cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 747 Documents
 10   11   12   13   14 
Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Autis di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum Kebomas Gresik. Putri Tiaratul Firdaus; Mohammad Rofiq
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1139

Abstract

Pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam menjamin hak dan akses yang setara terhadap pendidikan agama Islam bagi seluruh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus autis di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum Kebomas Gresik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran inklusif di lingkungan pesantren memungkinkan anak autis memperoleh pendidikan agama tanpa diskriminasi. Kendala utama meliputi hambatan komunikasi dan perlunya pendekatan individual. Meskipun demikian, pembelajaran PAI menunjukkan dampak positif terhadap perubahan perilaku religius. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan strategi pembelajaran PAI yang responsif terhadap kebutuhan anak autis. Temuan ini juga mendukung penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia serta upaya global dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik Setyo Amirullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1140

Abstract

Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Indonesia menjadi isu yang memicu kontroversi dari aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembangunan pagar laut dari perspektif perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana prinsip partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum lingkungan serta keadilan ekologis sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut, yang sering dilakukan tanpa dokumen AMDAL dan izin pemanfaatan ruang laut yang sah, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan regulasi pesisir lainnya. Selain itu, praktik ini kerap mengabaikan partisipasi publik yang sejatinya merupakan hak konstitusional dan instrumen utama dalam menjamin keadilan ekologis. Ketimpangan akses terhadap informasi, konsultasi publik yang minim, serta kriminalisasi terhadap masyarakat pesisir menjadi refleksi dari lemahnya komitmen negara terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan
Strategi Hukum Manajemen Perusahaan dalam Menghadapi Karyawan Terlibat Narkotika dan Ancaman Kepailitan Seri Mughni Sulubara; Kheriah; Riska; T. Saiful Basri; Machfud; Harry Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1144

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja menjadi ancaman serius bagi dunia usaha di Indonesia karena berdampak pada menurunnya produktivitas, meningkatnya absensi dan biaya kesehatan, serta memicu risiko kecelakaan kerja dan kerugian reputasi perusahaan. Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini dapat memperbesar potensi terjadinya kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi hukum yang dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam menangani karyawan yang terlibat narkotika serta mengantisipasi dampaknya terhadap kelangsungan usaha dan risiko kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hukum yang efektif mencakup pendekatan preventif, kuratif, serta pengelolaan risiko hukum dan keuangan perusahaan secara terpadu. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar strategi ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan internal perusahaan agar lebih siap dalam menghadapi risiko sosial dan hukum di tempat kerja.
Perlindungan Hukum Atas Merek Legend Yang Terkenal di Internasional Atas Tindakan Pendaftaran Serupa di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Bina Era Dany
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1145

Abstract

Perdagangan merupakan aktivitas bisnis yang terus berkembang, dan dalam era globalisasi, merek memiliki peranan strategis sebagai identitas yang membedakan barang atau jasa di pasar. Merek menjadi alat penting bagi pelaku usaha untuk membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek internasional dalam sistem hukum di Indonesia, serta menelaah praktik peradilan dalam kasus pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui sistem pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa tindakan tergugat yang membonceng keterkenalan merek Legend milik penggugat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain perlindungan nasional, Indonesia juga terikat pada perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement dan Paris Convention. Penerapan Protokol Madrid telah mempermudah pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan mereknya di berbagai negara dengan prosedur yang efisien dan biaya terjangkau.
Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja Ali Mardan; Andi Aina Ilmih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1151

Abstract

Industri judi online di Kamboja menjadi pusat perhatian internasional akibat maraknya kejahatan transnasional, khususnya perdagangan manusia. Banyaknya WNI yang direkrut melalui platform digital dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, justru mengalami eksploitasi dalam bentuk kerja paksa dan penipuan daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perdagangan manusia dalam industri judi online di Kamboja dari perspektif hukum internasional dan jalur diplomasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, dan juga kebijakan nasional Indonesia dan Kamboja. Pembahasan kali ini difokuskan pada implementasi hukum dan efektivitas kerja sama diplomatik, termasuk forum bilateral dan regional ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tantangan tetap muncul pada tahap implementasi dan koordinasi antarnegara. Diplomasi negara, melalui pendekatan bilateral, pelatihan penegak hukum, serta pertukaran data intelijen, terbukti memainkan peran penting dalam melindungi korban dan menindak pelaku perdagangan manusia lintas batas. Artikel ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum internasional melalui kerja sama antara regional dan peningkatan transparansi migrasi tenaga kerja sebagai strategi perlindungan jangka panjang
Peranan Hukum Dalam Mengatasi Masalah Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimatan Tengah Muhammad Rizky Darmawan; Muhammad Azalea Nabula Rachmat; Muhammad Rizaldy Firdaus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1158

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap musim kemarau di Kalimantan Tengah menjadi masalah serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada serta tantangan implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan kajian dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang lengkap seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, implementasi di lapangan masih lemah karena rendahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kesulitan pembuktian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas harus disertai edukasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengurangi frekuensi kebakaran, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Terkait Informasi Penggunaan Sistem Kantong Plastik Berbayar Oleh Karyawan Alfamart Yonal Ma’ruf; Mutia Cherawaty Thalib; Moh.Taufiq Zulfikar Sarson
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1165

Abstract

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di ritel modern seperti Alfamart bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak konsumen dilindungi ketika informasi mengenai sistem kantong plastik berbayar tidak disampaikan secara jelas oleh karyawan Alfamart. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif dari pihak karyawan mengakibatkan konsumen tidak sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan rasa keberatan dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, apabila konsumen tidak terima dengan kebijakan kantong plastik berbayar, maka ada pihak yang dirugikan akibat praktik kasir yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai kantong plastik berbayar. Hal ini menunjukan bahwa masih belum terlindunginya hak-hak konsumen dari pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam UUPK Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen tertuang dalam UUPK Pasal 7 dan belum adanya tindakan dari pihak berwenang dalam menangani praktik kasir industri ritel. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi kepada karyawan dan pengawasan dari otoritas terkait guna memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp Pargaulan Manurung; Yeltriana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perspektif yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fokus pada implementasinya di wilayah Deli Serdang yang pada tahun 2023 mencatat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi lapangan di Unit Gakkum dan Unit Dikyasa Satlantas Polresta Deli Serdang, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ, namun dalam praktik masih menghadapi kendala seperti multitafsir unsur kelalaian, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan penyelesaian secara kekeluargaan yang mengurangi efek jera hukum. Studi Putusan Nomor 2698/Pid.Sus/2018/PN Lbp menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana penjara empat bulan dan membayar biaya perkara, tetapi tidak dikenai sanksi tambahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi norma hukum, peningkatan sarana pendukung, dan penguatan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan substantif, serta meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di masyarakat
Konflik Sosial Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Kasus Lumpur Lapindo Haekal Amalin Firdany Putra; Trubus Rahadiansyah; Maya Indrasti Notoprayitno
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konflik sosial yang ditimbulkan oleh bencana industri memperburuk problematika penegakan hukum, dengan fokus pada kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang melibatkan PT Lapindo Brantas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam kasus ini dan sejauh mana konflik sosial yang terjadi dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis sosial. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumen hukum, dan sumber media, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum berkontribusi besar terhadap muncul dan berlarutnya konflik sosial di masyarakat. Meskipun hukum lingkungan mengatur tanggung jawab korporasi (UU No. 32 Tahun 2009), proses hukum terhadap Lapindo tidak dijalankan secara optimal. Penanganan yang lebih menonjolkan aspek administratif dan politis dibanding pidana menimbulkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan realitas yang terjadi (das sein), serta memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan negara
Pengaruh Financial Leverage, Liquidity, Enviromental Cost, dan Firm Size Terhadap Financial Performance Siti Nurhalimah; Sri Anik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1171

Abstract

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk memeriksa seberapa baik perkembangan perusahaan ketika melaksanakan kegiatan operasionalnya menggunakan implementasi keuangan perusahaan yang sesuai dan akurat. Kinerja keuangan (financial perfomance) dapat dipengaruhi oleh financial leverage, liquidity, environmental cost, dan firm size. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh financial leverage, liquidity, environmental cost, dan firm size terhadap financial performance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskritif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji goodness of fit (uji statistik F, uji koefisien determinasi), dan uji hipotesis (uji statistik t). Sedangkan pengolahan data dalam artikel ini menggunakan software SPSS. Dari hasil analisis ini, terdapat beberapa hasil yaitu financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sedangkan liquidity memiliki pengaruh positif signifikan dengan nilai 0,027 < 0,05. Environmental cost tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,366 > 0,05, sehingga tidak memengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, firm size berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai signifikansi 0,018 < 0,05.

Page 12 of 75 | Total Record : 747

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023