Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia Azzahra, Adeliya; Prawira Buana, andika; Abbas, Ilham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT "this study aims to describe the basis for theapplication of civil law regarding the execution of the object of fiduciary security before the verdict and after the decision of the constitutional courtand obstacles it faced as well to find out the execution procedure for the fiduciary guarantee object after the decision of the constitutional court and to analyze the factors that hinder the execution object of fiduciary guarantee. This research approach is a qualitative and quantitative approach to literature review and interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subject of this research is the decision of theconstitutional court Number 18/PUU-XVII/2019. This research used empirical and sociological methods, collected primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion, it shows that: 1). After decision Number 18/PUU XVII/2019 the execution of the fiduciary security object was carried out by negotiating afternegotiations did not work, court proceedings were taken but before the decision Number 18/PUU-XVII/2019 was executed the object of fiduciaryguarantees is directly through the courts without any negotiation or exile. 2). In the executing the object of fiduciary security, there are also obstacles faced by society, both physically and non-physically after the decision of the new constitutional court. ABSTRAK Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum perdata mengenai eksekusi objek jaminan fidusia terhadap sebelum putusan dan sesudah putusan mahkamahkonstitusi dan hambatan yang dihadapinya serta untuk mengetahui prosedur eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif kajian pustaka dan Wawancara dengan pihak-pihakterkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan mkhkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan sosiologis, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) setelah dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi obejek jaminan fidusia dilakukan dengan cara negosiasi setelah negosiasi tidak behasil makadi tempuhlah jalur pengadilan tetapi sebelum putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi objek jaminan fidusia langsung saja melalui jalur pengadilan tanpa adanya negosiasi atau di eksol. 2) Dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia terdapat pula hambatan-hambatan. yang di hadapi dalam masyarakat baik secara fisik maupun non fisik pasca putusan mahkamah konstitusi yang baru ini.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ikram, Muhammad; Rahman, Sufirman; Arsy, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.399

This study aims to determine how the application of material criminal law to the criminal offence of embezzlement in and how the legal considerations by judges against the criminal offence of embezzlement in office in decision number 412/Pid.B/2018/PN.Mks. The research method used is normative research. The results showed that the application of material criminal law by the Panel of Judges against the perpetrator of the crime of embezzlement in office which stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code because the perpetrator committed a criminal act. Legal considerations by the Panel of Judges in imposing a sentence in Decision Number 412/Pid.B/2018/PN.Mks are considered inappropriate. Because the decision of the Panel of Judges is not in accordance with the decision applied. In accordance with the facts, the defendant only has the status of an ordinary employee who cannot be said to be a position in accordance with the decision of the Panel of Judges in Article 374 of the Criminal Code applied by the Panel of Judges. Recommendations and this research are that it is better to be able to impose a punishment that is appropriate / commensurate with the criminal offence committed in order to create the expected legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Legal Benefit based on God Almighty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak pidana.. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks dinilai kurang tepat. Karena putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan putusan yang di terapkan. Sesuai dengan Fakta – fakta yang ada terdakwa hanya memiliki status karyawan biasa yang tidak bisa dikatakan suatu jabatan yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim pasal 374 KUHPidana yang di terapkan oleh Majelis Hakim. Rekomendasi dan penelitian ini yaitu sebaiknya dapat menjatuhkan pidana yang sesuai/setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan agar tercipta tujuan hukum yang diharapkan, yaitu : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Balai Pemasyarakatan Fadel, Muhammad; Gadjong, Agussalim; Muin, Sri Amlinawaty
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.400

Abstract: This study aims to find out and analyze how effective the policies contained in the circular letter of the minister for the utilization of the state apparatus for bureaucratic reform number 18 of 2021 are for the state civil apparatus in the Makassar Class I Penitentiary Office. This study uses empirical research methods, namely materials obtained from Literature Studies and materials obtained from field research. The results of this study indicate that policy implementation is one of the keys to stopping the spread of Covid-19. The policy steps taken are first, the existence of a clear legal umbrella (norm). Second, the existence of legal products as a technical step from the existing legal umbrella (instruments). And third, there is legal protection (waarborg) for all stakeholders in the process of preventing the spread of Covid-19. The recommendations in this study are related to the effectiveness of the implementation of the policies contained in the circular letter of the minister of pan-rb no.18 of 2021 for the state civil apparatus at the Makassar Class I Penitentiary Office. The Makassar Class I Correctional Center responded to this policy by implementing several innovations, especially by providing guidance and supervision by utilizing internet-based information technology media. This innovation can cut off physical interaction in carrying out public services so as to facilitate the process of mentoring and supervising Makassar Class I Correctional Center clients in the midst of the COVID-19 pandemic. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa efektiv kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 18 tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara di kantor balai pemasyarakatan kelas I makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (waarborg) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah terkait efektivitas implementasi kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri pan-rb no.18 Tahun 2021 terhadap aparatur sipil negara pada kantor balai pemasyarakatan kelas I makasssar. Balai pemasyarakatan kelas I makassar merespon kebijakan tersebut dengan menerapkan beberapa inovasi, terutama dengan melangsungkan pembimbingan dan pengawasan dengan memanfaatkan media teknologi informasi berbasis internet. Inovasi ini dapat memotong interaksi fisik dalam melakukan pelayanan publik sehingga mempermudah proses pembimbingan dan pengawasan kepada klien balai pemasyarakatan kelas I Makassar di tengah wabah pandemi covid-19.

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Irfan Pratama, Muhammad; Rahman, Abdul; Bachmid, Fahri
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i1.406

Abstract: This study aims to explain and analyze the forms of regulation of freedom of opinion and expression in social media that apply in indonesia and explain and analyze whether the regulation of freedom of opinion and expression in social media is appropriate and in line with the principles of human rights protection. This study uses normative methods. The results showed that people's freedom of expression to express their opinions is the right and responsibility of the Democratic state. The application of the ITE Law in relation to the basic rights of every citizen in terms of freedom of opinion and expression cannot be reduced or limited by anyone and by anything, even the state. Because the state here is a party that assumes responsibility in terms of respecting and protecting these human rights through the provisions of legislation. Criticism of the government is not a violation of the law, freedom of opinion and expression is guaranteed in the Indonesian constitution. The restriction in freedom of expression and opinion is intended to create a security and welfare among fellow citizens so as not to violate other human rights. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media social yang berlaku di indonesia serta menjelaskan dan menganalisis apakah pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu kemanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara sehingga tidak melanggar hak asasi manusia lain.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Sakti, Ifan Arya; Ilyas, Muhammad; Muhdar, Muhammad Zulkifli
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the implementation of the law against the crime act of theft with violence and the judge`s considerations in making a decision against the crime act of theft with violence. This research uses a normative research method with a statutory approach and a case approach and uses primary and secondary legal materials. The results of this study show that the panel of judges has sentenced the defendant to two years and six months in prison. The verdict is too light because the criminal threats contained in 365 KUHP are at least threatened with imprisonment for 9; Based on the facts revealed at the trial that the defendant was proven to have committed theft with violence in accordance with 365 (1), (2), 2 KUHP. Likewise, it is in accordance with the formil criminal law article 184 which is applied by the judge. In making a decision, it should not be too light. The criminal threat as stated in 365 KUHP is at least threatened with imprisonment for 9 years in paragraph (1), if it fulfills the elements in aggravating circumstances in paragraph (2), the penalty is 12 years in prison. The panel of judges should consider that the punishment given is not only to provide a deterrent effect for perpetrators of the crime of theft, but also to prevent perpetrators who have the potential to commit the crime of theft. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun 6 bulan. Putusan tersebut terlalu ringan dikarenakan ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 KUHP paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9; Berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat (1),(2), ke-2 KUHP. Begitu pula sudah sesuai dengan hukum pidana formil pasal 184 yang diterapkan oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hendaknya tidak terlalu ringan. Ancaman pidana yang tertuang pada pasal 365 paling sedikit diancam dengan pidana penjara selama 9 tahun pada ayat (1), jika memenuhi unsur-unsur dalam keadaan memberatkan pada ayat (2) maka ancaman pidananya yaitu 12 tahun penjara. Majelis hakim baiknya mempertimbangkan bahwa pidana yang di berikan bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian, tapi juga untuk mencegah pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana pencurian

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Idfi Yava Dwilestari; andi Risma; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to determine the regulation of the age limit for adults as holders of land rights certificates and to find out the legal consequences if someone wants to make a certificate of land rights even though they are not old enough. This research uses a normative research method using a law approach and a case study approach. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected resultsand conclusions on the problem. The results of this study indicate that: Thediversity of regulations regarding the adult age limit in the law makes BPN issue a new regulation, namely the Ministerial Circular which has been regulated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015, namely the adult age in land service framework is 18 years or already married. The Circular is contrary to Article 330 BW which regulates the adult age of 21 years. The legal consequences that occur in the making of land rights certificates that do not meet the requirements of adult age are administrative defects but are not canceled but the certificate cannot be used until it is of sufficient age and the certificate will be held by an appointed guardian. Recommendations for this research: it is hoped that with the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 regarding adult age, it can provide uniformity regarding the adult age limitin the context of land services throughout the National Land Agency in Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batasan umur dewasa sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila seseorang ingin membuat sertifikat hak atas tanah padahal belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperolehdianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai batas usia dewasa telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yaitu usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 tahun atau sudah menikah. Surat Edarantersebut bertentangan dengan Pasal 330 BW yang mengatur umur dewasa yaitu21 tahun. Akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah yang belum memenuhi syarat cukup umur dewasa tersebut yaitu cacat administrasi tetapi tidak dibatalkan akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sampai usianya mencukupi dan sertifikatnya akan dipegang oleh wali yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini : diharapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang usia dewasa, bisamemberikan keseragaman terkait batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan di seluruh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Indonesia.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK Riswandy Aditya; Dwi Handayani; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the basis of judges' considerations in making verstek decisions and to find out and analyze legal remedies against verstek decisions. This research uses the normative method. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials is carried out by observing the sources of legal materials related to this research study. The results of the study show that the basis for the judge's consideration of the Verstek decision on the case in Decision Number 498/Pdt.G/2019/PN.Mks is because the Defendant has been summoned five times in a row and has never been present at the trial even though he has been legally and properly summoned and Efforts against the verstek decision can be made by means of resistance/verzet. If a verstek decision is handed down against thedefendant, and the defendant objects to it, the defendant can file a fight. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap putusan verstek. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN.Mks dikarenakan Tergugat telah di dipanggil lima kali berturut-turut dan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Upaya terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawana/verzet. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan pihak tergugat keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan

