cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Rahayu
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285786933755
Journal Mail Official
surya_kusumawardana@yahoo.co.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran - 50514 Telp. (024) 76911929, Fax. (024) 6923180 Email: jpehi.fhundaris@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Published by Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
ISSN : 27464164     EISSN : 27464172     DOI : 10.61689
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Legal Research Journal has a content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of legal science (Legal Sociology, Legal History, Comparative Law, etc.)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 6   7   8   9   10 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA Khoirudin, Khoirudin; Ransanoi, Teep; Suryandari, Wieke Dewi; Lamijan, Lamijan; Hutomo, Irfan Rizky
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.781

Abstract

ABSTRAKPerdagangan ilegal satwa, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan, guna memastikan kelestarian ekosistem dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Satwa langka dan dilindungi merujuk pada jenis-jenis hewan yang jumlah populasinya sangat sedikit, sehingga terancam punah jika tidak ada upaya perlindungan yang serius. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, satwa yang tergolong langka adalah satwa yang keberadaannya sangat terancam akibat aktivitas manusia, seperti perburuan liar, perusakan habitat, serta perdagangan ilegal. Satwa langka ini seringkali memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena mereka memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perburuan Satwa
TINJAUAN YURIDIS FORMULASI TINDAK PIDANA PENYADAPAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAIMANA DITINJAU OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA RUU KUHP Mulyati, Dede; Kriswanto, Kriswanto; Nurbani, Siti; Tabriwindarta, Agus Ruhban; Husna, Ucu Husna
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.806

Abstract

ABSTRAK Permasalahan pengaturan penyadapan Indonesia tidak hanya bertolak pada kekosongan hukum, melainkan juga dengan penyebaran aturan di berbagai undang-undang berbeda yang bersifat sektoral. Pengaturan tindak pidana penyadapan sendiri tersebar di UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 tahun 2008 ITE dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memuat pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang berbeda-beda. ihwal ini menjadi permasalahan serius yang harus diatasi oleh para pembentuk kebijakan khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyadapan dalam RUU Penyadapan. Permasalahan yang dibawa dalam penelitian terbagi ke dalam dua bagian. yakni pertama berkaitan problematika pengaturan tindak pidana penyadapan a quo dan yang kedua berkaitan dengan formulasi tindak pidana penyadapan sebagai ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan, konseptual, kasus, perbandingan dan undang-undang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah keberagaman elemen yang dihasilkan dari diversifikasi pengaturan perbuatan tindak pidana penyadapan menimbulkan pengaturan yang terfragmentasi dan inkoheren secara umum, dan ketentuan sanksi yang tidak proporsional. Pengaturan tindak pidana penyadapan yang akan berlaku di masa yang akan datang berdasarkan RUU Penyadapan dan KUHP 2023 masih perlu diperbaiki guna mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai penyadapan dan doctrine of consent yang belum diakomodir sebagai konsep penentu dalam menentukan suatu sifat perbuatan penyadapan.Kata Kunci : Penyadapan, Undang-Undang ITE, RUU KUHP
TRANSFORMASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN HARTA KEKAYAAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Warsito, Lilik; Sulistyowati, Herwin; Dewi, Putri Maha
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.763

Abstract

ABSTRAK Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan mengalami perubahan signifikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga ruang lingkup pengaturan harta kekayaan suami-istri terbatas pada periode tersebut. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur pemisahan atau pengelolaan harta bersama kapan saja selama perkawinan berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah dan menganalisis transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Transformasi ini memperluas fungsi perjanjian perkawinan, tidak hanya sebagai pencegahan konflik harta saat perceraian, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan harta bersama. Implementasi putusan tersebut memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pasangan perkawinan campuran, serta memungkinkan pemisahan harta berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dibuat tanpa berlaku surut, sehingga menghindari ketidakpastian atas status harta yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Kata Kunci : Pemisahan harta bersama; Hukum keluarga Indonesia; Kepastian hukum perjanjian perkawinan
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASSED APPROACH OSS RBA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM ASAS FIKTIF POSITIF Masori, Masori; Hamamah, Fatin; Walim, Walim
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.815

