Garuda - Garba Rujukan Digital

Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia Razak, Furqan; Syah Reza, Farah; Eka Saputra, Imran
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i1.473

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the UUD NRI 1945, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the UUD NRI 1945 and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengkaji hubungan triumvirat menteri sebagai pelaksana tugas presiden dalam sistem Kementerian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam amandemen ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 8 ayat (3) yang mengatur aturan lebih rinci dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Triumvirat, karena mereka dianggap memahami seluk beluk urusan pemerintahan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Penulis yaitu Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat aturan turunan pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications Ananta, Nida; Mulyana, Aji; Amalia, Mia
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.522

Abstract Domestic violence (DV) is a serious problem. Domestic violence can occur in various forms, including physical, psychological, sexual, and economic. This study discusses legal protection for victims of domestic violence (DV) in Indonesia, using a sociological analysis approach and its legal implications. Although there is Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), its implementation and enforcement still encounter various obstacles. This study highlights the factors that influence the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence, including sociological aspects that influence public perception of domestic violence, stigma against victims, and the role of law enforcement institutions. Through qualitative analysis methods, this study reveals that legal protection for victims of domestic violence is not optimal due to various obstacles such as lack of understanding of law enforcement officers, minimal social support, and cultural pressures that often prevent victims from reporting cases. The role of family law in handling domestic violence includes prevention, handling, and recovery. Therefore, the government needs to increase awareness and strengthen legal protection for victims of domestic violence, as well as increase education about domestic violence in the community. Keywords: Domestic violence (KDRT), Causal factors, Impact, Legal protection Abstrak Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, dengan pendekatan analisis sosiologis dan implikasi hukumnya. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasi dan penegakannya masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas perlindungan hukum bagi korban KDRT, termasuk aspek sosiologis yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap KDRT, stigma terhadap korban, dan peran institusi penegak hukum. Melalui metode analisis kualitatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT belum optimal karena berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya dukungan sosial, serta tekanan budaya yang sering menghambat korban untuk melaporkan kasus. Peran hukum keluarga dalam penanganan KDRT meliputi pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban KDRT, serta meningkatkan edukasi tentang tindak kekerasan di dalam rumah tangga di Masyarakat. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Faktor penyebab, Dampak, Perlindungan hukum

Efforts to Combat Sexual Violence Against Women and Children in Makassar City Izzah, Nurul; Hambali, Muhammad Azwad Rachmat; Sutiawati, Sutiawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.546

This article reveals efforts to overcome sexual violence against women and children in the city of Makassar and the factors that influence efforts to overcome sexual violence against women and children in the city of Makassar. The empirical research method was chosen to describe the legal reality in the community in an area that became the research location. The results of this study indicate that efforts to overcome sexual violence against women and children in the city of Makassar are still not maximized. Efforts to overcome sexual violence against women and children in Makassar City carried out by the PPA Unit of the Sul-Sel Regional Police are in the form of pre-emtif, preventive, and repressive efforts. The factors that influence countermeasures carried out by investigators are external and internal factors which include the lack of quantity and quality of investigators, lack of facilities and infrastructure, lack of operational costs, lack of evidence, and lack of community participation. Abstrak: Artikel ini mengungkapkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota makassar serta faktor-faktor yang memengaruhi upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota makassar. Metode penelitian empiris dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota makassar masih kurang maksimal. Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kota makassar yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu berupa upaya pre-emtif, preventif, dan upaya represif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik berupa faktor eksternal dan internal yang meliputi kurangnya kuantitas dan kuaitas penyidik, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya biaya operasional, kurangnya alat bukti, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Effectiveness of Implementation of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court Deasy, Deasy Yuni Pratiwi; Razak, Askari; Ramadani, Rizki
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.560

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Electronic Trial Implementation at the Makassar State Administrative Court and to determine and analyze the Factors that Influence the Effectiveness of Electronic Trial Implementation at the Makassar State Administrative Court. In this study, legal regulations and the reality in the field will be analyzed to provide answers to the questions raised. This study uses an empirical legal research method, with the research location in Makassar City and its location at the Makassar State Administrative Court. Data were collected through interview techniques and literature studies, which were then analyzed descriptively analytically. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Case Administration and Trials in Court (Case Study at the Makassar State Administrative Court) has not been fully effective because there are still many obstacles that hinder the implementation of electronic trials. Coupled with the settlement of cases from year to year experiencing fluctuating data. This is due to one of the factors that greatly influences, among others, the infrastructure factor, namely the network which still often experiences disruptions. As a recommendation, In order to improve the effectiveness of the implementation of electronic trials at the Makassar State Administrative Court in accordance with the Supreme Court Regulation with the intent and purpose of the government, it is necessary to add and update facilities and infrastructure, especially those related to the network. The government also needs to hold special training for judges and advocates so that law enforcers become more professional and the government needs to conduct socialization to the public about the importance of technology at this time. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasaar dan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi Pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat jalannya persidangan elektronik. Ditambah dengan penyelesaiaan perkara dari tahun ke tahun mengalami data yang fluktuatif. Hal ini disebabkan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi antara lain faktor sarana prasarana yaitu jaringan yang masih sering mengalami gangguan. Sebagai rekomendasi, Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dengan maksud dan tujuan pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana tertutama yang berkaitan dengan jaringan. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan khusus kepada hakim dan advokat agar penegak hukum menjadi lebih professional serta pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya teknologi pada saat ini.

Criminalization of Marijuana Plants in Indonesia Hidayatullah, Muhammad Fachri Syarif; Khalid, Hasbuddin; Djanggih, Hardianto
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.566

This study aims to determine and analyze the regulation and scope of the act of planting marijuana for medical purposes, a comparative study between Indonesia and the Netherlands. This study uses a normative research method, namely legal research using library materials or secondary data, also known as doctrinal research. Where the law is often conceptualized as what is written in the laws and regulations (law in books) the conclusion of the research results shows that the application of formal criminal law and material law in Indonesia is appropriate. However, on the other hand, Indonesian state law is still stringent regarding marijuana as a treatment, making marijuana researchers taboo and afraid of it. The research recommendation in the Legal Analysis of the Criminal Act of Planting Marijuana for Medical Purposes (Comparative Study Between Indonesia and the Netherlands) is that Indonesia needs to review the regulation of the Law on the criminal act of planting marijuana for medical purposes as in the Netherlands so that this medical marijuana is strictly monitored but can be used for medical purposes for the good of the Indonesian people. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penenaman ganja di Indonesia dan Belanda serta ruang lingkup tentang tindak penanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder, yang dikenal juga dengan dengan sebutan penelitian doktrinal. Yang Dimana hukum sering kali dikensepkan sebagi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (law in books) kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana formil dan penerapan hukum materil di Indonesia sudah sesuai. Namun sisi lain hukum negara Indonesia masih sangat keras mengenai ganja sebagai pengobatan sehingga membuat para peneliti ganja menjadi tabu dan takut akan akan hal itu. Rekomendasi penelitian dalam Analisis Hukum Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Belanda) bahwa Indonesia perlu mengkaji ulang tentang pengaturan Undang-Undang tindak pidana penanaman ganja untuk tujuan medis seperti halnya yang ada di negara Belanda, agar ganja medis ini diawasi degan ketat namun dapat dipergunakan untuk tujuan pengobatan demi kebaikan masyarkat bangsa Indonesia.

Use of Etle Cameras as a Means of Online Ticketing Yunita Sukma; Bima, Muhammad Rinaldy; Ilham, Muhammad Azham
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.607

This research aims to determine and analyze the effectiveness of using Etle in reducing traffic violations, particularly in the Makassar Police jurisdiction. This research uses an empirical juridical type of research. The sources of data for this research are results from interviews, observations, books, documents, regulations, and other written materials closely related to the object to be discussed. The results obtained from this research indicate that the Polda Makassar institution, particularly the traffic unit in collaboration with the city government, has fulfilled its role as a complaint center, legal assistance service specifically for traffic, policy studies, traffic legislation, and accident handling. The obstacles faced since the implementation of electronic traffic tickets include: issues related to facilities and infrastructure, the quality and quantity of human resources, and network limitations. The factors influencing the implementation of electronic traffic tickets at the Satlantas Polda Makassar are the readiness of technological infrastructure, public awareness, the availability of human resources, and the commitment of leaders and personnel. The recommendation of this research is that the government and related agencies should synergize more in providing assistance and legal aid, conduct comprehensive legal socialization/education efforts to the public, work firmly with the community in the development and handling of electronic traffic tickets, and remind and raise awareness again about the importance of adhering to legal regulations while driving. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penggunaan Etle mengenai bagaimana dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya di Wilayah Polda Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitianyuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil dari wawancara, observasi, buku, dokumen, peraturan perundang- undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga Polda Mkassar khususnya satuan lalu lintas yang bekerja sama dengan pemerintah kota telah menjalankan perannya sebagai tempat pengaduhan, pelayanan bantuan hukum khususnya lalu lintas, kajian kebijakan, perundang-undangan tentang lalu lintas, dan penanganan kecelakaan. Kendala-kendala yang dihadapi semenjak berlakunya elektronik tilang antara lain: kendala dalam hal sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan keterbatasan jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelakasanaan elektronik tilang di Satlantas Polda Makassar adalah faktor kesiapan infrastruktur teknologi, faktor kesadaran masyarakat, faktor kesediaan sumber daya manusia dan faktor komitmen pemimpin dan personil. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan hendaknya pemerintah dan pihak-pihak instansi yang terkait lebih bersinergi dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum, upaya sosialisasi/ penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, bekerja sama secara tegas dengan masyarakat dalam pembinaan dan penanggulangan elektronik tilang yang terjadi pada lalu lintas, serta menghimbau dan menyadarkan kembali arti pentingnya mematuhi aturan-aturan hukum dalam berkendara.

Implementation of Criminal Law on Tax Evasion in the Policy of Harmonizing Tax Regulations Rohid, Rohid; Marsuni, Lauddin; Ahmad, Kamri
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.611

This research discusses the application of criminal law on tax evasion in the context of tax regulation harmonization policy in Indonesia. The main focus of this research is to analyze two things, namely: first, legal arrangements related to alleged tax evasion based on positive law in Indonesia, and second, the application of criminal law to alleged tax evasion as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The research method used in this research is normative legal research (doctrinal), using the statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research data presented is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that: Legal arrangements for alleged tax evasion in Indonesia are regulated through the Harmonization of Tax Regulations legislation which provides the legal basis for prosecuting the crime, including its elements. However, in Decision Number: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, the application of these provisions was not prioritized. The Public Prosecutor only focused on corruption and money laundering crimes, where tax evasion became a predicate crime for money laundering. Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana atas penggelapan pajak dalam konteks kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dua hal, yaitu: pertama, pengaturan hukum terkait dugaan penggelapan pajak berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan kedua, penerapan hukum pidana terhadap dugaan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan metode pendekatan statue approach, analytical approach, dan conceptual approach. Data penelitian yang disajikan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukan bahwa: Pengaturan hukum atas dugaan penggelapan pajak di Indonesia diatur melalui perundang-undangan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan dasar hukum penindakan tindak pidana tersebut, termasuk unsur-unsurnya. Namun, dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, penerapan ketentuan tersebut tidak diutamakan. Jaksa Penuntut Umum hanya berfokus pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana penggelapan pajak menjadi predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang.

Protection of the Work Rights of Heroines Setia Indira, Putri; Jasmaniar, Jasmaniar; Muin, Sri Amlinawaty
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.667

Abstract: This study aims to analyze the regulation of civil law in Indonesia concerning the protection of women workers' reproductive rights and the application of civil law in employment contracts related to these rights. The research employs an empirical legal research method. The findings reveal two main points: First, the protection of women workers' reproductive rights in Makassar has been partially implemented, such as maternity leave, but rights related to menstrual leave, pregnancy leave, and breastfeeding facilities remain inadequate. Second, the application of civil law in employment contracts for women workers is not yet optimal. The contributing factors include the need to enhance monitoring and enforcement of regulations regarding women workers' reproductive rights. Education for companies and workers is also necessary to raise awareness and compliance. Additionally, more specific regulations are required to ensure the effective implementation of these protections in Makassar. Keywords: Legal Protection, Reproductive Rights, Women Workers/Laborers Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perdata di Indonesia terkait perlindungan hak reproduksi pekerja/buruh wanita dan penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama: Perlindungan hak reproduksi pekerja wanita di Makassar sudah diterapkan sebagian, seperti cuti melahirkan, namun hak terkait cuti haid, cuti hamil, dan fasilitas menyusui masih kurang dan Penerapan hukum perdata dalam kontrak kerja pekerja wanita belum optimal. Kemudian yang menjadi alasan antara lain adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait hak-hak reproduksi pekerja wanita. Edukasi kepada perusahaan dan pekerja juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, aturan yang lebih spesifik diperlukan agar implementasi perlindungan hak-hak tersebut dapat berjalan lebih efektif di Kota Makassar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Reproduksi, Pekerja/Buruh Wanita

Implementation of the Principle of Nemo Plus Juris in the Registration Process Through Electronic Systems Nurmuhyiddin Qasim, Muhammad Thahir; Aswari, Aan; Rahim, Dinaryati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 - Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v6i1.721

Abstract: This research aims to detail the application of the nemo plus iuris principle in the land registration process through the electronic system at the Makassar City Land Office, as well as the implementation of land registration through the electronic system at the Makassar City Land Office. In this research, legal regulations and field realities will be detailed to answer this thesis. This research uses the empirical legal research method, with the research location at the Makassar City Land Office. Data collected through interview techniques and literature study, which were then analyzed descriptively and analytically. The research results show that the application of the nemo plus yuris principle has been well implemented, and is reinforced by the principle of prudence and strict system oversight. The application ensures that the data inputted matches the original documents at the online file verification stage, and automatic rejection occurs if there are discrepancies. In this case, the implementation of land registration through the electronic system has shown significant progress in improving the efficiency of land services to the community. Research recommendation, the Makassar City Land Office should enhance land registration through an electronic system to reduce the risk of land disputes. And strengthen cooperation with PPAT to ensure that every deed made is in accordance with the field conditions and applicable legal regulations. Keywords: Land Registration, Electronic Certificates, Nemo Plus Yuris Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merinci penerapan asas nemo plus yuris dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik, serta pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem eletronik di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Di dalam penelitian ini peraturan hukum dan kenyataan di lapangan akan di rinci dalam menjawab skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas nemo plus yuris telah diterapkan dengan baik, dan diperkuat oleh prinsip kehati-hatian serta pengawasan sistem yang ketat. Aplikasi memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen asli pada tahapan verifikasi berkas secara online dan penolakan otomatis terjadi jika terdapat ketidaksesuaian. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik telah menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Rekomendasi penelitian, Kantor Pertanahan Kota Makassar meningkatkan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik untuk mengurangi resiko sengketa tanah. Dan memperkuat kerja sama dengan PPAT untuk memastikan setiap akta yang dibuat telah sesuai dengan kondisi lapangan dan aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sertipikat Elektroni, Nemo Plus Yuris

Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System Ramadan, Muhammad Fitrah; Saputra, Imran Eka; Arifin, Muhammad Yarif
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.785

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System and to determine and analyze the factors that influence the implementation of the 2024 general election with the use of the Recapitulation Information System. This study uses an empirical legal research method, with the research location in Makassar City and its location at the General Election Commission of South Sulawesi Province. Data was collected through interview techniques and literature studies, which were then analyzed qualitatively descriptively. The results of the study indicate that the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System has not been fully effective because there are still many obstacles that hinder the use of the Recapitulation Information System such as inadequate networks, devices that are not supportive. In addition, many Voting Organizer Groups still do not understand and understand the Recapitulation Information System. As a recommendation in order to increase the Effectiveness of the Use of the Recapitulation Information System in the General Election, the government needs to add and update facilities and infrastructure, especially those related to networks and devices. The General Election Commission of the Republic of Indonesia needs to upgrade the Recapitulation Information System so that it is easy to access. The General Election Commission of South Sulawesi Province needs to provide special training to the Voting Organizing Groups. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dan untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024 dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak kendala yang menghambat penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi seperti jaringan yang kurang memadai, perangkat yang kurang mendukung. Di tambah dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara masih banyak yang belum mengerti dan paham dengan Sistem Informasi Rekapitulasi. Sebagai rekomendasi dalam rangka meningkatkan Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Umum agar pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan dan perangkat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mengupgrade Sistem Informasi Rekapitulasi sehingga mudah untuk diakses. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengadakan pelatihan khusus kepada para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone +6285255694313

Journal Mail Official jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Zulkifli Muhdar

Contact Email
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Phone
+6285255694313

Journal Mail Official
jurnal.qawanin@umi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Gedung Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumohardjo KM. 5, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA