasan seksual.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kekerasan Seksual 

Page 7 of 10 | Total Record : 93

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) More Issue