Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP jiPENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 DI KOTA MAKASSAR Muhammad Fikri Raihan Aldino; Hamza Baharuddi; Maduppa Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to find out how PD parking manages parking in Makassar City and to find out how to overcome illegal parking in Makassar City. This research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The result of this research is parking management by PD. Makassar Raya parking is still not effective enough because there are many obstacles in carrying out the process, such as the lack of supervision by the PD. Parking in overcoming illegal parking in Makassar City, and also many people who violate such as parking carelessly on the side of the road so that it disrupts traffic flow. Recommendations from this study are for the case of PD illegal parking attendants. Makassar Raya Parking must be more intensive to carry out supervision so as not to increase the number of illegal parking attendants carrying out illegal parking fees or extortion in Makassar City. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara PD parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi parkir liar di Kota Makassar. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir illegal atau pungli di Kota Makassar.

Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Dibawah Tangan iqbal maulana; Sufirman Rahman; Andika Prawira Buana
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales carried out by creditors receiving fiduciary guarantees and to determine legal protection for creditors in the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. This research uses normative legal research methods, namely research that examines document studies. namely using a variety of primary and secondary data such as legislation, court decisions, and legal theory. The results of this study indicate that the process of executing a fiduciary guarantee object with underhand sales always encounters problems because there is no protection for creditors to execute when there is no fiduciary guarantee deed if the debtor or debtor who is in breach of contract does not provide the collateral object voluntarily. Recommendation The need for a more complete explanation of the rules regarding the execution of fiduciary guarantee objects with underhand sales. Because based on the research that the author has examined, the effectiveness of the execution of the object of fiduciary guarantees with sales under the hands are still many who violate, do not understand the law itself, both from the debtor and from the creditor and it is hoped that all parties in providing fiduciary guarantees should involve legal experts who know more about the agreement and supervision in the implementation of the provision of fiduciary guarantees. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kreditur penerima jaminan fidusia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengeksekusian objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. yakni menggunakan berbagai data Primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengandilan, dan teori hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan selalu menemui permasalahan dikarenakan tidak ada perlindungan bagi kreditur untuk mengeksekusi ketika tidak adanya akta jaminan fidusia apabila pihak debitur atau pihak yang berutang yang cidera janji tidak memberikan objek jaminan secara sukrela. Rekomendasi Perlunya penjelasan aturan yang lebih lengkap tentang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan. Karena berdasarkan penelitian yang penulis teliti efektifitas eksekusi dari objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan masih banyak yang melanggar, tidak paham dengan hukum itu sendiri baik dari pihak debitur maupun dari pihak kreditur dan Sangat diharapkan kepada semua pihak dalam pemberian jaminan fidusia hendaknya melibatkan tenaga ahli hukum yang lebih mengetahui tentang cara perjanjian dan pengawasan dalam pelaksaan pemberian jaminan fidusia.

Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda Hana Putri, Adila; Anwar, Ahmad; Feronika, Ema; Vidieyanti, Nadia; Diana Piaroga, Neli; Anggraini, Nisa; Salsabila, Ristia; Pitoewas, Berchah; Halim, Abdul
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i1.469

The function of this research is to find out how the title of adok is given to the Lampung Saibatin community. The method used in collecting material in this article is a qualitative descriptive method, namely describing the subject about situations and data obtained under natural or real conditions (without experimental situations) to create a systematic general picture or detailed description that is factual and accurate. And the method used in this article is a direct interview method with traditional leaders in Bulok Village, Kalianda District. This article explains the giving of the adok title in the Lampung Saibatin traditional marriage, where the ceremony of giving this traditional title is carried out by the community as a form of respect for ancestral culture which has been carried out for generations. However, in its development, in general the Lampung traditional community is divided into two, namely the Lampung Saibatin traditional community and the Lampung Pepadun traditional community. The Saibatin Indigenous Community is strong in its aristocracy values, while the Pepadun indigenous community, which has only recently developed, has developed more with its democratic values which are different from the aristocracy values which are still firmly held by the Saibatin Indigenous Community. Abstrak:Fungsi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberian gelar adok pada masyarakat Lampung saibatin. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan materi dalam artikel ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan subjek Tentang situasi dan data yang diperoleh dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang Faktual dan akurat. Dan metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode wawancara langsung dengan tokoh adat di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda. Artikel ini menjelaskan mengenai pemberian gelar adok dalam perkawinan adat Lampung saibatin dimana Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan. Namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang baru berkembang belakangan kemudian lebih berkembang dengan nilai nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat Saibatin. Kata Kunci: pernikahan adat; saibatin; hukum adat; hukum kebiasaan;