FUNGSI PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI Andi Muhammad Reyza; La Ode Husen; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to understand and analyze the function of the government in carrying out the functioning of public services during the pandemic while still paying attention to PP. No. 88 of 2019 concerning occupational health. The research method used in writing this thesis is an empirical legal research method. Empirical legal research is a type of legal research that analyzes and examines the workings of law in society. The government's function is to carry out public service functions during the pandemic by issuing Work From Home system rules and the government also imposes restrictions on management at public service offices and in protecting government employees also applies a scheduling system for employees who come to work at the office. The recommendation from this research is that the government must continue to monitor and protect employees in public services to the maximum extent so that employees feel safe and continue to carry out their functions optimally. Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memahami dan menganalisis fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan tetap memperhatikan PP.No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Fungsi pemerintah dalam melaksanakan jalannya fungsi pelayanan publik dimasa pandemi dengan mengeluarkan aturan sistem Work From Home dan pemerintah juga melakukan pembatasan pengurusan di kantor pelayanan publik serta dalam melindungi pegawai pemerintah juga memberlakukan sistem penjadwalan pegawai yang masuk kerja dikantor. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah harus terus melakukan pengawasan serta perlindungan secara maksimal terhadap pegawai di pelayanan publik agar pegawai merasa aman dan tetap menjalankan fungsinya secara maksimal juga.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Annisa Muthia Al-Qadri Syam; Dwi Handayani; Salle Salle
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of interfaith marriages and to find out and analyze interfaith marriages in the perspective of positive law and Islamic law. The research method is normative research type, namely research that is more oriented to the study of phenomena where all data obtained is based on research on legal materials in the form of legislation or books and documents that have to do with the topic of the research proposal. The results of this study show that: Interfaith marriages can cause psychological pressure, in the form of psychological conflicts, potentially choosing a secular lifestyle. In the Compilation of Islamic Law article 40 point c and article 44, it expressly prohibits interfaith marriages, both Muslim men and non-Muslim women and Muslim women with non-Muslim men. While in Figih law, there are views about interfaith marriages in four schools, namely Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Hambali School and Maliki School. 1/1974 concerning Marriage Law is not yet clear and complete in regulating interfaith marriages so as not to cause legal interpretations which result in confusion in the community related to these problems and the consistency of the government must be emphasized again. Abstrak: Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksananaan Perkawianan Beda Agama Dan Untuk mengetahui dan menganalisi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode penelitian dengan tipe penelitian normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik proposal penelitian. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa: Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, berpotensi memilih pola hidup sekuler. berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam hukum Figih, terdapat pandangan mengenai perkawinan beda agama dalam empat mahzab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i Mazhab Hambali dan mazhab Maliki Rekomendasi penelitian ini adalah Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan pada masyarakat yang terkait dengan permasalahan tersebut dan konsistensi pemerintah harus dipertegas lagi.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KOTA MAKASSAR Yusril, Yusril; Husen, La Ode; Pawennei, Mulyati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v2i2.417

Abstract: This research is aimed to determine factors that cause the distribution of traditional liquor in Makassar , and also to understand the steps and preventive efforts taken by the police and pp police in handling crimes of traditional liqior distribution in Makassar. The research method that the author uses is the empirical method, namely with the data in the field as the main source , the results of interviews and observations. Factors that affecting people in Makassar distributing traditional liquor are: Economic Factors , Family Factors and Social environment. Besides, Factors that causing people in Makassar consuming traditional liquor are: Social Environmental Factors , Family Factors , State Task and Leisure . Next, efforts taken by the police officers and pp police in handling the distribution of traditional liquor in Makassar , are: Pre- emtive Efforts , Preventive efforts and Repressive efforts. The suggestion of this research is the need for efforts to control , supervise , circulation of traditional liquor by conducting socialization or coaching to the community about the dangers of consuming liquor . Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar dan untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya penanggulangannya oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode empiris yaitu dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber utama , hasil wawancara dan observasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kota Makassar mengedarkan minuman keras tradisional adalah: Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Lingkungan Sosial. Faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat di Kota Makassar mengkonsumsi minuman keras tradisional adalah: Faktor Lingkungan Sosial , Faktor Keluarga , Karena Tugas Negara dan Sebagai Hiburan . Upaya-Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan satpol pp dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Makassar , yaitu: Upaya Pre-emtif , Upaya Preventif dan Upaya Represif. Saran penelitian ini adalah perlunya upaya pengendalian , pengawasan , peredaran minuman keras tradisional dengan cara mengadakan sosialisasi atau pembinaan pada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras .

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA