cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar
Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Phone
+6285255694313
Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 27765741     DOI : https://doi.org/10.56087/qawaninjih
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum merupakan publikasi ilmiah yang terbit setiap bulan Maret dan September. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum mendata artikel ilmiah skripsi/thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan fokus pada ilmu hukum, dan khususnya dibidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Dasar, Hukum dan Masyarakat, Hukum Internasional, dan Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 214 Documents
 15   16   17   18   19 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 DI KOTA MAKASSAR Fikri Raihan, Muhammad; Abbas, Maduppa; Zulkifli Muhdar, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.381

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out how PD parking manages parking in Makassar City and to find out how to overcome illegal parking in Makassar City. This research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The result of this research is parking management by PD. Makassar Raya parking is still not effective enough because there are many obstacles in carrying out the process, such as the lack of supervision by the PD. Parking in overcoming illegal parking in Makassar City, and also many people who violate such as parking carelessly on the side of the road so that it disrupts traffic flow. Recommendations from this study are for the case of PD illegal parking attendants. Makassar Raya Parking must be more intensive to carry out supervision so as not to increase the number of illegal parking attendants carrying out illegal parking fees or extortion in Makassar City. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara PD parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi parkir liar di Kota Makassar. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir illegal atau pungli di Kota Makassar.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MINIMAL 30% CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF Irfandi, Irfandi; Husen, La Ode; Zulkifli Muhdar, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.382

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the legal rules regarding the Minimum Limit of 30% Quota of Female Legislative Candidates proposed by Political Parties and to know and analyze the implications of the application of the minimum 30% quota for female legislative candidates proposed by Political Parties in the Legislative Election. This study uses the Legal Research method with the type of normative legal research, which is a study that examines the law based on statutory regulations. The results of this study show that the opportunity for women's involvement in politics has been wide open when the affirmative action policy was introduced. This policy requires that the quota that must be fulfilled by political parties in compiling the list of candidates for legislative members is 30%. These formal regulations are strengthened by various regulations such as the Election Law No.10/2008, Election Law No.8/2012, PKPU No.7/2013 and Election Law No.7/2017.UU.No.22 of 2007 There are formal legal guarantees for women to be involved in politics is already open, but there are still obstacles faced by women to enter the political sphere, especially as members of the legislature. Affirmative action against women in politics began with the passing of Law Number 12 of 2003 concerning the Election of DPR, DPD, and DPRD. Article 65 paragraph (1) of Law Number 12 of 2003 concerning the Election of DPR, DPD, and DPRD states that: Every Election Contesting Political Party may nominate candidates for Members of DPR, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD for each Electoral District with due observance of representation. women at least 30%." The result does appear to be progress, explicitly requiring political parties to place at least 30 percent of women in the management of political parties, while Article 55 paragraph 2 of Law Number 10 of 2008 adopts a modified zigzag or zipper model list of candidates and the presence of provisions for fulfilling a 30% quota in every election. has implications for increasing women's representation in parliament. Suggestions from this research Affirmative Policy should be accompanied by more intensive fulfillment of political education for women, given that there is no significant effect on women's issues, it is better that the quality of human resources needs to be improved. The government needs to carry out comprehensive socialization to the community regarding sustainable women's empowerment in order to strengthen claims in obtaining positions in political and bureaucratic institutions. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalis aturan Hukum mengenai Batas Minimal 30% Kuota Calon Legislatif Perempuan yang diajukan oleh Partai Politik serta mengetahui dan menganalis implikasi terhadap pemberlakuan batas minimal 30% kuota calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilu Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundag-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan affirmative action. Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif banyak 30 %. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan sepertu UU pemilu No.10/2008, UU Pemilu No.8/2012, PKPU No.7/2013 dan UU Pemilu No.7/2017.UU.No.22 Tahun 2007 Terdapat jaminan legal formal bagi perempuan untuk terlibat dalam bidang politik sudah terbuka, namun masih ada kendala yang dihadapi perempuan untuk memasuki ranah politik khususnya sebagai anggota legislatif. Kebijakan afirmatif (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: ‟Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Hasilnya memang tampak ada kemajuan, secara eksplisit mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam kepengurusan parpol sedang Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 mengadopsi susunan daftar calon model zigzag atau zipper yang dimodifikasi serta Hadirnya ketentuan pemenuhan kuota 30% pada setiap pemilu berimplikasi pada meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen. Saran dari penelitian ni Kebijakan Afirmatif sebaiknya dibarengi dengan semakin gencarnya pemenuhan Pendidikan politik bagi perempuan, mengingat bahwa belum hadirnya efek yang begitu siginifikan terhadap isu-isu perempuan, maka sebaiknya kualitas sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan. Pemerintah perlu melakukan sosialisi secara menyuluruh kepada masyarakat terkait pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dalam rangka penguatan klaim dalam memperoleh posisi di institusi politik maupun birokrasi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril Yusril; La Ode Husen; Mulyati Pawennei
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAC This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts, Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor byconducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena TugasNegara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian ,pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras.
Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan Maulana, Iqbal; Rahman, Sufirman; Prawira Buana, Andika
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.384

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine the effectiveness of the execution of fiduciaryguarantee objects with underhand sales carried out by creditors receiving fiduciary guarantees and to determine legal protection for creditors in the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. This research uses normative legal research methods, namely research thatexamines document studies. namely using a variety of primary and secondary data such as legislation, court decisions, and legal theory. The results of this study indicate that the process of executing a fiduciary guarantee object with underhand sales always encounters problems because there is no protection for creditors to execute when there is no fiduciary guarantee deed if the debtor or debtor who is in breach ofcontract does not provide the collateral object voluntarily. Recommendation The need for a more complete explanation of the rules regarding the execution of fiduciary guarantee objects with underhandsales. Because based on the research that the author has examined, the effectiveness of the execution of the object of fiduciary guarantees with sales under the hands are still many who violate, do not understand the law itself, both from the debtor and from the creditor and it is hoped that all parties in providing fiduciary guarantees should involve legal experts who know more about the agreement and supervision in theimplementation of the provision of fiduciary guarantees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindunganhukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. yakni menggunakan berbagai data Primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengandilan, dan teori hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan selalu menemui permasalahandikarenakan tidak ada perlindungan bagi kreditur untuk mengeksekusi ketika tidak adanya akta jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pihak yang berutang yang cidera janji tidak memberikan objek jaminan secara sukrela. Rekomendasi Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dan Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksaan pemberian jaminan fidusia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS Hermawan, Moh Syahrul; Qahar, Abdul; Risma, Andi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.385

Abstract

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the legal consequences for a notary against a deed canceled by the court and to find out and analyze the factors causing the cancellation of a deed by the court. This research uses normative legal researchmethods using normative case studies in the form of legal behavior. The subject ofthe study is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in societyand becomes a reference for everyones behavior. So that normative legal researchfocuses on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in concrete cases, legal systematics, legal comparisons and legal history. laws andregulations The results of this study indicate that from the results of research with the research method and approach used by the author, that the factors causing the cancellation of a deed by the court were because the deed was not read out beforethe parties, there was an element of coercion to sign the deed and the formalrequirements were not fulfilled in making the deed. deed. The author identifies thatthe responsibility of a notary if the deed is canceled due to negligence is to pay compensation to the parties, whether real (material) or intangible (immaterial)compensation. The implication of the research results is that the notary in makingthe deed acts professionally, honestly, and carefully. In addition, the parties whowant to make a deed by a notary to act honestly or provide actual information inmaking a deed by a notary. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan Dan Untuk mengetahui danmenganalisis faktor-faktor penyebab dibatalkannya suatu akta oleh pengadilanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat danmenjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini menunjuakan bahwa Darihasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis, bahwasanya faktor-faktor penyebab dibatalkannya suatu akta oleh pengadilankarena tidak dibacakannya akta dihadapan para pihak, adanya unsur pemaksaanuntuk menandatangani akta dan adanya syarat formil yang tidak terpenuhi dalampembuatan akta. Mengidentifikasi bahwasanya tanggungjawab seorang notaris apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materil) maupun tidak nyata(immateril).Implikasi dari hasil penelitian adalah agar kiranya notaris dalam membuat akta bertindak profesioanlitas, jujur, dan cermat. Selain itu para pihak yang ingin dibuatkan akta oleh notaris untuk bertindak jujur atau memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta oleh notaris.
Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing Afirda, Irdha; Hasyim, Satrih; Ulfah, Sitti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.386

Abstract

ABSTRAC This study aims to identify and analyze the function of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of foreign refugees and to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the functions of the Immigration Detention Center in fulfillment the rights of Fforeign refugees. The research method used is the empirical legal research method, namely the legal case study approach and discussesthe object of research by focusing on the sociological juridical aspect and using secondary data as initial data, then primary data or field data. The results of this study indicate that the Rudenim carries out the immigration function based on Presidential Regulation no. 125 of 2016 which is related to immigration arangement and supervision. Based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01 PR.07.04 concerning Organization and Working Procedures of Immigration Detention Centers, the Rudenim functionsare detention, relocation, repatriation and deportation. Rudenim facilitates refugees in the South Sulawesi Province with funding from IOM. The inhibiting factors for the implementation of the Rudenim in theimplementation of the Rudenim function in fulfillment the rights of foreign refugees are the distance between the detention center and the community house, there are many of community houses, the large number of refugees, the limited of Rudenim officers, and a limited budget. The recommendation in this study is that in carrying out the functions of the Immigtation Detention Center, it is hoped that coordination with other agencies and refugee facilitators, namely IOM, should be further improved, it is recommended that the Immigration Detention Center maximize existing human resources by increasing the number of officers in the security sector and it is hoped that the government of Indonesia through The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia made clear policies regarding the status of asylum seekers and refugees in Indonesia in order to maintain the stability of the country eventhough it has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode penelitian hukum Empiris yaitu metode pendekatan studi kasus hukum dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek Yuridis Sosiologis dan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan denganpembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengancommunity house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan PemerintahIndonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.
Status Hak Milik Atas Tanah Fasilitas Umum Di Atas Permukiman Jumiati, Jumiati; Aswari, Aan; Zulkifli Muhdar, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.388

Abstract

ABSTRAC This study examines the application of the law to the regulation regarding the procedures for the delivery of public facilities and social facilities in settlements inMakassar City and the status of certificates of ownership of land for public facilitiesabove settlements. This research is a normative-empirical legal research obtainedfrom field studies and literature related to the problem. The type of data used is Primary, which is obtained from field studies, by analyzing a legal problem through facts and questionnaires and secondary, namely legal data that is closely related to primary legal materials that can help analyze and understand primary legal data. The government has regulated the basics and provisions for the control, ownership, use and utilization of agrarian resources contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. The law also includes basic principles and provisions, rights to land, water and space as well as land registration, criminal and transitional regulations. The results show that the regulation regarding the procedure for the delivery of public facilities and social facilities in settlements in Makassar City isin the Makassar City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Provision andDelivery of Infrastructure, Facilities, Utilities in Industrial, Trade, Housing and Settlement Areas specifically funds in general. regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Delivery of Housing and Settlement Infrastructure, Facilities, and Utilities in the Regions. Regarding the issue of the status of the certificate of property rights above public and social facilities, it must be resolved fairly according to the legislation. ABSTRAK Kajian ini mengkaji penerapan undang-undang terhadap pengaturan mengenai tata cara penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar dan status sertifikat hak milik atas tanah fasilitas umum di atas permukiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang di peroleh dari studi lapangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah. Jenis data yang di gunakan adalah primer, yang di peroleh dari lapangan dengan menganalisis suatu masalah hukum melalui fakta fakta dan kuesioner dan sekunder ,yaitu data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukumprimer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer. pemerintah telah mengatur tentang dasar dan ketentuan mengenail penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrariya yang tertuangdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria. Undang-Undang tersebut juga mencakup prinsip dan ketentuan dasar ,hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah,peraturan pidana dan transisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai tata cara pemberian fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman di Kota Makassar terdapat dalam peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyediaan prasaran, saranautulitas perumahan dan permukiman di Daerah. Soal Status Sertifikat hak milik di atas fasilitas umum dan sosial ,harus di selesaikan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading) Aryani, Namira; Qahar, Abdul; Rinaldy Bima, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.389

Abstract

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online and to identify and analyze the inhibiting factors for the implementation of the factors that hinder the legal protection of investors in terms of buying and selling shares online. The research method used in this study is normative legal research in this case using material collection techniques in the form of document and library studies. The results of this study indicate the form of legal protection for investors as consumers in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the establishment of BPKN and BPSK. Then in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it has been regulated regarding the disclosure of information that must be provided to investors and the regulation of Bapepam-LK as the supervisory body for every activityrelated to the capital market which has now been transferred to the OJK. Then Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority aspects of legal protection provided by this Act are preventive or preventive measures and repressive or repressive measures carried out by the Financial Services Authority. The inhibiting factors faced in protecting investors are that there are still many unlicensed / illegal online stock investments and the lack of knowledge of the investor community regarding illegal investments. Research recommendations are expected by the government to be able to reform Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in order to protect consumers optimally in this era of highly developed technology development. It is hoped that in the future the government will need to regulate online stock investment in a special law. It is hoped that in the future there will be coordination and cooperation between OJK and BPKN/BPSK in ensuring investor (consumer) protection. Investors are expected to be more careful in seeking information as well as choosing Securities Companies that are obvious and have obtained permits for their activities. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual belisaham online. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan bahan berupa studi dokumen dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bentuk perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan dibentuknya BPKN dan BPSK. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor dan diaturnya Bapepam-LK sebagai badan pengawasan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal yang saat ini telah dialihkan kepada OJK. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan aspek perlindungan hukum yang diberikanoleh Undang-Undang ini yaitu upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan perlindungan Investor yaitu masih banyaknya Investasi saham online yang belum berizin / ilegaldan masih minimnya pengetahuan masyarakat investor terkait tentanginvestasi ilegal. Rekomendasi Penelitian diharapkan pemerintah untuk dapat melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen agar dapat melindungi konsumen secaramaksimal di era perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini. Diharapkan kedepannya pemeritah perlu mengatur investasi saham secara online dalam satu Undang-Undang khusus. Diharapkan kedepannya adanya koordinasi dan kerjasama antara OJK dan BPKN/BPSK dalam menjamin perlindungan investor (konsumen). Investor diharapkan agar lebih cermat dalam mencari informasi serta memilih Perusahaan Efek yang jelas dantelah mendapatkan izin atas kegiatannya.
PELAKSANAAN TUGAS JURUSITA PADA PERKARA PERDATA Rahman , Erik; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.391

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine the implementation of the bailiff's duties in civil cases based on Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2021 and to find out the supporting and inhibiting factors in the process of implementing the bailiff's duties at the Watansoppeng Religious Court. This study uses empirical legal research methods, namely legal research that focuses on research on the legal reality in society. The results of this study show that the judicial process based on article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts at the Watansoppeng Religious Court Office has so far been in favor of the general public in providing justice services and focusing on improving and accelerating the settlement of cases handled by personnel. judiciary. And the supporting factors for the implementation of the bailiff's duties/surrogate bailiffs for the Watansoppeng Religious Court are the provision of performance benefits, and security guarantees in the implementation of tasks in the field. While the inhibiting factors for bailiffs are the lack of public understanding of the summoning procedure, lack of coordination with other agencies, the lack of porcelain from the village, lack of supporting facilities, environmental and natural conditions and the provision of fake numbers. The research recommendation is that further research is still needed on bailiffs, which is not only limited to the implementation of Article 103 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, but also on other articles and laws related to confiscation. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Jurusita Perkara Perdata berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Serta untuk mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses Pelaksanaan Tugas Jurusita pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitan pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan Proses Pelaksanaan kejurusitaan berdasarkan pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng selama ini, berpihak kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan keadilan dan fokus pada peningkatan maupun percepatan penyelesaian perkara yang di tangani oleh tenaga kejurusitaan. Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu pemberian tunjanan kinerja, dan diberi jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Sedangkan Faktor Penghambat Jurusita yaitu, Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pemanggilan, Kurangnya koordinasi dengan instansi lain, Kurangnya jumlah porsenil dari kelurahan, kurangnya sarana penunjang, Keadaan lingkungan dan alam Lingkungan dan pemberian nomor palsu. Rekomendasi penelitian yaitu masih perlu penelitian lebih lanjut tentang jurusita yang tidak hanya terbatas pada implementasi pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetapi juga terhadap pasal-pasal lain dan Undang-Undang yang terkait dengan kejurusitaan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAAN Apriani Putri Ananda; Baharuddin Badaru; Ernawati Djabur
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Background The writing of this journal is motivated by the problems, the factors that cause the misuse of residence permits by foreign citizens and to find out law enforcement against the abuse of residence permits by residents of Makassar. Immigration office of the ministry of law andhuman rights in overcoming abuses of residence permits by foreign nationals. This search uses desvriptive qualilative research methods anduses the type of empirical research including secondary data and primary data using observation, documentation and field interviews. This research was conducted in Makassar, tha ministry of law and human right of the South Sulawesi Regional office. The results of this study indicate that the Makassar Ministry of law and human rights, South Sulawesi Regional office in dealing with abuse of immigration residence permits has acted un accordance with law concerning immigration. The abuse actor for foreigners can be due to the factor of the toreigner making aresidence permit without existing procedures. The discussion of the results of this study shows that the law enforcement of criminal acts of abuse of residence permits immigracy is carried out by the immigration administrative action of the class I immigration office of Makassar city. Research recommendations in the implementation of immigration officersmust increase awareness of the presence and activities of foreigners in Makassar and pro justice in law enforcement actions to ensure a deterrent effect on perpetrators of residence permit abuse and foreigners who commit violations so as not to commit the same immigration crime, and it is hoped that the people of Makassar To work closely with immigration officials to make complaints about the presence or activities of foreigners who are nearby. ABSTRAK Latar belakang Penulisan jurnal ini dilatar belakangi oleh permasalahan, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Makassar. kanwil kemenkumham dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga Negara asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengcakup data skunder dan data primer menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Makassar kementrian hukum dan asasi manusia kanwil sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makassar kemenkum ham kanwil sulsel dalam hal mengatasipenyalahgunaan izin tinggal keimigrasian telah bertindak sesuai dengan Undang-undang Faktor penyalahgunaan bagi orang asing dapat dikarenakan faktor orang asing tersebut yang melakukan izin tinggal tanpa prosedur yang ada. pembahasan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasiaan dilakukan oleh tindakan administratifkeimigrasian kantor imigrasi kelas I kota Makassar. Rekomendasi penelitian dalam pelaksanaan petugas imigrasi harus meningkatkan pegawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dimakassar dan pro keadilan dalam tindakan penegakan hukum untuk memastikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan izin tinggal dan orang asing yang malakukan pelanggaran agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama, dan diharapkan masyarakat Makassar untuk berkerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaanatau kegiatan orang asing yang berada didekatnya.

Page 17 of 22 | Total Record : 214

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 - February 2026 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023 Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022 Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022 Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022 Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021 Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 More Issue