Death Deterrent Effect for Corruptors : Implications Verdict Light Action Criminal Corruption Bafadal, Zahrani Syabila; Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana; Ulfah, Siti
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.723

This study aims to analyze the phenomenon of light sentences imposed on corruption perpetrators in Indonesia from the perspective of the theory of justice. In the context of corruption as an extraordinary crime, this study highlights the imbalance between the principles of retributive, distributive, and restorative justice and their implementation in the justice system. This normative legal research uses a regulatory, comparative, and conceptual approach, and analyzes data descriptively-prescriptively based on legal literature and reports from related international institutions. The results of the study indicate that light against corruption perpetrators is caused by a number of factors, including weak law enforcement, political intervention, lack of supervision of the judicial apparatus, and a culture of tolerance for corruption. These findings confirm that the application of the theory of justice in the Indonesian legal system is still far from ideal, with striking disparities in sentencing, especially for perpetrators from the elite compared to perpetrators from the ordinary community. In addition, light sentences have a significant impact on the low deterrent effect, loss of public trust in the legal system, and the negative perception of the international community towards Indonesia's commitment to eradicating corruption. This study recommends structural and institutional reforms that include harmonization of national regulations with international standards, increasing the capacity of law enforcement officers, and strengthening legal literacy in society to create a more just and effective legal system. With a comprehensive approach, it is hoped that the eradication of corruption in Indonesia can achieve more optimal results.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri Nusu, Muhammad Ikhsan; Putera, Airlangga
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i2.278

The development of this modern era, many crimes happen outside human reason, the crime rate of criminal acts everyday seems to never run out, even crimes happen the more increase on society. In 2020 there was a criminal case of premeditated murder by a husband againts his wife which causes the victim to be disabled for life. In criminal law its regulated in article 339 and 340 of criminal code article about murder and prmeditated of murder. The author’s aim is to make this a form of understand the factors of occurance a criminal case of premeditated murder and how to prevent a criminal case of premeditated murder. and added again less of attention from relatives of both and socialization from neighbor so that’s making crimes of murder and prmeditated of murder this happen. factors of occurance a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and currative is prevent a criminal case of premeditated murder. Abstrak: Perkembangan zaman yang sudah modern ini banyak tindak pidana terjadi diluar nalar manusia. Angka kriminalitas tindak pidana setiap harinya seakan tiada pernah habis. Bahkan hingga kini, pada tahun 2020 kemarin terjadi kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang menyebabkan seorang istri menjadi korban. Dalam hukum pidana diatur pada pasal 338-340 KUHP. Tujuan penulis membuat ini sebagai bentuk untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendiddikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya refresif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar Patriot Pattola Palallo; Jannah, Miftahul
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i2.302

Research Objectives to find out and analyze the aspects that cause bullying against children and law enforcement against bullying (bullying) against children at the Makassar Police Station. This research is the type of research conducted is the type of research conducted is the type of empirical normative research. The type of empirical normative is to examine the rule of law and legal facts through literature studies and legislation. The results of this study illustrate that the factors that influence bullying among children are caused by internal and external factors and legal protection for children who become victims requires prompt treatment, including physical, psychological, and social treatment, which is based on Law concerning Child Protection. Article 59A Special protection for children as referred to in Article 59 paragraph (1) is carried out through rapid treatment efforts, including physical, psychological and social treatment and/or rehabilitation, as well as prevention of diseases and other health disorders, psychosocial assistance during treatment until recovery, providing social assistance for children who come from underprivileged families, providing protection and assistance in every judicial process. As a suggestion, it is hoped that the police, in this case the Makassar Polrestabes, have special legal socialization regarding regulations regarding direct bullying or bullying on social media, namely cyberbullying, giving criminal sanctions both to law enforcers themselves and to the public so that they can better understand sanctions against perpetrators. criminal act. Abstrak:Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (bullying) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor ekternal dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang tentang tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sebagai saran diharapkan pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying secara langsung maupun bullying di media sosial yaitu cyberbullying pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Analisis Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Iqbal, Muhammad; Ilham, Muhammad Azham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.306

This research aims to examine and analyze the development and criteria of public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system. The research uses normative legal methods by using statutory approaches, legal theories and opinions of legal experts with secondary, primary and tertiary legal materials. With this research the author obtains answers to the existing problems that the existence of the prosecutor as an institution that has the authority to set aside cases based on public interest to avoid abuse of authority and ensure legal certainty in order to apply the principle of opportunity based on public interest in the criminal justice system, the Attorney General sets aside in a letter of determination or provides a copy of the decision to set aside the case for the evidence concerned, that the case is set aside in accordance with the rules in the legislation After the revocation of Law No. 5 of 1961 replaced by Law No.5 of 1991 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. 1991 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the setting aside of cases based on public interest in the principle of opportunity in the criminal justice system is still maintained in Article 32 letter c which clearly says: "The Attorney General may file cases based on public interest". Translated with DeepL.com (free version). differences in the application of the principle of opportunity in the criminal justice system in Law Number 5 of 1991 "The interests of the Nation and the wider community." Prior to this provision in Indonesia, in practice, the principle of opportunity had been adopted which was commonly considered as unwritten law. in the development of the principle of opportunity, it has undergone many changes from time to time and the criteria for public interest in the principle of opportunity as the interests of the State, the interests of society and for the sake of personal interests. This interpretation has not provided a concrete interpretation and measure so that it can provide different interpretations. the vagueness of this rule suggests that the rules contained in a law should be in its formation to consolidate with related parties who understand in depth about the principle of opportunity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan kreteria kepengtingan umum dalam asas oportunitas pada sisitim peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Teori Hukum serta pendapat para ahli hukum dengan bahan hukum sekunder, primer dan tersier. dengan penelitian ini penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa Keberadaan jaksa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkang perkara berdasarkan kepengtingan umum untuk menghindarkan penyalagunaan wewenang dan terjaminnya kepastiang hukum dalam rangka menerapkan asas oportunitas berdasarkan kepengtingan umum pada sisitim peradilan pidana, Jaksa Agung menuangkang dalam surat penetapan atau memberikan salinan keputusan dikesampingkannya perkara tersebut untuk sebagai bukti yang bersangkutan, Bahwa perkara tersebut dikesampingkan suda sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indoesia pengsamping perkara berdasarkan kepengtingan umum dalam asas oportunitas pada sisitim perdilan pidana tetap dipertahangkan dalam Pasal 32 huruf c yang secara jelas dikataan: “Jaksa Agung dapat menyampigkan perkara berdasarkan kepentingan umum” perbedaan dalam penerapan asas oportunitas dalam sisitim peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 “Kepengtingan Bangsa dan Masyrakata luas.” Sebelum ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek telah dianut asas oportunitas yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis. dalam perkembangan asas oportunitas telah banyak mengalami perubahan dari masa kemasa dan Kreteria kepengtingan umum dalam asas oportunitas sebagai Kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan Demi kepentingan pribadi. penafsiran ini belum memberikan pengjalsan dan ukuran yang konkrit sehingga dapat memberikan penafsiran yang berbeda-beda. ketidak jelasan aturan ini menyarankan agar aturan yang dimuat dalam sebua Undang-Undang kiranya dalam pembentukannya untuk mengkonsilidasikan dengan pihak yang terkait yang memahami secara mendalam tentang asas oportunitas.

Hukuman Kebiri: Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Mursyid, Mursyid; Mubarak, Ihsan; Nasution, Hanry Setiawan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): September 2023 - Februari 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i2.359

This study aims to determine, and analyze the implementation of the provisions of Castration Punishment in the perspective of Criminal Law and Human Rights. The type of research conducted with a normative juridical approach is to analyze the problem through the approach of legal principles and refers to the legal norms contained in the legislation. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely laws and regulations and others related to the object of research. Secondary legal materials, in the form of books and journals related to castration punishment, criminal law and human rights. Tertiary legal materials are legal materials that provide explanations and instructions on primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by collecting materials first and other materials that support this research. Analysis of legal materials, namely legal materials obtained in this study, are then analyzed qualitatively carried out on all legal materials. The result of this research shows that the implementation of castration punishment provision in criminal law is necessary to review the implementation and mechanism of this punishment so that the purpose of punishment and the practice of sentencing can be balanced. Because in human rights is considered as a form of torture and inhumane punishment. The suggestion of this research is that there is a need for a review of the implementation and mechanism of this punishment so that someone who will commit this violence will think again if they want to do this action because the castration punishment is a form of torture and humane acts that make the perpetrator lose confidence and more emotional and can make the loss of a person's right to continue offspring and can legalize the violation of human rights. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan ketentuan Hukuman Kebiri dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hukuman kebiri, hukum pidana dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan terlebih dahulu dan bahan-bahan yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum yaitu bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dilakukan terhadap semua bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukuman kebiri dalam hukum pidana adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadap hukuman ini agar tujuan pemidanaan dan praktek penjatuhan hukuman dapat seimbang. Karena dalam Hak Asasi manusia dianggap sebagai bentuk hukuman yang menyiksa dan tidak manusiawi. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terkait pelaksanaan dan mekanisme terhadapan hukuman ini agar seseorang yang akan melakukan kekerasan ini berpikir lagi jika ingin melakukan perbuatan tersebut karena Tindakan hukuman kebiri adalah bentuk hukuman yang menyiksa dan tindak manusiawi yang membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional dan dapat membuat hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan serta dapat terjadi pelegalan terhadap pelanggaran atas hak asasi manusia.

Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Herlina, Herlina; Abbas, Ilham; Risma, Andi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2: September 2022 – Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v3i2.375

ABSTRAC This study aims to determine and analyze the legal responsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In this legal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, only library materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditor; lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must payfor the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curator embezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagikurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dariberbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dansegala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankanpada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggungjawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri Nuzul Fajrin; Fauzi Ramadhan, Muhammad
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Maret - Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v4i1.390

This study aims to analyze the application of law to someone who commits a criminal act of murder on the basis of self-defense. The research method used is normative research. Based on the results of the research, it was concluded that based on the judge's legal decision someone who commits murder on the basis of self-defense cannot be subject to punishment in the form of a crime because the elements of forced defense are fulfilled in defending life and property and there are reasons for forgiveness. The terms of self-defense or forced defense (noodwear), namely (1) the defense is forced to be carried out in very forced circumstances; (2) to deal with an instant threatening attack; (3) threats of attack aimed at the three legal interests of the body, honor, decency, and property; (4) can only be carried out when threats or attacks are still ongoing; (5) the act of defense must be balanced with threatening attacks. In order to avoid misunderstandings regarding the crime of murder in self-defense, law enforcers or legislators should pay more attention to or clarify the conditions or benchmarks in self-defense that go beyond the limits to be taken into consideration in making laws, so as not to mistakes will occur in the future if the same case occurs. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan dasar membela diri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa berdasarkan putusan hukum hakim seseorang yang melakukan pembunuhan atas dasar membela diri tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana karena terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam membela jiwa dan harta benda serta adanya adanya alasan pemaaf. Syarat-syarat pembelaan diri atau pembelaan terpaksa (noodwear) yaitu (1) pembelaan terpaksa dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa; (2) untuk mengatasi serangan yang mengancam seketika itu juga; (3) ancaman serangan ditujukan pada tiga kepentingan hukum atas badan, kehormatan, kesusilaan, serta harta benda; (4) hanya dapat dilakukan ketika ancaman atau serangan masih berlangsung; (5) perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, hendaknya para penegak hukum atau para pembuat undang-undang lebih memperhatikan atau memperjelas lagi syarat-syarat atau tolok ukur dalam pembelaan diri yang melampaui batas untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang apabila ada kasus yang sama terjadi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA