cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 117   118   119   120   121 
The Impact of Investment Experience, Financial Literacy And Perception of Ease of Use On The Risk Tolerance of Gen Z Investors In Denpasar City I Gede Fery Surya Tapa; Komang Irvan; I Nyoman Gede Arya Diatmika; Made Mulyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3055

Abstract

The significant increase in the number of retail investors in Indonesia, particularly among Generation Z, has reshaped the dynamics of the capital market; however, this escalation is not always accompanied by adequate financial literacy, which may increase vulnerability to risk and poor investment decisions. This study aims to analyze the influence of investment experience, financial literacy, and perceived ease of use of digital investment applications on the risk tolerance of Gen Z investors in Denpasar City. This research adopts a quantitative approach by distributing questionnaires to respondents selected through purposive sampling and analyzing the data using multiple linear regression supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The findings reveal that investment experience, financial literacy, and perceived ease of use each significantly and positively influence risk tolerance, while collectively demonstrating a strong explanatory power for variations in investors’ risk tolerance levels. These results imply the importance of strengthening financial education and responsible digital investment practices to enhance the quality of investment decision-making among young investors in the digital era
Analisis Kesulitan Belajar Perspektif Psikologi: Identifikasi Hambatan Dan Pendekatan Psikologis Nasrun; Salmaini Yeli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3056

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan belajar dari perspektif psikologi dengan fokus pada identifikasi hambatan yang dialami oleh peserta didik serta pendekatan psikologis yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai teori dan penelitian terdahulu terkait psikologi pendidikan dan kesulitan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti motivasi rendah, gangguan konsentrasi, dan kecemasan, serta faktor eksternal, seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung dan interaksi sosial yang tidak optimal. Pendekatan psikologis yang direkomendasikan meliputi strategi intervensi kognitif, peningkatan motivasi melalui reinforcement positif, serta konseling dan bimbingan individual untuk mendukung perkembangan belajar peserta didik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman psikologis dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan personalisasi intervensi sesuai kebutuhan individu.
Analisis Disparitas Sanksi Tipikor dalam Pengelolaan Dana JKN: Studi Kasus Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG Siti Kuraesin; Syahrul Anwar; Suradi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3057

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT BDG terkait Mantan Kepala Puskesmas R. Erna Siti Nurjanah dalam penyalahgunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan fokus pada penerapan sanksi pidana, penetapan uang pengganti, dan penanganan disparitas antara tuntutan Jaksa dan vonis Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan regulasi terkait, termasuk Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Kapitasi JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas sanksi muncul akibat perbedaan interpretasi unsur niat jahat dan penyalahgunaan kewenangan, sementara upaya pemulihan kerugian negara menjadi faktor meringankan vonis. Putusan ini menekankan pentingnya proporsionalitas sanksi, perlindungan hak pegawai, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Kapitasi, sehingga menciptakan preseden integratif antara aspek retributif, restoratif, dan regulatif dalam tindak pidana korupsi di sektor pelayanan kesehatan dasar.
Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja Non Fisik dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Yuniarti, Rima Winda; Widarta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3060

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, dan melibatkan 100 responden yang merupakan karyawan dari beberapa kafe di wilayah Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator tiap variabel dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis data mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja nonfisik dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kafe di Sleman, yang berarti pelatihan, lingkungan kerja nonfisik, dan motivasi kerja secara bersama-sama mampu meningkatkan kinerja karyawan.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan Revaldo Michebel Turnip; Tri Andrisman; Emilia Susanti; Eko Raharjo; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3062

Abstract

Kematian terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kekosongan hukum terkait pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya pelaku. Namun, gugurnya penuntutan pidana ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan, negara tetap memiliki jalur hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 32 dan 33 UU Tipikor jo. Pasal 833 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta warisan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kajian komparatif mengungkap bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang diterapkan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat dapat menjadi model untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Disimpulkan bahwa penguatan dan integrasi mekanisme perdata, termasuk potensi adopsi NCB, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia.
Konsep Motivasi dan Ihsan dalam Perspektif Al-Qur’an Sebagai Sumber Kekuatan Hidup Muslim Rahmat Ramadan; Muhammad Hamidullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3065

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep motivasi dan ihsan dalam Al-Qur’an sebagai landasan kekuatan spiritual umat Muslim dalam menghadapi tantangan modern. Dengan metode tafsir tematik yang dipadukan dengan pendekatan psikologi Islam, penelitian ini menyoroti ayat-ayat yang berkaitan dengan motivasi hidup dan ihsan sebagai puncak kesadaran beragama. Al-Qur’an menawarkan sistem motivasi yang menyeluruh, mencakup aspek spiritual, psikologis, dan sosial. Motivasi dalam Islam terbagi menjadi motivasi intrinsik yang bersumber dari kepuasan spiritual dan hidayah serta motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh imbalan atau dorongan luar. Konsep ihsan, yaitu beribadah seakan-akan melihat Allah, menjadi bentuk tertinggi dari motivasi intrinsik yang membangun kesadaran dan ketahanan mental berkelanjutan. Kesadaran akan pengawasan Allah bukanlah bentuk intimidasi, melainkan sumber empati dan dorongan untuk berbuat terbaik. Al-Qur’an menggambarkan tiga fase kehidupan manusia: alam perjanjian, kehidupan dunia sebagai amanah, dan alam akhirat sebagai pertanggungjawaban. Pemahaman motivasi Qur’ani dan penerapan ihsan relevan untuk menjaga keseimbangan spiritual di era teknologi serta dapat diterapkan dalam pendidikan, psikologi, sosial, dan manajemen modern
PMH di Era Digital: Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi Daniel Johnson Goenawan; Muhammad Naufal Rionatadiraja; Reyzel Yandika Lim; Irene P.A.S. Sinaga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3067

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) di era digital. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi dasar hukum utama gugatan, tetapi belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kerugian immaterial yang timbul akibat penyalahgunaan data. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 memperkuat perlindungan hukum, namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis, khususnya terkait standar pembuktian kerugian immaterial. Perbandingan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) menunjukkan bahwa praktik internasional lebih progresif, mengakui kompensasi immaterial tanpa mensyaratkan ambang batas keseriusan. Penelitian ini memajukan kajian hukum Indonesia dengan menekankan perlunya harmonisasi antara doktrin PMH, UU PDP, dan prinsip-prinsip GDPR. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada putusan pengadilan dan perancangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
Analisis Yuridis Pembuktian Pada Perkara Penipuan Seleksi CPNS Dan TPPU: (Studi Putusan PN Pemalang No.162/2020) Daniel Johnson Goenawan; Muhammad Naufal Rionatadiraja; Reyzel Yandika Lim; Marchya Gwenervee Mongkaw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3068

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek hukum pembuktian dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN Pemalang yang mengadili perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang (TPPU). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang membahas teori-teori pembuktian (meliputi asas kebenaran materiil dan asas praduga tak bersalah) serta teori-teori tentang delik penipuan dan pencucian uang. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Pemalang menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (minimal dua alat bukti yang sah) dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (jenis alat bukti) dalam menilai pembuktian penipuan, dengan tetap mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, Undang-Undang No. 8/2010 mengatur pembalikan beban pembuktian (Pasal 77–78), yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang sah (sebagai hasil kejahatan asal). Temuan ini menyoroti konflik antara pembalikan beban pembuktian dalam kasus pencucian uang dan asas praduga tak bersalah.
Analisis Manajemen Risiko pada Perusahaan Bank Shinhan Shakila Dian Nova; Muhammad Zhafran Syahputra; Agus Rizky Pandapotan Siagian; Alsheira Nasywa; Anggita Angraini; Ahmad Setiawan Nuraya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3069

Abstract

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun rentan terhadap risiko kredit, operasional, pasar, dan reputasi. Penelitian ini menganalisis manajemen risiko di Bank Shinhan Indonesia menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Operational Service Manager dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan risiko utama mencakup risiko sumber daya manusia, operasional, dan eksternal, termasuk perubahan regulasi dan risiko siber Risiko dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah, dengan fokus mitigasi pada risiko sedang dan tinggi melalui pelatihan staf, kepatuhan SOP, dual control, audit internal,dan penguatan sistem keamanan informasi. Penerapan manajemen risiko secara efektif membantu menjaga stabilitas operasional, kepercayaan nasabah, dan mendukung prinsip Good Corporate Governance
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar di Indonesia Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dwisadewa, I Dewa Made Satya; Dewa Ayu Putri Sukadana; Kurniawan, I Gede Agus; Nandari, Ni Putu Sawitri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3075

Abstract

Perlindungan merek dagang terdaftar sangat penting untuk menjaga persaingan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan keuangan pemegang hak. Undang-undang utama yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang dan menyediakan mekanisme penegakan hukum perdata, administratif, dan pidana terhadap pelanggaran. Pelanggaran merek dagang tetap ada meskipun kerangka peraturan ini luas, terutama ketika menyangkut merek yang dikenal secara global seperti Arc'teryx. Proliferasi barang Arc'teryx palsu di pasar fisik dan online menunjukkan betapa sulitnya menghentikan penggunaan merek dagang terdaftar yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan mengkaji berbagai bentuk pelanggaran merek terhadap Arc'teryx yang berada dalam lingkup hukum positif Indonesia. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi kesenjangan antara hukum secara teori dan penerapannya menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk perlindungan merek dagang sudah cukup, pengawasan yang buruk, sedikit kerja sama antarlembaga, dan kesadaran publik yang rendah terus menghambat proses penegakan hukum. Untuk menjamin perlindungan merek dagang yang lebih efektif di Indonesia, taktik penegakan hukum harus diperkuat, sinergi kelembagaan harus ditingkatkan, dan literasi hukum publik harus ditingkatkan.

Page 119 of 178 | Total Record : 1773

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue