Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles
153 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 5 (2025): 2025"
:
153 Documents
clear
<![CDATA[Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Amalia Safitri]]>;
<![CDATA[Amal Makrufi]]>;
<![CDATA[Alfini Nur Alifah Zain]]>;
<![CDATA[Yudi Widagdo Harimurti]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2245
<![CDATA[Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur amnesti dan abolisi sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi disalahgunakan secara politis dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus dengan menelaah batasan tindak pidana yang dapat menjadi objek amnesti dan abolisi, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari pertimbangan DPR. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan historis. Temuan menunjukkan bahwa perluasan fungsi amnesti dan abolisi ke ranah tindak pidana umum, termasuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menimbulkan dilema konstitusional dan etis. Pembentukan undang-undang khusus dipandang mendesak untuk memperkuat sistem checks and balances, menjamin akuntabilitas, dan mengembalikan fungsi historis amnesti dan abolisi sebagai instrumen rekonsiliasi politik demi stabilitas dan keselamatan negara. Implikasi hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Prototype GPS Tracking Narapidana Asimilasi pada Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal ]]>
<![CDATA[M.Danis Patriot M]]>;
<![CDATA[Iman Santoso]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2246
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan sistem pembinaan narapidana yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi di tengah tantangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prototype GPS Tracking dalam membantu petugas Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal memantau aktivitas narapidana, serta mengidentifikasi manfaat, penerimaan pengguna, dan hambatan teknis yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis berbasis Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem GPS Tracking dinilai bermanfaat, mudah digunakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta akurasi data pembinaan narapidana. Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan seperti belum terintegrasinya sistem dengan basis data resmi, keterbatasan daya tahan perangkat, dan gangguan sinyal. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi pelacakan berbasis GPS memiliki potensi besar untuk mendukung pembinaan narapidana yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada reintegrasi sosial di masa depan]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Logo Halal Pada Produk Minuman Beralkohol ]]>
<![CDATA[Aji Hensy Paradilla Putri]]>;
<![CDATA[Rini Apriyani]]>;
<![CDATA[Kalen Sanata]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2270
<![CDATA[Fenomena penggunaan logo halal pada produk minuman beralkohol memunculkan persoalan serius dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan logo halal secara tidak sah pada produk minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menganalisis norma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, pelaku juga melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kehalalan produk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, reformasi mekanisme sertifikasi halal, serta penguatan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan konsumen dan penjaga integritas sistem halal nasional]]>
<![CDATA[Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sizca Amelia Suwarno]]>;
<![CDATA[Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila]]>;
<![CDATA[Fadiya Annisa Salsabila]]>;
<![CDATA[Verrel Faleria Krisna]]>;
<![CDATA[Ade Fartini]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2366
<![CDATA[Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan]]>
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Sina tentang Pendidikan: Analisis Historis, Konseptual, dan Relevansi Kontemporer ]]>
<![CDATA[Pardian Rivai Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Ita Tryas Nur Rochbani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2393
<![CDATA[Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan menempati posisi penting dalam khazanah intelektual Islam karena mengintegrasikan rasionalitas, spiritualitas, dan etika dalam satu sistem pemikiran yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pendidikan Ibnu Sina melalui pendekatan historis dan konseptual serta mengeksplorasi relevansinya dalam konteks pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis hermeneutik-filosofis terhadap karya-karya utama Ibnu Sina seperti Al-Shifāʼ, Al-Najāt, dan Al-Qānūn fī al-Ṭibb yang dikombinasikan dengan literatur sekunder modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ibnu Sina merupakan proses penyempurnaan jiwa (takamul al-nafs) menuju kebahagiaan sejati melalui pengembangan intelektual, moral, dan fisik secara holistik. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan rasional, menempatkan peran guru sebagai penuntun spiritual, dan menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan peserta didik. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Sina masih relevan dalam membangun paradigma pendidikan Islam modern yang humanistik, integratif, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kesadaran sosial]]>
<![CDATA[Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali: Antara Etika, Akhlak, dan Pengembangan Karakter ]]>
<![CDATA[Leny Sumarni]]>;
<![CDATA[Ita Tryas Nur Rochbani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2394
<![CDATA[Krisis moral dan degradasi nilai dalam dunia pendidikan modern menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan dimensi etika, akhlak, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan dalam konteks etika, akhlak, dan pengembangan karakter serta relevansinya terhadap tantangan pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis karya-karya utama Al-Ghazali seperti Ihya’ Ulum al-Din, Ayyuha al-Walad, dan Mizan al-Amal, serta membandingkannya dengan literatur pendidikan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai proses penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), pembentukan karakter melalui latihan spiritual (riyadhah al-nafs), serta pengembangan moral melalui pembiasaan nilai-nilai ilahiah. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi krisis moral abad ke-21 dan dapat menjadi model integratif dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reorientasi pendidikan Islam agar tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa spiritual, dan bertanggung jawab sosial]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat ]]>
<![CDATA[Nining Suriani]]>;
<![CDATA[Disna Anum Siregar]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2403
<![CDATA[Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di berbagai daerah pedesaan Indonesia, termasuk Desa Amabaan, yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melibatkan 265 keluarga penerima manfaat sebagai populasi, dan 40 keluarga sebagai sampel melalui teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara umum telah berjalan efektif dengan capaian tingkat keberhasilan pelaksanaan sebesar 84,7% dan efektivitas program mencapai 83,53%. PKH terbukti berperan signifikan dalam membantu kebutuhan dasar keluarga miskin, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran dan besaran bantuan yang terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan validasi data, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi pendampingan agar PKH dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat]]>
<![CDATA[Kurikulum dan Metode Pengajaran dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam ]]>
<![CDATA[Ayu Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Ita Tryas Nur Rochbani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2436
<![CDATA[Perkembangan pendidikan Islam di era modern menghadapi tantangan integrasi nilai-nilai wahyu dengan ilmu pengetahuan kontemporer dalam membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis yang melandasi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya klasik seperti Ihya’ Ulumuddin karya Al-Ghazali, Kitab al-Shifa karya Ibnu Sina, dan Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah karya Al-Farabi, serta teori-teori pendidikan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam menempatkan kurikulum sebagai sarana penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan pembentukan insan kamil yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual. Metode pengajaran dalam perspektif ini tidak hanya bersifat instruksional tetapi juga transformatif, dengan menekankan peran guru sebagai teladan moral dan pembimbing ruhani. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fondasi filosofis pendidikan Islam dapat menjadi strategi efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, dan disrupsi teknologi]]>
<![CDATA[Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Ade Indah Pratiwi]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Yelia Nathassa Winstar]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2451
<![CDATA[Fenomena pengungsi lintas negara menjadi isu global yang terus meningkat, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis dan kehilangan kewarganegaraan di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengungsi yang tidak memperoleh tempat penampungan yang layak sesuai ketentuan hukum, disertai dengan minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi sosial dari masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dalam memastikan perlindungan hak asasi pengungsi secara komprehensif dan berkelanjutan]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Kucing di Kabupaten Bogor ]]>
<![CDATA[Al Isna, Alvi]]>;
<![CDATA[Herlani , Ahmad Fajar]]>;
<![CDATA[Fadhlillah, Muhammad Rizqi]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i5.2023
<![CDATA[Fenomena kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, di Kabupaten Bogor menggambarkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kesadaran moral masyarakat terhadap makhluk hidup. Meskipun regulasi seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap hewan, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan Direktur Yayasan Natha Satwa Nusantara dan studi literatur terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih rendah karena substansi hukum yang belum komprehensif, lemahnya struktur penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang permisif terhadap kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas hukum membutuhkan reformasi substansi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem hukum yang lebih berkeadilan, beradab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal]]>