Abstract

ABSTRAKSetiap pelaku usaha di Indonesia, baik individu maupun badan hukum, diwajibkan memiliki perizinan berusaha sebelum memulai atau menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha yang berlaku saat ini berbasis risiko, yaitu perizinan yang ditentukan oleh skala usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan berbasis risiko, memberikan kepastian, kemudahan, serta transparansi bagi pelaku usaha, yang diharapkan mendorong investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas sistem perizinan berbasis risiko dalam memberikan kemudahan berusaha dari perspektif pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS-RBA telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas karena sistemnya masih dalam proses penyempurnaan.Kata Kunci : Kemudahan, Perizinan, OSS-RBA, Risiko, Asas fiktif positif
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Kadir, Syukron Abdul; Rohmat, Noor; Melvin Kaya, Axcell Ezhalio
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.777

Abstract

ABSTRAK Sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku dan kebiasaan mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi di semua lapisan masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Salah satu masalah masyarakat yang sangat sulit dihilangkan adalah perjudian, yang dianggap berdampak negatif terutama terhadap pelaku perjudian dan orang-orang di sekitarnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 mengatur perjudian. Undang-undang ini melarang perjudian di Indonesia. Pada tahun 2008 dan dari kasus tersebut negara merespon dengan mengeluarkan peraturan dengan kesesuaiaan perkembangan masyarakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau UU ITE) dan sudah terdapat perubahan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 telah ditetapkan di Indonesia. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat tegas yang melarang perjudian, baik secara offline maupun melalui media elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai perjudian online, perjudian ini semakin marak di masyarakat. Pelaku perjudian justru semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini, meskipun ada banyak peraturan yang memperketatnya.Kata Kunci: Perjudian, Perjudian online, UU ITE, Dampak perjudian
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II -08 JAKARTA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 191-K/PM-II-08/AD/X/2020 ( Study Kasus Kodim 0603/Lebak) Kurniawan, Maskun; Kriswanto, Kriswanto; Rohmatullah, Rizal
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.807

Abstract

ABSTRAKPemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani pidana. Permasalahan yang akan dibahas selain dari isi surat putusan tersebut adalah apakah seorang anggota militer dapat diadili di Peradilan Militer apabila melanggar tindak Pidana Umum. Desersi dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang datang dari luar (ekstern). Dengan terjadinya desersi ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku sendiri, bagi kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dalam terjadinya tindak pidana militer desersi, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah melalui hukum militer yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.Kata Kunci : Tindak Pidana, Desersi, Pengadilan Militer
LOW-TECH DI ERA HIGH-TECH: PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS SENJATA LAYANG-LAYANG PEMBAKAR Veronica, Ni Putu Nadhea Fernanda; Wibawa Putra, Komang Satria; Prasada, Dewa Krisna; Nandari, Ni Putu Sawitri
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.768

Abstract

ABSTRAKPenggunaan senjata low-tech, seperti layang-layang pembakar, dalam konflik bersenjata modern menimbulkan tantangan serius terhadap hukum humaniter internasional. Senjata ini, meskipun sederhana, dapat menyebabkan kerusakan signifikan dan memicu pertanyaan hukum yang kompleks. Tulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan senjata low-tech dalam konflik bersenjata modern dan menganalisis tantangan hukum yang muncul dari penggunaannya. Fokus utamanya adalah pada isu-isu hukum humaniter internasional yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I 1977, dan Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun senjata low-tech dan high-tech memiliki perbedaan yang signifikan dan keduanya tidak begitu dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan namun senjata high-tech lebih mendapatkan perhatian daripada senjata low-tech. Kekosongan hukum terkait klasifikasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan senjata semacam ini menjadi tantangan utama. Hal ini menyoroti perlunya pembaruan norma hukum internasional untuk mengakomodasi kompleksitas strategi perang modern yang semakin asimetris dan non-konvensional. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan penegakan hukum humaniter yang efektif.Kata Kunci: Senjata Low-tech, Senjata High-tech, Layang-layang Pembakar, Hukum Humaniter Internasional.
PERLINDUNGAN HAK INOVASI: TELAAH UNDANG-UNDANG PATEN MELALUI LENSA EFISIENSI EKONOMI Tauratiya, Tauratiya; Anwar, Reski; Ekaningsih, Lailasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.794

Abstract

ABSTRAKArtikel ini mengeksplorasi perlindungan hak inovasi melalui telaah Undang-Undang Paten di Indonesia dari perspektif efisiensi ekonomi. Pada pendahuluan, dibahas peran krusial inovasi dalam mendorong kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, diikuti sejarah pengaturan paten sejak era kolonial hingga Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024, yang bertujuan menyeimbangkan insentif inovator dengan kesejahteraan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ekonomi secara sistematis. Pembahasan menguraikan tiga teori efisiensi: Pareto, yang menekankan keseimbangan tanpa kerugian pihak mana pun melalui lisensi wajib dan durasi paten optimal; Kaldor-Hicks, yang membenarkan monopoli sementara jika manfaat jangka panjang melebihi biaya; serta Teorema Coase, yang mendorong negosiasi hak paten dengan biaya transaksi rendah untuk alokasi sumber daya efisien. Kesimpulan menyatakan bahwa efisiensi ekonomi menjadi alat kuat untuk menilai keadilan regulasi paten, dengan menekankan keseimbangan antara hak eksklusif inovator dan aksesibilitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan kolektif yang berkelanjutan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Inovesi; Paten; Efisiensi Ekonomi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA JARINGAN INTERNASIONAL Anindia Putri, Adinda Trisya; Ditayani Antari, Putu Eva; Mas Tri Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu; Sudharma, Kadek Januarsa Adi
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.809

Abstract

ABSTRAK Perdagangan organ merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir yang serius dan tentunya melanggar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas sindikat perdagangan organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan organ internasional. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta Protokol Palermo yang menjadi instrument hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kemudian menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, perundang - undangan, konseptual serta perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan regulasi nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo, implementasinya masih terhambat oleh fragmentasi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya sistem deteksi dini. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama lintas sektor dan internasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan korban. Implikasi penelitian ini penting untuk pengembangan kebijakan dan peningkatan sistem perlindungan korban dalam konteks hukum internasional.Kata kunci: Perlindungan hokum, perdagangan organ, Protokol Palermo, koordinasi antar Lembaga, hukum internasional.
KEPASTIAN HUKUM PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERBAHASA ASING Komang Ratih, Dewa Ayu; Wibawa Putra, Komang Satria; Sutrisni, Ketut Elly; Adi Sudharma, Kadek Januarsa
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.769

Abstract

ABSTRAKKepastian hukum merupakan asas fundamental dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat oleh notaris melibatkan warga negara asing, sehingga menimbulkan kendala bahasa yang berimplikasi pada keabsahan akta. Kendala yang dihadapi dalam praktik adalah keterbatasan pemahaman bahasa oleh para pihak, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta risiko batalnya akta apabila tidak memenuhi syarat formil. Perlindungan hukum bagi para pihak masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penerjemahan resmi dan kejelasan redaksi akta yang melibatkan warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam penyusunan akta bagi warga negara asing serta menelaah akibat hukum terhadap akta yang dibuat dengan bahasa asing maupun dwibahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptuaL. Fokus penelitian ini mencakup kewenangan dan kewajiban notaris, keabsahan akta berbahasa asing, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta berbahasa asing tanpa terjemahan resmi berpotensi cacat formil dan kehilangan kekuatan pembuktian, sedangkan akta dwibahasa diperbolehkan sepanjang substansinya konsisten, dengan bahasa Indonesia sebagai rujukan utama. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pengawal kepastian hukum sekaligus pelindung kepentingan hukum para pihak dalam pembuatan akta lintas bahasa.Kata Kunci: Notaris, Kepastian Hukum, Akta, Bahasa Asing

Page 8 of 10 | Total Record : 93

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 4, No 01 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 02 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 01 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 3, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 2, No 01 (2021): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 02 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) More Issue