cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 12   13   14   15   16 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law Putranto, Afandono Cahyo; Irwan Triadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2372

Abstract

Sistem hukum Indonesia yang berhaluan rechtsstaat dan menjunjung tinggi asas legalitas formal seringkali berhadapan dengan eksistensi hukum pidana adat sebagai wujud dari living law yang berorientasi pada keadilan restoratif. Kesenjangan antara positivisme hukum yang menuntut kepastian melalui aturan tertulis dengan hukum adat yang bersifat dinamis dan tidak tertulis menjadi diskursus sentral dalam pembaharuan hukum pidana. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjadi momentum krusial yang mencoba mengakomodasi pluralisme hukum ini secara resmi dalam sistem pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konsep dan penegakan hukum pidana adat pasca pemberlakuan KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melalui Pasal 2 secara progresif mengakui keberlakuan living law, namun memberikan syarat formalisasi melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai jembatan untuk memenuhi asas legalitas dan memberikan kepastian hukum dalam penerapannya di pengadilan. Meskipun demikian, kewajiban formalisasi ini melahirkan paradoks fundamental, di mana upaya untuk mengakui hukum yang hidup justru berpotensi menggerus esensi dinamis dan tidak tertulisnya dengan mengubahnya menjadi hukum negara yang kaku, sehingga menimbulkan tantangan konseptual dalam melindungi otentisitas hukum adat itu sendiri
Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED Tentang Asas Kemaslahatan Pada Program Makan Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Islam Manalu, Agnes E; Hummaira, Nabila Devia; Eva Nia, Angela; Chahyani, Ayu Tri; Ambarita, Hanaya Manuela; Pakpahan, Pawer Erwin; Munthe, Rima Volyna; Mahrani, Silvia; Ginting, Solavide; Banjarnahor, Tebi Tafianta; Dari, Ulan; Sihotang, Yulia Fanissah; Iqbal, M
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2374

Abstract

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana program ini memenuhi prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) yang menjadi inti maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis literatur dan wawancara terhadap mahasiswa PPKn UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat signifikan berupa pemenuhan gizi anak sekolah, pencegahan stunting, dan peningkatan konsentrasi belajar, sehingga selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah terutama dalam aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql. Namun, tantangan seperti transparansi anggaran, kualitas makanan yang halal-thayyib, dan pemerataan distribusi menjadi faktor kritis yang dapat menurunkan nilai kemaslahatan. Mahasiswa menilai bahwa meskipun terdapat potensi kendala teknis, substansi program tetap membawa kemanfaatan besar. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan ketat, audit terbuka, serta keterlibatan ahli gizi dan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan prinsip kemaslahatan Islam.
Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2375

Abstract

Pembentukan KUHP Baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pandangan bahwa adanya urgensi atas kebutuhan hukum acara yang baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinilai sudah tidak relevan atas kebutuhan hukum pidana formill di Indonesia dan muncullah pembahasan terkait dengan RKUHAP yang akan dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2026. Hal ini memunculkan permasalahan dan analisis komprehensif mengenai kebutuhan hukum pidana formil baru dalam perspektif politik hukum pembentuk undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undnagan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana berkembang dari zaman kolonial Belanda di HIR hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas respon hukum acara pidan ayang lama dengan nuansa kolonial dan disesuaikan dnegan kebutuhan prosedur pidana nasional. Kemudian, politik hukum pembentukan hukum acara pidana yang baru menunjukkan kecenderungan adanya kebutuhan atas hukum acara pidana yang baru akibat dari adanya KUHP baru yang diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, kebutuhan dan koherensi atas hukum pidana materill baru akan terpenuhi secara total dengan adanya hukum pidana formil yang baru setelah RKUHAP diajukan dalam Prolegnas tahun 2026
Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atika Putri Jayanti; Maria Fransiska Owa Da Santo; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2377

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya permohonan dispensasi kawin meski batas usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan anak. Permohonan dikabulkan jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, dan ditolak jika tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. Implementasi ini menunjukkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum secara adil dan melindungi anak di bawah umur
Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Bergabungnya Indonesia dengan BRICS Alyvia Jingga Salsabila; Fernanda Putra Adela; Adil Arifin; Fredick Broven Ekayanta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2379

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Keputusan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut merupakan fenomena yang menarik, karena kedekatannya dengan negara-negara Barat selama ini, dan prinsip politik luar negerinya yang bersifat Bebas-Aktif. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana persepsi dari mahasiswa sebagai kalangan akademis terhadap fenomena bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Penelitian ini menggunakan teori Rezim Internasional, Kerjasama Internasional, dan Persepsi sebagai kerangka teoretis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BRICS sebagai rezim internasional dan bergabungnya Indonesia dengan BRICS dalam rangka kerjasama internasional, mempengaruhi persepsi mahasiswa melihat urgensi bergabungnya Indonesia dengan BRICS
Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Adanya Pengukuran : Studi Kasus Di Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Katarina Leonita Wea Tawa; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2382

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanpa proses pengukuran resmi di Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menimbulkan konflik antara pemilik tanah turun-temurun, Bapak Nikolaus Hausufa, dan pemegang sertifikat, Bapak Matias Opat. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara serta studi pustaka terhadap peraturan, khususnya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tanpa pengukuran menyebabkan cacat hukum, ketidakpastian hak atas tanah, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum tertentu, serta merekomendasikan agar pemilik tanah mengajukan gugatan ke PTUN dan pemerintah memperketat prosedur pengukuran serta meningkatkan pengawasan dan edukasi hukum masyarakat
Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia Aula Aufa Ahdy; Amiratul Fadilla; Dwi Laras Seftiyani; Risky Saputra; Irhan Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2385

Abstract

Penelitian ini membahas aspek hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang mendorong maupun menghambat kepatuhan wajib pajak serta meninjau efektivitas instrumen hukum dalam menegakkan kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, kejelasan regulasi, dan keadilan sistem perpajakan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dan pelaksanaannya menjadi kunci utama dalam membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia
Perbandingan Hukum Legalitas Aborsi Menurut KUHP Indonesia dan Japan Penal Code 2023 Putra, Ahmad Al Farobi Gomila; Setyawan, Ady Nur; Ohoiwutun, Y.A. Triana; Suarda, I Gede Widhiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2389

Abstract

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi moral, medis, dan hukum serta menjadi topik diskusi yang terus berkembang di ruang akademik dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum mengenai legalitas aborsi berdasarkan KUHP Indonesia 2023 dan Japan Penal Code 2023 beserta regulasi kesehatannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dianalisis secara kualitatif melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi medis darurat serta kehamilan akibat pemerkosaan. Perbedaan mendasar tampak pada alasan pembenar dan batas usia kehamilan, di mana Indonesia menetapkan batas 14 minggu dengan persyaratan administratif ketat, sedangkan Jepang melalui Maternal Protection Act memperbolehkan hingga 22 minggu dengan mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Terdapat pula variasi dalam sanksi pidana, di mana Indonesia memberikan hukuman yang lebih berat terutama bagi tenaga medis yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan hukum Indonesia agar lebih seimbang dalam melindungi hak hidup janin sekaligus menjamin keselamatan dan otonomi reproduksi perempuan
Kedudukan Putusan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Dalam Perspektif Dominus Litis Terhadap Perkara Malpraktik Medis Yosua David Mantiri; Devy K. G. Sondakh; Friend H. Anis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2391

Abstract

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan hukum. Dalam konteks praktik kedokteran, meningkatnya kasus malpraktik medis menimbulkan persoalan hukum yang kompleks antara aspek etik, disiplin, dan pidana. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) memiliki kewenangan dalam menilai pelanggaran etika profesi dokter, namun belum terdapat sinkronisasi yang jelas antara putusan MKEK dengan kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis dalam menentukan kelanjutan perkara pidana malpraktik medis.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penuntutan tindak pidana malpraktik medis, serta menganalisis kedudukan putusan MKEK dalam perspektif Dominus Litis. Metode yang digunakan bersifat normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks atas nama dr. Elisabeth Susana.
Pemenuhan Hak Politik Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus pada Masyarakat Adat Matrilineal di Indonesia Gladys Rebecca Vina Damanik; Donna Okthalia Setiabudi; Herlyanty A Bawole
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2392

Abstract

Indonesia adalah negara yang membagi pemerintahannya menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan peran dan warga negara didalamnya sebagaimana yang diatur pula di dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peran dari warga negara tersebut tidak memandang gender antara laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk ikut berperan dalam bidang politik untuk menyuarakan kepentingannya. Maka dari itu, pemerintah membentuk suatu kebijakan yaitu affirmative action yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang memberikan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk perempuan yang ikut berperan sebagai anggota legislatif baik dipusat maupun didaerah. Hal ini pun berlaku bagi perempuan masyarakat adat matrilineal yang memegang garis keturuan yang berasal dari Ibu, yang peran perempuan dalam bidang politik masih dibatasi oleh unsur sosiologis adat istiadat yang berlaku. Sehingga bagi perempuan adat masyarakat matrilineal yang ingin ikut berperan dalam bidang politik guna menyuarakan kepentingannya sebagai perempuan menjadi terbatas

Page 15 of 16 | Total Record : 153

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023