cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 119   120   121   122   123 
Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM : Studi Kasus Lintas Daerah Di Indonesia Wantu, Filshabilla; Raihan A. Hanasi; Siti Asrawati Is. Bihi; Rosita Y. Abuba; Rahmawaty M. Noho; Alisa Tutulango; Rahmi Thaib
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3092

Abstract

Plastik merupakan material yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi masing-masing. dalam kehidupan masyarakat, plastik bukan hanya material namun juga penghidupan. Akan tetapi, permasalahan didalamnya mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pembatasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu untuk menganalisis kondisi ekonomi pelaku usaha dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan yang tetap memperhatikan perekonomian pelaku usaha lahir jika ada dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa dukungan material dan sosialisasi dari pemerintah berdampak pada keseimbangan transisi pelaku usaha kecil atau UMKM.
Keabsahan Penyerahan Tanah Sebagai Alat Pembayaran Utang Dalam Pinjam Meminjam Uang: (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Tjk) Georgius Karis Paschali; Rohaini; Sepriyadi Adhan S; Depri Liber Sonata; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3093

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PN Tjk. Dalam perkara tersebut, Tergugat menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.160 kepada Penggugat sebagai pelunasan utang, namun tidak hadir untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) sehingga peralihan hak tidak dapat dilakukan secara formal. Permasalahan utama yang diteliti adalah penerapan Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan umum dalam ratio decidendi hakim serta akibat hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai penyerahan tanah melalui surat pernyataan yang dilegalisasi notaris telah memenuhi unsur pelunasan utang (prestasi), sehingga Penggugat berhak melakukan balik nama sertifikat tanpa kehadiran Tergugat. Putusan ini menegaskan bahwa penyerahan tanah sebagai alat pembayaran utang adalah sah menurut hukum selama ada kesepakatan yang dibuktikan secara otentik.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif: (Studi Putusan Perkara Nomor 18/G/2018/PTUN.DPS) Olivia Septi Rahayu; Carissa Azzahra Setiyaputri; Indah Surya Lestari; Chinta Amalia Tri Hapsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3094

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan berdasarkan kompetensi relatif dengan studi kasus Putusan Nomor 18G/2018/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Topik ini penting karena kompetensi relatif menentukan kewenangan wilayah pengadilan dalam mengadili sengketa tata usaha negara, serta berpengaruh langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat. Penolakan gugatan akibat kesalahan penentuan kompetensi relatif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses pencarian keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta interpretasi terhadap putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan ketentuan kompetensi relatif secara ketat sesuai Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang ditolak. Namun, penerapan yang terlalu formalistik dan seringnya eksepsi kompetensi relatif disalahgunakan menimbulkan hambatan akses keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural melalui penguatan argumentasi hukum dan pengaturan mekanisme pengalihan perkara antar-PTUN untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang substantif.
Kajian Hukum Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: (Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Perlindungan Bagi Para Pihak) Lilis Diah Sugiarti; Reyna Amalia Pumieda; Tatang Astarudin; Sumiati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3096

Abstract

Artikel ini menganalisis kerangka pengaturan, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum dalam kontrak franchise di Indonesia. Kajian difokuskan pada dasar hukum penyelenggaraan waralaba, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, serta fungsinya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menyediakan regulasi yang mengatur kriteria waralaba, tata cara pendaftaran, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan kontrak. Namun dalam praktik, pelaksanaan perjanjian franchise masih menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya transparansi informasi, dan potensi sengketa terkait royalti maupun pengawasan kualitas. Penelitian menyimpulkan bahwa kontrak franchise membutuhkan perlindungan hukum preventif dan represif untuk menjamin keadilan bagi franchisor dan franchisee.
Efektivitas Penyidikan dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Indonesia Najla Qurratuain; Maroni; Tri Andrisman; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3097

Abstract

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bentuk kejahatan berat yang memerlukan penanganan penyidikan secara cepat, cermat, dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme kerja penyidik, kecukupan alat bukti, koordinasi antarpenegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara terbatas terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi forensik, ketersediaan anggaran, serta sinergi lintas lembaga. Meskipun kerangka hukum telah memadai, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan teknis penyidik, keterlambatan pengumpulan bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi laboratorium forensik, serta penguatan regulasi perlindungan anak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyidikan.
Analisis Kebijakan Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Besar Indonesia: studi kasus kota Gorontalo Samuel, Alya Ramadani; Raihan A. Hanasi; Siti Vahizrah Carlos; Butet Trivena Padang Iba; Rilan Raden; Nabila J. Ali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3098

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Gorontalo serta tantangan implementasinya, mengingat persoalan sampah menjadi isu strategis yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kota. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis konten dari berbagai sumber daring seperti jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan laporan digital untuk mengkaji secara mendalam kerangka regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki kerangka regulasi yang memadai, yaitu Perda No. 3 Tahun 2013 dan Perwali No. 17 Tahun 2019, yang mengadopsi prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan dan partisipatif. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih rendah (implementation gap) dikarenakan program strategis seperti Bank Sampah dan TPS3R tidak berjalan konsisten, dengan hanya sedikit kelurahan yang aktif mengelolanya. Kesenjangan ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kurangnya insentif, serta perilaku masyarakat yang rendah partisipasinya dan enggan memilah sampah. Analisis kritis menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penambahan armada pengangkut, dan pengembangan program insentif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial lokal dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan
AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch Soediro, Rafshahdy Azari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3099

Abstract

Saat debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan, tetap mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktiknya, seringkali hak eksekusi ini dilaksanakan melalui mekanisme AYDA, yang tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan di antara para kreditor. Adapun metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam studi kali ini, berfokus mengenai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh kreditor separatis dalam kepailitan melalui tiga persepektif, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek keadilan pratik Alih Agunan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kredior separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga merugikan harta pailit. Di bawah ketentuan UUK PKPU, kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk melakukan eksekusi jaminan mereka. Meskipun demikian, undang-undang seyogianya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya menyesuaikan porsi dari piutang masing-masing. Dari segi kepastian hukum, belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk melakukan alih agunan setelah debitor dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Pada aspek kemanfaatan hukum, pemberian kewenangan AYDA kepada bank dimaksudkan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit melalui penjualan agunan. Namun, keuntungan-keuntungan ini hanya mungkin tercapai jika prosedur AYDA dijalankan sesuai hukum. Pelaksanaan yang tidak tepat mampu menyebabkan ketidakpastian dan sengketa di antara para kreditor dalam proses kepailitan
Patologi Birokrasi dan Hegemoni Kultural: Dekonstruksi Hambatan Sistemik Penegakan Hukum Pidana Perjudian di Indonesia Keisya Laila Rahma; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Tri Andrisman; Mamanda Syahputra Ginting
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3100

Abstract

Upaya pemberantasan perjudian di Indonesia menghadapi stagnasi serius meskipun instrumen hukum represif telah diterapkan. Kegagalan ini bukan sekadar akibat kekosongan norma, melainkan manifestasi dari hambatan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kegagalan penegakan hukum pidana perjudian dengan menelaah dua variabel: "Patologi Birokrasi" dalam struktur negara dan "Hegemoni Kultural" di masyarakat. Menggunakan metode penelitian Socio-Legal dengan pendekatan kriminologi kritis, studi ini menganalisis data primer berupa putusan pengadilan dan regulasi, serta data sekunder dari laporan PPATK dan statistik kriminalitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah bermetamorfosis menjadi kejahatan transnasional yang difasilitasi oleh State-Organized Crime, di mana aparat bermutasi dari penegak hukum menjadi pelindung (backing) melalui penyalahgunaan wewenang yang terlembaga. Di sisi lain, tekanan ekonomi struktural dan manipulasi narasi digital telah menciptakan hegemoni kultural yang menormalisasi perjudian sebagai "gaya hidup", melahirkan resistensi sosial berupa budaya bungkam (Omertà). Selain itu, transisi menuju KUHP Nasional 2026 menyimpan potensi celah hukum melalui pasal living law yang rentan dieksploitasi sindikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Diperlukan reformasi institusional mutlak melalui pembentukan satuan tugas independen, penerapan strategi follow the money yang agresif, serta regulasi ketat untuk mencegah legitimasi perjudian berkedok adat guna memulihkan supremasi hukum.
Hubungan Aktivitas Makroekonomi Terhadap Tingkat Bunuh Diri di Indonesia Dea Ananda Karunia Putri; Muhammad Rayhan Al Ghiffary; Mohamad Rajendra Khalfani; Randi Widi Saputra; Fitri Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3108

Abstract

Hubungan antara aktivitas ekonomi dan bunuh diri di Indonesia telah menjadi subjek penelitian, namun fokusnya hampir secara eksklusif pada perkiraan asosiasi daripada efek kausal. Dalam tulisan ini, dengan menggunakan data harian (hipotetis) dari Indonesia (2011-2021), kami mengusulkan serangkaian asumsi yang masuk akal untuk memperkirakan dampak kausal dari variabel makroekonomi utama terhadap tingkat bunuh diri. Strategi identifikasi kami bergantung pada pengumuman makroekonomi terjadwal (dari Bank Indonesia dan BPS) dan prakiraan ekonomi profesional. Keuntungan penting dari metode ini adalah kemampuannya untuk menangkap elemen 'kejutan atau guncangan' melalui perbedaan yang diamati antara kinerja ekonomi aktual dan ekspektasi pasar. Jika prakiraan ini efisien, 'guncangan' yang diperkirakan akan bersifat 'seacak mungkin' (eksogen). Secara konsisten dengan teori ekonomi, hasil (hipotetis) kami menunjukkan bahwa guncangan yang mengurangi perkiraan pendapatan permanen akan mendorong tingkat bunuh diri. Secara spesifik, di tingkat populasi, peningkatan tak terduga pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat inflasi (harga kebutuhan pokok) mempercepat laju bunuh diri. Ada juga bukti heterogenitas perilaku antara jenis kelamin dan kondisi ekonomi; guncangan negatif pada pertumbuhan PDB meningkatkan angka bunuh diri populasi laki-laki, terutama saat ekonomi sedang dalam kondisi buruk.
Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ahmad Mubarok; Hartanto; Abdul Chair Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya modus operandi kejahatan korupsi di era digital yang tidak lagi dapat diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dua orang penyidik dan satu orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelusuri aliran dana, komunikasi, serta hubungan antar pelaku. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, belum seragamnya standar forensik digital, dan masih adanya keraguan hakim terhadap keaslian serta integritas data elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, pembentukan standar nasional mengenai tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik, serta penguatan regulasi mengenai validitas dan otentikasi bukti digital agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Page 121 of 178 | Total Record : 1773

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue