cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online Ketut Arya Amanta Wiguna; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arswati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2322

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang baru bagi interaksi sosial anak, namun sekaligus memunculkan potensi penyalahgunaan di cyberspace, khususnya melalui game online. Cyberspace game online ini sering digunakan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak dalam praktik child grooming dengan tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ditujukan untuk menelusuri sejauh mana instrumen hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman modus operandi child grooming pada cyberspace game online. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan analisis terhadap peraturan undang-undang, teori hukum, serta perbandingan peraturan hukum, penelitian ini mendpatkan hasil bahwa kerangka hukum nasional di Indonesia meliputi UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak belum mampu menjerat secara menyeluruh tindakan pelaku seksual yang menggunakan modus oprandi child grooming di cyberspace game oline. Sebaliknya, Filipina melalui Republic Act No. 11930 telah mengatur secara tegas tindak kejahatan seksual berbasis teknologi. Karena itu, hukum Indonesia perlu disempurnakan agar mampu merespons perkembangan kejahatan seksual pada cyberspace secara adaptif
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Wajib Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Lampung Utara Andisa Putra; Suwardi, Suwardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2324

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah di Lampung Utara dalam rangka meningkatkan PAD. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan tersier yang mendukung pemahaman istilah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori hukum, dan praktik pelaksanaannya, serta wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak daerah di Lampung Utara secara normatif telah diatur melalui sanksi administratif maupun pidana. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya kapasitas aparatur, disharmoni regulasi, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kualitas dan integritas aparatur, sosialisasi yang berkesinambungan, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil
Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Mencegah Praktik Mafia Tanah di Indonesia David Kurniawan Hartanto; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2326

Abstract

Tanah memiliki peran penting dalam sistem sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sebagai simbol kesejahteraan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendaftaran tanah dalam mencegah praktik mafia tanah serta mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan unsur empiris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta laporan ATR/BPN dan KPK periode 2017–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendaftaran tanah dalam menekan praktik mafia tanah hanya mencapai sekitar 45%. Faktor utama penghambatnya meliputi lemahnya verifikasi lapangan, keterbatasan infrastruktur digital, dan praktik kolusi di internal BPN. Selain itu, inkonsistensi antara putusan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara memperparah ketidakpastian hukum agraria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam sistem pendaftaran tanah, disertai koordinasi antarlembaga dan sanksi hukum yang tegas, dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas hingga 70%.
Legalitas Akta Jual Beli (AJB) sebagai Bukti Peralihan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian dan Perlindungan Hukum Mohammad Ryar Mirzad Aroffa; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2327

Abstract

Akta Jual Beli (AJB) merupakan instrumen hukum yang memiliki peran sentral dalam proses peralihan hak atas tanah dan menjadi wujud nyata dari asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan Indonesia. Sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), AJB berfungsi sebagai bukti sah atas terjadinya perbuatan hukum jual beli sekaligus dasar pendaftaran hak di kantor pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas AJB ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil, yakni dibuat oleh PPAT yang berwenang, dihadiri para pihak yang cakap hukum, serta memiliki objek dan harga yang jelas. AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik. Namun, keabsahan AJB dapat terpengaruh oleh kelalaian dalam verifikasi data, kesalahan administratif, atau penyalahgunaan kewenangan PPAT. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas PPAT, pengawasan pemerintah, serta penguatan sistem pendaftaran tanah berbasis digital diperlukan untuk menjamin efektivitas AJB sebagai alat bukti hukum yang sah dan melindungi hak kepemilikan tanah secara berkeadilan.
Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia: Dasar Hukum, Karakteristik, dan Tantangan Kontemporer Kukuh Kurniawan; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2328

Abstract

Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap sistem hukum pertanahan nasional, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai fondasi utama yang mengakhiri dualisme hukum kolonial dan membentuk kerangka hukum agraria yang tunggal dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta isu-isu kontemporer dalam praktik pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi dasar bagi hierarki hak atas tanah, mulai dari Hak Milik hingga Hak Pakai, dengan prinsip fungsi sosial sebagai pengendali utama. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan serius, seperti pengakuan hak ulayat masyarakat adat, tumpang tindih sertifikat, serta maraknya mafia tanah akibat lemahnya sistem digitalisasi pertanahan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan
Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Kerangka UUPA Alida Saidah; Sri Wahyuni Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2330

Abstract

Hak ulayat merupakan identitas kolektif, simbol spiritual, dan warisan leluhur masyarakat adat di Indonesia. Namun, hak-hak ini menjadi rentan seiring laju pembangunan berskala besar dan proyek strategis nasional. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat , implementasinya menghadapi hambatan administratif, politis, dan struktural yang signifikan. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif, menganalisis kerangka UUPA, putusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi sektoral untuk mengkaji bentuk perlindungan dan tantangannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan normatif telah kuat, terutama pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, tetapi perlindungan di lapangan masih lemah. Tantangan utama meliputi minimnya pengakuan formal wilayah adat, tumpang tindih regulasi (misalnya dengan UU Kehutanan), konflik dengan investasi, dan kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya. Untuk mewujudkan keadilan agraria, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan yang komprehensif, percepatan pemetaan wilayah adat secara partisipatif, dan penguatan kelembagaan adat agar mampu berinteraksi secara efektif dengan sistem hukum formal.
Tanah Ulayat dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Abu Bakar Rosyid Basalamah; Sri Wahyuni Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2331

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi simbol transformasi peradaban Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan terdesentralisasi. Namun, pembangunan IKN memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak masyarakat adat, khususnya atas tanah ulayat. Tulisan ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, termasuk UUD 1945, UUPA, UU IKN, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyoroti kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi di lapangan. Kajian ini juga mengidentifikasi persoalan operasional, seperti keterbatasan pemetaan wilayah adat, lemahnya mekanisme konsultasi PADIATAPA/FPIC, serta minimnya kompensasi yang memperhatikan aspek kultural. Analisis menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif, pembangunan IKN berpotensi memicu konflik agraria berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan percepatan pemetaan wilayah adat, penerapan PADIATAPA secara substantif, kompensasi yang holistik, serta pembentukan forum mediasi multi-pihak untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat
Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Raihana Manila Azzahra; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2332

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak penguasaan atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang tanah wajib didaftarkan agar memperoleh bukti otentik berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tersebut menjadi alat bukti kuat kepemilikan, sekaligus sarana perlindungan terhadap berbagai klaim dan sengketa. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan permasalahan, antara lain tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa dasar hukum, serta lemahnya pengawasan administrasi. Tulisan ini mengkaji secara normatif kedudukan pendaftaran tanah sebagai sarana kepastian hukum, bentuk perlindungan hak penguasaan tanah, serta kendala implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki posisi strategis dalam sistem hukum agraria, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, modernisasi sistem administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat
A Legal Review Of The Differences In Handling Drug Abusers And Drug Dealers : Case Study Number 456/PID.SUS/2025/PN SRG Juan Carlos Marbun; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2334

Abstract

This study aims to analyze the judges' considerations in distinguishing between the two categories of offenders, evaluate the conformity of the verdicts with applicable legal principles and provisions, and identify obstacles in the implementation of rehabilitation for drug abusers and law enforcement against drug dealers. This study is a normative legal study using a case study method on Serang District Court Decision Number 456/Pid.Sus/2025/PN.Srg, which tried two defendants in one case: a 17-year-old student (drug user) and a 32-year-old adult male (drug dealer). The results of the study show that the panel of judges comprehensively applied the principles of substantive justice and individualization of punishment. The judges considered legal and non-legal factors holistically, such as motive, psychological examination results, evidence of transactions, and potential for rehabilitation. Defendant A (the user) was sentenced to 1 year in prison with the provision of rehabilitation, in accordance with Article 54 of the Narcotics Law, while Defendant B (the dealer) was sentenced to 12 years in prison without remission, in accordance with Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law. This verdict is consistent with the principles of legality, proportionality, and restorative justice. However, the study also revealed obstacles in the implementation of rehabilitation, such as limited facilities at the National Narcotics Agency (BNN), a lack of integration in the referral system, and a lack of coordination between agencies
Implementasi Kaidah Fikih dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension di Era Modern Naela Ni’matu Ajrina; Imron Mustofa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2335

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kaidah-kaidah fikih diterapkan untuk menentukan hukum penggunaan hair extension (sambung rambut) dalam konteks kehidupan modern. Tujuan utamanya adalah memahami cara prinsip-prinsip fiqh klasik dapat disesuaikan dengan praktik kecantikan masa kini, baik yang menggunakan rambut asli manusia maupun bahan sintetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer seperti kitab fiqh, hadis Nabi, dan fatwa ulama kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada tiga kaidah fiqh utama, yakni al-umūr bi maqāṣidihā (segala perbuatan tergantung pada niatnya), al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (kondisi darurat dapat membolehkan yang terlarang), dan lā ḍarar wa lā dirār (tidak boleh menimbulkan bahaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hair extension diperbolehkan apabila dilakukan untuk tujuan medis atau untuk menutupi aib yang mengganggu kepercayaan diri, karena hal tersebut termasuk dalam kategori darurat dan mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan hair extension semata-mata untuk memperindah diri, menipu pandangan orang lain, atau mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, tetap dinilai terlarang. Dengan demikian, hukum Islam mengenai hair extension bersifat fleksibel dan perlu dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan niat pengguna, bahan yang digunakan, serta dampak terhadap kesehatan dan sosial

Page 10 of 16 | Total Record : 153

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023