cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 118   119   120   121   122 
Kebijakan Pengelolaan Aliran Sungai Melalui Partisipasi Masyarakat, Strategi Penanggulangan Pencemaran Berkelanjutan Afifah, Rifda; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3076

Abstract

Permasalahan Pencemaran aliran sungai di Indonesia memang sangat kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Payung Hukum Utama dalam Hukum Lingkungan mengatur juga terkait dengan pencemaran lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman Undang-undang tersebut dirasa tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum yang ada. Revitalisasi Pembentukan Hukum Lingkungan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran sungai juga tentu menjadi Urgensi nyata pembentukan politik hukum untuk menangani permasalahan aliran sungai yang perlu diperhitungkan oleh Pemerintah mengingat akibat yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun kesehatan. PDASRH selaku Lembaga yang diamanahkan UU dalam menjaga Lingkungan dirasa bisa menjadi salah satu strategi kebijakan  yang baik dibarengi dengan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi pencemaran Aliran Sungai berkelanjutan. Jenis Penelitian dalam penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan statute   approach dan Pendekatan Konseptual terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Berkelanjutan. Lewat penelitian ini, penulis berharap bisa menjadi gagasan yang progresif untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 33 Ayat (3) bahwa : “Bumi, Air, dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Pengelolaan SMP Berbasis Pesantren Dalam Meningkatkan Kuantitas Santri: Studi Empirik Pada Pondok Pesantren Entrepreneur Kiai Demak Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Raden Siti Walida Cynthia Soraya; Siskandar; Akhmad Shunhaji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3078

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan SMP berbasis pesantren terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kuantitas santri melalui integrasi manajemen modern dengan tradisi pesantren dan strategi pemasaran 7P. Model pengelolaan ini berhasil membentuk generasi yang religius, berkarakter, cerdas, dan mandiri, menjadikannya model pengembangan pendidikan Islam yang relevan dan strategis di era modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konsep pengelolaan SMP berbasis pesantren yang ideal berlandaskan integrasi antara prinsip manajemen modern (POAC: Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dengan nilai-nilai tradisi kepesantrenan. Pola ini menciptakan sistem pendidikan terpadu yang memadukan aspek akademik, spiritual, dan karakter santri melalui perencanaan terpadu, pengorganisasian kolaboratif, pelaksanaan berbasis keteladanan, serta pengawasan partisipatif. Kedua, strategi peningkatan kuantitas santri di pondok pesantren masa kini diterapkan menggunakan pendekatan Marketing Mix 7P secara komprehensif. Meliputi penguatan produk unggulan (Tahfidz dan Entrepreneurship), penerapan biaya pendidikan yang fleksibel, promosi melalui media sosial digital, pelayanan PSB yang profesional dan humanis, serta peningkatan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman. Ketiga, pengelolaan SMP berbasis pesantren dalam meningkatkan kuantitas santri di Pondok Pesantren Entrepreneur Kiai Demak Purwakarta, ditemukan bahwa implementasi pengelolaan telah berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan citra lembaga, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kualitas guru, sarana prasarana yang belum memadai, serta koordinasi internal antarunit manajerial yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan dan pengelola, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Keabsahan data diverifikasi menggunakan teknik triangulasi dan member check. Kerangka analisis yang digunakan adalah fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dan strategi pemasaran Marketing Mix 7P
Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia Wijaya, Ersalmaika Aprilian; Kumalasari, Nuzulia; Adonara, Firman Floranta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3080

Abstract

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi melalui penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum perizinan investasi berbasis risiko serta menilai fungsi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disertai analisis gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28/2025 memberikan struktur normatif yang lebih terukur melalui klasifikasi risiko, integrasi OSS, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi pusat–daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, kapasitas kelembagaan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian juga menemukan bahwa perizinan berbasis risiko memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi apabila disertai pengawasan yang efektif, partisipasi publik yang substantif, dan integrasi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan konsistensi pelaksanaan merupakan prasyarat utama agar sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan mendukung pembangunan nasional
Rekonstruksi Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst Permatasari, Nengsarah; Anwar, Syahrul; Suradi, Suradi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3082

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas ne bis in idem dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst yang menyatakan seluruh dakwaan pencucian uang sebagai ne bis in idem terhadap perkara korupsi sebelumnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim mayoritas menafsirkan “perbuatan yang sama” secara faktual melalui kesamaan pelaku, waktu, tempat, dan objek harta, tanpa menguji secara substantif unsur penyamaran atau pengaburan asal-usul harta sebagai elemen khusus tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, dissenting opinion Hakim Anggota II lebih konsisten dengan kerangka normatif karena menegaskan perbedaan unsur dan tujuan kriminalisasi antara tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai delik lanjutan yang berdiri sendiri. Penelitian ini merekonstruksi batas penerapan asas ne bis in idem dengan menegaskan bahwa pemidanaan pencucian uang tidak dapat dianggap tertutup hanya karena adanya kesamaan rangkaian peristiwa, sepanjang unsur penyamaran belum pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya.
Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Padma Gayathri Suryawiramurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3083

Abstract

Perkembangan bidang kenotariatan di era globalisasi kini mengarah pada layanan digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber notary dapat dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta dengan memanfaatkan media elektronik, atau berperan sebagai notaris yang memberikan pengesahan terhadap suatu perjanjian, di mana tahapan pembacaan serta penandatanganan akta dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan notaris. Penggunaan cyber notary dalam proses pembentukan akta elektronik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai negara telah mengimplementasikan hal tersebut, baik yang menggunakan sistem hukum Civil Law maupun Common Law. Keabsahan dan keamanan cyber notary masih menjadi perhatian utama. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta elektronik yang disahkan oleh notaris melalui mekanisme cyber notary menurut UUJN dan UU ITE, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan cyber notary. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Data yang dimaksud terdiri dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta dokumen resmi yang relevan, termasuk juga analisis terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.
Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Jbi Tentang Pemecatan ASN Kesmawati , Putri Diah Ayu; Adiana, Bryand Ahsanul Huda; Chusnaeni, Asyifa; Ardianto, Muhammad Ichwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3084

Abstract

Hubungan antara asas praduga rechtmatig dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan PTUN Jambi Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI terkait pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya perlindungan awal terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui asas praduga rechtmatig, yang menjadikan setiap keputusan dianggap sah dan tetap berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian, penerapan asas tersebut sering kali berbenturan dengan tuntutan AUPB yang menekankan kecermatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana asas praduga rechtmatig diterapkan dalam kasus pemecatan ASN oleh Bupati Tebo serta bagaimana peran AUPB dalam mengoreksi tindakan administratif yang dinilai sewenang-wenang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan PTUN Jambi sebagai objek utama analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keputusan pemecatan dianggap sah secara formal berdasarkan asas praduga rechtmatig, KTUN tersebut dinyatakan cacat secara prosedural dan substantif karena melanggar AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, hakim PTUN membatalkan keputusan pemecatan dan memulihkan hak-hak ASN. Temuan ini menegaskan bahwa AUPB merupakan mekanisme korektif penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.
Intersection of International Civil Law and Customary Rights in Foreign Oil Palm Plantation Disputes in Indonesia Suprapto; Fauzi, Achmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3085

Abstract

Sengketa agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan sawit asing dan masyarakat adat di Indonesia memperlihatkan pertautan yang rumit antara hukum adat, hukum agraria nasional, dan prinsip hukum perdata internasional. Meskipun hak ulayat diakui secara konstitusional, implementasinya sering kali melemah ketika berhadapan dengan izin konsesi dan perjanjian investasi yang mengandung unsur asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh prinsip hukum perdata internasional—khususnya yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing—dalam penyelesaian sengketa tanah dengan perusahaan sawit asing, serta mengevaluasi keberlakuan hak ulayat dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-komprehensif melalui kajian terhadap peraturan agraria, putusan pengadilan, instrumen internasional seperti UNDRIP, serta studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asing kerap memanfaatkan klausul arbitrase internasional untuk mengalihkan forum sengketa, sehingga membatasi akses masyarakat adat terhadap peradilan nasional. Selain itu, hak ulayat belum sepenuhnya terintegrasi dalam kontrak investasi maupun mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, sehingga pengakuannya sering bersifat deklaratif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme perlindungan hak ulayat, penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan norma internasional agar penyelesaian sengketa agraria lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris Sayyidati Kayla Balqiys; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3087

Abstract

Implementasi tanda tangan elektronik dalam pelayanan akta notaris merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses kenotariatan. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan pembuatan akta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi nilai autentik dan kekuatan pembuktiannya. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan benturan norma terkait prosedur pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, dan kewenangan notaris. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan akta notaris, sekaligus menjaga standar profesionalitas dan integritas notaris.
Job Crafting dan Kinerja Karyawan: Tinjauan Literatur Sistematis Mediasi Keterikatan Kerja, Motivasi Kerja, dan Makna Kerja Kusuma, Nursheto Pramu; Agung Surya Dwianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3088

Abstract

Penelitian ini menyajikan systematic literature review (SLR) mengenai hubungan job crafting dan employee performance dengan menelaah peran mediasi work engagement, work motivation, dan meaningful work. Pencarian literatur dilakukan pada PubMed, Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar (2020–2025) menggunakan kombinasi boolean keywords terkait job crafting, kinerja, dan mediasi psikologis. Seleksi mengikuti alur PRISMA dan menghasilkan 28 artikel yang dianalisis secara tematik. Sintesis menunjukkan bahwa mayoritas studi menemukan pengaruh signifikan job crafting terhadap kinerja terutama melalui work engagement (mediator paling konsisten), disusul meaningful work yang kerap berperan sebagai mediator tunggal maupun mediasi berantai (MW terhadap WE) serta work motivation sebagai fondasi psikologis yang memperkuat keterlibatan dan pemaknaan kerja. Hasil juga menyoroti variasi lintas konteks (publik, kesehatan, perhotelan, UMKM) serta faktor moderator seperti leader–member exchange dan presenteeism. Pada beberapa studi, pengaruh langsung job crafting terhadap kinerja tidak signifikan tanpa mediator yang memadai. Secara teoretis, temuan memperkuat kerangka JD-R dan SDT; secara praktis, organisasi perlu mendesain intervensi job crafting yang sekaligus menumbuhkan engagement, makna, dan motivasi. Penelitian lanjutan disarankan menguji causality, perbedaan dimensi job crafting (seek resources/challenges vs reduce demands), serta moderator kontekstual lintas budaya dan sektor.
Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia Nurkamiden, Dwi Rahmatia; Raihan A. Hanasi; Nurul Rabiatul Adawiyah; Indah Putri Pakaya; Purnasari Sabubu; Aprilia Latif; Novliana Igirisa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3091

Abstract

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan dan menjaga keberlanjutan fiskal, namun kebijakan ini menimbulkan konsekuensi struktural terhadap konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, dan keberlangsungan UMKM. Melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan dokumen resmi pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa meskipun PPN 12% berpotensi meningkatkan ruang fiskal negara, kebijakan tersebut juga menghadirkan tekanan ekonomi yang signifikan bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, strategi komunikasi publik, dan penyediaan mekanisme kompensasi yang memadai agar tujuan fiskal dapat tercapai tanpa memperburuk ketimpangan sosial–ekonomi.

Page 120 of 178 | Total Record : 1773

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue