cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 115   116   117   118   119 
Perlindungan Hukum Terhadap Individu Sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kadek Aulya Ari Maharani Swibawa; Putu Sawitri Nandari, Ni; Krisna Prasada, Dewa; Satria Wibawa Putra, Komang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3009

Abstract

Perlindungan hukum terhadap individu penyandang gangguan kejiwaan dalam hukum perdata Indonesia diatur melalui mekanisme pengampuan (curatele) sebagaimana tertuang dalam Pasal 433–462 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan jika berada dalam keadaan dungu,  sakit  ingatan,  atau  mata  gelap,  walaupun  kadang-kadang  masih  dapat menggunakan   pikirannya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pengampuan ini masih jarang diterapkan secara optimal terutama jika berkaitan dengan hak waris. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap individu dengan gangguan kejiwaan terkait hak waris dalam KUHPerdata terbagi menjadi pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif dan pengaturan dalam bentuk perlindungan hukum represif. Pengaturan perlindungan dalam bentuk preventif meliputi Pasal 838, Pasal 433, Pasal 437, dan Pasal 449 KUHPerdata. Sementara pengaturan perlindungan dalam bentuk represif meliputi Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam aspek pengampuan dan hak waris individu dengan gangguan kejiwaan.
Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi: Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Angel Oktavianni Putri Sianturi; R. Rahaditya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.3015

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian esensial dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta laporan resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang komprehensif. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, rendahnya kesadaran korban terhadap hak restitusi, serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan formulasi kebijakan restitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak korban serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas implementasi restitusi untuk memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi korban
Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial Indira Shifa Ardianti; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3016

Abstract

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.
Penerapan Asas "Actori Incumbit Probatio" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama Navita, Bemby; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Muhammad Fardan Valenko; Ryan Destra Dwi Ardianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3020

Abstract

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas Actori Incumbit Probatio yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.
Kesulitan Belajar dari Perspektif Psikologi Heriah Fitriani; Salmaini Yeli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3023

Abstract

Kesulitan belajar merupakan kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajar yang optimal, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dari perspektif psikologi, kesulitan belajar dipahami sebagai interaksi antara aspek kognitif, emosional, motivasional, dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan individu dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Artikel ini membahas berbagai bentuk kesulitan belajar seperti gangguan perhatian, gangguan memori, rendahnya motivasi, kecemasan akademik, serta masalah perkembangan kognitif. Selain itu dibahas pula faktor penyebab, gejala, serta pendekatan psikologis dalam penanganan kesulitan belajar, termasuk penerapan asesmen, konseling, modifikasi perilaku, dan strategi pembelajaran yang suportif. Dengan memahami kesulitan belajar melalui perspektif psikologi, pendidik diharapkan mampu merancang intervensi yang tepat sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan inklusif bagi semua peserta didik.
Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Nagari: (Studi Kasus Nagari Sulit Air, Sumatera Barat) Misbah, Revalyza; Mega Arinda Pramessella; Tias Rahma Dewi; Fatkhuri; Gema Pertiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran masyarakat adat dalam pembangunan Nagari Sulit Air serta menganalisis efektivitas kolaborasi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan. Latar belakang penelitian ini berawal dari posisi masyarakat adat sebagai aktor sentral dalam struktur sosial Minangkabau, khususnya melalui tiga prinsip tigo tungku sajarangan, yang menekankan bahwa pemerintah nagari, kaum adat, dan alim ulama harus berjalan bersama dalam menentukan arah pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap niniak mamak sebagai representasi lembaga adat, serta penguatan analisis melalui telaah literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pembangunan Nagari Sulit Air melalui musyawarah, gotong royong, dan dukungan perantau. Partisipasi mereka kuat karena legitimasi adat dan tanggung jawab moral, meskipun masih menghadapi hambatan seperti perbedaan pemahaman adat antar generasi dan keterbatasan SDM. Kolaborasi pemerintah nagari dan lembaga adat berjalan efektif karena adanya komunikasi, mekanisme penyelesaian masalah berjenjang, serta peran kepala adat atau niniak mamak sebagai mediator. Sinergi antara pemerintah nagari dan masyarakat adat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di Nagari Sulit Air ini.
Analisis Konsep Dan Manfaat Pengembangan Bahan Ajar Pai Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di MTs Nurul Irsyad Putukrejo Mirrohmatilla; Muhammad Husni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3025

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Nurul Irsyad Putukrejo sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: (1) bagaimana konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar PAI yang diterapkan di MTs Nurul Irsyad, dan (2) apa saja manfaat pengembangan bahan ajar tersebut bagi proses pembelajaran. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan konsep pengembangan bahan ajar PAI yang sesuai dengan karakter madrasah berbasis pesantren serta menjelaskan dampaknya terhadap pemahaman, motivasi, dan karakter peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), melibatkan enam guru PAI dan kepala madrasah sebagai informan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama: kesesuaian dengan kurikulum, penyajian materi yang kontekstual dan mudah dipahami, serta orientasi pada pembentukan akhlak dan nilai Islami. Bahan ajar yang dikembangkan secara sistematis dan disesuaikan dengan karakter siswa terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep, minat belajar, efektivitas proses pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Kesimpulannya, pengembangan bahan ajar PAI berkontribusi signifikan dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan mendukung pembentukan karakter peserta didik di MTs Nurul Irsyad Putukrejo.
Legitimasi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Pergulatan antara Praktik Sosial dan Legalitas dalam Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960 Nazwa Kadir; Nirwan Junus; Mohaman Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3026

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan dilihat dari aspek hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan implikasi praktiknya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis, mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari masyarakat Desa Bulotalangi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara substansial sah dan mengikat secara hukum perdata, kelemahan formal terkait pembuktian dan pendaftaran menyebabkan ketidakpastian hukum. Data empiris mengungkap tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah di bawah tangan, yang banyak menimbulkan sengketa seperti ketidaktahuan pembeli terhadap status tanah bermasalah, potensi penjualan ganda, dan kepemilikan tumpang tindih. Pembeli yang tidak memiliki akta PPAT menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah dan kesulitan hukum dalam mempertahankan haknya. Studi juga menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pertanahan, sehingga praktik jual beli di bawah tangan masih dominan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan perbaikan akses layanan pertanahan yang lebih terjangkau dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pembeli tanah.
Integrasi Akal, Qalb, dan Nafs dalam Psikologi Kognitif Islam: Kerangka Konseptual dan Relevansinya bagi Kesehatan Mental Kontemporer Akbar, Ahmad Asyaifuddin; Ibrahim; Siti Halimatussa’adah; Salmaini Yeli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3027

Abstract

Psikologi kognitif Islam memandang manusia sebagai kesatuan integratif antara akal, qalb, dan nafs, yang berbeda dari pendekatan kognitif modern yang cenderung menekankan rasionalitas semata. Namun, kerangka konseptual mengenai hubungan ketiga unsur ini dan relevansinya terhadap kesehatan mental masih memerlukan penegasan akademik. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual integrasi akal, qalb, dan nafs dalam psikologi kognitif Islam serta menjelaskan kontribusinya bagi pemahaman kesehatan mental kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual terhadap sumber-sumber Al-Qur’an, hadis, dan literatur psikologi Islam klasik maupun modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa akal berfungsi sebagai instrumen berpikir dan penilai logis, qalb sebagai pusat kesadaran moral-spiritual dan kepekaan makna, sedangkan nafs merepresentasikan dorongan, emosi, dan dinamika diri yang dapat bergerak menuju kebaikan atau penyimpangan. Integrasi ketiganya membentuk proses kognitif holistik yang memengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, dan regulasi emosi. Model ini menegaskan bahwa gangguan mental dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan relasi akal-qalb-nafs, sehingga pemulihan perlu mencakup intervensi kognitif sekaligus psikospiritual. Dengan demikian, psikologi kognitif Islam menawarkan fondasi teoritik bagi pengembangan pendekatan kesehatan mental yang lebih utuh dan kontekstual bagi masyarakat Muslim.
Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua Asyifa Salsabilla; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3028

Abstract

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.

Page 117 of 178 | Total Record : 1773

 115   116   117   118   119 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue